Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

July 2009

INDONESIA PRESIDENTIAL ELECTION 2009 THE MOST UNDEMOCRATIC ELECTION IN REFORMATION ERA

INDONESIA PRESIDENTIAL ELECTION 2009 THE MOST UNDEMO and Unfair CRATIC ELECTION IN REFORMATION ERA

Since 1999 Indonesia had held first democratic election which multiparties join the legislative election. There were 46 parties joined the election. As the first election after Soeharto’s era, the election that had been monitored by more than 500 foreign observers, it was the successes election. Only small amount of violation and mostly Indonesia citizen had the right to exercise its human right to vote. But due to a very new democratic election , of whom the highest person of political leaders were not from military background, its democratic process turn out to have been had small wrong path. Even Indonesian Democratic Party of Struggle had been winning of 33% of votes and gain 150 seats in Parliament, the leader of the Party, Megawati Soekarnoputri could not be a president right away. It was still  decision that had in the arm of People’s Assembly (the State Highest Body of People’s Representatives legacy of ConstituTHROUGH VOTED. Indonesia seem to not practiced its Fourth Principle of Pancasila (FIVE PRINCIPLE).

Indonesia, with the Pancasila have FIVE Principles of 1. Belief in the one and only God (Ketuhanan yang Maha Esa)2. Just and civilized humanity (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)3. The unity of Indonesia (Persatuan Indonesia) 4. Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan)5. Social justice for the whole of the people of Indonesia (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). And for almost Indonesia’s state decision in Assembly, mostly in Soeharto’s era cause of President’s order, the Assembly exercise Fourth Principle.

And the vote decided to chose who was the President Elected and it  done by People’s Assembly were Gus Dur (from Partai Kebangkitan Bangsa/NationRising Party) and Megawati Soekarnopoetri (Indonesia Democratic Party of Struggle) as vice president.

For the first time Indonesia coudl chose their leader, yet their leader to be was not whom they preferred. And because  Indonesia citizens was people of humble and peace, and full of hospitality, they mostly accepted it. Unless it was provoked by or lead by a high influential person. And because of Soeharto iron fist, there are almost none of Indonesia person that can have charisma and influential to all people, but to most, Megawati Soekarnoputri was and still influntial to people, and her party gain most votes. But then again, it was the Media had its role as Real Player—the Fourth Power in The Indonesian State. And too outside power of The Super Power.

In 2004, Megawati was still President of Republic Indonesia, and because of international pressure (USA mostly) driven by and through Non Governmental Organization claimed as Civil Society Organization which funded mostly by Foreign Agency , the Indonesia government then held First Direct Election to President.  One of the prominent organization was/still is CETRO (central for electoral reform), I was joined this organization for 6 months before the election, for they have this women’s election program. Media frenzy about election mostly to gather information about how the election was conducted. And as always before the election even came to started, and those information mostly gather from CETRO. Within this condition not only CETRO had the credibility to influence public opinion through media, as organization CETRO too have tight relation with the Election Commission.  Their opinion was matter.

Somewhere along the way, where not many people seek, the Coordinator Minister of Security and Politics who was military person, Susilo Bambang Yudhoyono was treated as trusted minister by Megawati Soekarnopoetri. And yet, he was a military man with ambition. With the support from media, he created himself as ‘the oppressed’ while he was never oppressed at all. Megawati was oppressed by Soeharto during a New Order regime in the 1966s, he banned her to chose her political activity as a student in university, and because of that Megawati never finished her University Year.

And Megawati Soekarnoputri is A Statesman (Statewoman), A person who put their COUNTRY FIRST. She is always be a person who obey the contitution. Even when She was a president, she follow the rule, as it said RULE BY THE BOOK. She was in Power in 2004, and yet She was with dignity stay firmed  to let National Election Commission did their job without Intervention. And due to other ‘INVISIBLE POWER’ intervention to  National Election  Commission KPU, the President was failed to win.

The indication of its intervention from The INVISIBLE POWER were one of members of KPU became Member became minister and the other member of KPU became Leader of The Elected President’s party Partai Demokrat SBY. And later on he became a spokesperson for President Incumbent SBY in presidential election 2009.

Pilpres 2009 terburuk sepanjang Sejarah, Rakyat haknya dikebiri

oleh Umi Lasminah

Hari ini penghitungan suara hasil Pilpres belum selesai, akan tetapi hasil quick count lembaga swasta telah merajalela dan menetapkan salah satu capres sebagai pemenangnya, dan capres tersebut adalah Incumbent, yang sedang berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang sejak dirinya berkuasa sudah lebih dari lebih dari 290.000  jiwa rakyat Indonesia mati karena bencana baik yang KARENA CAMPUR TANGAN TUHAN maupun kelalaian manusia, dan sejak pemerintahanya tahun 2004-2007 sudah 108 gereja dirusak, dan tak kurang dari 20 masjid Ahmadiyah dibakar atau dirusak, juga tak kalah banyak pengrusakan atau penutupan rumah ibadat agama Non Muslim.

