Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

December 2007

data2 fakta sosial perempuan

A. DATA-DATA SOSIAL

BPS 2000 populasi perempuan berusia 21 tahun ke atas, 101.625.816 jiwa 51% dari total penduduk

Pemilu 2004 terdaftar 147 juta pemilih, Perempuan 51% dari pemilih tersebut atau 74.970.000 adalah Pemilih perempuan

Tahun 2005, 60% perempuan berusaha di sektor ukm, atau 40juta.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia: Agka Kematian Ibu 1998-2003 307 per 100.000 kelahiran hidup, 70% disebabkan persalinan

Berdasar data penduduk Indonesia 2005 perkiraan

Perkiraan Pemilih perempua dari usia 15-75 tahun 77,511,054

B. FAKTA-FAKTA SOSIAL

PEREMPUAN DAN POLITIK

Ø Persepsi dan Opini Perempuan Kelas Menengah tentang Kepemimpinan Perempuan[1]

Hasil Angket Opini Perempuan Kelas Menengah (dari 20 sampel)[2]

Jika Perempuan Yang Memimpin

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

Abstain

Pengambilan Keputusan berdasarkan perundingan dengan kelompok

18

1

1

Kemungkinan Korupsi lebih kecil

10

7

3

Akan lebih membela dan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan

14

5

1

Sikap terhadap bawahan memimbing bukan memerintah

14

3

3

Opini tentang halangan yang dihadapi Pemimpin Perempuan

  1. Halangan Biologis: Hamil, menstruasi, fisik lebih lemah dari pada laki-laki
  2. Halangan Psikologis: Perempuan Lebih Emosional, dilema rumah tangga dan kerja
  3. Halangan Kultural: mengurus anak, urusan keluarga, pandangan masyarakat yang merendahkan kualitas perempuan, kesempatan, nepotisme

Alasan Memilih Pemimpin Perempuan

  1. Ingin merasakan atau mencoba dipimpin oleh seorang perempuan
  2. Pendekatan perempuan lebih berani mengungkapkan pendapat
  3. Perempuan bisa berlaku seperti ibu
  4. Pendekatan perempuan lebih bijaksana

Alasan Memilih Laki-laki

  1. Laki-laki lebih tegas disaat genting
  2. Laki-laki lebih konsekwen
  3. Laki-laki lebih rasional

Ø Temuan IDEA Mengingat relasi-relasi gender sering berubah selama masa transisi demokrasi, maka diperlukan anggaran dan konstitusi yang ramah gender.[3]

Ø Kendala sosio-ekonomi mempengaruhi Partisipasi perempuan dalam parlemen:

Kemiskinan dan pengangguran;

Lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai;

Buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi

Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional[4]

Ø DEMOKRASI DI INDONESIA SURVEI PEMILIH INDONESIA 2003 , The ASIA FOUNDATION>>>PERSEPSI PEMILIH

Sebagian besar pemilih (laki2&perempuan) mengangap perempuan sebagai kelompok kepentingan dalam politik yang cukup penting, 46% bersedia memilih perempuan dalam pemilu legislatif

60% setuju Pemilih perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan bersama yang harus diekspresikan dalam politik dan pemilu

Lebih dari seperempat pemilih 27% merasa bahwa isu-isu gender sangat penting dalam politik

68% kaum muda terpelajar, usia dibawah 35 tahun mendukung perempuan sebagai kelompok kepentingan

61% laki-laki menganggap perempuan sebagai kelompok kepentingan politik yang sama

Pemilih muda mendukung kandidat yang mengusung isu perempuan 59$, 53%

Ada beberapa pemikiran calon Anggota Dewan. Apabila ada pemikiran mereka manakah yang membuat anda (laki-laki dan perempuan) lebih suka memilih mereka

