Perempuan, Nasionalisme dan Pendidikan

Bertepatan dengan hari kebangkitan Nasional 20 Mei 2004 lalu, ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Malang, mendeklarasikan Forum Perempuan Nasionalis Indonesia (FPNI). Forum ditujukan bagi dikembangkannya ideologi nasionalisme yang berperspektif perempuan. Tujuan lainnya antara lain menjadi wadah komunikasi antar organisasi perempuan nasionalis, menyelenggarakan pendidikan politik berbasis nasionalisme kerakyatan yang pluralis bagi perempuan Indonesia dan mempersiapkan calon pemimpin perempuan. Ada yang menarik dari Forum ini, yaitu nasionlisme berperspektif perempuan, yang menarik lagi acuannya SARINAH. SARINAH adalah buku karangan Sukarno, yang diterbitkan pada tahun 1947, yang dalam pandangan saya, buku ini terbit dengan maksud memobilisasi perempuan mendukung Revolusi Kemerdekaan. Pada halaman terakhir buku ini, Sukarno menjanjikan bila Indonesia merdeka maka perempuan akan mendapat kebebasannya pula . Nyatanya?

Tulisan ini tidak untuk membahas Forum Perempuan Nasionalis Indonesia, melainkan mencoba mengaitkan nasionlisme dan pendidikan perempuan, dengan memakai gagasan dan pemikiran R.A, dengan memperhatikan kondisi politik di Indonesia saat ini.

Pertanyaan mendasar adalah kaitan perempuan dan nasionalisme. Di tengah maraknya wacana partai berideologi nasionalis dan agama, kemana perempuan mengidentifikasi pilihan politiknya. Hasil Survei Pemilih Indonesia 2003, The Asia Foundation menyebutkan hanya 10% pemilih yang menentukan pilihan partainya berdasarkan ideologi. Sedangkan dari semua komponen koresponden, perempuan adalah yang paling tidak bisa membedakan satu partai dengan lainnya, jangankan berdasarkan ideologinya. Hal ini menarik, mengingat maraknya pasangan capres dan cawapres yang berdaya upaya menarik pemilih. Padahal 51% pemilih adalah perempuan, selayaknya suara perempuan diperhitungkan. Lalu kemanakah suara perempuan ini akan disalurkan, ke capres/cawapres dengan ideologi nasionalis atau agama? Ini masih perlu diteliti lebih jauh.

Nasionalisme perspektif perempuan yang dicetuskan oleh Forum Nasionalis Perempuan Indonesia bisa menjadi wacana baru yang positif, ditengah berbagai wacana mainstream. Perempuan mendapat ruang mengidentifikasikan nasionalismenya. Apakah kemudian bisa melekatkan diri dengan ideologi nasionalis pada partai-partai yang ada, itu lain soal.

Nasionalisme berperspektif perempuan akan saya coba paparkan dalam tulisan ini dengan mengambil nasionalisme yang digagas oleh R.A Kartini. R.A Kartini sebagai pelopor nasionalisme Indonesia. Tak kurang sejarahwan George Mc.Turman Kahin, W.F.Wertheim, dan J.S Furnifall, Petrus Blumberger mengakui bahwa R.A Kartini adalah pengagas pertama nasionalisme Indonesia.

Pengalamannya sebagai ningrat Jawa yang membolehkannya sekolah, telah memberi peluang Kartini mendapat pengetahuan dari luar, juga pengaruh ayahnya Bupati Jepara R.M Aria Sostroningrat, telah mendorong lahirnya gagasan nasionalisme, yang bertujuan memajukan Bumiputra. Salah satunya pengalaman menolong seorang anak miskin berumur 6 tahun, yang disadarinya bahwa ada ratusan bahkan ribuan anak lain, yang menyulut keinginan untuk berjuang, “Kami beri dia makan, tetapi tidak dimakannya, dibawa pulang…Saya merasa malu sedalam-dalamnya atas egoisme saya. Saya memikirkan dan merenungkan keadaan saya sendiri. Saat itu di sekitar saya penuh jeritan dan rintihan orang menderita…menggemalah di sekitar saya: Kerja! Kerja! Kerjalah! Bebaskan dirimu, bila kau berhasil membebaskan dirimu dapatlah kau menolong orang. (Kpd.E.C Abendanon,1902). Itulah salah satu pengalaman yang memperkaya dan memecut Kartini untuk selalu berjuang bagi bangsanya.

