Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Gerakan Petani Mempopulerkan Pangan Lokal

sorgum
Sorgum, yang dibawa dari NTT, sudah direbus/kukus agar tdk rontok.

Jakarta,30Mei2016, Kalibata. Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi bekerjasama dengan Dirjen Kemterian Desa,Transmigrasi mengadakan diskusi Temu Penggerak Pangan Lokal yang menghadirkan dan dihadiri petani penggerak pangan lokal dan pakar isu kedaulatan pangan, dan serta hadiri pendukung pangan lokal.

Secara keseluruhan diskusi yang dibagI tiga sesi memiliki satu garis optimisme untuk dan ingin berubah ke arah lebih baik dalam penyediaan

(produksi,distribusi dan harga) dan pengelolaan pangan lokal. Diundangnya pelaku dan penggerak pangan lokal berbagi cerita dan visi sesuai dengan kondisi dunia yang sedang mengalami kegalauan karena perubahan iklim. Kondisi yang secara ril berubah sejak kegiatan pertanian sebelumnya dinduksi oleh pemerintah Indonesia dan diseluruh dunia (industrialisasi komoditas pangan).
Acara diskusi ini diawali dengan pemaparan Bambang Ismawan dari Bina Desa yang mengakui bahwa permasalahan pertanian hingga kini belum banyak berubah dari egei pengelolaan. Adapun Dirjen Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Prof. Erani Yustika, tiga pilar Matra Pembangunan Desa dalam memperkuat kemandirian pangan desa. Pertama, menguatkan Jaringan Komunitas Wiradesa di tingka

t petani dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas petani sebagai subjek pengolahan sumber daya pertanian. Kedua, mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui redistribusi kepemilikan aset produktif, seperti lahan, modal, dan sebagainya secara berkeadilan, dan ketiga mendorong partisipasi dan kerja sama masyarakat dalam memuliakan pangan khas lokal sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan bagi kesejahteraan masy

Para naracerita, berbagi pegalaman
Para naracerita, berbagi pegalaman, dengan moderator Eveline dari Ashoka menggendong anak

arakat.Secara terbuka juga diakui Bulog yang pada masalalu menjadi contoh acuan harga pangan bagi negara lain, kini tak memiliki fungsi yang sama. Yang paling menarik adalah kalimat Profesor Erani tentang bagaimana Pertanian membentuk dan memperkaya Bahasa. Sehingga ketika Sorgum kembali dikenal, nama itu tidak dikenal, jenis tanamannya ketahui oleh anak jaman sekarang, artinya ada warisan yang hilang. Secara nyata bahasa dan bobot budaya ditentukan oleh pangan, kebudayaan ditentukan oleh kehidupan warga tradisinya yang agraris dengan keseluruhan prosesnya menghidupi budaya.Namun itu hilang ketika ada intervensi pembangunan termasuk LoI dengan IMF dan liberalisasi perdagangan termasuk kebijakan lainnya.
Diskusi yang dinantikan adalah ketika penggerak pangan lokal berbagi cerita tentang apa yang dilakukan, hambatan dan keberhasilan. Dimulai dengan kisah penanaman tanaman pangan Sorgum di NTT, yang disampaikan Maria Loretha kisahnya dimulai dengan pemutaran film gambaran desa, adegan ladang Sorgum yang tinggal 2 minggu siap dipanen di buldoser, pemerintah dan akan ditanami padi. Berangkat dari video tersebut Maria Loretha menyampaikan bahwa penanaman Sorgum sesuai dengan UU Pangan 18/2012, Peraturan Menteri Pertanian. Sehingga seharusnya pemerintah mendukung inisiatif menanam pangan bukan beras.

