15. Siaran Pers Seruan Pembatalan SKB Ahmadiyah dari Aliansi Perempuan P
Posted by: “Olin Monteiro” olin.monteiro@gmail.com   cfwr_kupang
Mon Jun 9, 2008 10:18 pm (PDT)
*Siaran Pers 10 Juni 2008*

*Seruan Pembatalan SKB:*

*SKB Adalah Kekerasan Negara terhadap Warga Negara*

*(Terhadap Orang tua, Perempuan dan Anak)*

Melalui surat penyataan ini, kami mengecam keras terbitnya SKB (Surat
Keputusan Bersama) terkait dengan keberadaan Ahmadiyah yang
dikeluarkan pemerintah.
SKB ini memberikan ruang terjadinya tindakan kekerasan terhadap warga negara
Indonesia, khususnya kelompok Ahmadiyah yang merajalela. Kekerasan yang
terjadi tak pandang bulu, termasuk kekerasan terhadap ibu-ibu dan
anak-anak. Seperti sebagai berikut:

“Penyerangan secara kejam ke sejumlah perkampungan Ahmadiyah antara lain
berbagai ancaman, menghancurkan atau membakar rumah, mesjid dan madrasah
telah menyebabkan penderitaan yang amat dalam dan meninggalkan dampak buruk
kepada kehidupan kaum ibu dan lebih parah lagi untuk masa depan anak-anak.”

Perbuatan tidak manusiawi ini telah terjadi di beberapa perkampungan
Ahmadiyah seperti: di Manislor (Kuningan), Sadasari (Majalengka) , Praya dan
Ketapang (Lombok), Neglasari (Cianjur), Pangauban (Garut), Parung (Bogor),
Sukapura (Tasikmalaya) , Prakansalak (Sukabumi) dll.

“Insiden terakhir ini pada 1 Juni 2008, dalam pawai damai AKKBB (Aliansi
Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang berujung pada
penyerangan FPI terhadap anggota pawai termasuk di dalamnya adalah perempuan
dan ibu-ibu dari kelompok Ahmadiyah”

*Akibat dan derita yang harus ditanggung* kelompok Ahmadiyah, terutama oleh
kaum ibu dan anak-anak antara lain:

1. Trauma yang mendalam apabila mereka melihat atau bertemu dengan orang
berjubah dan berpeci putih, karena pelaku perusakan dan kekerasan tersebut
sebagian besar mengenakan jubah dan berpeci putih.

2. Perasaan tidak aman dan ketakutan yang amat besar pada diri anak-anak,
baik di rumah maupun di sekolah. Khususnya di Lombok, ada perlakuan yang
tidak pada tempatnya kepada anak-anak Ahmadiyah yaitu buku rapor mereka
dilabelkan/ditulisk an “Ahmadiyah”.

3. Trauma bila mereka melihat acara TV yang menayangkan acara demo atau
keributan, karena mengingatkan kembali pada penyerangan ke perkampungan
Ahmadiyah sebelumnya.

4. Perasaan yang amat sedih karena tidak dapat lagi sholat berjamaah,
belajar mengaji bersama sebab mesjid dan madrasah mereka tidak dapat
dipakai, karena disegel atau dirusak.

5. Penderitaan batin dan fisik yang amat berat terutama bagi mereka yang
terpaksa berkali-kali mengungsi karena rumahnya berulang kali dirusak. Tidak
sedikit dari mereka dipaksa untuk tinggal di tempat pengungsian selama 2
tahun terakhir, karena aparat yang terkait belum mengizinkan dan tidak
menjamin keselamatan mereka apabila kembali ke tempat asalnya.

6. Ibu-ibu yang biasanya bekerja tidak bisa lagi berjualan karena usahanya
diancam dan diboikot.

7. Ibu-ibu karyawati jenjang karirnya terhambat karena ia anggota jemaah
Ahmadiyah

Dengan diterbitkannya SKB tersebut maka negara telah ‘melegalkan’
terjadinya kekerasan di lapangan terhadap Ahmadiyah termasuk Ibu dan anak-.
SKB tersebut akan menjadi alat kekerasan negara terhadap warga negaranya s
dan melanggar konstitusi.

Mari kita lihat dan bandingkan siapakah sesungguhnya yang paling melanggar
konstitusi dan melanggar nilai agama? Agama Islam dalam tafsir kami memegang
pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadist yang melarang orang untuk
menyakiti orang tua, kaum Ibu dan anak-anak serta merusak rumah ibadah,
sekalipun dalam peperangan. Apalagi dalam suasana tidak dalam peperangan.