Nasionalisme Perspektif Perempuan

Terus terang agak sulit menjelaskan term nasionalisme perspektif perempuan selain dengan perspektif Kartini. Hal ini karena nasionalisme, sebagai konsep umum, masih maskulin, diwarnai nuansa patriotisme, dan semata-mata menjadi domain mayoritas pemikiran laki-laki. Virginia Woolf, sastrawan Inggris, puluhan tahun sesudah Kartini menyatakan sulitnya memahami nasionalisme atau negara, “As A woman I have no country my country is Whole World…, “Our Country”,…throughout the greater part of history, has treated me as a slave; it has denied me education…” (Three Guineas, Virginia Woolf). Pemikiran Virginia Woolf ini lahir saat Inggris menghadapi Perang Dunia II. Nasionalisme menjadi konsep yang absurd bagi Virginia Woolf, karena ia tidak terlibat pertempuran. Sulit memaknai nasionalisme ketika tidak mengalami perasaan patriotisme di sebagai prajurit perang. Nasionalisme versi Virginia Woolf mengambil referensi pemikiran laki-laki, dan tentunya Inggris adalah negara penjajah, sedangkan Indonesia (Hindia Belanda) dalam perspektif Kartini adalah negara yang membutuhkan kemajuan, akan jabarkan di bawah ini.

Gagasan nasionalisme tersebarkan di Indonesia (Hindia Belanda), selain lewat buku Door duirternis tot Licht (1911). Gagasan Kartini juga dijadikan pedoman bagi berdirinya de Indische Vereeniging (1908), kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia (1922, Mantan Wakil Presiden Indonesia, Mohamad Hatta adalah salah seorang anggotanya) di Belanda atas usul ketuanya R.M Notosoeroto. Kartini juga menjadi ‘Ayunda’, kakak bagi pemuda anggota pergerakan nasional Indonesia. “. Angkatan muda kita telah mendukung sepenuhnya, ‘Jong Java’ akan membangun persatuan dan sudah tentu kami menggabungkan,…Mereka menamakan saya ‘Ayunda’ Saya menjadi kakak mereka, pada siapa mereka setiap waktu dapat datang kalau memerlukan nasehat dan hiburan… (1902, kpd.Ny.M.Ovink Soer). Surat ini ditulis Kartini, ketika “Jong Java” belum lagi terbentuk. Trikoro Darmo organisasi pergerakan pemuda di pulau Jawa, cikal bakal Jong Java, baru berdiri tahun 1915. Kartini sudah menekankan persatuan, padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia belum lagi ada. Kartini menyatakan pentingnya persatuan, perempuan dan laki-laki bagi kemajuan bangsa. “Kaum muda, perempuan dan laki-laki, seharusnya saling berhubungan. … untuk mengangkat martabat bangsa kita. Tetapi jika kita semua bersatu, menyatukan kekuatan kita dan bekerja sama…hasil perkerjaan kita akan lebih besar. Dalam persatuan letaknya kekuatan dan kekuasaan.”(1901, kpd. Ny.Abendanon).

Nasionalisme Kartini diungkap lewat surat-suratnya, antara lain: menghargai kekayaan budaya lokal, saling menghargai, membantu pihak yang lemah dan miskin, pendidikan bagi perempuan, keadilan, tanpa kekerasan, kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan (Liberte, Egalite, dan Freternite). Tiga gagasan terakhir Kartini terinspirasi dari Revolusi Perancis, yang digunakan untuk melawan feodalisme, dan dipraktekannya bersama adik-adiknya,”Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan! Adik-adik bergaul bebas dengan saya, di antara mereka sendiri merupakan kawan-kawan bebas dan setara” (1899, kpd.Stella). Itulah di antaranya gagasan nasionalisme perspektif perempuan. Nasionalisme dengan kesetaraan, merombak adat istiadat yang merugikan. Nasionalisme perspektif Kartini mengacu bagi kemajuan bangsa bumiputra, yang hanya dapat terwujud apabila rakyatnya mendapat pendidikan.

