Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

June 2013

Komite Aksi Perempuan Berdiri sebagai Gerakan

tnolPada tanggal 27-28 Juni, 2013, Komite  Aksi Perempuan suatu gerakan bersama buruh perempuan dan organisasi perempuan (NGO) maupun individu mengadakan rapat kerja dan keputusannya antaralain bersepakat untuk membentuk Jaringan Gerakan yang bekerja bersama-sama sebagai Gerakan.

Rapat kerja Komite Aksi Perempuan hari pertama a.l membahas dan mengevaluasi bentuk-bentuk jaringan dan gerakan yang sudah berjalan. Hari pertama juga diisi oleh narasumber yang memberi masukan tentang gerakan buruh berorganisasi oleh  Majelis Pekerja Buruh Indonesia/ MPBI Said Iqbal, serta Ruth Indiah Rahayu (Barisan Perempuan  Indonesia), Ari Sunarijati memberi gambaran gerakan perempuan dalam gerakan buruh (FSPSI Reformasi) dan paparan gerakan perempuan di Indonesia flash back pada masa Orde Baru oleh Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan)

Komite Aksi Perempuan telah mulai bekerja sejak Januari 2013, dan puncak kerja bersama Pertama adalah pada Hari Perempuan 8 Maret 2013, Komite Aksi Perempuan menagih janji Negara atas pemenuhan hak asasi manusia perempuan. Aksi 8 Maret diikuti ribuan buruh dan perempuan dari berbagai organisasi yang mengirimkan surat tagihan pada Departemen Pemerintahan, sejalan dengan tema Hari Perempuan 2013 Perserikatan Bangsa-bangsa, Promise is Promise

Dan demi untuk mematangkan konsep sebagai jaringan Gerakan, maka pada tanggal 27-28 Juni 2013 diadakan pertemuan untuk membahas konsolidasi dan bentuk gerakan.
Pada tanggal Hari Jumat, 28 Juni, 2013 di  Wisma PKBI Jakarta disepakati:
1. Komite Aksi Perempuan adalah gerakan laboring dan mothering semua perempuan adalah buruh dan ibu, laki-laki yang berspesktif keduanya buruh dan ibu menjadi bagian dari K.A.P
2. K.A.P bersifat sukarela dan komitmen kesertaan dalam K.A.P adalah melalui kontribusi dalam gerakan ini
3. K.A.P bukan lembaga, bukan organisasi sehingga tidak melembaga dan tidak menerima donor, pembiayaan gerakan bersifat mandiri

Terkait prinsip dan konsensus gerakan akan dirumuskan kembali serta dikordinasikan oleh mereka yang telah disetujui dalam forum pertemuan ini untuk menyusunnya.

ImageImageul@wartafeminis

DKPP Putuskan KPU Bali: Tidak Dipecat, Peringatan Keras Tertulis

Entah karena mengikuti alur Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon, pihak Pasangan Calon PAS atas kecurangan Pilgub Bali 2013, atau disebabkan Penyelenggaran PEMILU 2014 yang sedang memasuki tahapnya, sehingga DKPP hanya memberi Peringatan Keras terhadap KPU Provinsi Bali atas pelanggaran dan kegaduhan politik saat Pilkada Gubernur Bali 2013. Pilkada Gubernur Bali ‘dimenangkan’ oleh Pastika menurut versi KPUD Bali, dengan selisih suara 936 dari pasangan Puspayoga. Mangku Pastika adalah incumbent Petahana yang didukun goleh Partai Demokrat, Golkar, PKS, Gerindra dll, sedangkan Puspayoga didukung oleh PDI Perjuangan (satu partai saja)

Mangkupastika sendiri sebagai petahana yg masih menjabat, dahulu waktu mendapatkan posisi sebagai Gubernur karena diusung oleh PDI Perjuangan. Ia pindah partai, dan mengabdi pada Partai Demokrat…Ada banyak kecurangan dan teror sepanjang pilgub Bali, namun diselesaikan di ranah legal di Indonesia tak akan pernah membawa jaminan KEBENARAN dan Kebaikan Menang. Karena semua bisa dibayar. Yang tidak dibisa dibayar hanyalah Penguasa Alam Hyang Tak Nampak bagi kaum awam, Namun Ada dan Digjaya.

Sehingga Mangku Pastika menang..tak apa-apa, karena Butho bisa menyamar menjadi apa saja, bahkan menjadi pendeta, kyai, atau Presiden.