Namun selLabu dari Garut, tanpa pupuk.ama ini pemerintah berpaku pada beras, bahkan mengirimkan dan memberikan benih tanaman yang tidak sesuai dengan kontur tanah. Hal tersebut seringkali menyulitkan petani yang tergantung pada pemerintah, yang seringkali tak dapat berkelit ketika mengalami masalah tanam karena benih/bibit yang diberikan pemerintah tak berikan jalan keluar. Ketika Maria Loretha pun memperkenalkan Sorgum,ada penolakan dengan pertanyaan, “siapa yang akan membeli”, dengan paparan nada gemas Loretha menyampaikan tanam dulu, ini untuk dimakan. Tanah di NTT memang kering, berbatuan, savana namun ada juga berbatu-batu yang menurut Puji Sumedi, pendamping petani dari Yayasan Kehati, menyampaikan optimisme ke Maria Loretha “itu Batu Bertanah” sehingga lembab dan subur bisa ditanam. Sehingga Sorgum semula petani sulit untuk ditanam secara luas dengan petani, namun ketika terbukti pada musim kering ketika jagung, dan beras mati hanya Sorgum yang tumbuh. Buah dari kerja keras Maria Loretha dan warga di Flores berhasil, Sorgum menjadi makanan pokok dan diolah dengn berbargai inovasi. Bahkan peserta yang dihadir dapat mencicipi kue kering (yang dicampur kacang tanah) yang terbuat dari Sorgum. Yang lebih menjanjikan lagi sorgum tidak mengandung gluten dan tidak membutuhkan air banyak dalam menanamnya. Bukti bahwa Sorgum adalah pangan asli berbagai daerh adalah namanya beragam-ragam di daerah Indonesia di Jawa disebut Cantel penmina atau penbuka dll.

Setelah paparan dari NTT, kemudian cerita pengalaman dipaparkan oleh Sudarmoko, seorang yang pernah bekerja difood korporasi di Selandia Baru dan belajar tentang peternakan. Bisa dibilang Sudarmoko sebagai enterpreneur tani yang sukses berternak sapi, ikan juga tanaman penunjang, penghasil bio gas untuk listrik di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Didalam usaha tani ini, beliau juga bekerjasama dengan universitas untuk penelitian dan pengembangan berbagai jenis produk pertanian yang diproduksi secara organik, termasuk pupuk dan metode tanam buah.

Selanjutnya Nissa Wargadipura,dari Pesantren Agroekologi AthTaariq, menceritakan kisahnya tentang bagaimana mulanya adalah pemimpin organisasi Serikat Tani Pasundan yang dilakoninya sejak 1994, dan kemudian 2008 memilih untuk terjun bertani bersama suaminya Ibang Lukman (keluarga pesantren) mencari solusi keseluruhan kehidupan pertanian didesa. Yang ditemuinya adalah pelajaran bahwa, Monokultur menjadi penyebab keterpurukan petani. Bahkan di wilayah yang menanam holtikultura satu jenis tanaman sayur. Petani menanam kok saja, wortel saja banyak petani terpuruk (ketika harga jatuh). Ketiadaan daulat tani atas benih dan pupuk. Benih tidk dibuat sendiri, padahal tradisi membeli benih itu tidak ada. Konsep Argoekologi pesantren sawah sesungguhnya pertanian bahasa saya “kembalikan habitatnya” menyatu dan mencintai alam sebagai mana adanya. Ketika dijabarkan bahwa argoekologi bertani tidk mencangkul, saya agak bingung, ternyata ada tenaga lain yang melakukan, Bebek bermain ditanah becek, padi ditanam. Juga hewan-hewan lain hidup sesuai siklus hidup ekosistemnya. Ular,capung, kunang-kunang, burung, semua bersimbiosis hidup sebagai ekosistem alami. Dalam bahasa saya kembali menciptakan hutan dan sawah sejati. Jadi konsep argoekologi tidak memakai pupuk yang dibuat manusia, semua berproses sendiri. Tanaman yang berbuah besar labu yang ditampilkan kepada peserta tidak diberi pupuk, tetapi hanya memakai sayuran sisa-sisanya…Jika pada pertemuan 2015 Perempuan Lingkungan di Salemba UI, belum ada minyak kelapa kini Pesantren Atthariq juga membuat minyak kelapa. Kedaulatan pangan sejati memang lama, dan panjang harus dimulai dari dDSCF1210esa, dari keluarga.