Di samping segala hal terkait terkait ketidak ditegakkannya Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila KeDua Kemanusiaan Yang Adil dan BERADAB serta silsa KeEmpat Kerakyatan yang DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYARAWATAN DAN PERWAKILAN, di antaranya: pasar-pasar rakyat/pasar tradisional banyak yang tutup, tak terurus, kesenian-kesenian rakyat dan tradisional hamper punah dengan serbuan kesenian asing/industry.

Tapi hari ini dan hari-hari kemarin yang menjadi Pemenang dalam Pilpres 2009 adalah MEDIA MASSA ELEKTRONIK dan Amerika Serikat , Negara adi daya. Tak Heran dalam WallStreet Journal tanggal langsung tanggal 13 Juli 2009, yang tidak hanya memuji SBY sebagai pemerintah yang jujur tapi dianggap pemerintah yang menjauh dari Soeharto. Meski dalam tajuk opini Asia, WallStreetJournal telah menganggap SBY menang…

Adalah suatu kekeliruan yang Luar Biasa besar bagi Demokrasi Indonesia manakala Kebohongan dan Pencitraan Presiden Yang Baik, dan sebagainya telah membuat Suatu Proses Demokrasi Berjalan tidak sebagaimana mestinya disebabkan oleh Penguasa yang Tidak Memiliki Niat Baik atas Demokrasi itu Sendiri. Pada arti ini, di manapun di seluruah dunia, DEMOKRASI dan Pelaksanaan PEMILU adalah tanggung jawab Kepala Negara, tanggung jawab Presiden selalu Kepala Pemerintahan, eh ketika ada masalah warganegara Indonesia yang tidak mendapat hak pilihnya padahal mereka ingin memilih KEPALA NEGARA ini SBY-Incumbent yang memerintah menyalahkan KPU, lalu KPU menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Hingga masalahan pelanggaran Konstitusi kepada Rakyat yang tidak memperoleh Hak pilih lalu dibawa DPRRI dan diajukan sebagai Hak Angket (hak DPRRI melakukan Investigasi terhadap kebijakan Pemerintah) tetap saja Pemerintah tidak Bergeming. Rakyat tidak tahu menahu tentang hal ini, rakyat hanyalah penerima pasif segala Kebijakan Para Pengambil Keputusan Sang Penguasa.

Dan ketika hasil pengumumunan dari Quick Count (lembaga survey yang menyurvei hasil pemungutan suara di kurang dari 10% TPS yang ada di Indonesia memenangkan presiden INCUMBENT, rakyat  tidak bisa berbuat apa-apa. Karena rakyat adalah mahluk pasif, tidak punya senjata, tidak punya dana dan tidak punya kekuatan penggerak untuk melakukan perlawanan. Yang paling sulit, adalah rakyat tidak bisa protes atas hasil Quick Count—karena quick count ini adalah lembaga swasta yang mencari uang sendiri, mendanai sendiri bukan dana rakyat…..

Sebagai warga Negara Indonesia yang masuk kategori kelas menengah (lulus sarjana, melek internet, dan berpenghasilan tidak terlalu kurang) saya sangat sedih, karena bila Presiden dan Pemerintah sekarang terpilih lagi, maka akan terjadi pembiarkan kembali rakyat untuk menderita lagi, lima tahun ke depan. Lihat saja, akan lahirnya bencana-bencana, dan akan kembali lagi suatu kaum yang merasa diri paling benar menghina dan menghancurkan kaum lain. Di masa depan ini, sangat mungkin Presiden Indonesia adalah presiden untuk satu kaum golongan agama tertentu, dan Negara Indonesia yang merdeka didirikan untuk semua kaum, semua golongan, suku, agama dan ras akan lambat-laut menjadi rapuh, dan Ke-Indonesiaan kita akan menjadi KeIndonesiaan yang bukan lagi berdasarkan apa yang dicita-citakan pendiri bangsa—yaitu sesuai Proklamasi dan Pembukaan UU 1945, dan bukan UUD1945 versi Amandemen…..