Oleh karena itu sekedar membagi Informasi, ini keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu terhadap KPU Bali selaku teradu (yang diadukan karena melanggar Etika Penyelanggara Pemilu oleh Tim Puspayoga-PDI Perjuangan)

DKPP Putuskan KPU Bali


Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa peringatan keras terhadap Ketua KPU Kabupaten Buleleng Kadek Cita Ardana Yudi, Ketua KPU Kabupaten Karang Asem Luh Putu Lastiawati dan Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa.

Peringatan tersebut disampaikan saat pembacaan Putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Selasa (25/06). Ketua majelis, Jimly Asshiddiqie, Anggota  Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati.

Selain itu, majelis juga memberi teguran tertulis berupa peringatan ringan kepada tiga anggota KPU Kabupaten Buleleng Nyoman Sutawa Bendesa, Luh Putu Sri Widyastini, Ketut Adi Suparta, dan empat anggota KPU Kabupaten Karangasem I Nyoman Karta Widyana, I Made Arnawa, Diana Devi, I Gede Bajera, anggota KPU Provinsi Bali  I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Gayatri, Ketut Udi Prayudi, SE, SH, MH dan Ni Putu Ayu Winariati.

 

Sementara itu, DKPP merehabilitasi nama baik anggota KPU Kabupaten Badung I Wayan Jondra, I Made Suarta, Ida Ayu Putu Sri Widnyanyi, Anak Agung Gede Raka Nakula, I G N A. Eka Darmadi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten Tabanan IB Made Kresna Dhana, Luh Darayoni, I Wayan Madraa Suartana dan I Ketut Narta, SE.

Majelis menjelaskan, keputusan tersebut berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan. Setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu Kabupaten Buleleng, Teradu KPU Kabupaten Karangasem  dan Teradu KPU Provinsi Bali terkait perbuatan kurang memberikan akses dan tidak memberikan perlakuan yang layak terhadap saksi dan tim asistensi data pengadu.

Selain itutelah terbukti terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu Kabupaten Buleleng  dan Teradu KPU Provinsi Bali terkait masing-masing perbuatan yang membuka kotak suara dan telah membuat surat edaran yang materinya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

“Teradu KPU Kabupaten Badung dan Teradu KPU Kabupaten Tabanan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik seperti yang didalilkan oleh Pengadu,” jelasnya.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lanjutnya,  menyampaikan beberapa hal yang wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu ke depannya. Pertama, pejabat Penyelenggara Pemilu wajib menjadi Pelayan yang arif dan baik dalam melayani peserta pemilu, masyarakat dan/atau pemilih, termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu.

Kedua, dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilukada, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas tempat pleno yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, apabilah Gubernur/Bupati yang bersangkutan yang sedang menjabat ada hubungannya  dengan  hasil yang akan diplenokan dan pihak yang menjadi pasangan calon dalam Pemilukada, karena dapat menimbulkan kecurigaan dari masing-masing pihak yang mengikuti Pemilukada.

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” kata ketua majelis sidang.

Sebagaimana diketahui, ketua dan anggota KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Badung, Karangasem, Buleleng, Badung, Tabanan diadukan oleh Drs Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga melalui kuasa hukum Donny Tri Istiqomah, Radian Syam. Salah satu pengaduannya, ketua dan anggota KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Badung, KPU Kabupaten Karangasem, KPU Kabupaten Tabanan dan KPU Kabupaten Buleleng diduga telah melakukan pelanggaran kode etik yakni dengan merekayasa rekapitulasi perhitungan suara untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan tidak memberikan hak dan kesempatan kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan keberatan.

Sebelumnya, sidang ini sudah digelar sebanyak dua kali. Sidang pertama, mendengarkan pengakuan dari pihak Pengadu dan jawaban dari pihak Teradu. Sidang kedua, mendatangkan saksi dan pihak terkait. (Humas DKPP, http://www.dkpp.go.id )

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK): Konstitusi Sering Dikebiri

