Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

December 2009

Kompilasi Laporan Rappartour Pra Kongres

sumber data tentang Koalisi Perempuan 1998 adalah milis perempuan : perempuan@yahoogroups.com

KOMPILASI RAPPARTOUR PRA KONGRES

Pra Kongres
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Jakarta, 28-29 Agustus 1998

SESI I JUMAT 28 AGUSTUS 1998: “BENTUK PEMERINTAHAN”

Pemakalah: Chusnul Mar’iyah, Agung Putri
Moderator: Debra Yatim
Rapportour Sriwiyanti (Iyik) dan Umi

Sambutan kunci

Nursyahbani Katjasungkana yang melemparkan pertanyaan kepada forum Koalisi Perempuan bentuknya akan menjadi apa, bila organisasi massa, apakah sudah ada platform, falsafahnya atau program rekruitmen.

Latar Belakang

Sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling tepat dan dapat mengakomodir kepentingan perempuan, tetapi sebelumnya Koalisi Perempuan harus dapat menangkap apa yang diinginkan perempuan secara keseluruhan dalam bentuk pemerintahannya.

Selama pemerintahan RI berjalan kepentingan perempuan selalu diabaikan/tidak penting oleh pemerintah, mis. kasus UU Perkawinan dan kasus perkosaan. Pemerintahan masih dikuasai oleh Militer, laki-laki dan Islam.

Orde Lama dan Orde Baru, menempatkan perempuan untuk tidak dapat duduk dalam posisi strategis pemerintahan/pengambilan keputusan. Orde Baru mempurukan perempuan menjadi tidak politik –depolitisasi–perempuan dalam “organisasi” tunggal, dharma wanita atau pkk.

Kondisi sekarang Chaos, dan agenda yang paling mendesak sebagai cara memperjuangkan kepentingan perempuan adalah melalui voters education. Ini merupakan empowerment semua perempuan untuk mempush RULE OF LAW —bukan takut pada penguasa.

Kesimpulan

Pemerintah yang diinginkan merupakan:
– majority will, yang dibentuk secara periodik tanpa kekerasan
dan partisipasi perempuan didalam politik
– mencakup perempuan, dan competition among women
– kebebasan berserikat
– ikut mengantisipasi kelahiran UU Pemilu dengan menyiapkan
sumbangan pemikiran atau mengkritisi dengan lobby ke DPR-fraksi-
fraksi sebelum UU tersebut disahkan.
– Koalisi perempuan bergerak didua tingkat-di formal (politik
secara keseluruhan)
– Bentuk organisasi kerjanya menyerupai partai tapi bukan partai,
organisasi massa yang mendukung satu partai atau masuk dalam semua
partai, dan sebagai pressure group (anggota bebas masuk partai lain)
– Untuk itu Koalisi harus menjadi organisasi yang massif
– Dibentuk pokja membahas dan menindaklanjuti UU Pemilu, penanggung
jawab Chusnul M.

SESI I JUMAT 28 AGUSTUS 1998, Dihadiri oleh:
1. Agnes theodora
2. Amalia H
3. Arum
4. Audiba
5. Carla bianpoen
6. Chatarina Dwihastarini
7. Chusnul mariyah
8. Debra yatim
9. Dewanti laskmi
10. Djati
11. Dona
12. Edriana
13. Een nuraeni
14. Eva fitrina
15. Fannya cicih
16. Hening tyas sutji
17. Ira permatasari
18. Julia suryakusuma
19. Kamala candrakirana
20. Liza hadiz
21. Maria pakpahan
22. Micha barreto’s
23. Myra diarsi
24. Nursyahbani katjasungkana
25. Panti k trimayuni
26. Ramida
27. Ratna bataramunti
28. S Puspaningtyas(Yani)
29. Soendjati
30. Sriwiyanti
31. Titi soentoro
32. Tjita andangsedjati
33. Umi lasmina

SESI II JUMAT 28 AGUSTUS 1998: “PERUBAHAN STRUKTURAL”

Pemakalah : Kamala Chandrakirana, Myra Diarsi
Moderator : Edriana
Rapportour: Maria Pakpahan dan Chatarina Dwihastarini

Latar Belakang

Hak-hak dasar manusia menurut deklarasi semesta hak asasi manusia, hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi dan hak budaya. Dengan berpegang bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dilanggar.

Secara keseluruhan struktur masyarakat dalam bidang-bidang kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan menampilkan ketimpangan struktur hubungan antara laki-laki perempuan. Pangkal persoalan tersebut bertolak dari ketidakadilan gender yang nampak dalam fungsi-fungsi reproduksi pada perempuan, produksi (penghasil uang pada laki-laki), lingkup domestik (rumah tangga pada perempuan) dan lingkup publik pada laki-laki.

Hal-hal tersebut membuat diperlukannya
– penataan ulang hubungan kekuasaan
– penataan ulang cara berfikir masyarakat/nilai-nilai
– tatanan lembaga masyarakat

Sehingga diperlukan agenda perubahan struktural yang akan disusun
oleh Koalisi Perempuan meliputi penyusunan rumusan perubahan struktural
dibidang:

1. Politik
– menghapuskan perangkat kebijakan dan kelembagaan yang didasarkan domestikasi .
– menerapkan sistem kuota dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat
untuk menjamin terwakilinya kepentingan perempuan (masukan tambahan
dari Gung Tri, Chusnul M.)
– kekuasaan tidak mutlak, tidak tunggal dan tidak terkosentrasi
perombakan sistem pemerintahan daerah dan desa dengan trias politika
dan pemilu yang bebas terbuka.

2. Ekonomi
– terbukanya kesempataan kerja di segala sektor dan diterapkan
mekanisme peningkatan yang menjamin akses perempuan pada peluang
kerja yang ada
– Jaminan perlindungan pada pekerja perempuan yang terkonsentrasi
pada sektor tertentu.
– Perangkat hukum dan mekanisme enforcement yang menjamin hak di atas
– Penyebarluasan informasi tentang hak pekerja, dengan upaya khusus
menjangkau para pekerja

3. Hukum
– merombak dan menghapuskan perangkat hukum yang melanggengkan
kedudukan lemah perempuan dan menghambat upaya penguatan hak
perempuan
– reformasi hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak reproduksi
perempuan

4. Pendidikan
– diperlukannya sistem pendidikan y ang bersifat desentralisasi,
dimana pusat hanya menyediakan sarana dan sdm
– kebijakan yang dikeluarkan harus merupakan hasil kesepakatan yang
melibatkan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat, dan
merepresentasikan kepentingan yang peka gender
– penyusunan buku pelajaran harus dilakukan oleh kelompok yang sadar
akan gender
– penghindaran pelatihan yang bersifat streotip
– terbukanya akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan

5. Lingkungan
– dijaminnya hak menentukan dan bersuara bagi masyarakat agar dapat
mempengaruhi masuk/ tidaknya HPH ke wilayahnya
– dijaminnya informasi yang jujur dan jelas tentang resiko pemakaian
suatu produk
– kontro pada pengaturan terhadap industri-industri yang memproduksi
barang tertentu, dan kaitannya dengan perempuan (kesehatan reproduksi,
zat kimia)

6. Kesehatan
– kesehatan diakui sebagai bagian hak asasi manusia yang dijamin dan
tidak dilanggar
– Health Care for All, harus terjadi reformasi dalam bidang kesehatan
di mana dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk pelayanan
kesehatanya yang dapat dengan mudah diakses oleh rakyat, dan anggaran
kesehatan dinaikan dari 2 % menjadi 5 %.
– Sistem asuransi kesehatan atau sistem kesehatan nasional yang
menjamin pelayanan kesehatan bagi yang tak mampu
– Pemberdayaan masyarakat dalam penentuan kebijakan dan prioritas untuk
program kesehatan masyarakat, di berbagai tingkat: termasuk hak-hak
pasien, mekanisme transparansi dan pertanggung-jawaban

7. Agama
Masih diperdebatkan. Sehingga memerlukan dialog lebih lanjut dengan
tokoh-tokoh agama untuk masukan. Mungkin Koalisi Perempuan perlu membuat
suatu rumusan tentang nilai-nilai agama yang mendukung perempuan, tetapi
tidak untuk dipublikasikan. Beraliansi dengan pihak-pihak agama, masih
diperlukan untuk dukungan masyarakat umum.

