Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Date

June 11, 2008

Penjajahan Arab dan Barat

“PENJAJAHAN” ARAB DAN KEMUNGKINAN MUSNAHNYA ASET BUDAYA BANGSA INDONESIA

Oleh Umi Lasminah

Tergelitik kesal menyaksikan Eggy Sudjana (ES) mendominasi wacana pada Apakabar Indonesia Malam, di saluran TV One edisi 9 Juni 2008. Saya tidak menonton sampai habis, karena saya langsung menulis ini.

Pertama yang membuat kesal adalah: Eggy Sudjana menyatakan kata-kata Pancasila tidak ada di UUD 1945, yang ada kata-kata Allah. Mungkin yang ES maksudkan adalah kata-kata Allah dalam Pembukaan UUD 1945…”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”…Tapi ES melupakan kata-kata …suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab…dst.

Dua kata-kata yang berasal dari nilai Theologis Islam, yaitu Allah, Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) padahal Esa bahasa Sangsekerta yang artinya Mempunyai Sifat Yang Sama, lalu diartikan sebagai ‘kemenangan’ dan pengakuan mayoritas penduduk muslim Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Kemenangan ini telah melampaui bahwa pada saat Indonesia merdeka, masih banyak suku-suku bangsa yang bermukin dan tinggal di Indonesia menganut animisme, dinamisme, atau yang akhirnya mengaku sebagai Penganut Kepercayaan (mengikuti pasal 29 UUD 1945).

Sebagai muslim sejak lahir, saya mengenal Tuhan baik secara ritual keagamaan kolektif maupun personal. Dalam pengenalan saya dengan Tuhan itu saya tidak habis pikir betapa sekarang banyak orang yang mengaku Tuhan. Orang-orang yang mengaku tuhan ini berkelompok, berseragam seperti ‘malaikat’ berbaju putih, dan tidak seperti tuhan yang saya kenal Yang Penuh Cinta, mereka yang mengaku tuhan ini menebarkan kebencian dan melakukan kekerasan. Yang lebih membuat saya kesal dan sangat sebal adalah kata-kata ES terkait dengan tindakan FPI (saya menyebutnya Front Penghina Islam) “kalau satpol PP melakukan kekerasan kenapa boleh”…lalu host/pembawa acara TvOne yang lebih pintar dari ES bilang…konteksnya beda dan mereka berwenang…, tapi terus. Saya lalu berfikir, duh ini orang yang bernama ES sekolah dimana? Siapa yang mengajarinya (mudah2an tidak satu almamater dengan saya, mengingat sarang Arabisasi bermula di sana)..

Sebagai seorang yang mencintai Tuhan dan sangat merasakan bahwa Tuhan mencintai saya, tindakan-tindakan mentuhankan diri dari sekian banyak orang telah membuat saya khawatir bahwa negeri Indonesia musnah.Negeri yang didirikan oleh pengorbanan raga, jiwa, harta (darah, air mata,keringat) dari suku-suku bangsa berbeda-beda agama mengusir penjajah Belanda. Negeri yang menginspirasi bangsa-bangsa lain (di Asia Afrika) memerdekakan diri dari penjajahan.

Musnahnya suatu negeri bukanlah tidak mungkin lihat saja Uni Soviet, Yugoslavia, Cekoslovakia. Atau negeri-negeri yang mengubah dasar negaranya Iran, Burma dll.

