Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

August 2013

Perempuan di Cuba dan Jaminan Kesetaraan

Jakarta, 29 Agustus 2013, Kalyanamitra yang berkantor di Jl.SMA 14 Cawang menyelenggarakan Diskusi Diskusi Women in Cuba: The Making Revolution within Revolution dengan menghadirkan Mary-Alice Waters, President of Pathfinder Press bersama dengan Duta Besar Cuba untuk Republik Indonesia Ibu  Enna VIANT.

Diskusi mempaparkan bagaimana perjuangan Revolusi Cuba yang dimotori oleh Fidel Castro sejak awal sudah mengedepankan perjuangan bersama perempuan dan laki-laki. Perjuangan yang terus dipertahankan sebagai semangat untuk kesejahteraan bersama dan menjamin hak warga negara bersama, termasuk hak perempuan di bidang politik dan kehidupan domestik yang dilindungi dan dijamin negara. Kehidupan politik perempuan di Cuba termasuk yang termaju, Cuba adalah Negara pertama yang meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on Elimination and Discrimination against Women) dan juga merupakan negara dengan keterwakilan perempuan di Parlemen nomor 3 di dunia, yaitu 48% nomor setelah Swedia dan New Zealand. Sedangkan bagi kehidupan domestik, keluarga perempuan dan laki-laki mempunyai hak sama dalam cuti melahirkan. Cuti melahirkan diberikan negara 1 tahun, boleh memilih apakah ibu atau ayah yang mengambil cuti untuk merawat anak pasca melahirkan. Kehidupan keluarga lainnya antara lain adalah bila belanja maka perempuan/laki-laki yang akan berbelanja hanya menaruh daftar di kantong, dan tinggal mengambil dan membayarkannya setelah semua diisi oleh petugas supermarket. Pelayanan kesehatan di Cuba adalah yang terbaik di dunia, usia hidup juga paling panjang di dunia, sehingga jumlah warga berusia lansia cukup banyak.

Selama ini publik Indonesia termasuk perempuannya, lebih banyak mendengar informasi negatif tentang Cuba, Cuba dianggap sebagai negara diktator dan tidak demokratis karena model Pemilu dan pemilihan presiden yang berbeda dengan demokrasi liberal barat. Padahal berbeda demokrasi negara Barat (Amerika Utara-Eropa Barat) demokrasi di Cuba adalah demokrasi Partisipasi, bukan demokrasi perwakilan. Pada saat revolusi, keikutsertaan perempuan, baik LGBT (Lebian Gay Bisexual and Transgender) pun sama. Dan informasi negatif tentang perlakuan LGBT dari barat tidak benar, adalah Mariela Castro, yang merupakan putri dari Presiden Cuba, Raul Castro yang gencar memperjuangkan hak-hak LGBT. Bagi LGBT pemerintah Cuba menyediakan pelayanan operasi pergantian kelamin lengkap dengan dampingan psikologi. Hingga kini Cuba adalah salah satu negara sahabat Indonesia yang terlihat berjarak dalam arti informasi tentang Cuba masih minor dan negatif. Hal ini karena Indonesia menggantungkan informasi lebih banyak dari perspektif dan media Barat (baca Inggris, Amerika Serikat dan sekutunya) Acara yang dilakukan Kalyanamitra (kalyanamitra.or.id)  ini cukup membuka wawasan tentang bagaimana kesetaraan perempuan dan laki-laki Cuba. ( UL)

Dari kiri ke kanan, Ibu Duta Besar Enna Viant, penterjemah Daru, Ibu Mary Alice-Waters dan Listyowati Ketua Kalyamitra
Dari kiri ke kanan, Ibu Duta Besar Enna Viant, penterjemah Daru, Ibu Mary Alice-Waters dan Listyowati Ketua Kalyamitra
Suasana Diskusi ttg Perempuan di Cuba
Suasana Diskusi ttg Perempuan di Cuba
Berfoto bersama peserta diskusi
Berfoto bersama peserta diskusi

Festival Jaksa: Keramaian Malam

Saat para enterpreneur ini menjaga stand, tiba-tiba ada lewat Daniel Sahuleka,,,segeralan minta difoto bareng penyanyi legendaris "Dont Sleep Away
Saat para enterpreneur ini menjaga stand, tiba-tiba ada lewat Daniel Sahuleka,,,segeralan minta difoto bareng penyanyi legendaris “Dont Sleep Away

Jakarta, 25 Agustus, 2013 adalah hari terkakhir Festival Jalan Jaksa “Jakarta Street Fiesta” yang dibuka oleh walikota Jakarta Pusat menampilkan beragam stand yang menyajikan produk-produk buatan lokal UMKM. Diantara produk karya Nani Yugo berlabel (Inani) yang menampilkan produk unggulan Selentong (selendang kantong atau scarf with multifunction pocket), baju bertuliskan Honocoroko (huruf Jawa) dengan label Nyulen serta Pernak-pernik aksesoris dan pouch (kantong kecil multifungsi) berlabel Semomondey yang semuanya terbuat dari bahan-bahan reuse (bisa dipakai atau tidak terpakai lagi) seperti kancing dan jas pria.