Rumusan umum oleh Koalisi Perempuan yang bisa diterima semua
– Identitas dan seksualitas : berkaitan dengan diskriminasi dan kekerasan
– Masyarakat dan tempat kerja:
– Keluarga/lembaga perkawinan: UU Perkawinan, domestic violence
– Masyarakat: akses pengambilan keputusan
– Negara: kebijakan-kebijakan negara—peran militer di negara RI
– Alam: akses kepada alam, bagi masyarakat yang hidup dekat dengan alam

Dalam merumuskan perubahan struktural sesuai dengan bidang-bidang
di atas Pokja Perubahan Struktural Kamala Chandra K. dan Myra Diarsi
dibantu dalam bidang-bidang, oleh:
Bidang Politik : Agung Putri dan Chusnul Mari’yah
Ekonomi Mikro/Makro dan Lingkungan : Titi Suntoro
Agama : Farha Cicih, Ratna Batara Munti
Buruh : Iyik
Budaya/Media: Myra, Debra, Agung Ayu, Wardah
Pendidikan : Myra, Liang, Smita
Kesehatan : Galuh

Komunikasi untuk bantuan per bidang dapat dilakukan melalui email:

Nana(Chandrakirana): kamala@…
Titi: euron@…
Myra: jurnal@…
Mika: kesak@…
Gung Tri: jkb@…
Chusnul M: Cmariyah@makara@…
Smita: indrya@…
Ratna Batara M: apiknet@…
Galuh: gws@…
Debra: komseni@…

DISKUSI, Moderator Debra Yatim

Memanfaatkan waktu menunggu sessi selanjutnya, diskusi dengan empat topik:
1. Agenda Kongres
2. Teknis Pelaksanaan Kongres/Jalan menuju Kongres
3. Ad Intern Koalisi Perempuan

Perlunya dirumuskan platform yang jelas dari Koalisi Perempuan untuk nantinya digunakan dalam menggalang perempuan dalam Kongres. Apakah dapat dipublikasi ke massa perempuan melalui voters education?

Mekanisme Kongres:

– Tempat: ditentukan tentative
– Seleksi undangan peserta:
* dapat diawali dengan mendata simpul-simpul Koalisi Perempuan melalui LSM yang telah menjadi bagian Koalisi Perempuan.
* Mereka diharapkan dapat memberikan informasi lengkap tentang kongres/ focal point
* satu wilayah bisa beberapa focal point
* peserta kongres tersebut bisa dimulai dengan menginformasikan
kepada penandatangan statement Koalisi Perempuan pertama kali
– Biaya
– SC/OC Kongres: Myra, Julia, Chusnul, Debra, Taty, Arum

Pamflet : untuk informasi awal kepada simpul-simpul
Revisi oleh Kamala Chandra, Umi, Nani

Agenda Kongres
– memilih ketua umum, sekjen dan pengurus harian Koalisi Perempuan
– menentukan program umum dan daerah

Ad Intern Pengurus sebelum Kongres:
Chusnul M: Ketua
Eva, Debra, Ira, Yani

Komunikasi melalui email, meski tak datang rapat mingguan.

Sesi II dihadiri oleh:
1. Agung Ayu
2. Agung Putri
3. Amalia H
4. Arum
5. Audiba
6. BJD. Gayatri
7. Carla bianpoen
8. Chatarina Dwihastarini
9. Chusnul mariyah
10. Debra yatim
11. Djati
12. Edriana
13. Een nuraeni
14. Eva fitrina
15. Farha Cicih
16. Hening Tyas sutji
17. Indriani
18. Ira Permatasari
19. Julia suryakusuma
20. Kamala candrakirana
21. Liang
22. Liza hadiz
23. Maria pakpahan
24. Micha Barreto’s
25. Myra Diarsi
26. Nani Buntarian
27. Nursyahbani katjasungkana
28. Ramida
29. Ratna bataramunti
30. Smita Notosusanto
31. S Puspaningtyas(Yani)
32. Soendjati
33. Sriwiyanti
34. Titi soentoro
35. Tjita Andangsedjati
36. Umi lasmina

Sesi III Sabtu 29 Agustus 1998: BENTUK INSTITUSIONAL

Pemberi saran : Nursyahbani Katjasungkana
Moderator : Gayatri
Rapportour: Smita Notosusanto, Liza Hadiz

Pemberi saran mengawali diskusi dengan memberikan contoh berbagai
bentuk organisasi yang diketahui seperti Walhi, Solidaritas Perempuan,IKADIN, kowani dan Dharma Wanita. Dua organisasi terakhir sebenarnya bukan organisasi perempuan, mereka bentukan kooptasi (bukan lahir natural oleh perempuan) dan kepengurusannya seperti Dharma Wanita itu berdasarkan Kepemimpinan suami di Departemen, sedangkan Kowani, hanya wakil-wakil organisasi yang duduk sebagai pengurus pusat, tetapi tidak memiliki cabang di daerah.

Diskusi sebelumnya membahas keinginan membentuk organasasi yang memiliki basis massa perempuan, sehingga massa merupakan salah satu sumber kekuatan organisasi.

Bentuk Institusional

Dari diskusi forum dalam pra kongres ini, Koalisi Perempuan tidak akan bekerja seperti LSM, tetapi bekerja dan pengorganisasian menyerupai partai, tanpa mendeklarasikan sebagai partai.

Maka Koalisi Perempuan adalah organisasi massa, yang memiliki kepengurusan pusat dan cabang dengan nama Koalisi Perempuan di daerah-daerah.

Keanggotaan

Masuk dalam program kerja-mencari dukungan.
Keanggotaan terbuka untuk semua perempuan berusia diatas 14 tahun.
Basis awal adalah LSM yang ada, dan merupakan potensi rekruitmen

Fungsi Organisasi
– mengartikulasikan kepentingan politik perempuan melalui dukungan (endorsement)pada satu partai yang mengakomodasi kepentingan Koalisi Perempuan atau ke semua partai(lobby)
– pendidikan kader
– pendidikan politik, voters education
– melobby kepentingan perempuan ke pemerintah, DPR atau parpol
– menyuarakan kepentingan konstituen dari daerah setelah konsultasi lewat DPD DPP dengan sarana publikasi—demonstrasi
– sehingga membuat nama ” Koalisi Perempuan ” bearti sesuatu yang terkait dengan persamaan ideolog “feminisme”, semua perempuan tertindas
– penyuaraan isu-isu konstituen ke luar diusahakan yang tidak
kontroversi (aborsi dsb.)

Institusionalisasi ke dalam
– menentukan prinsip dasar organisasi (diputuskan membuat statuta)
dengan ketua Pokja: Apong Herlina , dibantu Iyik
– Struktur hirarki demokratis
– Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi ada di kongres
– Kongres ditetapkan berapa tahun sekali diputuskan di kongres I
– Mencerminkan keanekaragaman indonesia
– Tiga tahun pertama adalah masa rekruitmen semua perempuan untuk menjadi anggota Koalisi Perempuan
– Keanggotaan bersifat individu dan terbuka, semua perempuan boleh
menjadi anggota dan mereka bisa tetap menjadi organisasi lain.
Tetapi bila di Koalisi Perempuan berarti ikut aturan main Koalisi
– Pendanaan Koalisi Perempuan dengan iuran anggota, besarnya ditentukan dalam kongres
– Mekanisme fund raising seperti cara parpol
– Program kerja tahun pertama yang utama adalah pendidikan politik

Kesepakatan forum kongres Koalisi Perempuan adalah organisasi massa berfungsi di dua tingkat formal (bermain dalam skala politik besar atau lembaga legal formal) dan pressure group (lobbying), menjalankan fungsi keorganisasian seperti partai, dan anggotanya bebas berasal dari organisasi lain, tapi melepaskan jaket/atribut organisasi
ketika ikut bergabung dalam Koalisi Perempuan.

Sesi III diikuti oleh:
1. Amalia H
2. Arum
3. Avi Mahaningtyas
4. BJD Gayatri
5. Carla bianpoen
6. Chatarina Dwihastarini
7. Chusnul mariyah
8. Edriana
9. Een Nuraeni
10. Eva fitrina
11. Grace Bintang
12. Hening Tyas sutji
13. Ira Permatasari
14. Julia suryakusuma
15. Liang
16. Liza Hadiz
17. Myra Diarsi
18. Nena Suprapto
19. Nursyahbani katjasungkana
20. Ratna Bataramunti
21. Siti R.Aydiah
22. Smita Notosusanto
23. S Puspaningtyas(Yani)
24. Sriwiyanti
25. Titi soentoro
26. Tjita Andangsedjati
27. Umi lasmina

SESI IV SABTU 29 AGUSTUS 1998: PENGGALANGAN MASSA

Pembawa Materi: Ratna Batara Munti
Moderator: Apong Herlina
Rapporteur: Arum dan Titi Soentoro

Rangkuman Diskusi:

Menurut pembawa materi, penggalangan massa berkaitan erat dengan prinsip-prinsip organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks Koalisi Perempuan Perempuan Indonesia sebagai sebuah wadah organisasi alternatif di Indonesia yang memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia, tujuan penggalangan massa adalah penggalangan anggota untuk menjadi anggota Koalisi.