Ancaman Musnahnya Kekayaan Seni-budaya

Bagi orang-orang muslim kebanyakan, terutama muslim perempuan commonality atau sesuatu yang umum menjadi landasan mengikuti perubahan. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak memakai jilbab dalam keseharian, karena tetangganya menggunakan jilbab akhirnya bila ada acara memakai jilbab. Indonesia memang negeri yang gampang terpengaruh trend. Akan tetapi dalam konteks jilbab, trend-nya bukan dalam kategori fashionista (fashion saja), tetapi sudah menjadi hal yang inheren dengan kehidupan yang dianggap baik, karena kalau perempuan belum pakai banyak di antara mereka merasa ‘belum insyaf’ rendah diri atau merasa dosa. Kalau saya, biasanya simpel saja, memangnya ini Malaysia. Malaysia kan tidak punya Pancasila. Hal ini antara lain tampak dari perempuan yang terjun ke politik baik menjadi calon bupati, atau calon legislatif, agar tetap menjadi bagian umum-yang dianggap baik menggunakan jilbab. Saya tidak mau mendebat atau mendiskusikan jilbab, baik kaitannya sebagai pilihan personal ideologi maupun sebagai trend. Tapi saya beranggapan jilbab adalah salah satu penjajahan Arab dan adanya kepercayaan pengguna jilbab terkait dengan imbalan surga bagi dan terjauhkan dari neraka.

Ancaman tercerabutnya kekayaan berbusana sebenarnya sudah ada sejak penjajahan Belanda. Manakala perempuan Indonesia saat itu yang mulai bergaul atau berinteraksi dengan budaya Belanda mengenakan rok, atau pakai barat (baju bebe). Asimilasi dan internalisasi penggunaan pakaian barat oleh perempuan terkait dengan alam bawah sadar maupun tidak sadar tentang ide peradaban modern. Pada masa itu bentrokan budaya tradisi feodal (segala kulturnya termasuk berbusana) dengan peradaban modern merasuk dalam kehidupan, terutama kalangan ningrat dan terpelajar. Sementara masyarakat bawah tetap dalam kesederhanaan, kolektifitas dan gaya berbusana yang kurang lebih sama dengan masyarakat kelas bawah masa kini (yang hidup di desa-desa).

Indonesia memiliki tidak kurang dari 250 suku bangsa, dan ratusan bahasa. Di antara suku-suku bangsa itu cara-cara berbusana adalah salah satu yang membedakan suku satu dari yang lainnya. Terutama sekali akan terlihat pada busana adat perkawinan, atau busana para pemangku adat. Beruntung dengan lahirnya UU Otonomi Daerah pemerintahan di daerah tergerak untuk melestarikan ciri khas budaya lokal/daerah tersebut, baik dengan kegiatan tahunan maupuan festival-karnaval (seren taun, maulid,ruwatan bumi dsb).

Permasalannya kini adalah, Arabisasi sedang menghantam Indonesia secara damai, sama damainya dengan masuknya program-program televisi yang berasal dari negeri Paman Sam. Menjadi masalah karena keduanya akan mengancam kelestarian kekayaan seni-budaya Indonesia.

Salah satu titik ukurnya adalah bagaimana stasiun program atau bentuk kesenian yang ada akan dihilangkan dengan alasan yang sebelumnya tidak pernah/berani dikemukakan. Tidak berani atau tidak pernah dikemukakan terutama karena sebelumnya masih uncommon, sekaran sudah common maka pasti akan diterima. Seperti Tari Dero ini juga disebut dengan Tari Pontanu, jenis tari pergaulan di mana para penonton diajak ikut menari dengan saling bergandengan tangan membentuk lingkaran, oleh para ulama yang menganggap pergaulan perempuan dan laki-laki harus dipisahkan.