Acara tahunan ini sebenarnya mengikutsertakan juga kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Pusat, namun rata-rata kecamatan tsb hanya menampilkan stand kecil yang dihias, ada juga kegiatan tari-tarian serta kegiatan mural serta orasi terkait HAM. Secara garis besar pengunjung yang datang ingin tahu tentang festival Jalan Jaksa, namun tak banyak yang bisa dinikmati dalam festival ini, selain dari promosi produk kreatif…Berhubung informasi acaranya lumayan gencar…banyak orang berkunjung ke tempat yang Malamnya selalu ramai. Keramaian Malam di Jalan Jaksa…

dari kiri Firziana Roosnaleli pemilik label Nyulen, Mari Leng pemilik label Simomondey, Evi Permatasari , Nani Yugo pemilik Ininani dan seorang membawa tas dari daur ulang spanduk merk obat
dari kiri Firziana Roosnaleli pemilik label Nyulen, Mari Leng pemilik label Simomondey, Evi Permatasari , Nani Yugo pemilik Ininani dan seorang membawa tas dari daur ulang spanduk merk obat
bersama produk terbuat dari kancing dan bahan reuse
bersama produk terbuat dari kancing dan bahan reuse

Perempuan Caleg dan Elit Partai Politik

Ibu Linda Gumelar memberikan sambutan
Ibu Linda Gumelar memberikan sambutan
acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ratu Dian Hatifah, Wakil Ketua MPR GKR Hemas, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah
acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ratu Dian Hatifah, Wakil Ketua MPR GKR Hemas, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah
foto1Jakarta, Kementerian Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengadakan forum silaturahmi perempuan elit partai politik terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2014. Hadir dalam seminar ini Meneg PP-PA Ibu Linda Gumelar, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Drs.A.Tanribali Lamo SH, Komisioner KPU RI Ida Budhiati, Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak dan Dra Sri Eko Wardani, MSi (Direktur Puskapol UI).

Pada pemaparannya Meneg PP-PA antara lain kegiatan ini dilakukan sebagai jejaring kerjasama pentingnya menyamakan persepsi bagi peningkatan keterwakilan perempuan di politik dan pengambilan keputusan politik. Sedangkan Ida Budhiati selaku Komisioner KPU memaparkan berbagai peluang dan tantangan selaku penyelenggara pemilu yang menafsirkan UU Pemilu dalam rangka menjamin terpenuhinya syarat aksi afirmatif yaitu pengaturan susunan daftar caleg, jumlah caleg dan pengurus partai politik  untuk turut serta dalam pemilu. Pada penentuan mereka yang terpilih, diharapkan akan dipermudah dengan memilih caleg saja dengan menyatukan kertas suara dengan daftar caleg, dan pada saat terjadi jumlah suara caleg yg sama maka akan dipiliih yang sebarannya paling merata, dan yang paling merata bila perempuan dan laki-laki akan ‘diupayakan’ yang dipilih perempuan. Konsekuensinya KPU siap diajukan tuntutan di MA tentang tafsirnya KPU atau UU Pemilu.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesbangpol Tantribali Lamo memaparkan antaralain, bahwa perempuan dengan karakter bicara kuat dan asertif di DPR dan terlibat di dalam penyusunan UU terkait politik dan pemilu akan turut dapat mewarnai dan mempengaruhi pengambilan keputusan, mereka menjadi ‘macan’ yang mampu melahirkan UU Pemilu yang pro aksi afirmatif.  Namun seringkali hasil normatif UU tidak dapat diimplementasikan di lapangan khususnya ketika parpol harus mengambil keputusan menyertakan perempuan sebagai caleg. Sehingga disatu sisi menjadi beban parpol, namun juga jadi peluang bagi perempuan sekaligus juga bumerang….

Sementara Sri Eko Wardani memaparkan hasil penelitian Puskapol UI yang antaralain menemukan: Bahwa hambatan perempuan berkiprah DI politik sering kali berasal dari Parpol, sisterhood di antara perempuan politik juga kurang (tidak dapat memaksimalisasi Kaukus Perempuan Parlemen bagi Kepentingan Perempuan politik),serta elit di Fraksi yang menentukan jalan kebijakan perempuan, sehingga bila terdapat perempuan yang kritis dapat diisolasi di dalam partainya sendiri.