Peserta diskusi sepakat bahwa perempuan yang akan menjadi sasaran
penggalangan massa oleh Koalisi adalah: perempuan Indonesia berumur 14 tahun ke atas dan menerima prinsip bahwa berlaku situasi ketertindasan terhadap perempuan.

Dalam jangka pendek mereka berasal dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah dikenal dan diidentifikasi; sementara itu untuk jangka panjang adalah seluruh perempuan Indonesia.
Dalam penggalangan massa perlu menyusun strategi penggalangan massa, mencermati sumber-sumber identitas bersama dan memetakan kekuatan massa.

STRATEGI PENGGALANGAN MASSA

Strategi dilakukan dengan ‘mengemas’ visi Koalisi dalam kepentingan perempuan sehingga bisa diterima masyarakat, di satu pihak dengan menyesuaikannya terhadap kepentingan mereka dan di lain pihak menawarkan kepentingan yang diyakini oleh Koalisi merupakan kepentingan mereka.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat kemasan adalah:
* berangkat dari prinsip-prinsip yang ada pada Koalisi Perempuan;
* menonjolkan isu-isu utama yang bisa mengejawantahkan citra
Koalisi Perempuan dengan berlandaskan pada hak ekonomi, hak politik dan hak sipil perempuan, di mana isu-isu utama dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan trend yang ada berdasarkan analisis situasi ekonomi, politik, sosial, dst. yang dilakukan secara berkesinambungan;
* isu-isu utama tersebut adalah isu-isu yang mampu merekatkan seluruh perempuan dan bisa diterima masyarakat tanpa merasa terancam olehnya, misalnya tidak mengambil isu kontroversial seperti aborsi, melainkan menonjolkan isu kekerasan terhadap perempuan atau isu peningkatan kualitas hidup; juga dengan menonjolkan tokoh-tokoh publik;
* isu utama bisa juga diperoleh dari daftar skala prioritas isu yang akan ditonjolkan; atau melalui proses konsultasi dengan anggota/ masyarakat melalui kuesioner/angket; menyesuaikan terhadap kelompok sasaran, di mana informasi mengenai mereka diperoleh dengan identifikasi melalui berbagai cara seperti antara lain penyebaran kuesioner dan angket, ‘focus group discussion’, assesment anggota Koalisi, pemetaan gerakan perempuan;

Sebuah tim ‘social marketing’ akan menangani pengemasan penggalangan massa ini, dengan penanggung jawab Liang; sedangkan Kemala Chandra K.menangani penyusunan kuesioner/angket. Kerja tim ini merupakan bagian dari program ‘voters education’.

SUMBER IDENTITAS:

Sumber-sumber identitas yang perlu diperhatikan dalam identifikasi massa adalah nilai primordial, nilai sakral, nilai personal dan nilai sipil. Sementara itu Koalisi Perempuan mempunyai nilai identitas sipil dan keadilan sebagai dasar pijakan. Dua hal tersebut
perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi penggalangan massa.

PETA KEKUATAN MASSA:
Masukan dari pembawa materi dan peserta diskusi mencakup cara-cara
melakukan pemetaan kekuatan massa, baik di tingkat identifikasi sampai
penyusunan strategi untuk memperoleh massa tersebut, seperti yang
telah dirangkum di atas.

Sessi IV diikuti oleh:
1. Amalia H
2. Apong Herlina
3. Arum
4. Avi Mahaningtyas
5. BJD Gayatri
6. Carla bianpoen
7. Chatarina Dwihastarini
8. Chusnul mariyah
9. Debra yatim
10. Edriana
11. Een Nuraeni
12. Eva fitrina
13. Ira Permatasari
14. Julia suryakusuma
15. Liang
16. Liza Hadiz
17. Micha Barreto’s
18. Myra Diarsi
19. Nani Buntarian
20. Nena Suprapto
21. Nursyahbani Katjasungkana
22. Ratna Bataramunti
23. Siti R.Aydiah
24. Smita Notosusanto
25. S Puspaningtyas(Yani)
26. Sriwiyanti
27. Titi soentoro
28. Umi lasmina

Agenda Kongres:

Waktu: Selasa-Kamis 15, 16, 17 Desember 1998

Tempat : Jabotabek, Yogya, Bali

Jumla : 200 perempuan

Panitia Ad Hoc: Kamala C., Debra Y., Myra D., Chusnul M., Arum, Edriana

Tema (sementara):
PEREMPUAN INDONESIA MENYONGSONG MASA DEPAN,
Menggali Aspirasi dari Masa Lalu: 70 TAHUN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA

Usulan Acara:
1. Seminar dengan para pelaku sejarah kongres I Perempuan Indonesia
1928 dan saksi-saksi, terbuka untuk umum.
2. Konferensi Pers, setelah yang pertama di atas.
3. Pandangan Umum para perempuan dari seluruh Indonesia
4. Membahas Pekerjaan Rumah: platform, Ad/Art atau Statuta, di
komisi-komisi
5. Pleno dan pemilihan Ketua Umum serta Pengesahan Organisasi
6. DEKLARASI untuk Pers dan Umum

Proyek menuju Kongres I
– peta analisis gerakan perempuan Indonesia
– buklet mengenai Kongres Perempuan I dan Kongres Koalisi Perempuan
– membuat video pelaku sejarah Kongres Perempuan I dengan Debra sebagai
PO-nya.

DARI KESELURUHAN PRA KONGRES TERBENTUK TIM-TIM KERJA AD HOC

1. POKJA TRANSISI PEMERINTAHAN: Agung Putri, Ratna B.M

2. POKJA PERUBAHAN STRUKTURAL: Kamala C., Myra D., Maria P.

3. AD HOC KONGRES (SC, OC): Debra Y., Chusnul M, Myra D., Edriana, Taty,
Arum, Yani

4. PENANGGUNG JAWAB LEAFLEAT: Umi L., Nani B., Kamala C.,

5. TIM BUKLET: Liza H., Maria P., Nani B., Umi L.

6. TIM SOCIAL MARKETING: Liang, Kamala C., Gayatri., Amelia

7. TIM UU PEMILU: Chusnul M., Sriwiyanti

8. TIM STATUTA/Ad/Art : Apong H., Sriwiyanti

9. PRESS CAMPAIGN : Debra H.

HARAP DIPERHATIKAN KITA PUNYA WAKTU TINGGAL 102 HARI LAGI KITA
BER-KONGRES TANGGAL 15 DESEMBER 1998

Laporan keseluruhan dirangkum oleh Umi Lasmina
(bila masih ada yang kurang atau belum jelas silahkan hubungi
jurnal@… )

atas perhatiannya diucapkan terima kasih, 3 September 1998

Now MailCity offers forwarding so you can check your MailCity messages and other
e-mail all in one place. Go to http://www.mailcity.com

RISALAH RAPAT 10-9-98
Agenda :
1. Dana
2. Konggres
Hadir :
1.Amalia Pulungan 5. Julia Suryakusuma 9. Sri Wiyanti
2.C.Dwihastarini 6. Myra Diarsi 10. Suryani
3.Chusnul Mar’iyah 7. Ratna Batara Munti 11. Yuni Ch
4.Edriana 8. Siti Hasunah

Hasil Rapat:
1. Perkembangan Pencarian Dana
– Asia Foundation – pledge iuntuk Rp. 160 juta, ada titik terang (Chusnul)
– Estimasi biaya konggres : Rp. 232 juta. Jika dari Asia Foundation gol, kita masih
perlu dana Rp.72 juta lagi
– Canadian Development and Peace- dana $ 30.000 yang dijanjikan (lewat Gayatri)
ada kemandegan. Perlu di bereskan oleh Gayatri.
– Urgent Action Fund di tolak karena pihak funding menganggap kegiatan kita kurang urgent
– Global Fund for Women diusahakan oleh Chusnul, menunggu alamat dari Maria Pakpahan
– Fundraising hendaknya secara pro-aktif. Tidak dengan mencari dimana tempat/menunggu kedatangan orang-orang funding agency. Rapat memutuskan Koalisi harus siap dengan proposal (tim dikoordinasi Chusnul) dan aktif ditawarkan ke funding agencies.
2. Konggres
– Statuta dalam tahap penyelesaian (iyik+ Apong )
– Penggalangan masa: Ratna Batara Munti melaksanakan pengumpulan database untuk mencari anggota potensial
– Kelompok kerja lain silakan bersidang untuk menentukan tugas
– Kelompok Vouters education melangsungkan rapat setelah rapat mingguan (hari sama)
Lain-lain :
* Ira meminta rapat membahas Job discribtion sekretaris dan sekretariat. Diputuskan akan dibahas dalam rapat SC-OC (hari Kamis)
* Rapat belum menetapkan mekanisme menerima/menolak undangan/menetapkan jumlah anggota Koalisi yang harus hadir pada undangan dari lembaga lain. Perlu dibahas secara tegas.
Pemberitahuan:
Rapat minggu ini digunakan untuk rapat SC-OC Konggres ( Kamis,17/9/98). Jika ada isu urgent bisa di bawa ke rapat ini.
Tempat : Jurnal Perempuan, Gedung BOR, Megaria
Jam : 16.00 WIB
==00===