Sesi terakhir adalah sesi analisa sedikit akademik. Pemaparanya, antara lain memberi informasi tentang maritim oleh Riza Damanik dengan data dan masalah seputar produksi ikan konsumsi dan luas budidaya. Pemaran selanjutnya Benito Lopulalan yang memberikan gambaran usulan rantai pasok pangan untuk dikelola ditingkat desa, semua memutar untuk lokal bagi lokal. Adapun pemapar terakhir mba Hira kembali mengutip Mansur Fakih menekankan salah urus dan kelola pertanian adalah penyebab keseluruhan masalah pangan di Indonesia, terutama Penguasaan Benih, siapa Penguasa Benih dia penguasa Pangan, menguasai pangan Negara itu menguasai Dunia. Seharusnya ada Undang-undang benih yang melindungi sistem pembenihan yang dianut petani, sehingga petani boleh dan bisa memperjualkan benih yang mereka proses sendiri tidak malah dihukum.
Menurut informasi yang diterima, acara yang digagas Forum Desa Mandiri Tanpa Korupsi, acara ini sebagai permulaan dari langkah ke depan untuk meningkatkan gerakan pangan lokal.@umilasminah

Reses Anggota DPRRI Diah Pitaloka: Menguatkan Konstituen Cianjur

Jakarta, 10Mei 2016. Pada masa reses Masa Sidang DPRRI Mei 2016, wartafeminis mendapat kesempatan mengikuti perjalanan Diah Pitaloka bertemu konstituen di daerah pemilihannya yaitu Jawa Barat 3, Cianjur (3840km) dan Kota Bogor. Diah Pitaloka adalah anggota DPR terpilih untuk Pemilu Legislatif 2014-2019 dengan suara 31.993 suara , dan termasuk salah satu perempuan yang terpilih dalam daftar rekomendasi perempuan berkualitas untuk dipilih dari GPPSP dan Puskapol UI (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677968688934706&set=g.143684092463851&type=1&theater).
Sepanjang perjalanan pergi pulang Jakarta-Cianjur dan desa yang dikunjungi total berjarak lebih dari 650km

Dengan pekerja pengrajin jamur
Dengan pekerja pengrajin jamur
Dengan warga desa
Dengan warga desa
Sosialisasi
Sosialisasi

dengan melewati Jalan Marwati ujung desa hingga melalui Kecamatan Cikalongkulon yang melewati sungai,jembatan sawah dan pepohonan melalui wilayah Jakarta jalur Ciawi ke Cipanas. Hari Pertama wartafeminis mencatat bagaimana Diah Pitaloka menyapa, berdiskusi, tukar informasi dan menyerap aspirasi konstituen. Perjalanan dimulai di Desa Ciherang bertemu dengan petani sayur mayur. Para petani yang ditemui antara lain penghasil komoditas seledri, cabe dan wortel. Dari pertemuan dengan para petani ditemukan bahwa hingga kini biaya yang dikeluarkan petani lebih besar dari harga jual hasil tanaman, terutama pada saat panen komoditas sayuran sejenis. Artinya ketika mayoritas petani cabe panen, maka harga jual cabe turun. Padahal biaya produksinya tinggi. Sedangkan ketika tidak musim panen harga ada harga tertinggi yang ditetapkan oleh Pengepul dan itu biasanya merupakan harga tetap tertinggi ditingkat pengepul. Untuk mensiasatinya petani menanam tanaman yang beragam sehingga selalu ada komoditas sayur yang bisa tanam dan panen secara bergiliran dan tidak serentak. Menanggapi hal tersebut Diah Pitaloka antara lain mengemukakan kemungkinan dibentuk koperasi penampung sayur-sayuran sehingga dapat dijual langsung ke pembeli/konsumen. Yang disambut baik oleh petani.
Pada kesempatan kunjungan ke petani sayur, Diah juga sempat mendapatkan aspirasi dari Kepala Desa terkait Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat, dimana menurut Kepala Desa … selama ini pendataan dan pemberian Kartu dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan aeringkali tidak berkordinasi dengan kepala dssa dan kantor kepala desa setempat dandata yang dipakai adalah data lama yang belum pemutakhiran.
Terkait hal ini telah ada UU Resi Gudang, selayaknya dapat juga dimanfaatkan oleh petani sayur mayur.Perjalanan selanjutnya dsalah pertemuan dengan pengurus gabungan koperasi simpan pinjam dan produksi.Hasil pertemuan dengan pengurus koperasi ini antara lain untuk melakukan review kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat, dimana adanya potensi pemberian KUR yang tidak dibarengi penelaahan dan koreksi menyeluruh dapat membuat usaha jasa keuangan Koperasi simpan pinjam yang dikelola rakyat akan tersingkir.
Pada hari kedua, Diah Pitaloka menghadiri pertemuan dengan warga dan pengurus lembaga desa, tokoh masyarakat, staf kantor desa mengikuti pelatihan SIDK Sistem Informasi Desa dan Kewilayahan di Desa Cikajang,  Desa Cimacan. Diah Pitaloka hadir untuk mensosialisasikan tentang Dana Desa transparasi anggaran dan terkait dengan SID. SID sendiri merupakan amanat UU Pengertian Sistem Informasi Desa (SID) berdasarkan undang undang tersebut adalah meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Jauh sebelum UU Desa lahir, Combine Resource Institution (CRI) telah mengembangkan Sistem Informasi Desa.UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pada pelatihan yang diinisiasi oleh Fitra dan Yayasan Prakarsa Desa ini Diah Pitaloka menyampaikan sambutannya terkait pentingnya masyarakat mengetahui anggaran yang menjadi hak warga, terutama yang termasuk dalam flafon Dana Desa yang akan memasuki tahun kedua.

