Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

August 2009

Bahasa Menentukan Kejayaan Bangsa

BAHASA DAN SASTRA SUATU BANGSA MENENTUKAN KEJAYAAN NEGERI

Umi Lasminah

Salah satu Negara yang memiliki kekuasaan terbesar dalam hal bahasa adalah Negara Inggris Raya. Negeri ini tidak hanya pernah memiliki imperium dunia dengan kekuasaan politiknya, kekuasaan tersebut tetap dipertahankan melalui kekuasaan budaya, yaitu bahasa, dan tentu saja segala bentuk kekuasaan yang terejawantah dalam Ilmu Pengetahuan di seluruh dunia. Penguasaan tersebut tidak dapat terlahir begitu saja, Inggris adalah Negara yang paling menghargai para sastrawannya, para pujangga dan mereka yang memiliki kemampuan literatur (menulis novel, sajak-puisi, esai). Ilmu pengetahuan merupakan diwahanakan melalui berbagai karya sastra yang lahir dari tiap jamannya.

Bangsa lain yang menghargai bahasanya adalah bangsa yang berpotensi besar dan jaya. Contohnya adalah Cina, India dan Jepang.  Di Jepang bahkan ada pelajaran sejarah bahasa Jepang. Tentu saja ini terkait dengan bermetamorfosanya bahasa Jepang dari bahasa dan huruf induknya yaitu Cina. Akan tetapi berbeda dengan Inggris yang bahasanya berdaya ekspansi kuat (karena kekuatan kolonialisme yang membawanya) dan lebih mudah dipahami serta menggunakan huruf latin, bukan huruf tersendiri.

Beberapa hari lalu saya menonton film The Edge of Love tentang kisah pujangga Inggris masa Perang Dunia Kedua, Dylan Thomas. Film ini seperti biasa diproduksi oleh BBC, Lembaga Penyiaran Publik Inggris yang tidak hanya membuat film yang diadaptasi dari karya-karya sastra novel maupun puisi, juga membuat biografi pujangga maupun penulis Inggris. Bahkan BBC juga memproduksi novel yang dibacakan. Bisa dibilang BBC menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menggali potensi yang ada, didukung oleh kultur pemerintahan/kerajaan yang menghargai karya sastra. Sehingga dalam konteks Lembaga Penyiaran Publik yang tidak memiliki iklan komersial dalam tayangan siaran beritanya, produksi film-film BBC baik feature dan documenter yang lumayan banyak dapat member pemasukan tersendiri.

Nilainya—–ngan memenjadi bagian dari produksi,

Kembali ke film The Edge of Love yang menampilkan gambaran hidup Dylan Thomas, kita dapat mengambil nilai bahwa dalam hal memenangkan perang seorang pujangga dapat berperan mengagitasi dan propaganda dan disiarkan melalui radio. Indonesia mungkin punya Chairul Anwar yang puisinya juga member kekuatan dan mewarnai makna revolusi Kemerdekaan, tapi apakah cuma sampai di situ saja, bagaimana realitas kesaharian anak-anak sekolah Indonesia apakah mereka mengetahui bila tidak hapal, atau tidak karya pujangga ternama Indonesia apakah puisinya atau novelnya. Bila negaraInggris memang secara ‘resmi’ memberikan ruang dan dukungan atas para pujangga sastrawan berbahasa English, Amerika Serikat sebagai negara yang secara sejarahnya terkait dengan Kerajaan Inggris Raya ternyata juga memperlakukan hampir sama dengan Inggris, bahkan bisa dibilang lebih. Bila Inggris dengan BBC-nya maka Amerika Serikat dengan PBS dan perusahaan feature film-nya. Perusahaan film Amerika Serikat ini yang tak hanya secara politik membantu secara tidak sadar propaganda kultur dan ideologi liberal Amerika Serikat kepada bangsa dan rakyat Amerika, tetapi juga pada masyarakat Dunia. Kita lihat saja, bagaimana Amerika Serikat sastarawan dan pujangga-nya juga mempunyai ruang yang luas dihati para intelektual Amerika Serikat, para pembuat film serta memperkenalkan sejarah dan sastra Amerika Serikat kepada anak-anak sekolah. Film film seperti Dead Poets Society, Gond With the Wind, Scarlett Letter , Little Women Hemingway, atau film. Indonesia sempat juga membuat film-film feature dari karya-karya sastra klasik seperti Salah Asuhan,