MKBaliKonstitusi Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945, yang pelanggaran terhadapnya dapat diajukan kepada Majelis MK (Mahkamah Konstitusi). Namun MK juga menguji terkait hasil Pemilu/Pilkada yang secara konstitusional dianggap dapat terjadi pelanggaran pengabaian hak rakyat atas Suara-nya (hak suara/politik). Pengabaian hak rakyat ini yang dipertontonkan dalam Sidang-sidang Pembuktian oleh HAKIM MK yang cenderung dagelan…artinya Sidang Berbicara Fakta fakta di sidang (jadi bukan fakta Actual/REAL sebagaimana yang terjadi) , dan menurut hakim itu fakta hukum: fakta di persidangan. Jadi kalau di persidangan seorang menyatakan Tak Benar itu pak, kami tak menandatangani…maka pak haki menganggap itu fakt benar…walaupun realitasnya tidak begitu . Anda tahu bagaimana sidang berlangsung? Bagaimana seorang desa diajukan sebagai saksi oleh (Pihak Termohon atau Pemohon) lalu Hakim mengajukan pertanyaan yang mudah, dan jawaban yang sudah disiapkan oleh tim Pengacara saksi–khususnya tentang angka-angka dalam Pemilu…pilkada…Haduh bokisss deh basabasi busuk. Padahal di atas kepala Hakim itu Garuda Pancasila, itulah mengapa saya ikut menghormati Majelis MK, karena yang dihormati bukan hakim-hakim itu, tapi PANCASILA dan GARUDA….namun nyatanya hampir semua yang digedung MK itu mungkin tak senafas dengan Burung Garuda.. boro-boro hingga kini MK tetap saja mendiamkan apa yang terjadi di realitas Negara-bangsa dimana Konstitusi tidak ditegakkan!!!

Bullshit. Hakim-hakim, Panetera di semua lembaga Yang Menggunakan Hukum Modern bullshit (MA, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, DKPP, Bawaslu) Bullshit…Hukum yang ada bukanlah HUKUM yang sesuai dengan UUD 1945 (khususnya Pembukaan, Tapi HUKUM FORMIL positivisme, Hukum demi Hukum, bukan Hukum Demi Keadilan dan Kebaikan, hukum moral dan etika (filsafat kebaikan bersama) Hampir tak ada di lembaga itu semua…

Kenapa? Pertama Pembuktian: Materil (saksi saksi menyatakan apa yang disaksikan dialami) melalui pendalaman dari Hakim, jadi setelah saksi-saksi diSumpah. maka Hakim bertanya pada saksi2 itu, masing-masing saksi paling ditanya beberapa menit saja. Yang bertanya Hakim Ketua. Hakim bertanya tentang angka-angka..Tentang konfirmasi kesaksian lawan sebelumnya etc. Yang pasti Semuanya Positivisme..artinya– hanya sesuai yang disampaikan di sidang. tak ada investigasi mendalam tak koheren dengan realitas nyata. hahah This is dagelan.

Dan waktu pembuktian 9 Hari saja! Hal ini pun terjadi pada Pilkada Bali, yang realitas di lapangan menunjukkan suatu kejahatan pemilu Luar Biasa, namun karena persisangan yang positivis menekankan pada kesaksian dan bukti yang dinyatakan di persidangan–yang telaahanya oleh Panitera (yang tidak diketahui rimba asalnya pendidikan, jenis kelamin, latarbelakang politik, agama (ideologi)…

Jadi di Indonesia Lembaga-lembaga negara baru bukan memperkuat NEGARA sebagai Lembaga TERTINGI martabatnya justru melemahkan seperti tulisan saya  pada kompasiana: http://hukum.kompasiana.com/2013/06/05/pasca-1999-tak-ada-lembaga-kuat-wewenangnya-566042.html

Sidang Gugatan atas Hasil Pilgub Bali, MK dan DKPP

Majelis DKPPJakarta, Kamis 13 Juni, 2013

Hari ini saya berkesempatan menyaksikan sidang MK (Mahkamah  Konstitusi) pagi hari terkait pemilihan Gubernur Bali (15Mei2013) yang proses dan hasilnya ditolak oleh Partai Pengusung Calon Gubernur Nomor.1, Puspayoga dan  Sukrawan, alasannya hasil rekapitulasi tidak sesuai dan telah terjadi kecurangan masif, serta pengabaian keras demokrasi yang damai di Bali selama Pemilihan  Gubernur dan saat penghitungan suara di tempat penghitungan suara bertingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Proses demokrasi yang tidak berjalan di wilayah Bali yang semestinya damai dan tanpa gelar pasukan (militer dan polisi).

