Tag Archive | komisi penyiaran indonesia

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Harus Tegas Tertibkan Iklan Kampanye di TV

SIARAN PERS

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Harus Tegas Tertibkan Iklan Kampanye di TV

JAKARTA – Enam bulan menjelang Pemilihan Umum April 2014, iklan kampanye di media penyiaran semakin marak. Layar kaca kita kini disesaki dengan tayangan berbau promosi politik dari para ketua umum partai, calon presiden, dan calon legislator. Semua konten tersebut mewujud dalam bentuk iklan, iklan terselubung, program tayangan, hingga pemberitaan.

Yang lebih memprihatinkan, iklan-iklan kampanye ini marak di lembaga penyiaran yang pemiliknya merupakan pemimpin partai politik dan calon presiden/wakil presiden—pihak yang seharusnya paling memahami filosofi media massa dan prinsip negara demokrasi.

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, KPI adalah pengawas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu. Undang-undang yang sama mengatur bahwa iklan kampanye hanya bisa ditayangkan pada Maret tahun depan, atau tiga pekan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 83 ayat 2).

Tak hanya itu, Pedoman Perilaku dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) juga sudah mengatur pentingnya independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Lebih jauh, Pasal 22 Pedoman Perilaku Penyiaran menegaskan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Berdasarkan itu maka sudah seharusnya KPI bersikap tegas. Lembaga negara ini wajib mengingatkan semua lembaga penyiaran untuk mematuhi UU Pemilu dan P3SPS dalam masa-masa menjelang Pemilihan Umum ini. Bahkan, KPI perlu memberikan sanksi hukum kepada mereka yang abai terhadap aturan yang berlaku.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) siap mendukung KPI yang tegas dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan membela kepentingan publik. KIDP mengharapkan agar KPI tidak lambat dalam bekerja. KPI harus berani keluar dari keterjebakkan wilayah teknis untuk kemudian masuk dalam wilayah penafsiran filosofi UU atau peraturan yang meliputinya.

KIDP juga menyerukan kepada semua lembaga penyiaran—termasuk lembaga penyiaran publik TVRI—agar menghormati kepentingan publik dan bersikap dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Sikap independen dan non-partisan dituntut menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh semua lembaga penyiaran. Publik luas juga diperlukan keterlibatannya untuk turut mengawasi media dan melaporkan segala indikasi pelanggaran melalui saluran yang ada seperti KPI dan Dewan Pers.

Jakarta, 29 November 2013

Roy Thaniago(Pokja KIDP untuk Pemantauan Media Menjelang Pemilu)

08-999-826-221

Eko Maryadi(Koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran)

0811-852-857

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP):

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen Bandung, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen Denpasar, Aliansi Jurnalis Independen Semarang, Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Masyarakat Peduli Media, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Remotivi, Yayasan TIFA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 738 other followers