Demikian sekilas kegiatan Reses Diah Pitaloka, Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Jawa Barat III, Kota Bogor dan Cianjur.

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan LBH APIK 2015

Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jakarta (berdiri)
Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jakarta (berdiri)
KiKa: Iit, Polisi, Moderator dan BPHN
KiKa: Iit, Polisi, Moderator dan BPHN

Continue reading “Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan LBH APIK 2015”

Tari Cokek Sipatmo, Lentera Benteng Jaya Seni dan PelestarianNilai

Continue reading “Tari Cokek Sipatmo, Lentera Benteng Jaya Seni dan PelestarianNilai”

Kutipan Kartini: Pejuang Melampaui Jamannya

Perkawinan Usia Anak di Kalmantan Selatan

Perkawinan usia dini bagi perempuan dapat menyebabkan Kekerasan dalam Rumah Tangga karena ketidak siapan emosional, anak tidak bahagia karena masa kanak-kanak hilang, dan anak putus sekolah. Di Kalimantan Selatan, anak perempuan maupun anak laki-laki dikawinkan keluarga pada usia muda. Pandangan warganya bahwa perkawinan mencegah zina, dan agar tidak jadi perawan tua, dan ini terjadi dihampir 13 kabupaten/kota anak-anak dinikahkan pada usia muda. Usia anak yang dikawinkan oleh orang tuanya adalah usia 10-11 tahun. Bahkan ini terjadi di kota Banjarmasin.

Penduduk Kalimantan Selatan untuk wilayah desa mayoritas berpenghasilan dari bekerja sebagai petani penggarap. Perkawinan anak umumnya dilakukan sebagai perkawinan biasa, tak ada yang aneh. Ada kemungkinan hal ini telah menjadi kebiasaan ketika para ibu dan bapak yang menikahkan anaknya juga masih berusia muda, kemungkinan mereka juga mengalami perkawinan diusia muda.

Ibu Hapniah selalu staf PKBI Kalimantan Selatan mengatakan selama ini PKBI melakukan pendampingan dan sosialiasi kesehatan reproduksi tidak dapat berbuat banyak. Hal ini disebabkan perkawinan usia dini telah hampir menjadi lumrah. Lalu bagaimana bisa terjadi diusia anak-anak, karena orang tua meminta dispensasi di Pengadilan Agama dengan alasan a.l mencegah zina, atau sudah hamil. Surat rujukan diperoleh orang tua dari Sekretaris Desa yang menyetujui dan memberi rekomendasi. Pandangan bahwa nabi muhammad juga menikahi aisyah saat usia muda (9 tahun) juga menjadi salah satu pendorong. Dan hingga kini Provinsi Kalimantan Selatan jumlah perkawinan anak tertinggi diIndonesia (9% tahun 2014). Bahkan menurut ibu Hapniah di Banjarmasin ada seorang anak berusia 11 tahun diantarkan oleh orang tuanya, untuk dinikahkan lelaki tua kaya berusia 60tahun sebagai istri ke 5 dan anak ini mengalami kekerasan dari suaminya dan dimintakan untuk mengembalikan mahar. Ketika melarikan diri pulang ke rumah keluarganya anak ini malah diantarkan kembali oleh keluarganya. Dalam hal ini Negara tidak dapat membantu si anak ketika keluarga maupun warga tidak melaporkan…