Risalah Rapat 10-9-98
Tempat : Jurnal Perempuan
Agenda : 1. Dana
2. Kongres

Hadir:
1. Amalia Pulungan 5. Julia Suryakusuma 9. Sri Wiyanti
2. C. Dwihastarini 6. Myra Diarsi 10. Suryani
3. Chusnul Mar’iyah 7. Ratna Batara Munti 11. Yuni CH
4. Edriana 8. Siti hasunah

Hasil Rapat :
1. Perkembangan Pencairan dana
a. Asia Foundation – pledge untuk Rp. 160.000.000, ada titik terang
(Chusnul)
b. Estimasi Biaya Kongres: Rp. 232 juta. Jika butir (a) gol, kita
masih butuh Rp. 27. juta
c. Canadian Development and Peace Fund – dana Can$30.000 yang
dijanjikan
(lewat Gayatri) ada kemandekan. Perlu diberskan oleh Gayatri
d. Urgent Action Fund Women ditolak karena menganggap kegiatan kita
kurang urgent
e. Global fund for Women diusahakan oleh Chusnul, menunggu alamat
dari Maria Pakpahan
f. Fundraising hendaknya secara Pro-aktif, tidak mencari dimana
tempat/menunggu
kedatangan orang-orang funding agencies
2. Kongres
– Iyik dan Apong dalam tahap penyelesaian statuta
– Penggalangan massa : Ratna Batara Munti melaksanakan pengumpulan
data base anggota
potensial
– Kelompok-kelompok kerja lain silakan mulai bersidang untuk
menentukan tugas
– Kelompok Vouter education melangsungkan rapat setelah rapat
Mingguan (hari sama)

lain-lain :
– Ira meminta rapat membahas job description sekretaris dan sekretariat.
diputuskan akan dibahas dalam rapat SC/OC
– Rapat belum menetapkan mekanisme menerima / menolak undangan/
menetapkan jumlah anggota Koalisi yang harus hadir pada undangan dari
lembaga lain. Perlu di bahas secara tegas.

NB. Mohon ma’af karena ada kesalahan teknis dalam pengiriman, notulensi
yang sudah dikirim hari selasa Blank.

Dokumen 1998, Perjalanan Kelahiran Koalisi Perempuan Indoensia

KERANGKA ACUAN untuk PRA KONGGRES
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI

28 – 29 Agustus 1998
Ruang Pamor, Gedung Yayasan Bina Pembangunan,
Jln. Pejaten Raya 5-E (sebelah kantor redaksi “Republika”), Jakarta Selatan

Bagian I : Latar Belakang
Landasan Pemikiran
Tujuan Pra Konggres
Butir-butir Pemikiran
Presentasi Makalah

Bagian II: Susunan Acara

LATARBELAKANG
Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dibentuk pada 18 Mei
1998, sebagai respons terhadap desakan melakukan reformasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia memberi dukungan
sepenuhnya kepada aksi damai mahasiswa Indonesia yang menuntut reformasi, dan menjadi salah satu pihak pertama yang menuntut Suharto turun dan diadili atas
kesalahan-kesalahannya selama menyelenggarakan kepemimpinan Indonesia.

Sejak dibentuk, Koalisi Perempuan telah melakukan sekian kegiatan yang merespons
berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial,
politik.
Kegiatan-kegiatan itu antara lain, mengeluarkan berbagai pernyataan politik,
menggelar demonstrasi, melangsungkan dialog publik, mendukung dilaksanakannya
Doa Perempuan, Kaulan Perempuan, dan menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga
lain, e.g. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KomNas HAM), Koalisi Gerakan
Demokrasi, Muslimat NU, Forum Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta.

Setelah tiga bulan hadir dan berkiprah, kini dirasa perlu adanya konsolidasi
kelembagaan menyangkut empat unsur organisasi:

1. Prinsip dasar dan substansi Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan
Demokrasi
2. Struktur organisasi
3. Peran yang direncanakan untuk dimainkan oleh organisasi dalam berkiprah
4. Strategi jangka pendek, menengah dan panjang

Untuk itu, kami di dalam Koalisi Perempuan Indonesia merasa perlunya secara
mendesak menyelenggarakan sebuah pra-konggres yang mengarah kepada
penyelenggaraan kongres yang lebih komprehensif dan terinci dalam tahun ini juga

LANDASAN PEMIKIRAN
Sebagai momentum, krisis yang melanda Indonesia serta alam reformasi yang
menyertainya memberi peluang bagi perempuan untuk menciptakan suatu wadah bagi
kepentingan perempuan maupun rakyat yang selama ini terabaikan. Tahun 1998 saat
yang baik untuk melakukan konsolidasi bagi kaum perempuan mengingat itu
merupakan ulangtahun ke-70 Konggres Perempuan Indonesia I yang mencetuskan
lahirnya Hari Kebangkitan Perempuan (yang kemudian direduksi menjadi Hari Ibu).

TUJUAN PRA KONGGRES
Mempersiapkan organisasi menuju Konggres Perempuan Indonesia lewat
1. Peletakkan prinsip-prinsip dasar Koalisi Perempuan Indonesia
2. Penentuan bentuk organisasi yang paling ideal
3. Penentuan syarat keanggotaan
4. Pengidentifikasian tujuan dan strategi organisasi
5. Pengidentifikasian program organisasi

BUTIR-BUTIR PEMIKIRAN:
Sejak dibentuk, kiprah Koalisi Perempuan Indonesia berpijak pada prinsip-prinsip
masyarakat yang egaliter, adil, dan demokratis, dan tidak melakukan diskriminasi
berdasarkan gender, kelas, agama, ras, suku, etnisitas, dan profesi.

Koalisi Perempuan Indonesia tidak sektarian, dan tidak sekadar memperjuangkan
nasib dan kepentingan perempuan, melainkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia
dengan perspektif gender dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan
hukum.

Koalisi Perempuan Indonesia percaya pada asas “Bhinneka Tunggal Ika”, karena
kemajemukan bangsa Indonesia adalah modal untuk memperjuangkan asas demokrasi.
Bertolak dari beberapa prinsip-prinsip dasar yang dijunjung, i.e. hak-hak asasi
manusia, persamaan hak gender, universalitas dari hak-hak ekonomi, sosial,
politik dari semua warga negara, Koalisi Perempuan membayangkan setiap individu
atau kelompok tetap harus bisa mempertahankan otonomi dan bebas mengekspresikan
aspirasi dan kepentingan masing-masing.

Berikut beberapa ide yang bisa dipertimbangkan untuk merumuskan

Prinsip Dasar:
– Demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi
– Perempuan adalah kelompok sosial terbesar (di atas 50%), dan mewakili kepingan
konstituensi sangat besar (57%), tetapi tidak terwakili dalam berbagai lembaga
sosial-politik
– Perempuan dan perspektif perempuan merupakan alat ampuh untuk melakukan
transformasi sosial

Struktur Organisasi:
– Tidak hirarkis, dalam bentuk organisasi yang demokratis (misalnya presidium)
dan longgar (federasi, organisasi payung), dan fleksibel dalam pembagian tugas
yang sesuai dengan kecendrungan, bidang, dan keahlian masing-masing anggota,
baik sebagai organisasi maupun individu.
– Mencerminkan kemajemukan anggotanya serta masyarakat Indonesia, sekaligus
menangani berbagai aspek dari krisis yang sedang dihadapi, yang berkemungkinan
akan berlangsung untuk waktu yang lama (menurut perkiraan sementara
ekonom sedikitnya 12 tahun).