Pemikiran Caleg

Akan memberikan suara untuk mereka

Lebih penting untuk anda

Pendidikan lanjutan untuk perempuan

59%

22%

Keluarga berencana

59%

14%

Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha

45%

16%

Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan

44%

11%

Menentang penyiksaan terhadap istri dan anak

36%

12%

Llebih banyak pekerjaan untuk perempuan

36%

9%

Hukum yang melarang perempuan dinomor duakan

36%

7%

Tidak satupun

8%

6%

C. DATA-DATA NASIONAL (POLITIK NEGARA)

Hasil Suara Pemilu dan Jumlah Kursi DPRRI Pemilu 2004 [5]

PARTAI

Komposisi JUMLAH PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

1950-1955 (DPR Sementara)

9

3,8

236

96,2

1955-1960

17

6,3

272

93,7

Konstituante 1956-1959

25

5,1

488

94,9

1971-1977 (DPRRI)

36

7,8

460

92,2

1977-1982

29

6,3

460

93,7

1982-1987

39

8,5

460

91,5

1987-1992

65

13

500

87,5

1992-1997

62

12,5

500

87,5

1997-1999

54

10,8

500

89,2

1999-2004

46

9

454

91

2004-2009 (DPRRI)

61

11,1

489

98,9

2004-2009 (DPD)

27

21%

128

79%

Table 1.

Indonesa women in Eksekutif, Legislatif dan Judikatif

No

Provinsi

Anggota DPD Terpilih

Urutan Perolehan Suara

1.

Aceh

Dra.Hj.Mediati Hafni Hanum

4

2.

Riau

Dinawati S.Ag

Intsiawati Ayus SH

Dra.Hj.Maimanah Umar

2

3

4

3.

Kep.Riau

Aida Zulaika Nasution Ismet SE

1

4.

Jambi

Dra.Hj.Nyimas Ena MM

2

5.

Sumatera Selatan

Hj.Asmawati SE MM

1

6.

Bangka Belitung

Hj.Djamila Somad B.Sc

4

7.

Bengkulu

Dra.Eni Chaerani M.Si

4

8.

Lampung

Hj.Hariyanti Safrin SH

2

9.

DKI Jakarta

Hj.Bra.Moeryati Soedibyo

1

10.

Banten

Dra.Hj.Ratu Cicih Kurniasih

2

11.

Jawa Tengah

Dra.Hj.Nafisah Sahal

1

12.

DI Yogyakarta

GKR Hemas

1

13.

Bali

Dra.Ida Ayu Agung Mas

4

14.

Kalimantan Barat

Maria Goreti, S.Sos.M.Si

Sri Kadarwati

2

3

15.

Kalimantan Tengah

Permanasari

4

16.

Kalimantan Timur

Ir.Hj.Eka Komariah Koencoro

Ir.Hj.Nur Andriyani

3

4

17.

Sulawesi Utara

Aryanti Barumuli Putri

Dra.Sientje Sondakh Mandey

2

4

18.

Sulawesi Tengah

Nurmawati Bantil SE

1

19.

Maluku

Ny.Mirati Dewaningsih SE

1

20.

Maluku Utara

Ny.Nita Budhi Susanthi

2

21.

Papua

Ferdinanda Ibu Yatipay

3

22.

Irian Jaya Barat

Salome Christin

1

D. Landasan HUKUM Pemberdayaan Perempuan Indonesia

  1. UUD 1945 Pasal 28
  2. UU No. 68 tahun 1956 ratifikasi Convention on the Political Rights of Women atau Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan
  3. UU No.7 tahun 1984 tentang (Ratifikasi CEDAW Convention ) CEDAW: Convention on Elimination All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Ssegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
  4. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. UU No.39 tahun 2004 Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
  6. UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  7. Kepres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam segala kebijakan pemerintah
  8. Kepres No. Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  9. UU Pemilu No.32/2003 pasal 65 (1) saran mencalonkan perempuan 30% caleg partai
  10. UU No.32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  11. UU No. Perlindungan Saksi
  12. UU No.12 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Landasan Konsensus Internasional

1.United Nation Convention on Politic Rights of Women, 1952

2.United Nation Women Convention 1975 Nairobi

3.CEDAW Convention

4.Resolusi PBB No. 1355 tentang Kekerasan Perempuan dalam Perang

5.Beijing Platform for Action, 12 Area Concerns

F.FAKTA-FAKTA UMUM

Labelisasi Buruh Perempuan[6]