Perkawinan anak menyebabkan penderitaan anak-anak yang kehilangan masa pendidikannya, terjadi kekerasan dan tingginya perceraian, dan menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dari generasi-ke generasi. Entah mengapa hingga kini meskipun telah ada UU Perkawinan No.1974 yang memberi batasan usia pernikahan 19 tahun, masih terjadi juga perkawinan anak.

Wiwitan KeboKetan Kembalinya Nilai Tradisi

ngiy5
foto oleh @kutukandangdut

Continue reading “Wiwitan KeboKetan Kembalinya Nilai Tradisi”

Community that Survived Globalized Economy: Masyarakat Adat Mampu Hadapi Globlisasi Ekonomi

NissaFotoSeedDryer
foto By Nissa Wargadipura

In certain areas on earth there is no such thing called Climate Change, and there is no such thing as market commodity. The nature preserve by community. The origin of the creature and habitats with their most civilized culture, Native, some of western called Indigenous Community. Native to its lands and cultures. They live for happiness and welfare all of member of the community. They are almost uninfluenced by all forms of climate changes.  For their part, the climate is unchanged. Their land of soil still pure and rich. Their way of production of food and shelter are spiritual, also the way they live their life within people or individual. Micro and macro cosmos. Inside and outside of the self.

They are living their life by talking and listening to the earth, the wind, fire, woods and everything in between. The land, the river, the sea, the forest, and the mountain are sacred places. Their whole life are in peace and happy living in the universe. The people of the community practice wisdom tought by their ancestors, the legacy preserved. Their way of life is to give high value of every living things, and preserve things to always be useful  for day to day basis, what nowadays called recycle.

But now, that certain area on earth might be impact by Climate Change. The climate that has change by human actually part of Great order of God/Goddess. Although the facts indigenous way of life has just been currently accepted, but the western feminism such as Maria Mies has mention its as theory of subsistence perspective in her book of The Subsistence Perspective Beyond the Globalised Economy, Maria Mies and Veronika Bennholdt-Thomsen. The subsistence perspective is  focuses on the creation, recreation and support of life and the living, and it has no other purpose than this. It is life that stands at the centre of this vision, rather than money, economic growth or profit, and as such it requires the rejection of capitalist industrial society. It is where we fulfilled the needs to live by and for ourselves including material and spiritual needs.

And in Indonesia many indigenous community has practiced its way long and continuously until now. Most of them live in island of Kalimantan, Papua, Nusantenggara Timur, Banten province and part in Sumatera island. But there are also not so much indigenous community  of Giyombong village in District Bruno, Purworejo Central Java. Not so much because they already living with modern technology. But they practicing tradition and way of organized community in they way their ancestor did. Also they have manage food and beverage to live without hunger treat. Any weather can be faced with their own technology, and most of them environmental friendly.  And recently, there is also, the community that has been created base on the intention to opposed the globalization of commodities of foods. This community is still young, and live among  modern as whole, it is Pesantren At Thaariq in Garut, West Java of whom the founder is an farmer activist Nissa Wargadipura in 2000 ( https://www.facebook.com/nissa.wargadipura ). They chose the pesantren (boarding school) with focus on ecology. The children who living in Pesantren learn how to cultivated soil, planted the trees, and the fulfilled their daily needs of food and beverage from what they have planted. Only few things of them bought. I considered the way Pesantren Attariq has been build as community is the best way to resist disadvantage of economic globalization especially the market fundamental force as claim as free trade. How the people of Giyombong and Pesantren Athariiq community living their life…. I will go to there soon, and will reporting to yo with stories and photos. (to be continue)

Ketahanan Pangan sejalan dengan Kearifan Lokal

Slide2lumbunghiraSlide1Membaca buku karya Hira Jhamtani, Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan (InsistPress 2008) selanjutnya disingkat LP, saya berkesimpulan bahwa ketahanan pangan dapat dicapai dengan teknologi dan tradisi pengelolaan tanah, air, hutan yang berpijak dari kearifan lokal.