Di MK kebetulan jadwal sidangnya adalah mendengarkan saksi dari Pihak Calon nomor 2 (termohon) yang menganggap tidak ada kesalahan dan pelanggaran dan Pemenangnya adalah Mangku Patika (Kerta) yang saat pilgub berlangsung masih menjabat Gubernur dan beliau juga bekas kapolda Bali. Kesaksian yang ditampilkan oleh pasangan calon 2, adalah ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) dari desa-desa nun jauh di  Bali, dimana ditengarai ada kecurangan.  Semua saksi yang mayoritas KPPS hampir seragam menyatakan bahwa apa yang dinyatakan saksi pemohon sebagai tidak benar. Namun jika diperhatikan ekspresi muka, kegugupan ada ketakutan dari para saksi ini…. Mereka semua didukung oleh mantan Anggota KPU periode Pemilu 2009 (yang notabene curang, dan memenangkan SBY  tapi mengabaikan jutaan hak pilih WNI)…Sidang MK akan berlansung kembali senin 17/6 pkl.08.00wib.

Lalu pada sore hari pukul 16.30 di Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkantor satu gedung dengan Bawaslu http://www.dkpp.go.id. Sidang pengaduan terhadap  KPUD Bali oleh Pengadu (pasangan Calon Nomor 1). Disini ada kesaksian dari pengadu yaitu para saksi Pilgub dari paslon nomor 1. Intisari dari kesaksian, KPUD adalah mereka tidak melakukan kesalahan didalam membatasi orang untuk melihat Rekapitulasi karena sudah dibuat tatatertibnya.
Sementara saksi dari paslon nomor 1 hanya boleh masuk ke Ruang Rekapitulasi setelah protes dan berdebat panjang. Itulah sebabnya saksi paslon 1 tidak menandatangani Berita  Acara, karena tim data untuk mengecek ulang rekapitulasi dengan menggunakan  Data C-1 dari TPS tidak dibolehkan. Alasan KPUD  tidak ada pernyataan keberatan dari PPK atau apapun. Sementara Panwas yang juga ikut bicara di ruang sidang Tidak menunjukkan keberpihakannya pada Keberlansungan demokrasi, ada Panwas Karang Asem yang membuat rekomendasi terkait “tidak boleh membuka kotak suara” tanpa disaksikan oleh saksi paslon namun surat rekomendasinya dibuat pada tanggal 3 Juni..yang terjadi setelah tim DPD PDI Perjuangan Bali melaporkan ke Bawaslu-DKPP. PDI Perjuangan memiliki bukti otentik data per tps, dan C-1  data tersebut lah yang menjadi asal mula, bagaimana terjadi selisih suara diberbagai tempat…KPUD tak mengubris perbedaan yang ada…BALI KPUD

Sidang DKPP sempat di break pkl.18.30 untuk mereka yang beribadah. Pada sidang lanjutan Majelis yang ikut bersidang hanya tinggal 5 orang (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, SH., MH ketua, anggota: Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Ida Budhiati, SH., MH,Saut Hamonangan Sirait, M.Th,Ir. Nelson Simanjuntak), karena  Dra. Valina Singka Subekti, Msi tidak melanjutkan proses hingga selesai sidang pkl.21.40an wib). Sidang ditutup dan tinggal pembacaan putusan, yang mana para anggota dan ketua majelis akan mempelajari bukti2 (video, berkas dan kesaksian).

Mengapa perempuan perlu bersikap memperhatikan apa yang terjadi, karena mendukung kebenaran yang lebih baik harus ditegakkan, ada dua perempuan yang berpengaruh dalam penyelenggaran Pilkada Pilgub ini, dari KPUD Provinsi dan KPUD Karangasem, serta saksi dari Pasangan Calon nomor 1. Perempuan-perempuan ini telah berada dan memilih hidup dalam politik (keputusan pribadi bagi kebaikan bersama/polis -kota/tempat tinggal). Sehingga mari kita tunggu hasilnya…

PETANI PEREMPUAN ADALAH PENYEDIA PANGAN SEDUNIA

PETANI PEREMPUAN ADALAH PENYEDIA PANGAN SEDUNIA

Para petani dari 76 negara berkumpul di Indonesia dalam  Konferensi Internasional La via Compensina, mereka diwakili 250poster petani, di Padepokan Pencak  Silat Taman Mini Indonesia dari 6-13 juni 2013. Mereka tergabung dalam La  via Compensina–suatu Gerakan Petani Internasional petani kecil dan menengah, petani penggarap, petani perempuan, masyarakat adat, buruh migran dan pekerja pertanian di seluruh dunia, untuk memperjuangkan keberlanjutan pertanian dalam skala kecil sebagai cara untuk mempromosikan keadilan sosial dan martabat. Melawan pertanian yang dikuasai oleh korporasi dan perusahan transnasional yang merusak dan alam dan manusia. (viacampensina.org).