Peran organisasi:
– Sebagai think-tank dan pusat dokumentasi pemikiran dan kegiatan perempuan
– Sebagai kelompok lobby untuk advokasi ke pada berbagai lembaga pengambil
keputusan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di dalam dan di luar
negeri
– Sebagai wadah dan platform bagi kepentingan perempuan khususnya, dan rakyat
pada umumnya

Strategi:
– Melakukan program-program peningkatan kesadaran (“consciousness-raising”)
mengenai isu2 gender dan pentingnya partisipasi politik untuk kepentingan
perempuan dan rakyat
– Merancang dan melaksanakan program-program pendidikan, pelatihan dan kampanye
dalam bidang politik, gender-sensitivity, dan kebebasan berekspresi.
– Merumuskan pola-pola “mainstreaming” bertolak dari prinsip non-sektarian, yang
diharapkan akan melahirkan iklim kondusif bagi perempuan untuk masuk ke dalam berbagai
wilayah dan sektor masyarakat, pemerintah maupun non-pemerintah.
Dengan cara inilah diciptakan sebuah gerakan perempuan(women’s movement) yang
sesungguhnya.
– Mempertahankan independensi: Dalam ‘kancah politik’ Orde Baru dikenal hanya
lembaga pemerintah, partai politik (yang selama ini dikontrol oleh Pemerintah),
dan LSM/ormas yang cenderung marjinal atau dimarjinalkan dan dikontrol. Posisi
Koalisi Perempuan Indonesia lain, yakni lebih sebagai mediator yang independen
antara lembaga pemerintah, LSM/ormas, dan rakyat.

PRESENTASI MAKALAH:
Koalisi Perempuan Indonesia mempunyai lima bidang kelompok kerja yang akan
mempresentasikan pemikiran untuk dijadikan bahan diskusi pleno dan kelompok
perumus. Pokja-pokja itu sbb:

– Pokja Bentuk Pemerintahan (presenter: Agung Putri, Chusnul Mar’iyah)
– Pokja Perubahan Struktural (presenter: Kamala Candrakirana, Myra Diarsi)
– Pokja Bentuk Institusional (presenter: Nori Andriyani, Nursjahbani
Katjasungkana)
– Pokja Penggalangan Massa (presenter: Tati Krisnawati, Yenny Rosa Damayanti,
Ratna Bataramunti)

SUSUNAN ACARA:
Hari I – Jumat, 28/8/98
08.00 – 08.30 : Registrasi peserta
08.30 : Hadirin mengambil tempat/sambutan selamat datang
08.35 – 08.50 : Sambutan Kunci oleh Nursjahbani Katjasungkana
08.50 – 09.00 : Doa Perempuan Antar Iman oleh Lies Marcoes
09.00 – 10.30 : Presentasi BENTUK PEMERINTAHAN:
Agung Putri
Chusnul Mar’iyah
Moderator: Debra H. Yatim
Rapporteur: Umi Lasmina & Sri Wiyanti (Iyik)
10.30 – 10.45 : Rehat Kopi
10.45 – 12.30 : Diskusi
12.30 – 13.30 : Istirahat Sholat/Meditasi dsb.
Makan Siang
13.30 – 13.40 : Presentasi RAPPORTEUR SESSI I
13.40 – 15.10 : Presentasi PERUBAHAN STRUKTURAL
Kamala Candrakirana
Myra Diarsi
Moderator: Edriana
Rapporteur: Titi Suntoro & Chatarina Dwihastarini
15.10 – 15.30 : Rehat Kopi
15.30 – 17.15 : Diskusi
17.15 – 17.25 : Istirahat Kecil
17.25 – 17.35 : Presentasi RAPPORTEUR SESSI II
17.35 – 19.00 : Diskusi Kelompok dan Perangkuman
dipimpin oleh: Sukarelawan pilihan peserta
19.00 – : Makan Malam
Bubar

Hari II – Sabtu, 29/8/98
08.30 : Hadirin mengambil tempat
08.35 – 09.35 : Presentasi Rangkuman Hasil Diskusi Kelompok
Bentuk Pemerintahan oleh: Sukarelawan
Perubahan Struktural oleh: Sukarelawan
09.35 – 11.00 : Presentasi BENTUK INSTITUSIONAL
Nursjahbani Katjasungkana
Nori Andriyani
Moderator: Cut Zahara
Rapporteur: Nur Amalia (Nunung) & Ruth Indiah Rahayu
11.00 – 11.15 : Rehat Kopi
11.15 – 12.30 : Diskusi
12.30 – 13.30 : Istirahat Sholat/Meditasi dsb.
Makan Siang
13.30 – 13.40 : Presentasi RAPPORTEUR SESSI III
13.40 – 15.10 : Presentasi PENGGALANGAN MASSA
Tati Krisnawati
Yenny Rosa Damayanti
Ratna Bataramunti
Moderator: Apong Herlina
Rapporteur: Maria Pakpahan & Arimbi
15.10 – 15.30 : Rehat Kopi
15.30 – 17.15 : Diskusi
17.15 – 17.25 : Istirahat Kecil
17.25 – 17.35 : Presentasi RAPPORTEUR SESSI IV
17.35 – 19.00 : Diskusi Kelompok dan Perangkuman
19.00 – 20.00 : Makan Malam
20.00 – 21.00 : Presentasi Hasil Diskusi Kelompok
Bentuk Institusional oleh: Sukarelawan
Penggalangan Massa oleh Sukarelawan
21.00 – 21.10 : Doa Perempuan Penutupan oleh Sukarelawan

Kelahiran Koalisi Perempuan Indonesia

Kelahiran Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi:

Perjalanan Sejarah Feminisme Perempuan Indonesia tak Boleh Terlupakan

Bagian I

Seorang sahabat yang jujur, dan berkontribusi menciptakan logo Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi ditahun 1998, berkata kepada saya beberapa hari  yang lalu, “kalau  begitu organisasi dengan pimpinan seperti itu tidak berhak lagi untuk bicara tentang kesetaraan, tentang HAM, sebaiknya mengaku saja sebagai organisasi anti HAM”.

Hal tersebut diatas cukup mengejutkan saya, benar pula adanya pernyataan sahabat saya ini. Sahabat ini juga yang membuat mailist pertama Koalisi Perempuan Indonesia pada masa mailist belum menjamur dan berkembang seperti sekarang ini. Tentunya apa yang diungkapkannya merupakan reaksi spontan tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana isu lesbian digunakan untuk menjatuhkan salah satu calon, dan di beberapa daerah memang berpengaruh. Suara yang solid menjadi pecah, disebabkan isu-isu tersebut.

Tak banyak anggota Koalisi Perempuan Indonesia sekarang yang mengetahui bahwa Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi  yang didirikan bersama pada tahun 1998, dimulai dengan suatu perjuangan yang panjang berat dan melelahkan. Airmata, tenaga dan cita-cita para perempuan dengan dedikasi tinggi  dicurahkan saat itu. Inilah ciri khas bangsa Indonesia, selalu melupakan diri dari sejarah. Sejarah dan jejak pelajaran masalalu bukan jadi pelajaran, belum jadi kebanggaan, padahal baru sepuluh tahun lewat.

Di antara para perempuan yang berjuang pada awal sebelum Kongres Yogyakarta, untuk mempersiapkan Kongres saat itu antara lain Debra Yatim, Mira Diarsi, Julia Suryakusuma,Nani Buntarian, Liaang, Avi Mahaningtyas, Kamala Chandrakirana, Maria Pakpahan, Chusnul Mar’iyah (dan nama-nama lain yang saya harus mencari dokumentasinya karena hanya ada dipikiran saat menuliskan ini),  mereka ini berpindah-pindah tempat hanya untuk rapat persiapan Koalisi. Pernah sampai rapat di Jalan Jeruk Purut Kemang, pernah di Jalan Mampang Prapatan 55, pernah di Danau Towuti. Rapat berpindah-pindah karena Koalisi Perempuan Indonesia belum mempunyai kantor, belum lagi membuat acara.

Pembentukan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi terkait erat dengan gerakan perempuan secara bersama-sama melawan Orde Baru. Pada saat itu organisasi perempuan (tokoh-tokoh perempuan kini) bersatu bahu membahu melawan Orde Baru. Dimulai dengan pembentukan Suara Ibu Peduli, sebagai cikal bakal Koalisi Perempuan Indonesia.

Dalam rapat yang dilaksanakan di Jurnal Perempuan di 19Februari 1998 yang saat itu berkantor di Megaria setelah aksi Suara Ibu Peduli, yang menjadi titik berangkat perhatian dunia perubahan sistem demokrasi di Indonesia, setelah aksi Suara Ibu Peduli di Bundaran HI (23 Februari 1998), dan runtutan kekerasan-kekerasan oleh tentara (April penembakan Trisakti, dan Kerusuhan Mei).

