dprri200921Mengapa kita harus mendukung dan menjadikan aksi afirmatif (pemenuhan kuota perempuan 30%)terpilih dalam PEMILU legislatif 2014, karena itu adalah sedikit cara kembali pada jalan kekuasaan yang sesungguhnya di Nuswantara. Dahulu, jauh sebelum Barat (Portugis-Belanda-Inggris-Perancis) datang ke Nuswantara Perempuan dimuliakan tidak hanya melalui kesetaraan mlaku (berprilaku menjalankan ajaran laku tertentu agar mendapatkan ilmu, kesaktian), hak akan tahta wahyu keprabon, tetapi juga hak dan kewajiban membela negara.

Namun ajaran luar yang masuk menenggelamkan ajaran yang memuliakan meninggikan derajat perempuan. Padahal jejaknya ada pada penamaan IBU-kota, IBU Pertiwi, bahkan dalam CATUR kita mengetahui bahwa yang berkuasa memenangkan percaturan adalah Ratu yang dapat melangkah kemana saja, sedangkan raja hanya satu langkah.

Pada masalalu, perempuan dan laki-laki sama harus siap melawan/menumpas kejahatan (butho/iblis) yang menjelma pada manusia jahat.Maka pada masa lalu kita mengenal perempuan digjaya yang melawan penjajah, melawan penjahat yang mengacaukan negeri seperti Mayarukmi (adipati perang Mataram-Amangkurat Agung) maupun, Dewi Lanjar (Kepala Telik Sandi jaman Majapahit, sebutan Badan Intelejen Nasional sekarang), juga Maharatu yang menguasai 2/3 dunia Maharatu Shimahawan (Medang Kamulyan/Lemuria) yang jejak peninggalannya dapat ditemukan di Rusia (nama desa Selo Bimo di Rusia),  dan Jepang (nama kota berakhiran shima), serta Maharatu kerajaan Alengka Maharatu Tunjungsari dan Maharatu Dyah Ciptasari atau yang cukup dikenal masyarakat Indonesia Maharatu Tribuwana Tunggadewi kerajaan Majapahit, Maharatu Sitawaka dari Kerajaan Matswapati (karena beliau ketitisan Dewi Sri, maka dikenal namanya sebagai Sri-Wijaya, bukan sriwijaya versi sejarah nasional).

Untuk sementara kita seolah-olah ‘meminjam’ajaran luar tentang kuota perempuan 30%, padahal negeri seperti Amerika/Skandinavia adalah juga mendapat pelajaran dari Nuswantara, langsung atau tak langsung. Dan Indonesia sejak merdeka 1945 perempuan sudah mempunyai hak pilih dan dipilih (dalam pemerintahan sebagai menteri) dan dalam legislatif Pemilu 1955, ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris, Amerika Serikat,para perempuannya berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak pilih yang baru diterima haknya 1920 ratusan tahun setelah  Amerika  Serikat merdeka, juga halnya dengan Inggris negri yang sudah berdiri sejak abad ke 5 Masehi, baru memberikan hal pilih bagi perempuan 1832.

Repulik Indonesia, sebagai Negara modern didirikan antara lain oleh Soekarno dengan gagasan Pancasila-1 Juni 1945, kemudian menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, Ideologi Negara. Pancasila digali dari nilai-nilai yang telah ada di Nusantara jauh sebelum penjajah datang, jauh sebelum ajaran agama luar mencengkram. Pancasila adalah ideologi yang menurut Soekarno melampaui Declaration of Independent ataupun Manifesto Komunis. Sehingga sejak pendirian Negara Indonesia nilai kesetaraan di antara warga Negara perempuan dan lak-laki adalah keharusan. Tak heran Soekarno mengangkat Maria Ulfah Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama 1946.

Aksi Afirmatif PEMILU 2014

Belajar dari sejarah, seharusnya bangsa Indonesia tak lagi mempermasalahkan kemampuan perempuan memimpin. Politik adalah cara memperjuangkan kebaikan bersama public/masyarakat. Siapapun dapat menjadikan politk sebagai wahana juangnya, juga perempuan.