DKPP Memulihkan Hak Konstitusional Warga dan Parpol: Khofifah di Pilgub Jatim

31 Juli, 2013, Jakarta-WF. Pilkada Jawa Timur yang akan digelar Kamis 29 Agustus 2013 akhirnya memunculkan suatu yang membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu (KPUD Provinsi) dapat saja melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut dapat diperbaiki.

Sedianya, berdasarkan keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur pleno itu sendiri dituangkan dalam berita acara nomor: 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dalam Keputusan tersebut paslon yang lolos antaralain, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf, Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah, dan Eggy Sudjana-Moch Sihat. Sedangkan Khofifah Indraparawansa dan Herman Sumadiredja tidak lolos disebabkan dukungan ganda dari partai pengusung.

Atas tercabutnya hak konsitutisional untuk maju sebagai calon kepala daerah, dan kepada partai untuk turut serta mengusung calon dan berpartisipasi dalam Pilkada Gubernur, maka Khofifah-Herman, beserta beberapa Warga Jawa Timur dengan pengacaranya Otto Hasibuan  mengadukan pelanggaran Kode Etik kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dengan tuduhan Pengadu kepada Teradu (KPUD Provinsi Jawa Timur) bahwa, Teradu tidak profesional, berpihak dan tidak mandiri sehingga menyebabkan hilangnya hak WN dalam pilkada Gubernur tersbut. Pengadu juga menyajikan saksi-saksi dari parpol yang dinyatakan tidak lolos mengajukan calonnya yang terbukti dalam fakta sidang dari kesaksian, Partai-partai tertentu sudah dibeli oleh pasangan calon (Soekarwo-Saifulah Yusuf: Karsa)  sehingga merugikan calon Khofifah yang menyebabkannya dianggap tdak dapat diterima dukungan partai PK dan PPNUI.

Adapun sikap KPUD dimana ada komisioner yang tidak mandiri antaralain menulis opini di media massa, tetang salah satu pasangan calon, dan calon lain padalah saat tulisan opini tersbut dimuat di Jawa Pos, KPUD Jatim sedang akan melakukan verifikasi atas calon-calon,sehingga belum ada putusan.

Dengan pertimbangan Bukti, Fakta dan Saksi Ahli DKPP memutuskan:

MEMUTUSKAN
1.Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2.Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I atas nama
AndryDewanto Ahmad;
3.Merehabilitasi Teradu V atas nama
Sayekti Suindyah;
4.Menjatuhkan sanksi berupa “Pemberhentian Sementara”kepada Teradu II atas nama Nadjib Hamid, Teradu III Agung Nugroho
dan Teradu IV Agus Machfud Fauzi sampai hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja terpulihkan;
5.Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan H. Herman Suryadi Sumawiredja

6.Memerintahkan kepada Komisi Pemiihan Umum untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur untuk sementara, dan
melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi
pelak sanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti,M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Ir. Nelson Simanjuntak masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas. Putusan DKPP dapat diunduh di http://www.dkpp.go.id/index.php?mod=pdfview&page=204

Pengadu Pasangan Calon, pengacara Otto Hasibuan, paling kanan Khofifah dan Herman,
Pengadu Pasangan Calon, pengacara Otto Hasibuan, paling kanan Khofifah dan Herman,

Keikutsertaan Khofifah Indarparanswa pada  Pilgub 2008 juga telah menemui hambatan kecurangan sehingga mengajukan gugatan ke MK yang membuat pencoblosan ulang dibeberapa kecamatan di Jawa Timur. Kegigihan Khofifah terkait DPT (Daftar pemilih tetap) saat Pilgub Jatim juga membuat perpolitikan Indonesia disadarkan atas pentingnya DPT, dan terbukti terjadinya kecurangan PEMILU 2009 karena DPT yang dibawa hingga ke DPR sebagai hak mengajukan pertanyaan terkait banyaknya jutaan orang yang namanya tidak tercantum di DPT .

Berdasarkan putusan DKPP tersebut, KPU Pusat membuat putusan, bahwa Khofifah-Herman ikut serta dalam Pilkada Jatim dengan nomor urut 4, dan keputusan KPU RI disampaikan pada media pada 31 Juli 2013, yaitu dengan KPU meninjau ulang Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan KPU yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman Suryadi  sebagai peserta Pilgub Jawa timur,”

Semoga PEMILU 2013 TIDAK LAGI TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA KARENA YANG TAK BERHAK MASUK dalam DPT, dan yang berhak tetapi tidak tercantum

Blog at WordPress.com.

Up ↑