Senin, 5 Juli 2013, Komisi II DPRRI mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Bawaslu dan Deptemen Dalam Negeri bidang Kependudukan.

Pembahasan antara lain tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS), Keuangan dan Dana APBN serta Fungsi Bawaslu.

Pada kesempatan RDP ini terungkap adanya perbedaan signifikan tentang daftar yang penduduk yang berhak menggunakan hak pilih.  DPS masih menjadi pokok persoalan Penting, diantara 2 Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah tidak ada KECOCOKAN PERSIS MENGENAI DATA PEMILIH. Misalnya DP4; kpu– 190juta sekian, Bawaslu 187sekian, lalu Pemerintah sekian…

Sementara keuangan KPU mendapat jumlah uang Trilyunan sedangkan Bawaslu yang Pengawas pelaksaaan Pemilu tidak sampai 1 Trilyun…KPU juga menuntut dibangunnya Graha Pemilu alasannya gedung KPU sekarang over capacity. Disamping itu uang kehormatan (gaji) anggota KPU belum diterima unkom2-2tuk periode 2013 padahal uang itu Amanat Kepres.Image

Disamping rapat tersebut, ada juga anggota Komisi 2 Miryam S Haryani yang melaporkan perilaku PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang  bersifat tidak netral yaitu, memakai baju PPL tetapi mengenakan pengenal salah satu calon pilkada Maluku Utara. Beliau kemudian menyerahkan barang bukti IDCard PPL yang berpihak pada kandidat kom2-1kepada ketua Bawaslu.

Pemilu 2014 kembali akan terjadi suara Rakyat Dipertaruhkan, dan taruhannya Nasib Rakyat. Ketika suara tersebut diberikan rakyat pada Mereka yang Durjana, maka Nasib Rakyat akan hancur, kedaulatan rakyat taruhannya. Durjana terpilih, rakyat kehilangan kedaultan. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang bersahaja, mereka pasti akan pergi ke TPS bila memberi harapan, sebagaimana terjadi pada 1955 dan 1999, saat mana suara rakyat diberikan dengan iklas dan sadar.

Kini setelah hampir 15 tahun sejak 1999, rakyat jemu dengan pemanfaatan suaranya, karena nasib mereka tak berubah. Terlebih media massa yang terus menerus memberitakan hal-hal negatif dari peserta pemilu (Partai Politik) tak heran gerakan golput terus mengemuka.

Berhubung PEMILU sebagai pilihan politik warisan Pendiri Negara, mau tak mau harus dilaksanakan, hanya, jika seluruh pelaku Pemilu (pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, rakyat pemilih, media massa) memiliki integritas diri sebagaimana fungsi dirinya masing-masing….maka tak akan ada suara rakyat yang dipertaruhkan, kedaulatannya dipertaruhkan.. Yang semoga terjadi adalah Suara Rakyat Tersalurkan dengan Benar.

Advertisements