A. DATA-DATA SOSIAL

– BPS 2000 populasi perempuan berusia 21 tahun ke atas, 101.625.816 jiwa 51% dari total penduduk

– Pemilu 2004 terdaftar 147 juta pemilih, Perempuan 51% dari pemilih tersebut atau 74.970.000 adalah Pemilih perempuan

– Tahun 2005, 60% perempuan berusaha di sektor ukm, atau 40juta.

– Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia: Agka Kematian Ibu 1998-2003 307 per 100.000 kelahiran hidup, 70% disebabkan persalinan

Berdasar data penduduk Indonesia 2005 perkiraan

Perkiraan Pemilih perempua dari usia 15-75 tahun 77,511,054

B. FAKTA-FAKTA SOSIAL

PEREMPUAN DAN POLITIK

Ø Persepsi dan Opini Perempuan Kelas Menengah tentang Kepemimpinan Perempuan[1]

Hasil Angket Opini Perempuan Kelas Menengah (dari 20 sampel)[2]

Jika Perempuan Yang Memimpin	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	Abstain
Pengambilan Keputusan berdasarkan perundingan dengan kelompok	18	1	1
Kemungkinan Korupsi lebih kecil	10	7	3
Akan lebih membela dan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan	14	5		1
Sikap terhadap bawahan memimbing bukan memerintah	14	3		3

Opini tentang halangan yang dihadapi Pemimpin Perempuan

1. Halangan Biologis: Hamil, menstruasi, fisik lebih lemah dari pada laki-laki
2. Halangan Psikologis: Perempuan Lebih Emosional, dilema rumah tangga dan kerja
3. Halangan Kultural: mengurus anak, urusan keluarga, pandangan masyarakat yang merendahkan kualitas perempuan, kesempatan, nepotisme

Alasan Memilih Pemimpin Perempuan

1. Ingin merasakan atau mencoba dipimpin oleh seorang perempuan
2. Pendekatan perempuan lebih berani mengungkapkan pendapat
3. Perempuan bisa berlaku seperti ibu
4. Pendekatan perempuan lebih bijaksana

Alasan Memilih Laki-laki

1. Laki-laki lebih tegas disaat genting
2. Laki-laki lebih konsekwen
3. Laki-laki lebih rasional

Ø Temuan IDEA Mengingat relasi-relasi gender sering berubah selama masa transisi demokrasi, maka diperlukan anggaran dan konstitusi yang ramah gender.[3]

Ø Kendala sosio-ekonomi mempengaruhi Partisipasi perempuan dalam parlemen:

– Kemiskinan dan pengangguran;

– Lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai;

– Buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi

– Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional[4]

Ø DEMOKRASI DI INDONESIA SURVEI PEMILIH INDONESIA 2003 , The ASIA FOUNDATION>>>PERSEPSI PEMILIH

– Sebagian besar pemilih (laki2&perempuan) mengangap perempuan sebagai kelompok kepentingan dalam politik yang cukup penting, 46% bersedia memilih perempuan dalam pemilu legislatif

– 60% setuju Pemilih perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan bersama yang harus diekspresikan dalam politik dan pemilu

– Lebih dari seperempat pemilih 27% merasa bahwa isu-isu gender sangat penting dalam politik

– 68% kaum muda terpelajar, usia dibawah 35 tahun mendukung perempuan sebagai kelompok kepentingan

– 61% laki-laki menganggap perempuan sebagai kelompok kepentingan politik yang sama

– Pemilih muda mendukung kandidat yang mengusung isu perempuan 59$, 53%

Ada beberapa pemikiran calon Anggota Dewan. Apabila ada pemikiran mereka manakah yang membuat anda (laki-laki dan perempuan) lebih suka memilih mereka

Pemikiran Caleg	Akan memberikan suara untuk mereka	Lebih penting untuk anda
Pendidikan lanjutan untuk perempuan	59%	22%
Keluarga berencana	59%	14%
Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha	45%	16%
Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan	44%	11%
Menentang penyiksaan terhadap istri dan anak	36%	12%
Llebih banyak pekerjaan untuk perempuan	36%	9%
Hukum yang melarang perempuan dinomor duakan	36%	7%
Tidak satupun	8%	6%