Pendidikan bagi Perempuan

Pendidikan, adalah salah satu yang menjadi kepedulian utama Kartini untuk memajukan perempuan dan bangsa bumiputra umumnya. Adalah Kartini, yang mengirimkan Nota kepada Pemerintah Kolonial, yang dikirimkan kepada penasehat hukum Kementerian Jajahan, Slingenberg tahun 1903. Bertepatan dengan masih berlangsungnya Politik Etis pemeritah Kolonial Belanda. Nota Kartini berjudul Berilah Pendidikan kepada Bangsa Jawa, memuat berbagai hal termasuk kritik terhadap kebijakan, prilaku pejabat dan pemerintah kolonial dalam bidang kesehatan, budaya, dan pendidikan. Terutama sekali pendidikan, Kartini menekankan pentingnya bangsa Bumiputra terdidik. Meksipun masih dalam konteks di bawah payung Kerajaan Belanda, Kartini secara implisit meminta agar pemerintah kolonial mendukung gerakan pemuda Bumiputra di Hindia Belanda, dalam hal ini de Indische Vereeniging yang menerbitkan majalah Bintang Hindia. Mengenai pendidikan bagi Bumiputra, Kartini mengingatkan bila para pamong praja terdidik maka ia akan mendidik pula bawahannya. Tampak bahwa Kartini menyadari tak mungkin untuk mendidik 27 juta orang sekaligus. Khususnya pendidikan bahasa Belanda, tidaklah untuk menghilangkan budaya dan bahasa lokal Jawa yang halus dan tinggi. Nota Kartini menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan dan bahwa perempuan generasi tua saat ini pun mendukungnya. Dalam suratnya yang kepad Ny Abendanon Kartini menyatakan bahwa pengajaran bagi perempuan akan menjadi rahmat dan bermanfaat bagi masyarakat Bumiputra pada umumnya.

Pada konteks politik Indonesia saat ini dan dimana pun juga, tingkat pendidikan perempuan memang bisa menjadi jembatan utama kemajuan. Perempuan berpendidikan akan lebih memiliki akses informasi yang lebih baik. Boleh saja dinyatakan bahwa pemikiran Kartini tentang pendidikan belum lepas dari peran gender perempuan sebagai ibu, tentu saja ini bisa dimaklumi mengingat konteks hidup Kartini pada masa itu: menjadi perempuan adalah berarti kawin dan menjadi ibu. Bahwa pendidikan akan memberi arti lebih perempuan sebagai ibu, itulah yang tidak banyak orang pikirkan.

Kartini berbekal pengetahuan, statusnya sebagai anak Bupati, membawanya terlibat dalam politik. Ia membantu ayahnya menulis laporan untuk De Locomotief, mengirimkan Nota jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penasehat hukum Kementerian Jajahan, dan menulis surat permohonan beasiswa kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nota Kartini hingga kini tersimpan sebagai Nota Politik Pemerintah Kolonial Belanda.

Uraian di atas sedikit memberi garis merah bagaimana pendidikan dan nasionalisme menjati pada Kartini. Pendidikan telah memperluas peluang perempuan pada akses politik. Kemampuan Kartini membaca buku berbagai bahasa, menjadi alat tercapainya akses ilmu pengetahuan dan pengalaman berbagai bangsa, termasuk Revolusi Perancis. Pendidikan juga memberi peluang bagi perempuan untuk memilih profesi, ini dinyatakan Kartini: “Roekmini akan belajar seni rupa…untuk menghidupkan lagi seni Hindia,… menuju kemakmuran rakyat. Si Kecil (Kardinah); sekolah rumah tangga, agar dapat mengajarkan calon ibu serta ibu harga uang dan sifat hemat…saya akan belajar bidang pengajaran agara mengajar calon ibu di samping ilmu pengetahuan juga pengertian kasih dan keadilan…” (Kpd.Ovink Soer, 1900)

Itulah faktanya, seabad lebih Kartini telah menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan, kini apakah kita masih bisa menangkap anjuran dan mempraktekannya. Pendidikan yang dimaksud Kartini bukanlah pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan budi pekerti. Sedang faktanya juga pemimpin negara perempuan adalah mereka yang telah memperolah pendidikan yang baik. Mary Robinson, yang pernah menjadi Presiden Irlandia adalah pengacara, Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia adalah seorang dokter. Terakhir, menarik mengambil salah satu tujuan yang dicetuskan Forum Nasionalis Perempuan Indonesia, yaitu mempersiapkan calon pemimpin perempuan, maka tidak lain adalah melalui peningkatan pendidikan bagi perempuan.