Pancasila Kekuatan Ideologi Bangsa Indonesia

Sejak awal sejarahnya dan hingga kini, sebenarnya bangsa Indonesia sudah menganut pancasila, dalam arti Islam yang pancasilais, Nasrani yang pancasilais, Hindu yang pancasilais, Budha yang pancasilais, Kong Hu Cu yang pancasilais maupun Kepercayaan yang pancasilais. Artinya para penganut agama-agama di Indonesia memiliki ciri-ciri yang tercantum di dalam sila-sila Pancasila. Suka saling membantu-gotong royong apapun agamanya (sila ke 5), saling berbagi, dan solidaritas tinggi dan tidak suka berkelahi (sila kedua), suka berunding dan bermusyawarah (sila ke 4), suka melihat Indonesia jaya/menang bila berhadapan dengan luar negeri (sila ke 3). Di antara itu semua yang paling membuat iri negeri plural (beragam suku/agama) lain seperti India, Srilanka adalah kerukunan umat beragama yang nampak dari hampir tidak lazimnya terjadi pembunuhan/pemb oman atas latar perang agama. Saya ingin menentang pernyataan bahwa terjadi perang antar agama atas apa yang terjadi pada 25 Desember 2000 saat pemboman serentak gereja di Indonesia, atau konflik di Maluku, Poso. Betapa pun fakta-fakta yang disodorkan pada saya mengarahkan saya untuk percaya sebaliknya. Pertama karena saya percaya bahwa peradaban Indonesia sebelum agama-agama datang sudah tinggi. Kedua peradaban tersebut dapat berkorelasi dan berasimilasi dengan agama yang datang untuk memperkaya bukan menghilangkan peradaban dan budaya yang tinggi tersebut. Dan ketiga adalah kebodohan yang luar biasa apabila bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang kaya, ini mau dihilangkan oleh sesuatu yang bukan dari jati diri bangsa (beragam) menjadi seragam . Orde Baru mencoba melakukan hal itu dalam konteks politik, gagal. Pihak-pihak tertentu akan melakukannya dalam konteks budaya (RUU Anti Pornografi), kita lihat saja nanti.

Permasalahan utamanya adalah Penjajahan Arab sudah masuk ke ranah kekuasaan politik. Ini yang patut diwaspadai. Kekuasaan politik ini pula yang mampu meluluh lantahkan apa-apa yang menjadi pijakan berbangsa dan bertanah air. Presiden Indonesia disinyalir membuat kesepakatan dengan salah satu partai berideologi Islam yang sekarang sedang naik daun. Tak ayal lagi, kehadiran FPI yang melakukan kekerasan lalu SKB mentri yang melarang ‘syiar’ Ahmadiyah adalah permainan kekuasaan. dan Wakil Presiden dan bila dibandingkan dengan Barat, luar biasa kaya dan hebat. Itu saja sudah mencerminkan mulai keluarnya Islam yang tidak pancasilais menanamkan pengaruhnya di dalam politik tingkat tinggi Indonesia.

Tidak Ingin Indonesia menjadi bukan Indonesia

Saya tidak mau membayangkan bahwa suatu waktu negara Indonesia tidak ada, dan berganti nama. Kalau berganti nama menjadi Nusantara saya tak keberatan, akan tetapi jika berganti nama lain yang saya tidak kenal saya keberatan. Mungkin akan ada alasan penggantian nama Indonesia misalnya kata Indonesia berasal dari orang asing, atau mungkin kata Indonesia tidak sesuai dengan agama tertentu.

Saya agak kaget juga saat seorang kawan bilang, “Umur Indonesia paling dibawah 100 tahun”. Sebagai orang yang lahir, mencari makan, memakan minuman dan makanan yang berasal dari tanah dan air Indonesia, saya keberatan jika ada sekelompok pihak yang karena kekuasaan politik dan kekuasaan ‘ilmu agama’-nya membuat orang-orang awam menjadi asing dengan sejarah dan budayanya sendiri. Saya keberatan bahwa Tuhan yang saya cintai dibawa-bawa untuk tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut. Keberatan-keberatan saya semata-mata karena saya mengagumi dan mencintai Indonesia yang sedikit sekali saya kenali tapi saya ketahui begitu kayanya.

Saya tidak setuju bila ada orang-orang yang mengaku beriman pada Tuhan, tetapi mengaku diri tuhan dengan menganggap diri yang paling benar, padahal Hanya Tuhan yang Maha Benar.

Dengan kemampuan otak manusia yang terbatas pada saya, kemampuan yang terbatas dari pikiran, maupun mata saya untuk menyerap atau mengapresiasi kekayaan Indonesia secara langsung (selain dari perjalanan hidup saya, kerja dan melihat dari acara wisata di televisi), saya keberatan bila ada pihak-pihak baik secara terang-terangan maupu sembunyi-sembunyi hendak merusak kekayaan budaya Indonesia.

Ketidak setujuan saya dan keberatan saya adalah bagian dari rasa bangga sebagai orang Indonesia.