Adahal hal yang aneh bila di masalalu perempuan dan laki-laki lebih setara, sama digjaya dan mampu mengemong serta mengatur Negara. Sementara kesertaan dan partisipasi perempuan di politik kini diragukan. Bahkan lebih aneh lagi bila kesempatan yang dibuka untuk perempuan 30% masih diributkan, dan dianggap tak perlu. Anggapan banyak perempuan kelas menengah yang tidak peka, bahwa mereka sebagai perempuan diperlakukan sama  “dikeluarganya”, sehingga menutup mata adanya hambatan yang benar-benar kuat bagi kalangan perempuan lainnya, khususnya kelas menengah ke bawah, dan lebih khususnya lagi dibidang-bidang yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Bahwa ketika perempuan kemudian terjun dan berkecimpung didalam bidang keprofesian yang masih didominasi oleh laki-laki dan “merasa” tidak mendapatkan diskriminasi di dalamnya pada umumnya “living in denial” bahkan dalam beberapa kasus di Swedia, politisi perempuan mengikuti metode dan cara yang dilakukan laki-laki dalam berpolitik: misalnya lobby-lobby di sauna dll.

Aksi afirmatif perempuan di politik dimulai wacananya sejak 1999, namun baru Pemilu 2004 perempuan diakui hak kesertaan secara legal dalam UU Pemilu 12/2003 dengan memasukkan perempuan dalam daftar sebagai calon legislatif. Sementara Pemilu 2009 dengan UU 10/2008 tak jauh berbeda tetap memberi ruang pada calon perempuan masuk dalam daftar dan setiap 3 caleg terdapat caleg perempuan.

Pemilu 2014 lebih kuat dalam artian, keterwakilan perempuan sudah dimulai melalui UU No.2 Partai Politik, dalam arti partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu diharuskan menempatkan 30% dalam kepengurusan partai politik. Ini sebenarnya jalan masuk bagi caleg yang akan terdaftar di Pemilu. Sedangkan dalam UU Pemilu No.8/2012 lebih menguatkan lagi agar perempuan terdaftar di setiap dapil, dan lebih jauh lagi KPU memiliki keputusan bila ada caleg mengundurkan diri laki-laki tidak bisa digantikan, sementara kalau caleg perempuan mengundurkan diri diganti oleh perempuan.

Upaya-upaya hukum mengubah kondisi sosial politik yang lebih baik hanyalah dapat diwujudkan dengan dukungan budaya dan prilaku masyarakatnya, khususnya para pemimpin. Bagaimanapun hukum terkait aksi afirmatif yang sifatnya mengikat organisasi peserta pemilu tetapi tidak terlalu dapat mengubah dan mengganggu ‘pola pikir’ budaya patriarkis dalam memandang perempuan sebagai objek seks.  Gerakan budaya yang mengedepankan suatu yang konkrit fakta yang nyata bisa mengungkapkan perubahan signifikan masyarkat DPRD-2009 ke arah lebih baik bila perempuan menduduki posisi pengambil keputusan politik.

Tabel di samping adalah data DPRD 2009 dengan keterwakilan perempuannya perhatikan daerah yang tidak mempunyai wakil perempuan, Aceh, padahal dimasalalu memiliki pemimpin Ratu perempuan dan terakhir Laksmana bisa dilihat ( https://wartafeminis.com/2013/04/05/revitalisasi-nilai-kearifan-lokal-mengatasi-pemiskinan-peremuan/ )

Dari grafik keterwakilan perempuan di DPRRI hasil pemilu tahun 2009 belum mencapai 30%..artinya perempuan masih belum mencapai jumlah minimum yang dapat menjadi wahana perempuan mewakilkan dirinya bagi perempuan lain dan memperjuangkan kepentingan perempuan, yang berarti pula kepentingan bangsa secara umum.

@Umilaminah

Advertisements