Labelisasi positif

Konsekwensi

Labelisasi negatif

Konsekwensi

Kombinasi Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan serta alokasi Waktu Harian Produsen Gula[7]

Waktu

Pengindel (perempuan)

Gambaran di atas pekerjaan produktif tertentu yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, (dapat disubsitusikan atau diupahkan) akan tetapi karena telah turun temurun dilakukan dan skala usaha kecil yang tidak berubah. Sedangkan perempuan sering melakukan upaya usaha strategi bertahan dengan melakukan berbagai pekerjaan : mengurus ternak (kadang bukan milik sendiri), berdagang (buka warung). Kombinasi usaha ini adalah demi menopang hidup keluarga.



[1] penelitian terhadap 20 responden perempuan random kelas menengah hasil wawancara mendalam di Jakarta, oleh Umi Lasmina, Jurnal Perempuan Edisi 07, Mei-Juli 1998

[2] ibid

[3] Penilaian Demokrasi di Indonesia, IDEA-Indonesia, Seri 8 Tahun 2000, hal 169

[4] IDEA, Perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, Bab 2. Nadezha Shvedova

[5] Datasheet Kaukus Perempuan Politik Indonesia 2005.

[6] Jurnal Perempuan No.35, “Buruh Perempuan antara Kapitalisasi Modal dan Budaya Patriarki”,Eko Bambang Subiyantoro

[7] Jurnal Perempuan No.35,”Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha Mikro di Jawa Tengah, M.Firdaus Ratih Dewayani

Advertisements

My Favorite Great Feminist Writers

Feminism is for Everybody, passionate politics oleh Bell Hooks,

Sexual Contract oleh Carole Pateman

War Against Women oleh Marylin French,

Towards Feminist Theory of The State oleh Catherine MacKinnon

Whole Women oleh Germaine Greer

Pornografi adalah Kekerasan Terhadap Perempuan

HEBOH PORNOGRAFI

“RUNTUHNYA AKAR KEBUDAYAAN INDONESIA”

 

…an issue of freedom of speech that was really  an issue about freedom of sex. Their argument was really an argument for the sexuality that feels its freedom most exquisitely when it is negating someone else’s freem. (John Stoltenberg)<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>

 

Perkenalan

 

Pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan, jelas dan dan nyata. Pornografi adalah kekerasan terhadap perempuan langsung maupun tak langsung. Langsung, banyak dari perempuan yang dieksploitasi dan dijadikan model baik foto, maupun film porno dalam kondisi terpaksa dengan kekerasan maupun terpaksa karena adanya kemiskinan (kekerasan ekonomi). Tak langsung, akibat dari pornografi adalah semakin mantapnya posisi perempuan yang tersubordinasi, yang dalam perjuangan Ordonansi hukum anti pornografi di Mineapolis pornografi menyebabkan hak-hak sipil perempuan terancam.

 

Pornografi berbeda dengan erotika. Erotika tidak mempertontonkan kepasrahan dan subordinasi perempuan sebagai bagian yang dipertontonkan dan menstimulus keseksian dan atau gairah seksual. Erotika adalah bentuk karya yang baik terkait langsung atau tidak langsung dengan seksualitas dan dapat menimbulkan gairah seksual. Pada erotika ada kesetaraan dalam gambaran perempuan dan laki-laki.

 

Meskipun jelas berasal dari luar negeri, pornografi di Indonesia sebagai kata dan sebagai bagian yang tak lepas dari seksualitas telah menjadi isu yang terkait seksualitas dan media sejak tahun 1950an. Pada tahun 1950an telah ada bebebapa surat kabar yang dilarang terbit karena menampilkan gambar-gambar yang dianggap pornografi yang dianggap dapat menimbulkan kecemasan umum karena cabul. Pada masa orde baru, majalah Varia, majalah Mayapada dan lainnya yang tersangkut kasus pornografi dan semua terjerat dalam pasal-pasal di KUHP.

