Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

May 2010

Why Megawati

As I joined with thousands of Indonesia people, members, PDI Perjuangan supporter in Bali, I know that there were huge spirit and love for their leader Megawati Soekarnoputri.
It was in opposite with middle class and upper class citizens of Indonesia who wrote a letter to the Jakarta Post accusing Megawati, the PDI Perjuangan party as undemocratic. They defenitely Wrong. Because of their ignorant of party politics and their limited experience with party’s grassroots.

I believe who wrote letters to the Jakarta post do not have any member card of any party, never have been involve in local or national politics. They do not aware of political culture of Indonesia, so very different with the political system of what so called “western” democratic.

Indonesia has it own democracy with state in 4th principle of Pancasila “People that lead with Deliberation of inner wisdom that deliberate through representation of the people”. It’s democracy that do not have distinction of minority and mayority, that is why certainly not in favour of decision by Voting. It choice of democratic has its foundation of Indoensia as the most plural country in the world. It was chosen by the founding father as a way not to ignore or neglecting the small amount people with particular background (ethnic,religion,economic).

But nowadays, 12 years after the reformation, Indonesia is far and away from its nation roots.That is why, Megawati Soekarnoputri the one who have great awareness of this situation has been chosen again by its Congress participant and her Openin Address become a manifesto.

Her opening address as manifesto clearly declare that PDI Perjuangan ideology is Pancasila with its spirit of Pancasila June 1, 1945.The choice as ideological party as path, and its not an easy choice. The choice that have made in growing of pragmatism society, where people live in suffering and continue to suffer, while their political participation is merely count for nothing more that few thousands rupiah..

The affirmation to keep on the Pancasila as party ideology has it roots, after all Soekarno has stated “Pancasila adalah lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia, daripada Declaration of Independence America, atau Manifesto Komunis, Pancasila adalah “pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi”, “hogere optrekking”, daripada Declaration of Indpendence dan Manifesto Komunis (Soekarno, Jarek- Jalannya Revolusi Kita)–Pancasila is more adequate for human needs and can save human than Declaration of Indepence or Communist Manifesto”…

And now, after what we saw from telvision how the current government practiced “procedure democratic” of which most of them only tried to copy-paste a democratic system of American. As the opponet of the ruling government, party of PDI Perjuangan know that what has been shown is a pseudo democratic, and not Indonesia democracy. Indonesia democracy is DEMOCRACY BUILT BY WISDOM AS SAID IN STATE PRINCIPLES OF PANCASILA, Principle of number four That Democracy deliberative from Wisdom of dialogue among people’s and leaders (Permusywaratan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan). The dialogue has nothing so called majority minority as in wester American government. Its that why in American democratic system they always followed DECISION by voting. In context of INDONESIA, Voting, where the majority of Votes can be A DECISION MAKER, WHEN IT CAMES TO Certain DECISION of which needs to take by all of Indonesian, of Course the MOST POPULATED LAND- The Java Will be A WINNER, A DECISION MAKER, due to its numbers. @umi lasminah, tobe continue

Patriarki Dunia Mengerus Indonesia

Patriarki dunia (baca Amerika Serikat) Menggerus Indonesia

Patriarki dunia yang menampakkan wajah dan badan serta gerak-geriknya melalui lembaga-lembaga internasional World Bank, IMF dan WTO telah menggerus Indonesia sejak tahub 1970an.

Menggerus bearti melindasn tidak sampai habis, tetapi hancur lebur seperti cabe bawang dan terasi yang digerus di cobek.