Sebelum mencapai kesimpulan tersebut saya disungguhkan data-data tentang kerentan pangan, gizi buruk balita, dan kesulitan mendapatkan makanan, bahkan kesulitan makanan bagi sebagian orang yang tinggal di pulau Jawa, Sumatera. Sulawesi, Kalimantan, NTT, Papua. Namun dalam perimbangan data kesulitan dan keburukan, dipaparkan juga cerita dan kisah disertai fakta tentang kemampuan komunitas lokal, masyarakat suku tertentu yang mampu  melampuai masa sulit Kemarau, atau ketiadaan pangan beras. Ya Beras. Banyak orang di Indonesia tidak hanya bermakanan pokok beras, ketika saya Sekolah Dasar bahkan di buku-buku resmi pelajaran sekolah dicantumkan pengetahuan : makanan pokok orang Madura: Jagung, Orang Irian: Sagu, dsb…Sehingga sesungguhnya tidak aneh. Adalah hal aneh ketika pemerintahan Orde Baru yang mengajarkan disekolah fakta adanya keberagaman, tetapi kemudian menelurkan program kesamaan, yaitu menanam beras saja.

Dibuka Peta Kerawanan Pangan yaitu provinsi yang aman dan rentan, dilanjutkan dengan gambar grafik Balita Kurang Gizi  Indonesia 1999-2004  yang naik turun, dilanjutkan dengan temuan-temuan kasus Gizi Buruk di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTT dan Papua. Juga dipaparkan data BPS 2006, tentang provinsi Sumatera Barat dengan jumlah puluhan ribu anak kena giji buruk, dan makan beras pecah dari Vietnam padahal di daerah ini memiliki kab Solok penghasil beras yang dijual hingga ke Medan dan Malaysia. Mereka menanam kopi tapi tak bisa makan nasi. Lalu menderita ketika harga kopi jatuh. Itulah penanaman tanah atau kebun dengan model tananam monokultur (satu jenis tanaman) telah menyusahkan warga sendiri.

Pangan adalah kebutuhan hidup fisik yang disediakan alam. Sejak jaman dahulu bangsa di Nuswantara telah hidup bersama alam dengan alam saling memberi saling menghidupi dan menjaga habitat Semesta. Banyak komunitas lokal mempraktekkan ini, warga mampu menyesuaikan diri dengan iklim dan cuaca dengan mengembangan sistem pangan dan pertanian sendiri, memperoleh makanan dari budidaya dilahan mereka atau dari hutan dan lahan tak bertuan. Mereka menanam dan memelihara beragam tanaman pangan sebagai makanan pokok seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Banyak hasil tanaman ini dapat diawetkan dan disimpan sampai dua tahun sebagai persediaan pangan (LP, hal24-27).  Keberagaman, tatakelola alam dan pola hidup bermasyarakat sebagaimana yang dipaparkan dalam buku ini akan lebih menarik lagi jika kita menelusuri langsung di desanya, dan lokasi yang mereservasi diri, melawan kebijakan pertanian yang  tak peduli pada alam. Bahwa apa yang terjadi terhadap warga yang kelaparan atau kurang gizi di NTT, Papua dan lainya adalah disebabkan salah urus pemerintah pusat. Salah kaprah penerapan kebijakan, dan ketiadadayaan rakyat melawan kekuasaan pemerintah. Dalih kemajuan dan pembangunan yang ditolokukurkan dengan melimpahnya produksi beras, telah menyengsarakan rakyat Indonesia seluruhnya, bukan hanya mereka yang hidupnya dekat dengan sektor pertanian.