C. DATA-DATA NASIONAL (POLITIK NEGARA)

Hasil Suara Pemilu dan Jumlah Kursi DPRRI Pemilu 2004 [5]

PARTAI

Komposisi JUMLAH PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977 (DPRRI)	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13	500	87,5
1992-1997	62	12,5	500	87,5
1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	46	9	454	91
2004-2009 (DPRRI)	61	11,1	489	98,9
2004-2009 (DPD)	27	21%	128	79%

Table 1. Indonesa women in Eksekutif, Legislatif dan Judikatif

No	Provinsi	Anggota DPD Terpilih	Urutan Perolehan Suara
1.	Aceh	Dra.Hj.Mediati Hafni Hanum	4
2.	Riau	Dinawati S.Ag Intsiawati Ayus SH Dra.Hj.Maimanah Umar	2 3 4
3.	Kep.Riau	Aida Zulaika Nasution Ismet SE	1
4.	Jambi	Dra.Hj.Nyimas Ena MM	2
5.	Sumatera Selatan	Hj.Asmawati SE MM	1
6.	Bangka Belitung	Hj.Djamila Somad B.Sc	4
7.	Bengkulu	Dra.Eni Chaerani M.Si	4
8.	Lampung	Hj.Hariyanti Safrin SH	2
9.	DKI Jakarta	Hj.Bra.Moeryati Soedibyo	1
10.	Banten	Dra.Hj.Ratu Cicih Kurniasih	2
11.	Jawa Tengah	Dra.Hj.Nafisah Sahal	1
12.	DI Yogyakarta	GKR Hemas	1
13.	Bali	Dra.Ida Ayu Agung Mas	4
14.	Kalimantan Barat	Maria Goreti, S.Sos.M.Si Sri Kadarwati	2 3
15.	Kalimantan Tengah	Permanasari	4
16.	Kalimantan Timur	Ir.Hj.Eka Komariah Koencoro Ir.Hj.Nur Andriyani	3 4
17.	Sulawesi Utara	Aryanti Barumuli Putri Dra.Sientje Sondakh Mandey	2 4
18.	Sulawesi Tengah	Nurmawati Bantil SE	1
19.	Maluku	Ny.Mirati Dewaningsih SE	1
20.	Maluku Utara	Ny.Nita Budhi Susanthi	2
21.	Papua	Ferdinanda Ibu Yatipay	3
22.	Irian Jaya Barat	Salome Christin	1

D. Landasan HUKUM Pemberdayaan Perempuan Indonesia

1. UUD 1945 Pasal 28
2. UU No. 68 tahun 1956 ratifikasi Convention on the Political Rights of Women atau Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan
3. UU No.7 tahun 1984 tentang (Ratifikasi CEDAW Convention ) CEDAW: Convention on Elimination All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Ssegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. UU No.39 tahun 2004 Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
6. UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
7. Kepres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam segala kebijakan pemerintah
8. Kepres No. Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
9. UU Pemilu No.32/2003 pasal 65 (1) saran mencalonkan perempuan 30% caleg partai
10. UU No.32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. UU No. Perlindungan Saksi
12. UU No.12 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Landasan Konsensus Internasional

1.United Nation Convention on Politic Rights of Women, 1952

2.United Nation Women Convention 1975 Nairobi

3.CEDAW Convention

4.Resolusi PBB No. 1355 tentang Kekerasan Perempuan dalam Perang

5.Beijing Platform for Action, 12 Area Concerns

F.FAKTA-FAKTA UMUM

Labelisasi Buruh Perempuan[6]

Labelisasi positif

Konsekwensi

Labelisasi negatif

Konsekwensi

Kombinasi Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan serta alokasi Waktu Harian Produsen Gula[7]

Waktu

Pengindel (perempuan)

Gambaran di atas pekerjaan produktif tertentu yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, (dapat disubsitusikan atau diupahkan) akan tetapi karena telah turun temurun dilakukan dan skala usaha kecil yang tidak berubah. Sedangkan perempuan sering melakukan upaya usaha strategi bertahan dengan melakukan berbagai pekerjaan : mengurus ternak (kadang bukan milik sendiri), berdagang (buka warung). Kombinasi usaha ini adalah demi menopang hidup keluarga.