Tentunya hal tersebut kembali kepada pola pikir dan budaya serta sosialisasi di Indonesia mengenai berbagai profesi dan pekerjaan. Pola pikir bangsa Indonesia umumnya masih sulit untuk menjangkau makna bahwa profesi sebagai sastrawan, arkeolog atau sejarawah memiliki manfaat. Terutama dalam konteks globalisasi sekarang ini, yang paling dipentingkan atau diangap bagus sebagai profesi adalah yang terkait dengan ekonomi. Mungkin pula dengan UU Badan Hukum Pendidikan fakultas-fakultas dengan ilmu pengetahuan yang tidak bersifat pragmatis ekonomis seperti Ilmu Budaya, Ilmu Bahasa ataupun Ilmu Humaniora  ditutup, jika hal ini benar-benar terjadi bisa dipastikan Indonesia sebagaimana yang disumpahkan para Pemuda Indonesia Oktober 1928 akan lambat laun sirna, mengapa.

Ilmu Budaya mungkin bisa termasuk di dalamnya Antropologi yang khusus membahas budaya Indonesia akan kehilangan jejak-jejak budaya masyarakat Indonesia, terutama budaya masyarakat Indonesia pada masa Abad sebelum masuknya Islam. Mengapa?

Advertisements

umur Indonesia

Indonesia, sampai kapan..semoga panjang umurnya.

umi lasminah

Saya tidak tahu berapa tahun visi Amerika Serikat (selanjutnya saya sebut AS) tentang  berapa lama usia atas berdirinya NKRI. Berapa lama Indonesia dibolehkan AS menjadi negara yang paling tidak dikelola dan diatur sendiri oleh paling tidak mayoritas Warga Negara-nya sendiri?

Negara sebesar Indonesia berharap Umur panjang, siapa yang bisa menjamin? Uni Soviet bubar, Yugoslavia bubar, Burma jadi Myanmar, Coba baca buku-buku Akademisi sejarah barat, rata-rata meragukan Indonesia sebagai Nation’s State akan panjang usianya, lihat dari Judul-judulnya saja: Indonesia Unlikely Nation

Mengapa saya tanyakan ini, apa hubungannya. Saya tidak bisa memastikan hubungannya, akan tetapi sampai detik ini Amerika Serikat adalah God Father bagi negara-negara di dunia, terutama negara ya sudah mengikuti atau masuk dalam desain demokrasi versi AS. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) benar-benar memasuki demokrasi versi AS sejak UUD 1945 di amandemen sebanyak 4 kali pada periode 1999-2004.  Sejak Indonesia menggunakan UUD 1945 versi amandemen,sejak itulah bangunan NKRI memiliki dan mengganti fondasinya kepada segala bentuk politik,ekonomi,sosial dan budaya yang mirip bila tdk menyerupai AS. Kemiripan tersebut dapat dilihat dari politik: Ekonom Fondasinya ada segala bentuk peraturan dan institusi.

Kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat membentuk dan mengembangkan demokrasi di negara-negara bekas Uni Soviet. Lembaga Funding mempunyai dana dan program yang luar biasa besar untuk membentuk demokrasi versi Amerika Serikat di negara-negara seperti Bosnia, Croasia, Ceko dan Slovak, Kosovo dan negara2 Balkan. Bahkan Afganistan dan Irak tentunya tak lepas dari campur tangan negara Penguasa Dunia ini.

Di Indonesia segala UU yang dilahirkan di DPR adalah pesanan Amerika Serikat, terutama yang terkait dengan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, akses pihak luar atas Indonesia melalui berbagai UU: UU Kewarganegaraan, UU Bea Cukai dan sebagainya.