Konferensi ini menjadi penting, namun tidak banyak yang memberitakannya di media mainstream. Padahal dari konferensi ini, realitas dunia dan pangan menunjukkan suatu fakta yang masih harus terus dikritisi dan diperbaiki, khususnya terkait petani perempuan.

Image

La via Compensina Region Asia Tenggara mencatat 70% pekerja pertanian adalah Pperempuan.
FAO mencatat kontribusi produksi pangan didunia 80% oleh perempuan.
Di Indonesia 65% perempuan dari petani
Di Tanzania, 50% pekerja pertanian adalah perempuan, dan sebagian besar perempuan di Tanzania memiliki tanah, namun ketika suami poligami dan mereka menolaknya, tanah tersebut malah hilang haknya.(kompas cetak, 6/6/2013)

Dalam Rilisnya La Compensina antara lain mengungkapkan bahwa , La Via Campesina telah  mendorong partisipasi perempuan dalam semua tingkat tindakan, pemangku kekuasaan, dan lainnya sebagai cara untuk mengakui pentingnya perempuan dalam proses pembangunan politik gerakan, dan sebagai cara untuk memberantas semua jenis diskriminasi jender, Peran wanita di Via Campesina adalah bagian dari apa yang membuat gerakan ini tetap eksis baik dalam sejarah gerakan tani dan di antara gerakan sosial dan organisasi internasional. Di Indonesia kebijakan impor benih dan pangan menghancurkan hak pengelolaan dan kearifan lokal petani perempuan. Perempuan semakin sulit mengembangkan pengetahuan pertanian berwawasan alamnya, perempuan semakin sulit menghasilkan pangan untuk keluarganya. Sebagaimana La Via Compensina yang mendorong kemajuan perempuan SPI dan La Via Campesina menekankan bahwa kekuatan perjuangan tani harus dilakukan oleh semua pihak, laki-laki maupun perempuan. Hal ini antaralain tercermin dari tampilnya petani perempuan dalam memimpin organisasi, berani memperjuangkan haknya sebagai petani, dan tampil aktif untuk menolak berbagai bentuk penghancuran terhadap kehidupannya sebagai petani.

Dalam konteks Pancasila, La via Campensina sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang mendorong Kedaulatan Pangan Negara (dan bukan ketahanan pangan–yaitu konsep Pemerintah SBY), karena bedanya ketahanan pangan dan Kedaulatan Pangan adalah: Kedaulatan Pangan adalah kemandirian pangan (mendayagunakan produksi pertanian/perkebunan/kehutanan bagi pemenuhan kebutuhan lokal), sedangkan ketahanan pangan berarti Ketahanan pangan berarti kesediaan pangan (mau impor, atau ngutang yang penting makanan tersedia)..

Sebagaimana Batari Pertiwi, Dewi lapisan pertama bumi atau  Dewi Sri (Dewi Padi, dimasyarakat Jawa dipanggil Mbok  Sri) yang membawa benih dari kahyangan realitas dunia tetaplah sama hingga kini perempuan lah penentu keberlanjutan hidup manusia, memberi makan manusia melalui tangan dan keringat petani perempuan, menyemai, menanam, memelihara tanaman pangan…Hanya saat panen biasanya petani laki-laki terlibat. Bila perempuan masih tersisihkan, itu adalah pengingkaran dari ajaran yang sesungguhnya, memuliakan perempuan sebagaiman Leluhur  Nuswantara dahulu kala…

informasi tentang Spetani2erikat Petani  Indonsia yang menjadi anggota La via Compensina dapat dilihat di http://www.spi.or.id

Sumber foto dari http://www.spi.or.id

Akademi Angkatan Laut Akan Terima Kadet Perempuan

SURYA Online, SURABAYA – Akademi Angkatan Laut (AAL) siap menerima kadet perempuan atau taruni dalam penerimaan tahun ajaran 2013 ini.Tak hanya siap administrasi, fasilitas pun juga telah tersedia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio mengungkapkan hal itu usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Gubenur AAL di lapangan Laut Arafuru, Jumat (8/2/2013).