Pembangunan menerapkan ‘pemaksaan’ janji perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan mengubah pola tradisi yang berjalan dan sejalan alam. Tidak adanya pertahanan yang kuat atas tradisi, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak akhirnya mengantarkan rakyat menerima perubahan, apalagi cara dan metodenya dimodali pemerintah (penyediaan bibit dan pupuk serta sosialisasi cara bertanamnya). Maka terjadilah   Revolusi Hijau target peningkatan produksi pertanian, dengan mengganti tradisi bertani dengan teknologi modern, benih ‘unggul’ dan menggunakan pestisida, lalu Revolusi Coklat tentang model pertanian monokultur  “coklat” “kopi” dan jenis komoditi industri yang menjanjikan tetapi tidak mensejahterakan, dan Revolusi Biru mengikuti ‘keberhasilan’ meningkatnya produksi beras, berupaya memaksimalkan produksi dari kelautan dan perikanan. Ketiganya sama saja, peningkatan produktifitas, tak ada penekanan pada keberlanjutan dan kemsalahatan budaya dan lingkungan hidup. Di buku ini disebutkan desa Silopo di Sulawesi Barat menjadi desa yang mengalami tiga revolusi dan tidak mendapatkan kebaikan terkait ketahanan pangan.

“Petani pedesaan justru menjadi kelompok paling miskin & paling rawan ketahanan panan.. hal ini karena program pembangunan pertanian dan industri–yang seharusnya ‘menunjang’ pertanian–gagal meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan. (LP, hal.98). Maka kebijakan apapun terkait bidang pertanian, bukan terfokus pada tanah, pada benih, pada alat, tetapi pada manusianya, yaitu petaninya. Apa yang dimiliki oleh petani-petani seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sistem apa yang dijalankan, bagaimana mereka hidup dan menjaga alam mereka. Itulah yang harus diRevitalisasi bukan direvolusi. Meksipun buku ini tidak menampik bahwa pada masa Orba sistem pertanian terpadu yang dipraktikan dan menjadi contoh bagi dunia pertanian terpadu, bimbingan massal dan diversivikasi pangan, namun diantara semua kebijakan tersebut diakui keberhasilannya adalah swasembada beras, bukan swasembada pangan. Disamping itu diversifikasi tanaman pangan masih setengah hati. Adapun kelembagaan BULOG buku ini mengungkap perubahan yang terjadi disebabkan Indonesia masuk mekanisme pasar. Sedianya kini BULOG harusnya juga membela petani, namun dengan status sebagai BUMN menyulitkannya.

Secara garis besar ada kearifan lokal mampu memberi harapan hidup dan kesejahteraan bagi warga, dan buku Lumbung Pangan menawarkan Perubahan Paradigma yang memungkinkan itu semua terjadi:
a. Peralihan dari sistem industrialisasi monokultur menuju sistem lokal yang beragam
b. Perubahan dari sistem pertanian berbasis produksi menjadi pertanian berbabis petani dan sumber daya lokal
c. Peralihan dari sistem pertanian kimia menuju praktik yang ramah lingkungan
d. Perubahan sistem perencanaan serba terpusat menjadi berbasis masyarakat lokal
e. Perubahan sistem pembangunan yang tidak terpadu menjadi Pembangunan Terpadu (LP 130-131)

Selain Paradigma kiranya praktek dilapangan juga disertai pendirian koperasi pertanian, perluasan semua kemungkinan penerapan pertanian organik dan ramah lingkungan, penyediaan dana dan arahan yang efektif untuk penelian benih dan tanaman pangan yang sesuai ekosistem lokal, dan lain sebagainya (LP. 133). Secara garis besar buku ini memang ditulis sebagai policy paper (Putting Food first), meskipun buku ini dibuka pertama-tama memasukkan isu ibu hami dan gizi buruk,  tidak banyak yang dipaparkan tentang mengungkap peran  perempuan dalam pengelolaan pangan, tidak diketahui apa jenis kelamin para warga suku-suku yang memasak dan mengolah singkong karet (Kei) ataupun tela ireng (Giyombong) hingga jadi makanan pokok yang siap dihidangkan dan dimakan petani hingga kuat bekerja disawah sampai siang hari🙂 . @umilasminah

Blog at WordPress.com.

Up ↑