Dan sekarang dengan adanya pernyataan Presidan UUD 1945 tidak sakral dan Demokrasi juga DAPAT DIUBAH—maka Bisa Jadi PANCASILA, atau landasan Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia dapat diubah pula, mungkin seperti Malaysia ekonomi Liberal dan Islam.

Bukankah arah dan tanda-tanda itu sudah ada Sejak Amandemen UU1945 yang dimotori dan didukung penuh oleh Amerika Serikat. Dan sekarang PRESIDEN SBYL MENYATAKAN BENTUK DEMOKRASI BISA DIUBAH dan  BAHWA UUD 1945 tidak Sakral. (berita Kompas di bawah)

Kenapa bangsa Indonesia tidak mencontoh Venezuela yang mengamandemen sendiri UUD1945 sesuai kehendaknya, Karena INDONESIA TIDAK BISA SEPERTI VENEZUELA yang bisa melepaskan dari cengkraman pengaruh Amerika Serikat, karena rakyat Indonesia tidak lagi punya keberanian yang ditunjukkan saat mengusir penjajah Belanda dengan bamboo runcing, karena rakyat Indonesia sudah numb-beku rasa militansinya atas apa yang terjadi, dan karena rakyat Indonesia terutama yang kelas bawah sudah tidak dapat berbuat apa-apa karena rakyat kelas menengah TIDAK ADA yang membimbing mereka mensuport mereka dalam gerakan MELAWAN KETIDAK ADILAN (seperti Tahun 1997-1998). Sedangkan rakyat Indonesia pada pertempuran melawan Belanda merebut kemerdekaan semua golongan masyarkat dari kelas menengah, bawah dan atas ikut bersumbangsih. Sedangkan sejak jaman Soeharto 1967 hingga jaman kini, kelas menengah Indonesia terpisah dari gerakan rakyat, gerakan perubahan sosial.   Tentu saja bagi kelas menengah Indonesia cenderung pula tak akan peduli demokrasi Indonesia seperti apa, Negara ini berbentuk apa, asalkan mereka dapat hidup dan menikmati hidup di Indonesia.

Trisakti Soekarno Berdikari di bidang Ekonomi (nyatanya kita hutang banyak), Berdaulat di Bidang Politik (nyatanya Indonesia Amandemen UUD1945 dsponsori Amerika Serikat) dan Berkepribadian Kebudayaan Indonesa. Ketiga kondisi social politik dan budaya  tidak terwujud bahkan tak satupun terlaksana, sehingga Indonesia dihina secara politik, ekonomi diintervensi dan dianeksasi, dan budayanya di ambil negeri asing bahkan tidak dikenali oleh banyak anak muda sekarang.

Niat atau pun Rencana SBY mungkin saja sudah dibicarakan dengan DPD yang antara lain dengan bertemu DPD (Ginanjar) untuk mengubah system demokrasi Indonesa, seperti AS menjadi demokrasi dua kamar. Bukankah ini peluang untuk otonomi seluas-luasnya dan menjadi Negara federal. Kalau begitu sudah semakin luaslah AS mengambil peluang dan akses masuk menguras kekayaan Indonesia…

Bisa Jadi nantinya Indonesia NKRI berganti, menjadi:

1. Demokrasi Liberal seperti AS dengan Negara Federal,  dibentuklah juga sistem pemerintah Federal. Contohnya Aceh sudah akan  membolehkan luar negeri masuk dan visa masuk ke Aceh langsung (visa on arrival).

2. Perubahan UUD 1945 tidak melalui referendum tidak melalui pertanyaan

kepada Rakyat Indonesia seluruhnya, sehingga MPR-DPR yang sekarang dikuasai

oleh Partai Demokrat bisa saja mengganti 1. Kekuasaan Pemerintahan (bisa bertambah otoriter atau sangat liberal), Kekuasaan Negara (bisa bertambah kuat atau lemah) 2. Wilayah Negara (bisa disewakan oleh pihak asing) 3. penduduknya akan semakin tersisih dan tersingkir di negerinya sendiri apalagi dengan FTA Pasar Bebas ASEAN 2010.