“Sesuai dari keputusan Panglima TNI, kami siap menerima taruni. Nantinya namanya tidak berganti menjadi kadit tapi tetap kadet,” jelas Marsetio.

Penerimaan taruni itu bersamaan dengan TNI AD dan TNI AU, dimulai tahun 2013.

Untuk AL, Marsetio menyebutkan pihaknya mendapat jatah antara 6 hingga 8 orang taruni. “Tergantung nanti pembagiannya,” lanjut Marsetio.

Tentang jenjang karir kadet perempuan, Marsetio mengaku mereka juga berhak mendapatkan karir hingga bintang. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan pasti.

Hingga saat ini, sudah ada dua pati Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), yang masih berada di bagian administrasi.

“Untuk pelaut, teknik, dan lain-lainnya dilihat dulu saja, kan baru akan menerima di tahun ini,” lanjut Marsetio.

Soal kesiapan di AAL, pihaknya tidak ada persiapan fasilitas khusus. Nantinya mereka tetap mendapatkan fasilitas dan penyedian yang sama dengan kadet laki-laki. Termasuk kurikulum dan materi pendidikan baik kemiliteran maupun kelautan. –

Hukum Syariah di Aceh, kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah

Jakarta, 4 Juni, 2013, Hotel Acacia Matraman

Komnas Perempuan bekerjasama dengan Jaringan 231 mengadakan peluncuran pelaporan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh tahun 2011-2012. Laporan yang tidak terlalu mengejutkan, namun memprihatinkan. Walaupun hanya data dan angka yang dipaparkan, kita dapat turut merasakan keprihatinan yang sama,  bahwa tak beda dengan perempuan lain di Indonesia,  perempuan di Aceh pun kerap mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seskual.

Walaupun Aceh telah memiliki UU Pemerintahan Aceh  pasal 231 yang isinya: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta melakukan pemberdayaan yang bermartabat“serta mengikuti hukum Nasional UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga …

Jaringan 231 yang terdiri dari 16 organisasi perempuan dan HAM Aceh justru dalam penelusuran fakta dan pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan  terjadi peningkatan,justru setelah 5 tahun UU Pemerintahan  Aceh berjalan.

Antara lain data peningkatan kekerasan 2011 kasus KDRT ada 189 maka meningkat menjadi 224 kasus tahun 2012. Yang lebih mengerikan lagi adalah kasus kekerasan di ranah publik mayoritas korban adalah anak berusia 2-8 tahun dan pelakunya adalah mereka yang dikenal korban. Lokasi publiknya antaralain lokasi kejadiannya 60,4% terjadi di fasilitas umum baik diruang terbuka, angkutan umum, ruang kerja/tempat usaha 9,5% dan lembaga pendidikan 7,5. Di tempat privat antara lain Rumah Kos, Rumah tetangga, Rumah kosong, 9,5% , dan 5,6% terjadi di wilayah desa

Perempuan dan  Politik di Aceh

Pemerintah Aceh, yang diwakili oleh Gubernur Aceh, dalam sambutannya saat launching Jaringan 231 pada Maret 2013 antara lain menyatakan: ” Ke depan kita berharap tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh akan menurun. Kita juga berharap perempuan  Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di ruang publik“. Pernyataan pemerintah di depan 16 lembaga yang memantau dan mengawasi implementasi pasal 231, berhak menagih janji tersebut. Selama ini gerakan perempuan Aceh telah membantu pemerintah, khususnya partai politik dengan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas politik perempuan, dan bahkan Balai  Syura Perempuan juga telah memulai kegiatan terkait peran politik perempuan sejaktahun 2010. Balai Syura menggagas didirikannya Rumah Perempuan Ppolitik Aceh (RPAA) sebagai wadah peningkatan kapasitas perempuan Aceh. Para perempuan yang telah digembleng di  RPAA banyak yang sudah digandeng oleh partai politik. Melalui berbagai upaya aktivis gerakan sosial dan gerakan perempuan diharapkan tidak ada lagi kabupaten yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan (hasil Pemilu 2009, masih ada 2 kabupaten di Aceh yang 0 wakil perempuan).  Ddisamping itu target keterpilihan perempuan ditingkatkan, bila tahun 2009 hanya 7%,  harapannya pada Pemilu 2014 menjadi 10%.

Sumber Nursiti dan Samsidar (anggota Jaringan 231)
@UmiL

Blog at WordPress.com.

Up ↑