Media Massa Adalah Mahluk Beragam Muka

Media Massa Adalah Mahluk Beragam Muka

oleh Umi Lasminah

Media massa terutama elektronik Televisi dan Radio telah menjadi Kekuatan Keempat Demokrasi, disamping trias politika: yudikatif, eksekutif, legislatif, media. Fungsi kekuatan keempat Media ini justru paling berbahaya, karena bukan dalam koridor ‘resmi dipilih’ oleh rakyat atau ditunjuk melalui struktur kekuasaan rakyat. Media adalah kekuatan demokrasi yang dapat dibangun dengan kapital lepas, sedangkan yang lainnya apakah legislatif, yudikatif ataupun eksekutif meskikpun dapat dipengaruhi atau dibangun dengan kekuatan kapital, tapi tidak dapat lepas dari rakyat atau pengawasan rakyat yang dibuat oleh Regulasi atau Undang-undang.
Kalaupun ada Undang-undang yang mengatur Media Massa, tetap saja ada bagian-bagian yang krusial yang sama sekali tidak bisa diatur yaitu, news story, atau apapun yang hendak dikabarkan adalah otoritas media tersebut–itu yang didengungkan sebagai kebebasan pers. Awalnya kebebasan pers itu memang maksudnya baik, ditujukannya adalah untuk kepentingan rakyat untuk dapat terberitakan tentang kegiatan umum dan kegiatan pemerintah, serta dapat secara terbuka mengkritik pemerintah. Akan tetapi pada kenyataan lanjutannya, media juga jadi tempat ruang hiburan, ruang bagi hal-hal yang tidak secara langsung memajukan demokrasi dan kerakyatan. Pada titik itulah, media elektronik melalui udara yang luar biasa luas jangkauannya, membawa pesan-pesan politik dan mendarat di televise dan menyebar dalam gambar bergerak serta kata-kata yang bermakna pesan tertentu bagi kepentingan politik tertentu.

Hari Gini, Imparsial?
Hari-hari bangsa Indonesia bebas berpolitik sudah datang kembali, sejak Soeharto jatuh tahun 1998. Akan tetapi bangsa mayoritas Indonesia yang sudah dilumpuhkan instink politiknya oleh Soeharto selama lebih dari 32 tahun, tetap lumpuh. Politik tidak pernah menjadi panglima. Politik dan ideologi tidak pernah memberi nafas dan gerak bagi segala bidang kehidupan, sikap dari masayarakat, politik yang berjalan di masayarakat lebih merupakan aliran mengikuti panglima politik pemerintah, yaitu Ekonomi. Sehingga para ibu, perempuan atau pelajar atau siapapun rakyat Indonesia cenderung berpolitik dalam artian mengambil keputusan yang telah didesain dan dipengaruhi secara hegemoni pola politik pemerintah, yaitu ‘masyarakt mengikuti’ pemerintah menentukan. Tak ada perlawanan yang dilandasi kesadaran politik perlawanan. Bila pun ada, scope-nya sangat kecil, itu pun lebih merupakan lanjutan riak-riak kebebasan politik yang pernah dimunculkan pada masa orde baru, yaitu melalui Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk kelompok diskusi dan bukan organisasi massa berideologi aliran politik atau cita-cita politik sebagai mana pada masa kebebasan politik Orde Lama.
Politik kemudian dalam penguasaan dominan Pemerintah. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat pada umumnya, walaupun memiliki ruang berpolitik praktis dalam realitasnya tidak memiliki ruang seluas dan semassif pemerintah, pada konteks ini pemerintah menjalankan hegemonynya. Politik adalah domain pemerintah, dan tiga pilar-nya plus, Media Massa. Media massa sendiri adalah pilar kekuassan yang kuat akan tetapi yang paling bebas menjalankan kekuasaannya atau mengexercise/menjalankan pesan politik pemerintah atau mereka yang punya uang khususnya mereka yang punya stasiun televisi. Di sinilah pengkebirian politik rakyat dapat terjadi manakala rakyat yang bisa menjadi penyangga bahkan pelaksana demokrasi yang sesungguhnya terbius oleh berita-berita terus menerus di televisi yang sangat bias. Bias kepentingan pemilik, seperti TVOne, ANTV, RCTI, MetroTV dll. Pembiusan yang sudah sangat halus sehingga tak terasa. Tahu-tahu rakyat sudah tercuci otaknya dengan berita tentang seorang pejalankaki dari Sidoarjo ke istana untuk memoperjuangkan korban lumpur Lapindo yang minta maaf kepada Aburizal Bakrie dan disiarkan langsung di TvOne (lihat film dokumenter Dibalik Frekuensi http://www.youtube.com/watch?v=dqCvPj01vi0 ) . Atau berita keburukan DPR, keburukan partai dsb. Tentang bagaimana televisi sebagai Media Massa yang paling berbahaya, karena tidak hanya menggunakan Udara yang adalah Millik Negara untuk menyiarkan informasi sesat atau sepihak, tv dan radio adalah Media massa yang mukanya paling mengerikan dan beragam: menjual ajaran agama dalam bungkus sinetron, menjual darah dalam berita kriminal, menjual kebobrokan moral politik dalam news, dan memprovokasi narasumber bukan dengan data tapi dengan Sok Tahu dari acara talk show politik atau current issues (yang sebenarnya sekedar talkshow sekedar entertain)

Media massa Harus diatur, diatur menurut Pancasila, dan menurut Kehendak Baik Rakyat, bukan menurut kehendak Pemilik Modal dan Pemilik Stasiun, adalah Mafhfud MD yang punya andil BESAR bagi kehancuran daya Kuat Negara ketika Judicial Review Kepemilikan Media ditolak MK…dasar Mahfud….

Blog at WordPress.com.

Up ↑