 
Karya-karya Refleksi Realitas

 
Saya sangat sepakat dengan pernyataan MacKinnon dalam bukunya Only Word untuk menolak pornografi yaitu . produksi dan konsumsi pornografi memiliki konsekwensi pada perempuan, pornografi bukanlah speech (mengeluarkan pendapat) tetapi tindakan merendahkan, yang harusnya dilindungi oleh kebebasan mengeluarkan pendapat  dan pendukung pornografi  yang didominasi oleh laki-laki telah berhasil membungkam pandangan-pandangan perempuan atas isu tersebut. <!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

  Karya-karya manusia lahir dari kolektifitas pikiran dan tertuang kembali dalam bentuk yang bisa dinikmati/diinterpretasikan kembali oleh pikiran dan perasaan manusia  merupakan pantulan dan refleksi realitas (imajinasi), dan menjadi imej (bentuk). Kemampuan berbeda manusia dalam melahirkan kembali pikiran dan perasaannya dalam bentuk beragam karya inilah dengan melalui media untuk menampung content/isi pikiran dan perasaan tersebut. Realitas kehidupan manusia sekarang (juga ribuan tahun lalu) menempatkan posisi perempuan secara seksual sebagai manusia kelas kedua—second sex citizen, manusia tanpa kekuasaan/powerless.

 

Pornografi adalah content atau isi dari karya-karya berbagai media seluruh media pantulan (buku novel, puisi, foto, film, gambar-gambar hidup di internet). Dalam konteks seni, saya setuju Benedeto Croce, yang bilang “art ruled uniquely in own’s imagination, Image are its own wealth” . Image atau gambar inilah yang menampung Content. Karya-karya pornografer, image-nya menampung pikiran-pikiran yang merendahkan manusia, perempuan hanya sebagai objek seks/gairah laki-laki, dan untuk laki-laki.

 

Foto-foto dapat memberikan gambaran ‘bicara’ tentang dirinya atas pengobjektifikasian subjek foto, imajinasi fotografer tertuang dalam Image (gambar) pengobjektifikasian subjek foto. Misalnya perempuan dengan foto yang bicara “ayo lihat aku”, “cumbu  aku” “pakai aku”, “aku siap aja”. Foto ini melukiskan realitas adanya “freedom of speech laki-laki, freedom of expression laki-laki”, kebebasan berbicara laki-laki, bebebasan berekspresi laki-laki, karena subjek foto tersebut diarahkan oleh sang photografer/produsen/pornografer. Sebagaimana umumnya dan mayoritas footgrafer/produsen/pornografer menggunakan sistem memandang “to look” cara patriarki dengan nilai dominan laki-laki. Laki-laki di sini tak sebatas jenis kelamin laki-laki meskipun terkait erat, tapi jauh melampaui yaitu nilai yang melekat padanya sebagai mana dimaksudkan oleh Maria Mies dalam bukunya Patriarchy

 

Foto-foto atau adegan film porno melukiskan (imaji) sebagai sajian utamanya. Terutamanya lagi ditujukan untuk menimbulkan dan merangsang birahi para konsumennya, khususnya laki-laki. Target marketnya jelas: laki-laki. Ketika target pasar jelas, laki-laki, yang produknya imej penggambaran secara eksplisit proses dan kejadian penundukkan terhadap perempuan, maka pornografi adalah suatu proses pelestarian yang paling hakiki kekerasan terhadap perempuan. Pornografi tidak saja menstimulus penikmat atau penonton untuk menerima subjek foto/film sebagai sarana merasakan ‘kenikmatan’ menjadi superior, dan berkuasa secara seksual, tetapi juga menginternalisasi ke dalam pikiran/mind pemujaan atas tindakan-tindakan tersebut. Artinya pornografi tidak hanya mereduksi perempuan menjadi objek seks, melainkan juga melestarikannya.