Aksi Suara Ibu Peduli, dan proses hokum terhadap mereka yang ditangkap menjadi suatu peristiwa drama politik perempuan yang Indah. Saat itu para perempuan bersatu, bahu membahu menggunakan citra ‘keperempuanan’ untuk perjuangan politik. Suara Ibu Peduli sendiri nama yangdicetuskan oleh Tati Krisnawati agar gerakan ini tidak terlihat politis, dan tidak dapat dianggap gerakan politik. Padahal tentunya kita semua paham, gerakan perempuan adalah gerakan politik.

Mereka yang ditangkap dalam aksi Suara Ibu Peduli 1998 dan harus menjalani proses pengadilan melahirkan suatu magnitude kebersamaan perempuan di gerakan  untuk bersatu.

Hari Perempuan Internasional 8 Maret 1998, diperingati bersama semua organisasi perempuan dengan Doa Bersama antar Iman di Kanisius, Menteng. Pada saat itu, diadakan penarikan sumbangan ‘kencrengan’ yang dana terkumpul disumbang buat TKW yang menjadi korban yang dalam dampingan Solidaritas Perempuan. Foto-foto Julia Suryakusuma menghitung uang hasil sumbangan ini seharusnya masih ada di koleksi dokumentasi Jurnal Perempuan.

Lalu sidang-sidang pengadilan Suara Ibu Peduli selalu disesaki orang-orang yang hadir untuk mendukung mereka yang ditangkap (Gadis Arivia, Karlina Leksono, Wilasih).  Sidang-sidang yang dipenuhi orang-orang juga menjadi ajang perjuangan. Susu-susu berbungkus yang bertuliskan pesan perjuangan dan perawanan dibagikan.

Itulah antara lain yang menjadi latar Koalisi Perempuan Indonesia. Sesudah aksi Suara Ibu Peduli, dan dukungan untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam pemenuhan susu, Suara Ibu Peduli menjadi bagian yang kemudian gerakan tersendiri untuk berkonsentrasi pada ibu-ibu dan ibu rumah tangga. Maka, dalam rapat-rapat Suara Ibu Peduli selanjutnya, dicetuskan dan disetujui perlunya suatu organisasi politik perempuan yang akan bergerak memperjuangkan kebijakan perempuan di tingkat nasional. Itulah Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Sejak itu pulalah para pengiat gerakan perempuan yangakan membentuk Koalisi Perempuan bersama-sama mencari cara dan dana agar Kongres Perempuan yang menyatukan gerakan perempuan se Indonesia terlaksana. Berterima kasihlah pada mereka yang melakukan lobby yang terus menerus, membuat proposal, sehingga terlaksanalah Kongres Perempuan 1998 di Yogyakarta.Merekalah yang harus berurusan dengan funding untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Kongres Perempuan,  yang mendatangkan perempuan dari berbagai organisasi seluruh Indonesia, mulai dari Organisasi Lasykar Wanita (pejuang Kemeredekaan 1945), hingga organisasi tingkat mahasiswa. Yang hadirpun dari seluruh Indonesia, bahkan perempuan dari Timor-timur masih menjadi peserta Kongres Perempuan ini.

(bersambung)

Umi Lasminah

UCAPAN SELAMAT KEPADA SEKJEN RATNA BATARA MUNTI

WARTA FEMINIS
MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA

RATNA BATARA MUNTI

ATAS TERPILIHNYA SEBAGAI
SEKJEN

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI

2009-2014


YANG SAH, DEMOKRASI, TANPA KEKERASAN

SEMOGA DAPAT MENJALANKAN
AMANAT VISI DAN MISI
KONGRES PEREMPUAN 1998

Kontak : Pino 081342317804 (Sekwil Sulsel),

Ika 0818609054 (Sekwil Jakarta), Dwi Bertha 081363642167 (Sekcab Padang)

Sekjen Terpilih Koalisi Perempuan Indonesia yang SAH Ratna BataraMunti

PERNYATAAN SIKAP
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Langsung Sekjen dan Presidiun Kongres Nasional III Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi
Tanggal 17 Desember 2009 TIDAK SAH

Kami anggota Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi yang mewakili Wilayah Sulawesi Selatan, Wilayah Jawa Timur, Cabang Magetan, Cabang Jember, Fokal Point Surabaya, Cabang Malang, Cabang Trenggalek, Fokal Point Bangkalan, Cabang Blitar, Fokal Point Tulungagung, Fokal Point Sumenep, Fokal Point Madiun, Cabang Bandar Lampung, Cabang Padang, Cabang Sumbawa Barat, Cbang Semarang, Harti (Presidium Wilayah Jawa Barat)

– Menolak hasil pemilihan langsung dengan alasan:
• Terjadi kecurangan dan pelanggaran tata tertib dalam pelaksanaan pemilihan langsung
• Terjadi penghitungan putaran Kedua tanggal 11 Desember 2009, dengan tanpa memberitahukan pengurus wilayah/panitia pilsung wilayah dan melanggar Tata Tertib/aturan yang telah disepakati bersama.
– Menolak pemutar balikan fakta tentang kekerasan yang terjadi saat terjadinya penghitungan hasil suara Nasional. Bahwa pelaku kekerasan yang mengigit (pimpinan sidang, dan yang mengangkat kursi adalah bukan pendukung Ratna Batara Munti). Pendukung Ratna Batara Munti hanya mengambil mikrofon (bukti foto dan film tersedia).
– Proses sidang selama Kongres terjadi ketidak adilan, antara lain: peserta yang tidak diijinkan bicara, mikrofon yang dimatikan bila ada yang hendak bicara, serta penggunaan jasa pengamanan termasuk anggota sekuriti laki-laki. Hal ini menyalahi nilai-nilai organisasi serta memperlihatkan prasangka/kecurigaan berlebihan terhadap peserta.
– Pimpinan sidang tidak mengakomodir usulan pembahasan pelanggaran dan kecurangan selama Pilsung sesuai dengan ketetapan bahwa segala permasalahan Pilsung dibahas di Kongres.
– Tidak mengakomodir usulan mekanisme penyelesaian kasus-kasus keberatan dari cabang/wilayah sebelum ditetapkan hasil pilsung.
– Sejak awal proses pemilihan langsung KPI bermasalah dan realitasnya Pilsung hanya ditangani dua orang staf selaku Panitia Pilsung Nasional, tanpa Pengawas Nasional.

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Tata Tertib serta Jadual/Aturan Pelaksanaan Pilsung, maka kami menyatakan bahwa:

1. Hasil penghitungan suara tanggal 17 Desember 2009 cacat dan tidak sah secara hukum, karena diputuskan secara sepihak oleh pimpinan sidang dalam keadaan chaos dan penuh kekerasan.
2. Meminta kejelasan secara hukum pada Steering Comitee
3. Menolak keputusan sepihak pimpinan sidang sebagaimana tersebut diatas dan karenanya kami menyatakan bahwa hasil Kongres yang memenangkan Dian Kartika Sari TIDAK SAH.

Berdasarkan pada semangat demokrasi dan kepatuhan pada Tata Tertib/Aturan yang telah disepakati bersama, maka Kami menyatakan pula bahwa:
1. Hasil Pemilihan langsung YANG SAH adalah hasil Pemilihan Tanggal 19 November 2009 dengan suara:
 Dian Kartika Sari 4327 (empat ribu tiga ratus duapuluh tujuh)
 Ratna Batara Munti 9882 (Sembilanribu delapanratus delapanpuluh dua)
 Sunhiyah 440 (empat ratus empat puluh)

Presidium Nasional
 Arimbi 11.036 (sebelas ribu tigapuluh enam)0
 Zohra Andi Baso 6912 (enamribu sembilanratus duabelas)
 Dewi Astuti 2612 (duaribu enamratus duabelas)

Depok, 18 Desember 2009

Kami yang menyatakan sikap,

Cabang/Wilayah/Focal Point KPI Tanda tangan
Wilayah Sulawesi Selatan
Ditanda-tangani
Wilayah Jawa Timur
Ditanda-tangani
Wilayah DKI Jakarta
Ditanda-tangani
Wilayah Jawa Barat
Ditanda-tangani
Cabang Makassar
Ditanda-tangani
Cabang Takalar
Ditanda-tangani
Cabang Bone
Ditanda-tangani
Cabang Pare-Pare Ditanda-tangani
Cabang Sidrap Ditanda-tangani
Cabang Soppeng
Ditanda-tangani
Cabang Pangkep
Ditanda-tangani
Cabang Tana Toraja
Ditanda-tangani
Cabang Magetan
Ditanda-tangani
Cabang Jember
Ditanda-tangani
Cabang Malang
Ditanda-tangani
Cabang Surabaya
Ditanda-tangani
Cabang Trenggalek
Ditanda-tangani
Cabang Tulungagung
Ditanda-tangani
Cabang Blitar
Ditanda-tangani
Cabang Madiun
Ditanda-tangani
Cabang Kota Bandung
Ditanda-tangani
Cabang Cianjur
Ditanda-tangani
Cabang Bandung Ditanda-tangani
Cabang Kota Semarang
Ditanda-tangani
Cabang Bandar Lampung
Ditanda-tangani
Cabang Padang
Ditanda-tangani
Cabang Pesisir Selatan
Ditanda-tangani
Cabang Dairi Ditanda-tangani
Focal point Mataram
Ditanda-tangani
Focal Point Sumbawa Barat
Ditanda-tangani
Focal Point Pasaman
Ditanda-tangani
Kel.Kepentingan LBT DKI Ditanda-tangani

