Akhir-akhir ini, ada suatu yang memuakkan dari kondisi orang-orang yang memiliki pengaruh di media massa. Orang-orang yang beritanya dimuat karena kemampuannya, skill-nya. Orang-orang menulis dan melakukan tindakan tidak adil tidak fair didalam mengungkapkan kebobrokan negeri.

Yoni, kesakralan manusia yang dalam konsep Negara Indonesia, adalah MPR-DPR, dihina habis-habisan. Sementara Pemerintah, dengan departemen-departemennya luput dari hinaan yang habis-habisan.

Pengampu Lingga dan Yoni, Kepala Negara tak bisa berbuat banyak menunjukkan bahwa ia tak layak memimpin negeri. Karena kesucian Lingga dan Yoni dibiarkan begitu saja hancur. Tak sejalan. Selayaknya Lingga dan Yoni ada kesepahaman, sinkronisasi untuk menjalankan negara secara ‘modern’ karena itu pilihannya, berpegang pada pancasila karena itu landasan Negara-nya…

Namun, Yoni seakan tak memiliki arti. Padahal tugas telah dijalankan dengan antara lain UU yang dibuat, pengawasan pada pemerintah dsb..

Layaknya kesakralan yoni, vagina perempuan. Maka DPR lebih terbuka, lebih dapat diakses. Namun hal tersebut bukanlah ditujukan untuk menarik secara positif peluang atas pemberitaan dan eksplorasi yang fair terhadap lembaga negara ini. Namun menyudutkan, menghilangkan kekuatan pembentuknya..yaitu Rakyat. Ya Rakyat yang memilih para anggota DPRRI ini.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga yang mengejantahkan Pancasila sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan dalam PERMUSYWARATAN dan PERWAKILAN. Ya, Pemerintah Republik Indonesia saat berdirinya memang didirikan dengan Kebijaksaan dan Permusyawaratan dan bukan Dengan SUARA MAYORITAS, bukan DENGAN VOTING laksana negara Liberal. Perwakilan DPRRI berasal dari rakyat yang menyalurkan aspirasinya melalui Partai Politik. Ya, Partai Politik inilah yang menjadikan NEGARA REPUBLIK Indonesia menjadi Negara. Pendirian Negara dimulai dengan Partai Politik, Indiche Party. Jauh sebelum Sumpah Pemuda dikumandangkan.

Orde Baru dari kepemimpinan Soeharto menistakan Partai Politik. Terjadilah Deparpolisasi yang akut, bahkan hingga kini. Hampir masyarakat kelas menengah atas di Indonesia ‘jijik’ ‘takut’ ataupun tak mau masuk partai politik. Ya itulah kekuatan dari ‘TEROR’ ciptaan Soeharto pada rakyat agar tidak masuk politik. Politik berarti melawan Pemerintah, melawan Pemerintah berarti anda Komunis atau militan Islam. Itu masa Soeharto. Kini, deparpolisasi dimulai melalui lembaga yang RESMI menampung partai-partai.

Lembaga Resmi DPRRI tidak hanya menampung satu partai, tidak hanya menyerap aspirasi satu golongan. Di sana ada Partai yang berideologi Islam dan bercita-cita menerapkan syariah Islam di Negeri ini, ada juga partai yang pragmatis untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan, ada pula partai yang oposisi yang berusaha menerapkan ideologi Pancasila sebagai jalan hidup partai dan bangsanya. Namun semuanya menjadi sama, karena semua berada di DPRRI.

Rakyat dan mereka yang memilih anggota DPRRI dari partai tertentu pun sering tidak sadar bahwa bila mereka marah-marah pada DPRRI itu karena mereka dulu memilih orang dari partai biru yang memiliki kekuasaan biru dan berkelakuan biru. Tapi sekali lagi Rakyat tidak pernah salah, walaupun mereka memilih salah.

Di jaman ketika hitam, putih dan abu-abu sebenarnya jelas, tapi kita tak mau berpihak pada yang Pantas dan layak didukung, maka Rakyat Indonesia akan selalu terpuruk, kecuali Alam yang bergerak melakukan revolusinya sendiri.

Pemerintah hasil Pemiu 2009 adalah pemerintahan yang dibentuk tidak dalam suatu sistem yang jujur dan adil. Chusnul Mar’iyah salah satu anggtoa KPU 2004 dalam facebooknya menyatakan bahwa Pemiu 2009 memiliki banyak kejanggalan yang layak dipertanyakan bahkan diinvestigasi oleh KPK, namun dikarenakan KPK tidak didorong oleh TI atau ICW terkait Anggaran Pemiu 2009  yang jauh lebih besar dari Pemilu 2004 namun tidak ada kemajuan apapun dalam Pemilu 2009, baik secara kualitas penyelanggaraan maupun hasilnya. Dan Chusnul Mar’iyah menyatakan bahwa Tercabutnya hak Konstitusi warga Negara dalam kasus Kisruhnya DPT adalah kesalah Departemen Dalam Negeri, yang telah memiliki dana Trilyunan namun tetap menggunakan data versi tahun 2004 dengan pembaruan sedikit.

Pemerintahan yang terbentuk 2009…adalah Pemerintahan yang tidak MENGEDEPANKAN PANCASILA, hal ini dapat dilihat Meningkatnya kekerasan atas nama agama, semakin tercerabutnya toleransi dan rasa saling tolong menolong sesama warga. Contoh radikalisme golongan agama tertentu adalah buah kegagalan internalisasi Pancasila. Tahun 2011 saja terjadi 117 kekerasan atas nama agama. Bahkan pada tahun 2010, kekerasan atas nama agama, telah menimbulkan korban jiwa. Yang lebih parahnya adalah tidak ada sanksi terhadap pelaku kekerasan tersebut. Bahkan Negara membiarkan terjadinya kekerasan terhadap orang beribadat, seperti yang terjadi di Ciketing Bekasi terhadap umat Kristiani, sedangkan warga Ahmadiyah tiga orang tewas saat bentrok di Cikieusik, Jawa Barat. Negara tidak mampu menjamin rasa aman Rakyat dalam menjalankan amanat pasal 29 UUD 1945.

Advertisements