Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

November 2013

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Harus Tegas Tertibkan Iklan Kampanye di TV

SIARAN PERS

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Harus Tegas Tertibkan Iklan Kampanye di TV

JAKARTA – Enam bulan menjelang Pemilihan Umum April 2014, iklan kampanye di media penyiaran semakin marak. Layar kaca kita kini disesaki dengan tayangan berbau promosi politik dari para ketua umum partai, calon presiden, dan calon legislator. Semua konten tersebut mewujud dalam bentuk iklan, iklan terselubung, program tayangan, hingga pemberitaan.

Yang lebih memprihatinkan, iklan-iklan kampanye ini marak di lembaga penyiaran yang pemiliknya merupakan pemimpin partai politik dan calon presiden/wakil presiden—pihak yang seharusnya paling memahami filosofi media massa dan prinsip negara demokrasi.

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, KPI adalah pengawas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu. Undang-undang yang sama mengatur bahwa iklan kampanye hanya bisa ditayangkan pada Maret tahun depan, atau tiga pekan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 83 ayat 2).

Tak hanya itu, Pedoman Perilaku dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) juga sudah mengatur pentingnya independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Lebih jauh, Pasal 22 Pedoman Perilaku Penyiaran menegaskan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Berdasarkan itu maka sudah seharusnya KPI bersikap tegas. Lembaga negara ini wajib mengingatkan semua lembaga penyiaran untuk mematuhi UU Pemilu dan P3SPS dalam masa-masa menjelang Pemilihan Umum ini. Bahkan, KPI perlu memberikan sanksi hukum kepada mereka yang abai terhadap aturan yang berlaku.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) siap mendukung KPI yang tegas dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan membela kepentingan publik. KIDP mengharapkan agar KPI tidak lambat dalam bekerja. KPI harus berani keluar dari keterjebakkan wilayah teknis untuk kemudian masuk dalam wilayah penafsiran filosofi UU atau peraturan yang meliputinya.

KIDP juga menyerukan kepada semua lembaga penyiaran—termasuk lembaga penyiaran publik TVRI—agar menghormati kepentingan publik dan bersikap dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi ini. Sikap independen dan non-partisan dituntut menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh semua lembaga penyiaran. Publik luas juga diperlukan keterlibatannya untuk turut mengawasi media dan melaporkan segala indikasi pelanggaran melalui saluran yang ada seperti KPI dan Dewan Pers.

Jakarta, 29 November 2013

Roy Thaniago(Pokja KIDP untuk Pemantauan Media Menjelang Pemilu)

08-999-826-221

Eko Maryadi(Koordinator Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran)

0811-852-857

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP):

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen Bandung, Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen Denpasar, Aliansi Jurnalis Independen Semarang, Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Masyarakat Peduli Media, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Remotivi, Yayasan TIFA

Membayar untuk Bahagia

Akhir-akhir ini di kota-kota besar di Indonesia juga mendapat serangan masuknya gaya hidup dan model-model penyesuaian hidup dari Barat. Lucunya berbagai model ajaran itu dipaketkan dalam kemasan komoditi pelayanan perawatan tubuh . Akhirnya bertumbuhlah rumah-rumah penyedia apa yang diajarkan Wellbeing seperti Yoga dan meditasi. Lucunya pelajaran-pelajaran gaya gerak tubuh dari Nuswantara yang kemudian keluar Nuswantara saat Nuswantara menjadi keraajan induk di dunia, lalu masuk lagi ke Indonesia dan diajarkan oleh orang asing. Lucunya lagi banyak dari terjemahan India, lalu diterjemahkan oleh Barat lalu di bahasa Indonesiakan.

Kesaksian Perempuan-Perempuan Korban Kekerasan

Pada 25 November, 2013, bertempat di Ruang Teater Perpustakaan Nasional, Salemba Jakarta, terjadi suatu peristiwa luar biasa dimana para perempuan survivor berbagai kekerasan dan kekejian yang

Ibu Sri Wahyuni, mbah Ni
Ibu Sri Wahyuni, mbah Ni
dialaminya bersaksi, bercerita, mengungkap kembali pengalamannya.