 

Kapitalisasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Copywright Reproduksi

 Pornografi sebagai Industri dimulai di Amerika Serikat, negara penganut kapitalis dengan nilai-nilai liberal Thomas Jefferson yang termaktub dalam Deklarasi Independen 1776. Sebagai konsistensi dari nilai-nilai kebebasan dan kapitalisme maka pornografi sebagai industi juga subur di sini. Bahkan cukup untuk menghidupi negara ini. Itulah sebabnya Ordonansi anti pornografi yang diperjuangkan oleh ahli hukum perempuan Catherine MacKinnon gagal diterapkan di Amerika Serikat, melainkan diadopsi oleh negara tetanggnya Kanada.

 

Sebagai industri, pornografi yang karena terkait erat dengan produk budaya (seni musik, film, media maka para pornografer atau industrialis pornografi berlindung dibalik First Amanement, hak mengeluarkan pendapat free speech. Sejarah pornografi di Amerika Serikat bermula dari film Deep Throat yang diproduksi tahun 1972 yang disutradari oleh dengan pemeran utama Linda Lovelace (Linda Marchiano).

 

Linda Lovelace bisa jadi merupakan korban paling terkenal dari industri pornografi. Ia adalah korban.

 

Pada konteks liberal kapitalis seperti negara Amerika Serikat, hak playboy untuk tidak memberikan akses publikasi yang akan digunakan untuk penelitian atau penerbitan buku kalangan feminis ada sah. Para penelitii tak dapat melalukankan tuntutan apa pun, meskipun penelitian tersebut mungkin bermanfaat terhadap perkembangan penelitian tentang prilaku manusia.

Logika kapitalis adalah hak cipta dan hak paten menjadi milik perusahaan yang mengeluarkannya, dan itu sudah menjadi kesepakatan yang tak bisa dipungkiri. Untuk itulah adalah suatu yang sangat biasa apabila pornografi sebagai industripun menghasilkan keuntungan materi yang luar biasa. Hasil penjualan industri pornografi tidak hanya diperoleh dari penjualan produk video, vcd, dvd tapi juga dari copyright. Contohnya pada tahun 1992, Playboy menetapkan tarif 200 dollar per kartun untuk digunakan satu kali bagi North American publication 1992, dan 300 dollar bagi penggunaan di seluruh dunia berbahasa Inggris. Penthouse mendapatkan fee (bayaran) tahun 1996  untuk menggunakan satu kali satu karton pada North American dan Edisi Inggris dalam satu buku seharga 350 dollar. Karena buku itu memuat 21 hingga 111 buah kartun maka, biaya untuk mendapat ijin publikasi gambar tersebut adalah sekitar 6.825 dolar. Gambar-gambar lain pastinya akan membutuhkan biaya lebih banyak. <!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Hingga kini Playboy belum pernah memberikan ijin untuk digunakannya hak cipta materi/gambar dalam Playboy untuk terbitan dan penelitian yang dilakukan perempuan, khususnya feminis.

 

        Pornografi adalah Kekerasan Terhadap Perempuan

 

Pornografi diciptakan untuk dan oleh laki-laki yang mengambarkan sifat subsimif perempuan dan sifat superior laki-laki. Produk pornografi dengan sengaja menampilkan perempuan sebagai objek seks yang menunjukkan bahwa perempuan adalah semata-mata objek seksual laki-laki, terutama yang menganut nilai-nilai heteroseksisme dan phallus centris (pemuja penis)

 
Contoh-contoh penelitian mengenai pornografi dan dampak yang ditimbulkan dari lak-laki yang mengkonsumsi pornografi dan sikap mereka untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan:

Di Amerika Serikat

Di Negara lain

Di Indonesia

 

 Pornografi danHilangnya Akar Budaya Indonesia

 

Pornografi adalah produk budaya impor. Pornografi tak pernah ada dalam kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak masih dalam bentuk kerajaan-kerajan yang terpisah-pisah di kepulauan Nusantara tidak pernah memiliki bentuk budaya yang mengeksploitasi seluruh atau bagian-bagian tubuh perempuan untuk keuntungan laki-laki (produser dan konsumer) serta diproduksi secara masif (industri).