3. Budaya Indonesia dan segala kekayaan suku-suku di seluruh penjurunya akan hilang di garis keturunan pencipta budaya tersebut,  Soekarno dengan TRISAKTI-nya.

Atau negara-negara federal tersebut memerdekakan diri menjadi Negara-negara seperti jaman Republik Indonesia Serikat, toh, pada dasarnya apabila MPR bisa mengubahnya tak ada yang bisa menghalanginya dan MPR sekarang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang hatinya bukan berbendera merah putih.

====00io0

Presiden: Bentuk Demokrasi dan UUD 1945 Bisa Diubah

Senin, 31 Agustus 2009 | 03:53 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara mengemukakan, bentuk demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan kitab suci agama sehingga bisa diubah. Perubahan dimungkinkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan bangsa.

”Kita tidak tahu 25-50 tahun lagi barangkali generasi mendatang akan memperbarui bentuk demokrasi yang dianggap paling tepat untuk menjawab tantangan zaman. Karena itu, tidak perlu ada sakralisasi bentuk-bentuk demokrasi, termasuk UUD 1945 karena bukan kitab suci agama,” ujar Presiden di kediaman dinas Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Minggu (30/8).

Presiden mengemukakan, Indonesia sebagai negara yang relatif muda akan selalu menghadapi pasang surut dalam mencari bentuk demokrasi terbaik. Empat kali perubahan UUD 1945 yang terus-menerus diwacanakan DPD dinilainya segaris dengan upaya itu.

Presiden menyebutkan, bentuk demokrasi Indonesia berubah dari demokrasi parlementer, terpimpin, semi-otoritarian sebelum reformasi. Saat ini dianut bentuk demokrasi multipartai dengan sistem kabinet presidensial.

”Apabila setelah sekian tahun bangsa ini menghendaki perubahan, itu dimungkinkan. Dengan catatan, perubahan itu bukan tujuan, tetapi jawaban atas berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.

Menurut Presiden, jika kemungkinan itu dipahami, politik menjadi tenteram, demokrasi membawa manfaat, dan tidak ada konflik tajam yang mengancam bangsa, termasuk upaya untuk membangun dirinya.

Presiden mengemukakan, 10 tahun reformasi belum cukup untuk mendapatkan bentuk ideal. Sampai 5-10 tahun mendatang, reformasi gelombang kedua berikut transformasi dan pembangunan ekonomi pascakrisis akan diteruskan.

”Teman-teman di DPD jangan takut tidak kebagian tugas, tidak kebagian pekerjaan. Masih banyak dan tidak akan ada habis-habisnya,” ujarnya.

Yudhoyono mengajak DPD bermitra juga untuk periode 2009-2014. Kelemahan dan kelebihan jika disatukan dapat dijadikan modal mengatasi tantangan lima tahun mendatang yang tidak semakin ringan.

Meskipun bermitra, Presiden minta fungsi kontrol DPD dijalankan. ”Kalau kekuasaan itu absolut maka mengganggu check and balances dan bisa salah. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” ujarnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak hadir di kediaman Ginandjar. Dalam berbagai kegiatan buka puasa bersama, kini wapres terpilih Boediono justru yang kerap mendampingi Yudhoyono. (INU)