Nah pada tanggal 5 Mei 2010 Patriarki kembali menggerus Indonesia, saat itu, Mentri Keuangan Sri Mulyani yangv masih memiliki masalah yang belum diselesaikan (salah satunya nasabah bank century yg belun dibayar) mengundurkan diri dari jabatannya sebagai mentri keuangan dan bersiap berpindah posisi ke lembaga keuangan Internasioan/ Rentenir Dunia World Bank. Sri Mulyani ini pernah menjadi direktur IMF sebelumnya. Perspektinya adalah Patriarki dibidang ekonomi internasional bersifat makro, pasar bebas (kapitalisme), dan neo liberalisme (kebijakan pasar bebas ditopang oleh kebijakan negara) yang dibuka seluas-luasnya untuk saling bersaing antar sesama anggota WTO (didunia ini antara Iran, Irak dan Rusia) yang belum menjadi anggota WTO. Sedangkan negara yang tidak menjadi anggota World Bank antara lain Andorra, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), Liechtenstein,  Monaco. Cuba sendiri walaupun menjadi anggota WTO menolak liberalisasi perdagangan.

Sekarang WTO sudah kehilangan gigi-nya maka negeri2 besar

kapitalis kemudian membentuk forum negara-negara yang beranggotakan negara tertentu untuk dapat mengatur ekonomi demi kestabilan yang diharapkan: ekonomi, politik atau budaya. Yang terkahir adalah G20 negara ini sebagai ganti G8 (Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat , Kanada dan Rusia).
G20 ( Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki, Uni Eropa).
Para pimpinan Negara-negara ini sebenarnya adalah kakitangan dari korporasi besar terutama Amerikat, Inggris, Jerman. Para kepala negara ini paham betul bahwa kehidupan di dunia tergantung pada korporasi. Karena korporasi yang menjalankan roda kehidupan pabrik, yang menyediakan dana, menjual juga mencari bahan baku mentah, sumber energinya.

Tentunya kita paham bahwa para presiden,CEO  Korporasi mempunyai kapital besar, lalu menggunakan kapitalnya untuk memuluskan mereka mendapatkan lebih besar lagi kapital. Mereka membujuk, dan mengiming-imingi negara-negara seperti Indonesia, Brazil, ataupun Meksiko dengan berbagai janji dan persepsi bahkan Akademisi adalah agen langsung dari para Korporasi, kita tahu bahwa ketika Indonesia jaman Soeharto, Development atau Pembangunan diJadikan TOLOK ukur segala perombakan sistem tanam (dimulailah pestisida), perombakan sistem politik, perombakan sistem budaya. SEMUA semata-mata demi Pembangunan, pembangunan yang menghilangkan JATI DIRI Bangsa, pembangunan yang Menguras kekayaan alam negri, dan mengambil kayu-kayu untuk diekspor ke Jepang dan Amerikat demi hutang.

Setelah Pembangunan/Development di gelontorkan hingga tahun 1992, maka Indonesia kemudian diajak lagi kepada metode baru pembangunan, yaitu GLOBALISASI, semua orang berbondong-bondong membicarakan globalisasi. Soeharto menandatangani Perjanjian WTO 1992, itulah bagian dari Globalisasi, artinya MASUK PASAR Bebas…

Lalu setelah pasar bebas menguasai maka, bagi negara-negara yang kelihatan menolak hembusan dan tekanan pasar dipaksa mengikuti aturan pasar, yang dibungkus dengan demokrasi–demokrasi artinya Pemilihan Langsung melalui Pemilihan umum

(tobe continue@Umi Lasminah)