 

 

Secara jumlah laki-laki di Indonesia mungkin populasinya sedikit dibandingkan perempuan, akan tetapi secara kepemilikan dan penggunaan kekuasaan, laki-laki jauh melebihi jumlahnya. Secara spesifik kekuasaan itu terwujud dalam berbagai bentuk aturan-aturan, kebijakan yang dilahirkan oleh institusi kekuasaan (Lembaga Negara, Lembaga Agama dan Lembaga Pendidikan serta Keluarga). Kekuasaan dalam konteks ini kepemilikian kuasa yang dihasilkan dari kompromi dan penyerahan sebagian kekuasaan diri manusia kepada manusia lain baik yang bersifat kolektif (menginstitusi), maupun individu (suami-istri-pacar-kakak-adik-wali). Penyerahan kekuasaan ini terjadi secara sukarela maupun terpaksa, secara alamiah sebagai manusia-laki-laki kepada sistem patriarki social contract (John Locke); dan mahluk seksual; seksual kontrak (Carole Pateman, Standford Univ.Press.,1988), maupun sebagai anggota ras dunia; racial contract (Charles Mills).

 

Kontrak-kontrak atas kekuasaan diri manusia kepada manusia lain inilah cermin realitas adanya ketimpangan di antara dua manusia laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Dalam konteks social contract,

 

Pornografi yang menjadi salah satu fokus perlawanan feminis gelombang kedua harus menghadapi tantangan dari berbagai bentuk budaya kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Feminis Gelombang Kedua, terutama di Amerika menolak pornografi, dengan lahirnya majalan Playboy. Produksi media yang memuat content pornographic seperti film, majalah membuat tindakan kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi perempuan menjadi erotis yang dalam bahasa televisi di Indonesia sensual (Transtv).

 RUU Pornografi dan Pornoaksi

           

            RUU ini bukanlah dilahirkan dan dibuat oleh anggota parlemen yang duduk pada priode 2004-2009, tetapi priode 1999-2004. Menurut Eva Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

>>Partai Pendukung: moral, tapi partai-partai Islam ini juga konsumer produk pornografi (ada contoh2, tapi tidak akan disebutkan namanya)

>>Partai  Penolak PDIP, yang secara jelas dan terang-terangan sejak Kampanye juga dekat dengan konsumsi produk ini baik berhubungan baik dan mendapat dukungan dari PSK

>>Polarisasi Menolak RUU dan Menerima RUU

 

Pornoaksi

 

Di Indonesia tahun 2002 kehidupan dunia hiburan khususnya musik dangdut diwarnai oleh berita-berita seputar Inul Daratista yang terkenal dengan goyang ngebor-nya. Inul menjadi fenomona saat itu. Ia dieluk-elukan oleh banyak pihak, tapi ada pihak-pihak yang justru menghina dan mengecamnya yaitu pihak yang diwakili oleh Raja Dangdut Rhoma Irama yang biasa disebut Bang Haji.

 

 

 

 

 

 

 

<!–[if !supportEndnotes]–>


<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>. “Pornography and Freedom”, Open University Press., Buckingham,1993., Making Violence Sexy feminist views on pornography.,Diana E.Rusell, ed

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> MacKinnon, Catharine. Only Words.  Massachusetts: Harvard University Press, 1993.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> The Trials & Tribulations Of Publishing A Book Attacking Porn

Mengapa Saya Menolak Pornografi

MENGAPA SAYA MENOLAK PORNOGRAFI DAN MAJALAH PLAYBOY

Karya-karya Refleksi Realitas

Karya-karya manusia lahir dari kolektifitas pikiran dan tertuang kembali dalam bentuk yang bisa dinikmati/diinterpretasikan kembali oleh pikiran dan perasaan manusia dan merupakan pantulan dan refleksi realitas (imajinasi), dan menjadi imej (bentuk). Kemampuan berbeda manusia dalam melahirkan kembali pikiran dan perasaannya beragam bentuk karya terjadi melalui media. Media menampung content/isi pikiran dan perasaan tersebut. Realitas kehidupan manusia sekarang (juga ratusan tahun lalu) menempatkan posisi perempuan secara seksual sebagai manusia kelas kedua—second sex citizen, manusia tanpa kekuasaan/powerless.