Menolak Wacana Utama yang Bias

Menolak Wacana Utama yang Bias Kemanusiaan

oleh Umi Lasmina

Menolak wacana utama yang didengungkan, disebarluasakan media massa dengan mengacu pada:
> Usia atau umur seseorang terkait dengan kepemimpinan, atau jabatan publik. Wacana ini bisa mengkerdilkan kemanusiaan dengan dilihat dari sekedar sekedar umur seseorang, dan bukan pada substansi manusia: karya, pengabdian, kebajikan dan kebijakasanaan serta pengalaman.
> Menolak wacana dikuasai oleh nilai-nilai atau kepemimpinan seseorang dibatasi oleh jenis kelamin. Wacana yang masih memperdebatkan layak tidak layaknya perempuan menjadi pemimpin merupakan cerminan dari pemikiran sempit patriarki, pemikiran yang mengkerdilkan manusia sebatas pada jenis kelamin/
> Menolak wacana utama berbasis SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan)yang mengedepankan suku tertentu untuk mengecilkan/menutup peluang atau kesempatannya seseorang dari suku tertentu untuk menjadi pemimpin. Bila hal ini terjadi tidak hanya melegitimasi dan menyuburkan hegemoni nilai dan suku tertentu tetapi melanggar HAM dari seseorang yang divine ‘terlahir’ dari suku tertentu.
> Menolak wacana utama yang bias dan menutup peluang kesempatan para penyandang cacat untuk berbakti dan mengabdi pada negara, dengan menjadi pemimpin atau pejabat publik atau jabatan yang dikategorikan mampu dilakukan oleh orang dengan diffabel(cacat dan memiliki kemampuan tertentu)
> Menolak wacana utama mengarahkan masyaraskat untuk menjadi bias bagi kalangan agama tertentu berkesempatan menjadi pejabat publik atau pemimpin, karena hal ini tidak hanya mencerminkan kekerdilan bangsa INDONESIA yang sudah memiliki SUMPAH PEMUDA 1928,Proklamasi 17 Agustus tetapi juga melanggar HAM dan melukai hal paling prinsip dari kehidupan manusia yaitu hubungan dengan Tuhan (hablum minalloh) yang menjadi dasar kemanusiaanya.

Untuk hal-hal tersebut Indonesia telah memiliki UUD 1945 yang menjamin semua warganya WNI untuk menikmati hidup, berkarya dan mengabdi, disamping Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW (Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan), Ratifikasi HAM,ECOSOC, juga bagi penyandang Cacat.

Maka mari bersatu Tegakkan Nilai Kemanusiaan untuk Tegaknya INDONESIA.
Agustus 7,2009

Perempuan Dimana Saat Pilpres 2009

Perempuan Dimana saat Pilpres?

Oleh Umi Lasmina

Perempuan Indonesia kembali mengalami kekalahan dalam melawan patriarki. Patriarki sebagai salah satu definisi dimana landasan utama terjadinya dominasi kekuasaan oleh laki-laki adalah karena si ‘memperoleh kuasa tersebut’ berjenis kelamin laki-laki.

Terjadinya perlawanan terhadap patriarki yang terus menerus di Indonesia sejak jaman Kartini diawal abad ke 19, dan kemenangan besar adalah saat Ibu Megawati menjadi presiden 2003 (pada konteks politik saat itu, tidak hanya Megawati berhak, karena partainya adalah pemenang Pemilu), akan tetapi karena kuasa wacana patriarki membuat Megawati harus menerima menjadi Wakil Presiden (dengan dipilih oleh MPR). Tentunya  akan merupakan kemenangan terbesar bila 1999 Megawati jadi presiden, namun sekali lagi, penguasa riil politik nasional saat itu tidak pada partai terbesar, rakyat pemilih, maupun rakyat Indonesia sendiri. Selalu ada pihak asing yang bermain secara invisible voice, suatu kondisi yang terdesain Pihak tertentu dalam wacana utama, yang dikendalikan secara tidak langsung melalui media massa (utamanya elektronik dan surat kabar).

Akan tetapi patriarki pada Pemilu 1999, yang berbungkus kuasa mengatasnamakan interpretasi religi,menumbangkan peluang menjadi presiden 1999.

Bila Megawati pun kemudian menjadi presiden 2003, maka hal tersebut terjadi pula sebagai bagian kuasa patriarki dalam realitas politik, di mana para laki-laki penguasa wacana dapat mereinterpretasi ulang atau menjungkirbalikan apa saja yang dianggap dapat menguntungkan  kelompoknya dan melemahkan lawan dan saingan.