Kebanggaan saya karena saya mengamati bahwa budaya Indonesia kaya dengan keragaman seni budaya baik yang terkait dengan nilai maupun ritual spiritual. Setiap bentuk ritual peringatan seni/budaya tahunan pada umumnya terkait dengan spiritualitas dan seringkali terkait dengan penghormatan dan hubungan baik antara manusia dengan alam semesta. Di banyak upacara adat, atau upacara rutin, khusus selalu ada pesan tersirat dan tersurat yang biasa disebut dengan kearifan lokal. Umumnya upacara adat berbentuk tradisi telah dilakukan ratusan tahun, bahkan ada yang tidak bisa dilacak awal sejarahnya.

Bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang dulu telah bergaul dengan alam secara baik. Bangsa Indonesia sejak dulu tidak mengenal keserakahan dan atau pemusnahan sesuatu yang baik. Bila pada masa kejayaan Majapahit atau Sriwijaya, tak ada cerita budaya asli kerajaan yang tunduk hilang atau dilarang.

Hal tersebut di atas berbeda dengan tradisi di negeri-negeri barat (Eropa dan Amerika Utara). Kita lihat saja tradisi memotong kayu atau mengejar keju. Umumnya tradisi/kegiatan di negeri barat baru berumur puluhan tahun, dan seringkali berujung pada kompetensi. Seperti di Australia, lomba mendorong dan menghias tempat tidur. Lomba minum bir, pada bir fest. Tidak ada nilai tersurat baik spritual ataupun makna yang positif selain ramai, seru dan gembira dsb.@Umi Lasminah

batalkan SKB

15. Siaran Pers Seruan Pembatalan SKB Ahmadiyah dari Aliansi Perempuan P
Posted by: “Olin Monteiro” olin.monteiro@gmail.com   cfwr_kupang
Mon Jun 9, 2008 10:18 pm (PDT)
*Siaran Pers 10 Juni 2008*

*Seruan Pembatalan SKB:*

*SKB Adalah Kekerasan Negara terhadap Warga Negara*

*(Terhadap Orang tua, Perempuan dan Anak)*

Melalui surat penyataan ini, kami mengecam keras terbitnya SKB (Surat
Keputusan Bersama) terkait dengan keberadaan Ahmadiyah yang
dikeluarkan pemerintah.
SKB ini memberikan ruang terjadinya tindakan kekerasan terhadap warga negara
Indonesia, khususnya kelompok Ahmadiyah yang merajalela. Kekerasan yang
terjadi tak pandang bulu, termasuk kekerasan terhadap ibu-ibu dan
anak-anak. Seperti sebagai berikut:

“Penyerangan secara kejam ke sejumlah perkampungan Ahmadiyah antara lain
berbagai ancaman, menghancurkan atau membakar rumah, mesjid dan madrasah
telah menyebabkan penderitaan yang amat dalam dan meninggalkan dampak buruk
kepada kehidupan kaum ibu dan lebih parah lagi untuk masa depan anak-anak.”

Perbuatan tidak manusiawi ini telah terjadi di beberapa perkampungan
Ahmadiyah seperti: di Manislor (Kuningan), Sadasari (Majalengka) , Praya dan
Ketapang (Lombok), Neglasari (Cianjur), Pangauban (Garut), Parung (Bogor),
Sukapura (Tasikmalaya) , Prakansalak (Sukabumi) dll.

“Insiden terakhir ini pada 1 Juni 2008, dalam pawai damai AKKBB (Aliansi
Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang berujung pada
penyerangan FPI terhadap anggota pawai termasuk di dalamnya adalah perempuan
dan ibu-ibu dari kelompok Ahmadiyah”

*Akibat dan derita yang harus ditanggung* kelompok Ahmadiyah, terutama oleh
kaum ibu dan anak-anak antara lain:

1. Trauma yang mendalam apabila mereka melihat atau bertemu dengan orang
berjubah dan berpeci putih, karena pelaku perusakan dan kekerasan tersebut
sebagian besar mengenakan jubah dan berpeci putih.