Pornografi adalah content atau isi dari karya-karya berbagai media seluruh media pantulan (buku novel, puisi, foto, film, gambar-gambar hidup di internet) yang medegradasi kemanusiaan perempuan. Membuat perempuan sebagai Objek dari mereka yang membutuhkan menginginkan sesuatu “kepuasan” seks.  Dalam konteks seni, saya setuju Benedeto Croce, yang bilang “art ruled uniquely in own’s imagination, Image are its own wealth” . Image atau imaji inilah yang menampung Content pornografi. Karya-karya pornografer, image-nya menampung pikiran-pikiran merendahkan manusia, perempuan hanya sebagai objek seks/gairah laki-laki, dan untuk laki-laki adalah pornografi.

Foto-foto dapat memberikan gambaran ‘bicara’ tentang dirinya atas pengobjektifikasian subjek foto, imajinasi fotografer tertuang dalam Image (gambar) pengobjektifikasian subjek foto. Misalnya perempuan dengan foto yang bicara “ayo lihat aku”, “cumbuaku” “pakai aku”, “aku siap aja”. Foto ini melukiskan realitas adanya “freedom of speech laki-laki, freedom of expression laki-laki”, kebebasan berbicara laki-laki, bebebasan berekspresi laki-laki, karena subjek foto tersebut diarahkan oleh sang photografer/produsen/pornografer. Sebagaimana umumnya dan mayoritas footgrafer/produsen/pornografer menggunakan sistem memandang “to look” cara patriarki dengan nilai dominan laki-laki.

Laki-laki di sini tak sebatas jenis kelamin laki-laki, tapi jauh melampaui, sebagai mana dimaksudkan oleh Maria Mies.


Foto-foto atau adegan film porno melukiskan (imaji) sebagai sajian utamanya. Terutamanya lagi ditujukan untuk menimbulkan dan merangsang birahi para konsumennya, khususnya laki-laki. Target marketnya jelas: laki-laki. Ketika target pasar jelas, laki-laki, yang produknya imej penggambaran secara eksplisit proses dan kejadian penundukkan terhadap perempuan, maka pornografi adalah suatu proses pelestarian yang paling hakiki kekerasan terhadap perempuan. Pornografi tidak saja menstimulus penikmat atau penonton untuk menerima subjek foto/film sebagai sarana merasakan ‘kenikmatan’ menjadi superior, dan berkuasa secara seksual, tetapi juga menginternalisasi ke dalam pikiran/mind pemujaan atas tindakan-tindakan tersebut. Artinya pornografi tidak hanya mereduksi perempuan menjadi objek seks, melainkan juga melestarikannya.

Pornografi dan Hilangnya Akar Budaya Indonesia

Secara jumlah laki-laki di Indonesia mungkin populasinya sedikit dibandingkan perempuan, akan tetapi secara kepemilikan dan penggunaan kekuasaan, laki-laki jauh melebihi jumlahnya. Secara spesifik kekuasaan itu terwujud dalam berbagai bentuk aturan-aturan, kebijakan yang dilahirkan oleh institusi kekuasaan (Lembaga Negara, Lembaga Agama dan Lembaga Pendidikan serta Keluarga). Kekuasaan dalam konteks ini kepemilikian kuasa yang dihasilkan dari kompromi dan penyerahan sebagian kekuasaan diri manusia kepada manusia lain baik yang bersifat kolektif (menginstitusi), maupun individu (suami-istri-pacar-kakak-adik-wali). Penyerahan kekuasaan ini terjadi secara sukarela maupun terpaksa, secara alamiah sebagai manusia-laki-laki kepada sistem patriarki social contract (John Locke); dan mahluk seksual;  kontrak seksual Sexual Contract (Carole Pateman, Standford Univ.Press.,1988), maupun sebagai anggota ras dunia; racial contract (Charles Mills).