Kuasa Patriarki Dunia dan Indonesia

Dunia internasional adalah dunia patriarki. Dunia internasional yang patriarki diantaranya terejawantah dalamsupremasi wacana dan praktik kekuasaan kulit putih, “white supremacy is unnamed political system that has made the modern world what it is today” (The Racial Contract, Charles W.Mills).  Hubungan antar Negara Kecil/Miskin ‘dunia ketiga’ (bisa dianalogikan sebagai perempuan) dan Negara Industri/Negri kulit putih adalah laki-laki. Bisa dibilang bapak, the father, patriarch dunia adalah Amerika Serikat (USA). Apabila akan melakukan sesuatu harus sesuai dengan Keinginan father, bapak, yaitu Amerika Serikat. Terutama sekali Negara-negara yang sudah menyatakan tunduk pada Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu Negara yang ‘tunduk’ pada USA sejak tahun 1967  (Soeharto).

Pada priode Soeharto inilah desain pemerintahan adalah pesanan Amerika Serikat, utamanya desain ekonomi dan politik. Ekonomi, tidak ada kemandirian ekonomi. Soeharto melakukan kebijakan ekonomi dan politiknya setelah melalui restu Amerika Serikat, bila ekonomi Indonesia dirumuskan pembagian kue (kekayaan alam Indonesia Indonesia) di Swiss tahun 1967 (New Ruler of The World (John Pilger’s film documentary), THE SECRET HISTORY OF THE AMERICAN EMPIRE Economic Hitmen, Jackals, and the truth about Global Coruuption), sedangkan kebijakan politik Indonesia didesain dan dirumuskan melalui kerja-kerja intelejen dengan konsultasi dari CSIS.

Lalu ketika Soeharto dianggap sudah saatnya mundur, karena kekuasaanya yang panjang, dan tugasnya menghancurkan PKI sudah rampung, maka diluncurkan gerakan HAM. Model desain Amerika Serikat dalam mengorbitkan Soeharto adalah antara lain melalui pelanggaran HAM demi stabilitas politik 1966 (melalui pembantaian 1 juta lebih orang Indonesia yang dianggap komunis) dan pengucilan keluarga serta anak keturunan orang-orang yang dianggap komunis, maka cara paling mudah untuk menurunkan Soeharto adalah juga dengan menggunakan target pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto melalui jalur Isu HAM: kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, Pengadilan pelanggaran HAM dan kebebasan politik (yang ditiadakan oleh Soeharto, dan diijinkan sementara oleh USA sampai Indonesia siap masuk pasar bebas), Indonesia masuk pasar Bebas 1994 dengan UU No.10 tahun 1994 tentang WTO. Kesiapan Indonesia masuk pasar bebas dapat diartikan, anasir-anasir kekuatan politik komunis dan sosialis sudah teredam dan hanya merupakan wacana semata.

Pada titik Indonesia dianggap siap memasuki pasar bebas, tentunya kaum perempuan Indonesia juga dianggap sudah terliberalisasi, dalam arti sudah mengikuti masuk kerangka Women’s Lib (women liberation) feminisme yang mendominasi Amerika Serikat, dimana feminis liberal adalah penguasa wacana dan dipraktikan dalam kehidupan perempuan Amerika Serikat. Di sinilah patriarchal dunia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi nilai-nilai budaya diberbagai Negara demi tujuan tersembunyi. Pada bagian ini, patriarchal mencerminkan muka dua, ada yang dipentingkan dari suatu peristiwa ini. Ada suatu desain tak terasa terjadi dengan dorongan tertentu yang sesungguhnya telah menjadi sebuah desain besar kerangka Kekuasaan, tetap kekuasaan patriarki.