2. Perasaan tidak aman dan ketakutan yang amat besar pada diri anak-anak,
baik di rumah maupun di sekolah. Khususnya di Lombok, ada perlakuan yang
tidak pada tempatnya kepada anak-anak Ahmadiyah yaitu buku rapor mereka
dilabelkan/ditulisk an “Ahmadiyah”.

3. Trauma bila mereka melihat acara TV yang menayangkan acara demo atau
keributan, karena mengingatkan kembali pada penyerangan ke perkampungan
Ahmadiyah sebelumnya.

4. Perasaan yang amat sedih karena tidak dapat lagi sholat berjamaah,
belajar mengaji bersama sebab mesjid dan madrasah mereka tidak dapat
dipakai, karena disegel atau dirusak.

5. Penderitaan batin dan fisik yang amat berat terutama bagi mereka yang
terpaksa berkali-kali mengungsi karena rumahnya berulang kali dirusak. Tidak
sedikit dari mereka dipaksa untuk tinggal di tempat pengungsian selama 2
tahun terakhir, karena aparat yang terkait belum mengizinkan dan tidak
menjamin keselamatan mereka apabila kembali ke tempat asalnya.

6. Ibu-ibu yang biasanya bekerja tidak bisa lagi berjualan karena usahanya
diancam dan diboikot.

7. Ibu-ibu karyawati jenjang karirnya terhambat karena ia anggota jemaah
Ahmadiyah

Dengan diterbitkannya SKB tersebut maka negara telah ‘melegalkan’
terjadinya kekerasan di lapangan terhadap Ahmadiyah termasuk Ibu dan anak-.
SKB tersebut akan menjadi alat kekerasan negara terhadap warga negaranya s
dan melanggar konstitusi.

Mari kita lihat dan bandingkan siapakah sesungguhnya yang paling melanggar
konstitusi dan melanggar nilai agama? Agama Islam dalam tafsir kami memegang
pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadist yang melarang orang untuk
menyakiti orang tua, kaum Ibu dan anak-anak serta merusak rumah ibadah,
sekalipun dalam peperangan. Apalagi dalam suasana tidak dalam peperangan.

Sementara secara hukum dan konstitusi kelompok jemaah Ahmadiyah sama sekali
tidak melanggar konstitusi, demikian beberapa alasan kami:

Ahmadiyah:

1. Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga menjalankan
kewajibannya sebagai warga negara sama seperti masyarakat lainnya.
2. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Ahmadiyah ikut berkontribusi
bersama pendiri bangsa yaitu Soekarno, tentang ide kemerdekaan dan
konstitusi, terutama soal keberagaman dan toleransi umat beragama.
3. Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan atau perusakan terhadap
rumah-rumah ibadah, tempat-tempat hiburan yang legal, dan rumah-rumah warga.
4. Bila Ahmadiyah dikenai pasal tentang penodaan agama, dan ini menjadi
alasan dikeluarkannya SKB, maka hal ini masih bisa diperdebatkan dan
kesimpulannya masih jauh dari keputusan dikeluarkannya SKB dengan alasan
sebagai berikut;

a. Pernyataan yang ada tentang penodaan ini masih menjadi masalah
persepsi dan perasaan, sementara faktanya dimanakah letak penodaan itu?

b. Apa definisi ‘agama’ menurut agama dan hukum itu sendiri?

c. Ulama Indonesia sendiri terpecah dalam menafsirkan penodaan agama.
Lalu apakah kita memilih tafsirnya MUI, Munarman, FPI atau NU dan
Muhammadiyah? Lalu dengan tafsir seperti itu dan FPI berbekal fatwa MUI
menjadikan mereka layak dan bisa melakukan kekerasan terhadap kelompok
Ahmadiyah atau lainnya, lalu mendapatkan impunitas hukum?

d. Pembubaran Ahmadiyah berarti pelanggaran terhadap masalah kebebasan
menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia. Tindakan pensesatan
terhadapAhmadiyah akan berimbas pada kelompok-kelompok lainnya, seperti
kelompok kepercayaan di Dayak, Badui, Kejawen di Jawa, Merapu di Sumba dan
lain sebagainya. Adalah sebuah kenyataan bahwa Indonesia memiliki banyak
kekayaan kepercayaan beragama yang semuanya sangat dihormati di dalam
masyarakat yang plural.