Kontak Person:
Kontak : Pino 081342317804 (Sekwil Sulsel),
Ika 0818609054 (Sekwil Jakarta), Dwi Bertha 081363642167 (Sekcab Padang)

PEREMPUAN DI ANTARA PERGULATAN POLITIK MASKULINITAS EKONOMI

PEREMPUAN DI ANTARA PERGULATAN

POLITIK MASKULINITAS EKONOMI

Kasus pengucuran uang Negara sejumlah 6,7 triliyun kepada Bank Century merupakan kasus politik ekonomi tingkat tinggi. Politik ekonomi tingkat tinggi adalah politik ekonomi patriarki. Patriarki dalam hal ini tidak hanya sistem politik ekonomi yang mengedepankan makro ekonomi, mengedepankan ekonomi sector teknologi tinggi yang tidak menyerap tenaga kerja, dan memperhitungkan perkembangan ekonomi dunia dengan angka-angka yang abstrak dan seringkali tidak melekat pada fakta riilnya. Secara sederhana system ekonomi patriarki bukanlah system ekonomi yang memiliki nilai subsistence perspective.

Subsistence perspective di sini mengacu pada system ekonomi perempuan yang dicetuskan Maria Mies dalam bukunya yang saling bergantung di dalam komunitas dan alam. Secara lebih konkrit adalah system ekonomi yang mengedepankan kebutuhan hidup manusia dengan potensi yang dimiliki alam, dan dijalankan oleh komunitas untuk komunitas. Subsistence perspective tidak mengenal nilai lebih, tidak mengenal pengrusakan dan eksploitasi alam, karena subsistence perspective menggunakan system alam dan manusia saling bergantung.

Bila dalam ekonomi patriarki yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, angka-angka dan tingkat suku bunga maupun fiscal, maka yang dikedepankan dalam system ekonomi subsistence perspective adalah Hidup, life. Subsistence perspective sering dianggap sebagai ecofeminism.

Di dalam susbsisntence perspective, komunitas menjadi satu bagian bersama hidup dan kehidupan dengan alam. Ada pola kerjasama-gotong royong, saling berbagi dan saling bekerjasama. Yang paling fundamental perbedaan subsistence perspective dengan ekonomi patriarki adalah, tidak ada control moneter, tidak ada control uang maupun upah, karena yang terutama adalah hidup dan kehidupan yang mencukupi.

Tentu saja subsistence perspective akan sulit jika diterapkan dalam konteks masyarakat dunia yang besar, luas dan memiliki banyak kebutuhan serta sudah menjadi laten dengan fundamentalisme pasar—(buat dijual bukan sesuai kebutuhan), industrialisasi segala bentuk komoditi bahkan komoditi yang non materi pun telah masuk ke dalam industri.

Kembali ke kasus Bank Century, Sri Mulyani walaupun dia seorang perempuan, dalam konteks jenis kelamin, dalam menjalankan fungsi peran statusnya sebagai Menteri harus melaksanakan cara-cara kerja yang masih menjadi pakem dalam patriarki kapitalisme, yaitu ekonomi adalah uang. Ekonomi adalah kestabilan makro. Tak ada dalam konteks dan konsep berpikirnya bahwa ekonomi adalah kehidupan. Ekonomi adalah makan, dan hidup. Maka dengan segala kekompleksitasan ekonomi patriarki, Sri Mulyani melaksanakan suatu kebijakan yang sangat jauh dari pemahaman perempuan pada umumnya, khususnya perempuan kelas menengah ke bawah yang hidup dari day to day mencari sesuap nasi sendiri (women’s household head). Tak terbayangkan bagi perempuan bahwa kebijakan pengelontoran uang (yang bagi perempuan kelas bawah saja tidak pernah bisa membayangkan jumlah nol-nya) akan ada kaitannya dengan kehidupan ekonomi mereka. Dalam artian DAMPAK SISTEMIK. Yang dalam pandangan saya, sistemik itu haruslah berarti dampak sistemik tidak hanya pada berpengaruh pada bank-bank lain. Toh jika bank-bank lain kolaps, apakah ibu-ibu rumah tangga se Indonesia ikut kolaps. Jangan mereka berhubungan dengan bank, mereka tidak punya tabungan di bank.

Adapun terkait pembiayaan yang mungkin dapat menjadi tersendat karena bank yang kolaps, apakah pembiayaan tersebut memang untuk lajunya ekonomi mikro, atau sector riil atau hanya demi angka-angka pembayaran kredit dari bank pada bank. Bank-bank tersebut biasanya berjaringan dengan moda yang sama, yaitu pembiayaan atau penjualan uang. Permasalahannya, bank yang dianggap mampu membawa kerontokan daya tahan ekonomi tidak pernah terbukti mempunyai kemampuan menghidupkan ekonomi banyak orang, atau ekonomi riil. Sehingga bank tersebut karena tidak mempunyai kemampuan menghidupkan ekonomi rakyat maka ketidak keberadaannya pun tidak akan mematikan. Sehingga persoalan bank tersebut bukanlah persoaalan rakyat, melainkan persoalan pemilik bank, pengusaha bank. Sedangkan pemerintah sebagai pihak yang dimandatkan rakyat selayaknya mendahulukan rakyat dan bukan bank. Bank-bank mungkin dapat terkait langsung dengan rakyat, dengan perempuan manakala bank tersebut memang memiliki kemampuan menghidupkan, seperti bank pengkreditan rakyat, bank-rakyat di berbagai desa di Indonesia. Rakyat menabung dan menyimpan uangnya di sana. Itu baru berdampak sistemik. Sehingga sistemiknya haruslah sistemik pada rakyat, pada masyarakat luas, bukan pada pelaku bank dan spekulan.

Kembali kapada Sri Mulyani yang menjadi menteri Keuangan dan juga pernah menjabat menteri kordinator bidang ekonomi Presiden SBY. Sri Mulyani adalah adalah perempuan yang secara luar biasa mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi patriarki atau kapitalis. Ia mampu menyelami, mendalami dan menguasai system ekonomi patriarki. Ia mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan pakem dari ekonomi kapitalis dan patriarki. Ketika ia menjalankan wewenangnya sebagai menteri keuangan telah terbukti mampu melakukan banyak perubahan dan reformasi, yang seharusnya dijalankan oleh siapapun menteri keuangannya, akan tetapi baru Sri Mulyani yang mempu melakukanya. Ini harus diacungi jempol. Akan tetapi sebagai perempuan, dan dalam perspektif feminis, apakah kebijakan yang dilakukan dilingkungan kementerian atau di departemen dan instansi pemerintah telah menggunakan juga atau menerapkan juga pendekatan ekonomi yang gender friendly. Apakah sudah ada gebrakan di jaman pemerintahannya, kalau perempuan dapat membuka perusahaan, atau meminjam tanpa jaminan suami atau atas namanya sendiri? Bagaimana dengan perempuan lajang?

Sri Mulyani bukanlah perempuan, dalam jangkauan dan rangkaian perjuangan perempuan. Ia adalah individu yang survive
@Umi Lasminah to be continue

Ayo, Donasikan Koin untuk Prita: Gerakan Lawan Ketidakadilan Penguasa

Minggu, 06/12/2009 08:04 WIB

Posko Ade beralamat di Komplek PWR Jl Margaswatwa, No 60 Jati Padang, Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk Jabodetabek, ada 8 posko yang tersebar di berbagai wilayah. Mulai dari Bogor, Bintaro, Tangerang, Sawangan hingga Cibubur.


Sementara itu di luar Jakarta juga didirikan 4 posko. Posko-posko itu terletak di Medan, Yogyakarta, NAD dan Surabaya.
Ayo, Donasikan Koin untuk Prita
Moksa Hutasoit – detikNews

Gerakan Koin Peduli Prita
Jakarta – Baru sehari dibuka, Posko Koin Peduli untuk Prita Mulyasari sudah mendekati angka Rp 1 juta. Bagi masyarakat yang ingin membantu beban terdakwa pencemaran nama baik RS Omni tersebut, inilah waktu yang tepat.

