Hal    : Press Release
No    : 077/PR-OAI/VII/11

SIARAN PERS ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA (OAI) TENTANG
FENOMENA PIRAMIDA GUNUNG LALAKON

Organisasi Advokat Indonesia, selaku kuasa hukum/Pendamping Yayasan Turangga Seta saat melakukan penggalian di daerah gunung lalakon kabupaten Bandung, maupun hingga kini sebagai penasihat hukum serta pendukung dalam setiap aktifitas Yayasan Turangga Seta, merasa perlu kiranya menyatakan sikap, memberikan pendapat, informasi, dan klarifikasi pemberitaan-pemberitaan yang berkembang terkait fenomena piramida gunung lalakon, sebagai berikut:

1.    Bahwa Yayasan Turangga Seta, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pelestarian budaya, serta mempelajari dan memetakan kembali kebesaran nusantara, adalah peneliti dan penemu pertama kali fenomena piramida di Gunung Lalakon Bandung dan Gunung Sadahurip Garut.

2.    Bahwa sejak Desember 2010 Turangga Seta telah memposting temuan fenomena piramida di Gunung Lalakon dan Gunung Sadahurip berdasarkan hasil penelitiannya ke situs jejaring sosial Youtube. Selanjutnya untuk mengungkap hasil risetnya tersebut, pada tanggal 14 Maret 2011 Turangga Seta didampingi kuasa hukum (Organisasi Advokat Indonesia), serta atas partisipasi masyarakat sekitar gunung lalakon, bersama-sama melakukan penggalian selama lima hari. Hasilnya menurut peneliti Turangga Seta di kedalaman 4 meter ditemukan beberapa batu boulder yang diduga batu penutup bangunan piramida.

3.    Bahwa kami menolak keras, pemberitaan oleh LIPI (seb

http://www.lakubecik.org
Piramida Lalakon

agaimana dalam website LIPI  http://www.lipi.go.id tanggal 5 April 2011 dengan judul “Peneliti LIPI: Tidak ada Piramida Emas di Gunung Lalakon Bandung”) yang menyatakan seolah-olah Turangga Seta hanya ikut-ikutan menggali atas kegiatan LIPI dan mahasiswa S2 ITB yang sedang melakukan penggalian riset gempa program kebencanaan. Faktanya riset yang dilakukan oleh Turangga Seta telah sejak lama, sebagaimana hasil temuannya telah diposting di Youtube sejak bulan Desember 2010. Selain itu saat dilakukan penggalian Gunung lalakon, hanya dilakukan oleh Yayasan Turangga Seta sendiri dengan dibantu warga sekitar tanpa ada peran serta sedikitpun dari LIPI.

4.    Bahwa kami menolak pihak yang menyatakan seolah-olah warga sekitar gunung lalakon tidak setuju atas dilakukannya penggalian fenomena piramida di gunung lalakon. Justru Puluhan warga di sekitar Gunung Lalakon sendiri-lah yang bahu membahu dengan semangat melakukan penggalian. Menurut warga, suatu kebanggaan bila daerahnya sebagai tempat ditemukannya cagar budaya peninggalan leluhur yang maha besar di jaman dahulu. Selain itu, sebelum melakukan penggalian Turangga Seta telah mendapatkan izin dari aparat pemerintah setempat dalam hal ini dari Kepala Desa jelegong beserta ketua RT dan RW setempat.

5.    Bahwa selama ini Turangga Seta telah berupaya meminta dukungan pemerintah guna menindaklanjuti hasil penelitiannya berupa dikeluarkannya izin lebih lanjut dari lembaga pemerintah terkait cagar budaya, serta diberikannya fasilitas dan peralatan pendukung bagi Turangga Seta untuk melakukan riset. Akan tetapi upaya-upaya Turangga Seta tersebut tidak direspon sama sekali, anehnya justru semakin banyak pihak  dan politisi tertentu yang terlibat fenomena piramida lalakon. Banyak dari unsur pemerintah angkat bicara dan mengklaim seakan-akan sebagai pihak yang menemukan dugaan awal piramida di gunung lalakon dan gunung sadahurip dengan alasan penelitian gempa. Kami menolak keras jika ada sebagian orang yang berniat memanfaatkan penemuan Turangga Seta tersebut dijadikan ajang komoditas dan kepentingan politik tertentu.

6.    Bahwa Yayasan Turangga Seta sebagai pihak yang melakukan riset dan penemu dugaan awal piramida lalakon pertama kalinya, maka memiliki hak privilege (keistimewaan) untuk melakukan riset/penelitian dan aktivitas pencarian cagar budaya seluas-luasnya. Hak tersebut dilindungi oleh hukum sebagaimana menurut Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :
“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan:
“Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.”

7.    Bahwa selaras dengan aktifitas Turangga Seta yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mempelajari dan memetakan kembali kebesaran Nusantara, meluruskan sejarah kebudayaan bangsa, mencari peninggalan/bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara di masa lalu, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebudayaan nasional, maka aktifitas, visi dan misi Turangga Seta sudah selayaknya dilindungi oleh Negara, sebagaimana amanat konstitusi di atas yang memberikan hak tersebut sebagai bagian dari Hak Asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

8.    Bahwa sikap pemerintah cq lembaga terkait yang menghambat kegiatan Turangga Seta dalam melakukan pencarian cagar budaya, adalah salah satu bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga Negara/masyarakat/NGO. Padahal Pemerintah juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 1945 yang menyebutkan:
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Jakarta, 28 Juli 2011
ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.
Ketua Umum

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA – O A I
Sudirman Park Apartment Tower A 23 CC
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220, Indonesia
Telp. +62 21 83600007, Facs. +62 21 8445331
e-mail: oaindonesia@telkom.net

Advertisements