Upaya-upaya menghilangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan akan
menggoyahkan
sendi yang paling mendasar untuk berdiri kokohnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kegagalan kita untuk mencegah upaya-upaya tersebut berarti
mengubah Indonesia menjadi bangsa yang keji dan jauh dari dasar konstitusi.
Disaat negara berada dalam keadaan krisis multidimensi; naiknya harga BBM ,
krisis pangan global, kemiskinan dan bencana alam, kita malah menghina,
menghancurkan dan menganiaya bangsa kita sendiri.

Berdasarkan alasan di atas, kami yang tergabung dalam *Aliansi Perempuan
Peduli Bangsa* meminta kepada Pemerintah melalui Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk melakukan upaya :

1. *MEMBATALKAN * *Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri* yang berkaitan
dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia karena bertentangan dengan
UUD 1945 Amandemen II Pasal 28i, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

2. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara termasuk
kelompok Ahmadiyah yang imbasnya perlindungan terhadap orang tua, Ibu dan
Anak Ahmadiyah dan kelompok lainnya

3. Memberikan tindakan pemulihan trauma secara psikologis bagi para korban
kekerasan khususnya Ibu dan Anak Ahmadiyah

4. Menindak tegas setiap pelaku kekerasan yang mengancam kebebasan
warganegara untuk mendapatkan dan menjalankan hak-hak sipil politiknya,
termasuk beragama dan berkeyakinan. Tindakan tegas ini juga harusnya menjadi
preseden baik bagi pemerintah untuk menerapkan keadilan hukum, meminimalisir
dominasi opini publik dari kelompok tertentu yang khusus mengarahkan
kekerasan atas nama agama dan keyakinannya yang sangat bertentangan dengan
prinsip kemanusiaan dan hukum negara ini.

5. Mempertahankan cita-cita Indonesia yang majemuk, damai dan toleran. Cita-cita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dan dikuatkan lewat hukum dan konstitusi oleh pendiri bangsa ini, Sukarno dan Hatta. Cita-cita ini juga menjadi awal perjuangan dari seluruh rekan kita yang tergabung dalam aksi
damai di Monas pada 1 Juni kemarin.

*Aliansi Perempuan Peduli Bangsa*

PERNYATAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TENTANG

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
Jl. latuharkory No, 4B Menteng Jakarta Posat 10310, Telp. 62 – 21 –
392.5230, Fax. 62-21 – 392.5227, E-mail: info@komnasham. go.id. Web
Site : http://www.komnasham. go.id

PERNYATAAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) TENTANG
PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DAN WARGA MASYARAKAT

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) meyampaikan pernyataan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan adanya jaminan bagi setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. UUD 1945 juga menegaskan, bahwa hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya adalah merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (non derogable rights).
2. Bahwa negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban sebagaimana dimandatkan di dalam konstitusi untuk memberikan periindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memberikan periindungan, Negara diharuskan memberikan kemudahan dan periindungan bagi setiap warga negara menjalankan agama dan keyakinannya. Bukan sebaliknya, membatasi hak-hak warga negara menjalankan ajaran agamanya.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, maka pembatasan dan pelarangan bagi Jemaat Ahmadiyah
melalui Keputusan Bersama ini tidak sejalan dengan amanah Pasal 73 tersebut.
4. Berdasarkan pada kewajiban konstitusional Negara tersebut dan kewajiban internasionalnya, kami berpandangan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dapat mengurangi secara serius ketaatan Negara ini terhadap kewajiban dasarnya, yaitu menjaga konstitusi dan kewajiban internasional hak asasi manusia.Demikian pernyataan ini disampaikan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pamajuan, periindungan dan penegakan hak asasi
manusia serta menciptakan suasana yang harmonis dalam menjalankan kebebasan beragama.

Jakarta, 10Juni2008
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA,

IFDHAL KASIM, S.H.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