“Kami mengajak semua orang yang tergerak hatinya untuk membantu Ibu Prita. Silahkan langsung antar koin sendiri, ini akan sangat berarti bagi dirinya,” kata koordinator Posko Koin Peduli, Ade Novita saat dihubungi, Minggu (6/12/2009).

Posko Ade beralamat di Komplek PWR Jl Margaswatwa, No 60 Jati Padang, Ragunan, Jakarta Selatan. Untuk Jabodetabek, ada 8 posko yang tersebar di berbagai wilayah. Mulai dari Bogor, Bintaro, Tangerang, Sawangan hingga Cibubur.
Sementara itu di luar Jakarta juga didirikan 4 posko. Posko-posko itu terletak di Medan, Yogyakarta, NAD dan Surabaya.

Menurut Ade, ia dan rekan-rekan yang lain memang sengaja hanya fokus pada pengumpulan koin. Bagi Ade, di koin ada nilai rupiah terkecil yang membuat siapa pun pasti bisa ikut membantu menyumbang.

“Kemarin ada bapak-bapak yang hanya bisa sumbang Rp 1000. Office boy teman saya juga senang karena dia bisa ikut bantu. Dengan koin, tidak ada lagi ketimpangan menyumbang antara yang kaya dan miskin,” papar Ade.

Ade berharap, aksi ini setidaknya dapat mengurangi kesedihan Prita. “Ibu Prita nggak usah sedihlah,” pinta Ade yang mengaku sangat ingin bertemu langsung dengan Prita.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, jumlah koin sudah hampir mendekati Rp 1 juta. Di posko Jati Padang, sudah terkumpul Rp 704 ribu. Di Bintaro baru ada Rp 100 ribu, di Tebet ada Rp 54 ribu.

Sementara itu di luar Jakarta, pergerakan jumlah koin memang cukup lambat. Diduga hal itu terjadi karena kurangnya informasi seputar aksi ini.

Tergerak hati untuk menyumbang sebagian kecil dari uang yang kita punya bagi Prita? Inilah saatnya.

Isu Hukum Prita; spinning Media: Jaksa, Polisi, MA, KY,MK,PPATK memang Harus Dilikuidasi

http://www.lampungp ost.com
Sabtu, 5 Desember 2009

Prita Dihukum Denda Rp204 Juta!

H. Bambang Eka Wijaya

“PRITA Mulyasari, yang sebelumnya divonis bebas PN Tangerang, pada tingkat banding divonis PT Banten membayar denda Rp204 juta kepada RS Omni!” ujar Umar. “Kasus Prita pernah mendapat perhatian luas publik, bahkan kasus pertama yang memperoleh dukungan besar lewat jejaring sosial facebooker! Masalahnya, ia menulis keluhan di e-mail pribadinya tentang layanan rumah sakit itu!”

“Publik sudah fasih masalah Prita!” sambut Amir. “Waktu itu, perlakuan hukum dianggap tidak adil, menahan di Rutan wanita Tangerang, tanpa boleh ditemui keluarganya, padahal anak Prita masih kecil! Akibatnya protes publik meluas, sampai Megawati–kala itu calon presiden–menemuiny a, juga Wakil Presiden (waktu itu) M. Jusuf Kalla tak mau ketinggalan memberikan perhatian khusus! Tapi kini, pada tingkat banding PT Banten justru membalikkan kembali vonis PN Tangerang itu!”

“Tampaknya hal itu terjadi cuma bawaan musim!” timpal Umar. “Dewasa ini memang sedang musim kejutan hukum buat kaum lemah! Nenek Minah, dengan tiga buah kakao dihukum satu setengah bulan percobaan oleh PN Purwokerto! Di Batang, Jawa Tengah juga, satu keluarga leles (memungut dari tanah) rontokan kapuk randu sisa penenan perkebunnan besar, ditahan 40 hari! Di Kediri, Jatim, dua orang yang tengah kehausan memetik sebutir semangka ditahan lebih sebulan sejak tertangkap sampai disidang pengadilan! Juga di Banten, mencuri 3 kg karet di tempatnya kerja, seorang kuli deres dihukum tiga bulan penjara!”

“Sedang seorang markus–makelar kasus–terkait korupsi ratusan miliar rupiah, Anggodo Widjojo, meski menghebohkan pembicaraan teleponnya merekayasa hukum diputar di MK, sekarang belum dijadikan tersangka!” tegas Amir. “Belum lagi dibanding skandal Bank Century Rp6,7 triliun yang demikian ruwet! KPK, BPK, dan PPATK harus gandengan untuk menyingkapnya, DPR juga harus membentuk Pansus Hak Angket untuk mengetahui ujung-pangkal masalahnya!”

“Uang Rp6,7 triliun dalam skandal Bank Century itu tidak kecil!” timpal Umar.

“Seorang penulis di Kompas (3-12) membandingkan dengan dana tanggap darurat Pemerintah Pusat untuk bencana gempa Sumbar Rp100 miliar! Berarti bencana Bank Century itu–yang digelontori dana darurat Rp6,7 triliun–skala bencananya sama dengan 67 kali bencana Sumbar! Hitung saja, kalau bencana Sumatera Barat menewaskan 200-an orang dan mengubur hidup ratusan orang lainnya, selain kerusakan fisik yang amat luas, betapa besar bencana Bank Century merusak bangsa!”

“Kalau begitu, nasib malang kaum lemah dari Nenek Minah sampai Prita cuma tumbal untuk menyorot kasus-kasus korupsi besar itu agar terlihat lebih kontras!” tegas Amir.

“Keadilan model apa yang harus menumbalkan kaum lemah begitu?” ***

Orang Indonesia sesungguhnya dan bukan yang…

BUKAN INDONESIA Tidak benar. Orang Indonesia sesungguhnya bukan seperti itu. Tidak benar Orang Indonesia tidak suka main hakim sendiri. Apalagi mengusir orang-orang yang beribadah dan masih percaya Tuhan. Kalau pun ada orang yang membakar Rumah Ibadah, tempat suci, atau kitab suci itu BUKAN Orang Indonesia.

Orang Indonesia ramah, tidak bodoh dan suka membantu yang lain. Orang-orang yang melihat terjadi musibah atau kecelakaan di jalan raya tetapi tidak menolong yang lainnya itu bukan sifatnya Orang Indonesia. Mereka pasti akan menolong, tapi belum tergerak. Pastinya mereka yang tidak sempat menolong akan memikirkan terus kejadian yang baru saja terjadi dan menyesal tidak bisa menolong, karena mayoritas orang-orang yang lewat dan lalu-lalang berkendara di jalan raya adalah Orang-orang Indonesia.

Orang Indonesia adalah pekerja keras. Orang-orang Indonesia yang bekerja dan meninggalkan tanah air karena disewa bekerja di luar negeri, dan tinggal menetap di luar padahal mereka orang-orang pintar dibidangnya: Bidang Science (fisika, kimia, farmakologi, geologi, biologi, ilmu sosial) yang bisa saja tinggal dan bekerja di Indonesia, mereka tetap orang Indonesia, Cuma kadarnya yang kalah dengan penderitaan. Orang Indonesia ingin bahagia.

Masalahnya sejak jaman Soeharto, orang Indonesia banyak yang berubah menjadi orang Asing. Hal ini karena Soeharto membuat semua yang bisa digali dan diberi, hanya diperuntukkan kepada orang Asing. Akhirnya peneliti orang Indonesia hampir tidak diperhatikan. Kebudayaan Indonesia tidak diperhatikan.

Beda sekali saat Jaman Soekarno. Habibie dikirim sekolah ke Luar Negeri agar kembali mengabdi bagi Negara. Orang-orang pandai dari berbagai partai dikirim ke luar negeri untuk sekolah atau bekerja. Orang-orang Indonesia ini dikirim ke China, Kuba, Venezuela, Perancis dan lain-lain.

Orang Indonesia yang sesungguhnya khususnya laki-laki adalah orang-orang yang egaliter, yang menghargai perempuan dan tidak mau menang sendiri. Orang-orang Indonesia seperti inilah yang membuat Nusantara yang semula terjajah dengan raja-raja dan penguasa yang bersebaran di mana-mana dapat menyatukan diri menjadi Negara Indonesia, satu kesatuan Negeri beradministrasi dan hukum baru yang modern.

Orang Indonesia adalah orang-orang yang gigih, dan rajin bekerja. Orang-orang Indonesia itulah orang yang sukses menjadi pengusaha dengan keringat sendiri, meneruskan usaha keluarga dengan jujur atau berusaha sendiri banting tulang di jalan menjajakan dagangan.

bersambung @Umi Lasminah

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