Sementara secara hukum dan konstitusi kelompok jemaah Ahmadiyah sama sekali
tidak melanggar konstitusi, demikian beberapa alasan kami:

Ahmadiyah:

1. Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga menjalankan
kewajibannya sebagai warga negara sama seperti masyarakat lainnya.
2. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Ahmadiyah ikut berkontribusi
bersama pendiri bangsa yaitu Soekarno, tentang ide kemerdekaan dan
konstitusi, terutama soal keberagaman dan toleransi umat beragama.
3. Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan atau perusakan terhadap
rumah-rumah ibadah, tempat-tempat hiburan yang legal, dan rumah-rumah warga.
4. Bila Ahmadiyah dikenai pasal tentang penodaan agama, dan ini menjadi
alasan dikeluarkannya SKB, maka hal ini masih bisa diperdebatkan dan
kesimpulannya masih jauh dari keputusan dikeluarkannya SKB dengan alasan
sebagai berikut;

a. Pernyataan yang ada tentang penodaan ini masih menjadi masalah
persepsi dan perasaan, sementara faktanya dimanakah letak penodaan itu?

b. Apa definisi ‘agama’ menurut agama dan hukum itu sendiri?

c. Ulama Indonesia sendiri terpecah dalam menafsirkan penodaan agama.
Lalu apakah kita memilih tafsirnya MUI, Munarman, FPI atau NU dan
Muhammadiyah? Lalu dengan tafsir seperti itu dan FPI berbekal fatwa MUI
menjadikan mereka layak dan bisa melakukan kekerasan terhadap kelompok
Ahmadiyah atau lainnya, lalu mendapatkan impunitas hukum?

d. Pembubaran Ahmadiyah berarti pelanggaran terhadap masalah kebebasan
menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia. Tindakan pensesatan
terhadapAhmadiyah akan berimbas pada kelompok-kelompok lainnya, seperti
kelompok kepercayaan di Dayak, Badui, Kejawen di Jawa, Merapu di Sumba dan
lain sebagainya. Adalah sebuah kenyataan bahwa Indonesia memiliki banyak
kekayaan kepercayaan beragama yang semuanya sangat dihormati di dalam
masyarakat yang plural.

Upaya-upaya menghilangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan akan
menggoyahkan
sendi yang paling mendasar untuk berdiri kokohnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kegagalan kita untuk mencegah upaya-upaya tersebut berarti
mengubah Indonesia menjadi bangsa yang keji dan jauh dari dasar konstitusi.
Disaat negara berada dalam keadaan krisis multidimensi; naiknya harga BBM ,
krisis pangan global, kemiskinan dan bencana alam, kita malah menghina,
menghancurkan dan menganiaya bangsa kita sendiri.

Berdasarkan alasan di atas, kami yang tergabung dalam *Aliansi Perempuan
Peduli Bangsa* meminta kepada Pemerintah melalui Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk melakukan upaya :

1. *MEMBATALKAN * *Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri* yang berkaitan
dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia karena bertentangan dengan
UUD 1945 Amandemen II Pasal 28i, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

2. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara termasuk
kelompok Ahmadiyah yang imbasnya perlindungan terhadap orang tua, Ibu dan
Anak Ahmadiyah dan kelompok lainnya

3. Memberikan tindakan pemulihan trauma secara psikologis bagi para korban
kekerasan khususnya Ibu dan Anak Ahmadiyah

4. Menindak tegas setiap pelaku kekerasan yang mengancam kebebasan
warganegara untuk mendapatkan dan menjalankan hak-hak sipil politiknya,
termasuk beragama dan berkeyakinan. Tindakan tegas ini juga harusnya menjadi
preseden baik bagi pemerintah untuk menerapkan keadilan hukum, meminimalisir
dominasi opini publik dari kelompok tertentu yang khusus mengarahkan
kekerasan atas nama agama dan keyakinannya yang sangat bertentangan dengan
prinsip kemanusiaan dan hukum negara ini.

5. Mempertahankan cita-cita Indonesia yang majemuk, damai dan toleran. Cita-cita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dan dikuatkan lewat hukum dan konstitusi oleh pendiri bangsa ini, Sukarno dan Hatta. Cita-cita ini juga menjadi awal perjuangan dari seluruh rekan kita yang tergabung dalam aksi
damai di Monas pada 1 Juni kemarin.

*Aliansi Perempuan Peduli Bangsa*

Advertisements