Perempuan dan Negara Simbiosis Penindasan

Negara Kesatuan Republik Indonesiaatau NKRI yang berdiri berdasarkan kontrak sosial para warga penduduk dan penghuni kepulauan Nusantara adalah Negara dalam konsep Patriarki. Negara dalam konsep patriarki adalah negara yang komponen-komponen pendukungnya menempatkan kosep ‘laki-laki’ dan sistem penguasaan, serta kekuasaan yang bertipe, berbentuk dan bergaya ‘laki-laki’. Laki-laki disini tidak sekedar mahluk jenis kelamin penis saja. Namun ia adalah keseluruhan konsep kekuasaan dengan pengutamaan kepemilikan dan penguasaan atas milik tersebut dengan keseluruhannya, atau Power Over, Sovereignty to manusia (laki-laki dan perempuan) olehnya. Sehingga ketika orang-oran yang ada di dalam lingkup kependudukan kewilayahan Indonesia untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus tunduk pada nilai-nilai Patriarki Negara. Nilai Patriarki Negara yang terutama adalah Hak Memaksakan, Penguasa Kebenaran (yang belum tentu benar), Hak atas Kekerasan. Sedangkan kewajiban-kewajiban Negara atas penghuninya, umumnya masih menjadi upaya-upaya yang sedang terus dilaksanakan, dan belum menjadi Nilai utama sehingga nilai-nilai Kebajikan Negara yang dicita-citakan, diniatkan belum tercapai, dan tergerus nilai Patriaki yang terus menerus menghegemoni dan dilaksanakan.

Perempuan Indonesia di Negara Indonesia masih lebih baik dibanding dengan Negara-negara seperti Saudi Arabia, Kuwait dan negara tetangga Malaysia. Negara-negara tersebut, walaupun ekonominya tinggi, namun Patriarki yang dijalankan luar biasa tajam keras dan teguh. Sehingga di negara tersebut Patriarki adalah kebenaran.

Beruntung Indonesia sejak berdirinya sebagai cikal bakal sebuah negeri modern yang tidak mengedepankan perbedaan dan struktur kekuasaan di antara dua jenis kelamin manusia. Bandingkan dengan Negara-negara barat hak politik memilih perempuan baru diberikan tahun 1920Amerika Serikat maupun Inggris tahun 1928. Kedua hak tersebut pun tidak didapat secara mudah. Di Inggris perempuan mendapat hak politiknya setelah melalui perjuangan panjang, bahkan salah satu tokoh Suffragist (pejuang perempuan untuk mendapatkan hak suara) Emily Davison menjadi martir dengan bunuh diri melemparkan dirinya di pacuan kuda kerajaan di Derby pada tahun 1913. Di Amerika Serikat, mogok makan dilakukan dan aksi demonstrasi di depan White House dilakukan antara lain dimotori oleh Alice Paul.

Perempuan Indonesia tentunya memiliki pengalaman penindasan yang berbeba dengan perempuan di Amerika dan Inggris. Penindasan perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan adalah penindasan yang berlapis, dari Kolonial, dan dari laki-laki sesama’ bangsa Indonesia. Yang terakhir disebut penindasan yang sudah ‘ada’ secara internal culture budaya masyarakat Indonesia dari beragam-ragam suku bangsa. Pada titik ini perempuan dan laki-laki melawan bersama penindasan colonial untuk menjadi Negara merdeka. Walaupun begitu, budaya yang sudah berurat akar di Indonesia tentang posisi perempuan di keluarga terutama dalam naungan budaya “Jawa” telah menjelma dan menyebar dalam budaya hampir seluruh negeri Nusantara. Adalah Kartini yang sadar mengenai kondisi penindasan perempuan, karena ia tidak saja mengalami sendiri juga melihat dan melakukan perlawanan atas penindasan tersebut. Kartini melakukan perlawanan terhadap budaya sebelum Negara modern Republik Indonesia berdiri. Tak heran perlawanan Kartini sangat sulit, di dalam Negeri yang belum lagi merdeka, di tengah masyarakat yang konservatif dan tradisional. Namun begitu, segala bentuk mimpi dan model model perlawanan bagi hidup yang lebih baik pada perempuan khususnya dan Negara Indonesia umumnya tertulis dalam rangkaian surat-surat panjangnya kepada sahabat-sahabat di Negeri Belanda.

Di surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya itu Ia menuliskan bahwa Negara atau pemerintah yang dibangun haruslah yang memperhatikan pendidikan dan kesehatan rakyat seperti dalam surat “
bersambun.. (umi lasminah)

Blog at WordPress.com.

Up ↑