Identifikasi Jenis Kelamin sebagai Tanda Perlawanan terhadap Patriarki

Identifikasi diri sebagai bagian dari keberpihakan, keikutsertaan, solidaritas kesamaan nasib, dan persamaan penderitaan merupakan suatu cara yang memotivikasi seseorang turut dalam perjuangan kolektif. Identitas jenis kelamin adalah hal yang paling dasar dan paling hakiki dari perjuangan perempuan melawan ketertindasannya.

Mengenai hal ini, Catherine Mac Kinnon menyebutkan “sepanjang di dunia masih ada ketidaksetaraan seksual (sexual inequality) maka penindasan terhadap perempuan akan terus berlangsung”.

Pada saat pilpres, pada diri mayoritas perempuan Indonesia seks/jenis kelamin sebagai identitas kaum tertindas belum menjadi bagian dari perlawanan. Identitas yang jika mau dpersamakan dengn identitas kelas Marx, (ekonomi) kelas tertindas adalah mereka yang tidak berpunya (tdiak punya alat produksi dan modal), sedangkan dalam Patriakri teori/praktik kelas tertindas adalah kaum yang punya jenis kelamin perempuan.(Hampir semua feminis mengakui ini secara teori&praktis, tapi pendekatan perlawan trhadap patriarki yang sangat beragam, sehingga sering dinyatakan tidak ada satu feminisme tapi banyak feminisme).

Keberagaman bentuk feminisme ini disebabkan keberagaman kultur hidup manusia, yang tdk bisa dilepaskan dari pengaruh tempat/geografi manusia (perempuan laki-laki tinggal),demografi komposisi dan bentuk

Perempuan dan PILPRES 2009

Patriarki dalam arti dominasi kekuasaan bila dikuantifikasikan pada saat pilpres, bahwa hanya satu kandidat perempuan capres dan cawapres dari 6 orang kandidat, bearti 84,4% pilpres 2009 adalah patriarki.  Lalu bila dikaji secara singkat wacana pilpres 2009, di mana televisi dan media cetak tak pernah mengangkat isu perempuan sebagai bagian dari kondisi riil dan kebijakan yang lahir 2004-2009 untuk menakar kemajuan perempuan tak lain adalah bagian dari agenda patriarki menutup wacana perempuan dan mengunci ruang keterbukaan tentang fakta ketertindasan perempuan.

Hampir semua media massa sama sekali tidak mengkaitkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap perempuan yang lahir 2004-2009 dan baik yang positif maupun negatif, tidak penting, mungkin itulah kata kunci didalam pikiran pemilik modal dan pembuat kebijakan media massa sehingga tak satu wacana kongkrit seputar kebijakan tentang dan bagi perempuan diurai dan diwacanakan. Tak ada flashback tentang UU Pornografi, tak ada flashback tentang Perda-perda diskriminatif terhadap perempuan, tak ada flashback tentang lahirnya kebijakan kenaikan BBM dan dampaknya bagi perempuan, tak ada flashback tentang UU Pendidikan, tak ada flashback tentang pelanggaran HAM terhadap pemeluk agama dan pengamal ajaran tertentu. Tak ada, nihil, semua media massa terbeli patriarki. Hanya Kompas yang termasuk mau menuliskan tentang penderitaan buruh migrant perempuan Indonesia di luar negeri, dan mengulas sedikit tentang MOU Pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang tidak menguntungkan buruh migrant. Media televisi justru mengumandangkan lagu tentang Manohara, menjadikannya sinetron, atau bahkan terus menerus mengupas penderitaan Situ Gintung.

Lalu saat terror Bom menghantam lambang kedidjayaan Amerika Serikat, maka semua media massa terus menerus menuliskan, bahkan berusaha mencari masalah hingga ke ‘akar-akar’-nya dalam perspektif patriarki, kekuasaan versus kekuasaan. Tak ada satu pun media massayang memberitakan atau membuat fitur hingga ke akar-akarnya  ketika seorang anak kecil tersiram air panas dari gerobak bakso yang terjadi saat penggusuran, atau rombongan keluarga di desa Siring, di Porong Sidoarjo yang hidup dalam ketakutan karena ancaman lumpur.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