Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

August 2012

Prosa Lebaran 2

Indahnya alam sepanjang jalan….Jawa Barat

Prosa Lebaran 2

Lebaran ini aku tahu arti katanya. Lebar-an, Luas-an. Lebih luas.
Itulah mengapa saat Lebaran kita pulang ke kampung halaman.
Agar selalu luas. Kampung asal Leluhur, kampung kini, kampung dahulu. Dahulu sekali.

Lebaran ini aku pulang kampung. Menjumpaimu sebelum dan sesudah pulang kampung.
Tawamu masih sama, alto. Tawamu lainnya jarang terdengar. Kita jarang bicara, sehingga tak ada suara tuk didengar.

Lebaran ini aku pulang kampung. Menyusuri jejak kemegahan Leluhur. Pada gunung dan bukit, pada nama-nama yang akan menjadi bukti.

Lebaran ini aku mengalami keIndonesiaan. Pengalaman khusus bangsa Indonesia: melihat keistimewaan, keanehan, keluar-biasaan, yang hanya terjadi di Indonesia.

Lebaran ini aku pulang kampung, dengan niat menapaki jejak Leluhur.
Kau tak ikut. Tak apa. Tak ada rencana katamu. Kudengar suaramu sedikit saat kutiba di kampung.

Kampung dengan banyak kolam-kolam ikan mujair dan gurame.
Kampung dengan banyak poster-poster anggota dewan dan calon bupati atau gubernur.

Kampung yang menyimpan rahasia kebesaran Leluhur.

Tahun 2012 aku pulang kampung lagi, setelah 5 tahun tak pulang. Lima tahun lalu kami pulang, berkendara bersama keluarga besar.

Lebaran ini aku pulang kampung, sendiri di bis yang cepat mengantar penumpang. Bis lancar lewatnya, suara besar klakson bis-nya membuat motor-mobil meminggir memberi jalan.

Bisnya cepat. Kutiba di kampung 7 jam perjalanan, kembali balikĀ  Jakarta 7 jam lamanya.

Tahun ini aku pulang kampung, bersama sejumput pikiran tentang Jakarta, kota kelahiranku, kota aku dibesarkan, kota yang selalu memberi harapan.

Tahun ini aku pulang kampung..terimakasihku orang desa yang selalu menjaga kampung, untuk tetap bersahaja dan penuh citarasa.

Tahun ini aku pulang kampung, aku termasuk dalam statistik 7 jutaan warga Jakarta yang pulang kampung di tahun 2012.

Aku ingin selalu pulang kampung, walau berlebaran di Jakarta.

Menolak Demokrasi Liberal

Sejak Negara Indonesia berdiri 17 Agustus 1945, dengan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang tercantum didalam Pembukaan UUD 1945, sejak itu pula Indonesia menentukan DEMOKRASINYA, yaitu Demokrasi Pancasila.

Demokrasi yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan (Pancasila sila ke 4), dan bukan Demokrasi Liberal.

Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrassi Leiberal adalah pada kolektifitas dan individualitas. Pada Demokrasi Pancasila, dengan mengedepankan Permusyawaratan dan Perwakilan mengedepankan bahwa keterwakilan adalah bagian penting dan permusyawaratan adalah cara untuk mencapai tujuan Bersama Kebijaksanaan. Sehingga di dalam Demokrasi Pancasila suatu organisasi perwakilan adalah perwakilan yang membawa nilai kolektif untuk berjuang bagi Kebijaksanaan. Maka dalam bentuk perwakilan suatu organisasi, suatu wadah kelompok adalah hal utama. Pada titik ini, suatu wadah yang menjembatani kepentingan para individu/rakyat.

Demokrasi liberal mengutamakan individualitas. Bagi demokrasi liberal yang terpenting adalah bagaimana individu manusia dapat menjadi memenuhi tuntutannya, baik itu kebutuhan maupun yang bersifat komplementer , bahkan apabila hal tersebut bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari cara-cara yang diperjuangkan oleh individu untuk menjadikan dirinya pemimpin/kepala daerah, atau menjadikan dirinya sebagai berhak untuk mencapai posisi tertentu (tanpa peduli cara/metodenya) untuk mencapai tujuan (misalnya menjadi anggota DPRRI).

Kerusakan Indonesia karena Demokrasi Liberal

Perubahan UUD 1945 yang disponsori oleh Amerika Serikat membuat Indonesia kini menganut Demokrasi Liberal.

Dimulai dengan mengubah KETIADAAN KEDAULATAN RAKYAT dalam SATU LEMBAGA TERTINGGI NEGARA, UUD 1945 pasal

1.Ayat 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

diganti

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3)

Maka Perubahan UUD pasal 1 ini menjadi esensi bahwa dalam Demokrasi sekarang ini, TIDAK ADA PELAKSANA lembaga tertinggi, tidak ada Badan Musyawarah Rakyat tertinggi. (Mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak punya Rakyat Asembly). Majelis Permusyaratan Rakyat sejatinya bermusyawarah mengedepankan demokrasi pancasila.

Namun begitu Pemilihan pemimpin secara langsung bukan bertentangan dengan Pancasila, terutama apabila yang dicalonkan adalah kandidat calon kepala daerah dari Partai. Bagaimanapun partai adalah ejawantahan terdekat dengan perjuangan kepentingan rakyat, namun begitu kontrol Rakyat terhadap partai selalu terjadi tiap 5 tahun sekali. Disinilah partai diuji sifat dan karakternya, Apakah memenangkan suara dengan menyebar uang (demokrasi liberal) atau dengan menyebar kadernya kandidat partai untuk bertemu konstiuten menjaring aspirasi dan mendukung keterpilihan partai melalui calegnya.

Pemilihan langsung sudah terjadi sejak dulu dalam memilih pemimpin, Langsung bukan berarti TIDAK MUSYAWARAH, memilih Soekarno dan Hatta secara langsung, memilih pemimpin di desa langsung semua dengan musyawarah, bukan dengan Voting atau suara terbanyak.

Kalau voting, Pasti JAWANISASI, Jawa central, inspirasi rakyat Jawa akan selalu menang dalam segala voting atau referendum

Blog at WordPress.com.

Up ↑