Kontrak-kontrak atas kekuasaan diri manusia kepada manusia lain inilah cermin realitas adanya ketimpangan di antara dua manusia laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Dalam konteks social contract, perempuan hilang didalamnya, ia hanya menjadi bagian dari laki-laki, perempuan bukanlah warga negara. Ia tak ikut serta didalam kesepakatan kontrak. Adapun dalam Sexual Contract Carole Pateman menekankan bahwa kehidupan manusia dikuasai oleh kontrak sesual, dimana laki-laki sebagai pemegang Kontrak utama, dan seks adalah barter perempuan dalam kehidupan khususnya ekonomi. Rumah tangga adalah kontrak paling jelas dimana perempuan memberi pelayanan seks kepada suami dan mendapat imbalan perlindungan, nama dan ekonomi (pemenuhan kebutuhan). Dalam perkawinan perempuan tidak bisa memilih untuk memberikan seksnya kepada selain suaminya. Pada konteks ini pekerja seks lebih memiliki kebebasan, dua-duanya tetaplah bertumpu pada ekonomi yang diambil dari seks. Pekerja seks dan pornografi adalah sama menempatkan seks bagian genital, tubuh sebagai pusat trade/pertukaran, namun baik Pekerja seks komersial maupun pornografi tidak dalam kuasa dan otorias perempuan selaku pemilik seks dan bagian tubuh yang mampu memuaskan ‘pembeli’ laki-laki.

Pornografi telah menjadikan banyak perempuan kehilangan dignity-nya, kehormatannnya sebagai manusia. Hal ini karena mayoritas laki-laki memandangnya dengan pandangan sebagai pemuas seks, untuk beberapa kasus nyata telah merendahkan kepercayaan diri banyak perempuan. Banyak istri yang tidak seksi seperti bintang-bintang film porno menjadi rendah diri, bahkan kehilangan kepercayaan merasa tidak diinginkan karena para suaminya sering nonton film porno dan mereka tidak dapat melakukan adegan seperti di film tsb. Namun yang pasti pornografi adalah kejahatan kemanusiaan yang menguntungkan industri. Industri adalah mucikari yang legal (mengutip kata-kata Sheila Jeffreys)

Pornografi yang menjadi salah satu fokus perlawanan feminis gelombang kedua harus menghadapi tantangan dari berbagai bentuk budaya kekerasan terhadap perempuan, terutama perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Feminis Gelombang Kedua, terutama di Amerika menolak pornografi, dengan lahirnya majalah Playboy. Produksi media yang memuat content pornographic (sexual explicit content women in subordinated)seperti film, majalah membuat tindakan kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi perempuan menjadi erotis yang dalam bahasa televisi di Indonesia sensual (Transtv).

We cannot consider permission to reprint Playboy material in any publication until we first see a copy of the publication making the request… If you are asking to include our material within a book, you must first have found a publisher as Playboy does not grant permission to individual authors of a work.Jadi produksi pornografi adalah bagian industri, bagian dari mengobjekkan tubuh perempuan tidak hanya untuk kepuasan individu tetapi termasuk dalam jaringan industri.Sheila Jeffrey dalam buku Industrial Vagina The Political Economy of the Global Sex Trade bahkan menempatkan Negara sebagai germo. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan negara-negara yang memasukan industri seks dalam paket daya tarik wisata. Di dalam industri pariwisata yang mendorong perempuan dijual untuk menarik wisatawan, budaya asli Nusantara yang meninggikan dan memuliakan perempuan hilang. Perempuan kehilangan jati diri sebagai manusia perempuan yang di masalalu memiliki posisi tinggi, terhormat dan bila memiliki kecantikan dan kesaktian atau kepintaran sulit didapatkan oleh laki-laki biasa.

Pornografi telah menghilangkan budaya asli Nusantara. Perempuan akhirnya rendah, dan selalu masuk dalam kacamata bukan pemimpin, melainkan hanya tambahan dan pelengkap.

Keaslian budaya Nusantara tentang seksualitas yang terbuka tetapi sakral menjadi hilang. Konsep keperawanan dan kesucian menjadi arti yang semata-mata dikaitkan dengan laki-laki selaku pemilik sah kesucian tersebut. Padahal tidak seperti itu dimasalalu.

Blog at WordPress.com.

Up ↑