Mendengar lantunan suara Mbah Ni, yang ditahun 1960an sebagai sinden, meskipun beliau sudah sangat sepuh. Suaranya merdu, mendayu. Dengan lirik lagu tentang kehilangan para keluarga yang dipenjara….airmata tak kuasa tumpah.

Pada tanggal 25 November bertepatan dengan hari Penghapusan Kekerasan Terhadp Perempuan Internasional, KKPK dilaksanakan untuk mengungkap kebenaran…

PRESS RELEASE: MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG LEBIH DEMOKRATIS

PRESS RELEASE
MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG LEBIH DEMOKRATIS
Bahwa pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, dan adil.
Bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 merupakan transisi kepemimpinan nasional yang harus dilaksanakan secara lebih demokratis, aman, dan damai.
Bahwa demi tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PDI Perjuangan, dan Partai NASDEM, dengan ini menyampaiikan pernyataan bersama sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap sunguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memilih.
2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada Lembaga Sandi Negara agar lebih fokus pada tugas utamanya di dalam membela kepentingan negara Indonesia, dan menarik diri dari segala upaya untuk terliibat di dalam proses demokrasi melalui kerjasama dengan KPU.
3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar secepatnya memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap adanya dalil hukum MK yang mengijinkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan prinsip satu orang, satu suara, harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar hal tersebut, maka negara harus memfasilitasi hak warga negara yang memiliki kesulitan untuk memilih, seperti orang cacat, atau pemilih yang tinggal di daerah terpencil. Mahkamah Konstitusi juga didesak untuk membatalkan sistem noken di Papua yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.
4. Meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu dengan lebih demokratis, berdasarkan azas luber dan jurdil, serta mengedepankan independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu.
PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bertekad menjadi kekuatan permersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan tahun 2014 secara lebih demokratis, aman dan damai.
Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kesungguhan guna mewujudkan pemilu sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Jakarta, 21 November 2013

Who Killed Gods and Godesses

This not the anti monotheism argument. But does anybody aware since When Human only believe ONE GOD. They said it was from Abraham (since when then?) The reality until TODAY is that HUMAN throughout the world believes many GODS. Even have different names. But the similar word for One god is Allah (using by Christian and Muslim). Anyhow, in the Gods/Goddesses believe of Nuswantara people, there is certain God that feared and always be avoid by human, it is KALA, Batara KALA, the Son of Batara Syiwa and Batari Durga.

Batara Kala is believed to have great power of destruction of human and its obligation to Worships GODS/GODDESS..that is why in Nuswantara Indonesia, since the monotheism came and enter the mind people’s tried to forget their ANCESTORS, because THE ANCESTORS of Nuswantara People is GODS AND GODESSES. And of Course there is THE ULTIMATE GOD, ONE -THE GREATEST AMONG ALL GODS/GODDESS..

The spreading of Monotheism was began mostly after at the 16centuries, after the Majapahit fall out or buried themselves. The monotheism that spread are from the modern Philosophy of Europeans, such as from Scholastic to Frankfurt …the winner of rational thinking has reign the rule of Western hegemony. But their hegemony towards Asia and Africa (of which mostly have believe in polytheism)

to be continue.

Caleg DPRRI Perempuan, Sulawesi Utara

bersama simpatisAN DI Manado
bersama simpatisan di Manado

Ir. Noviati MURP, Caleg DPRRI Sulawesi Utara No.urut 6. Ir Noviati MURP adalah pegiat perencanaan Kota, peduli pembangunan kota yang ramah lingkungan, penuh estika dan tak melupakan sejarah. Beliau adalah dosen yang kini terjun di politik demi perjuangan yang lebih luas. Pemikiran dan karya beliau antara lain banyak dituangkan dalam surat kabar lokal di Sulawesi Utara, berbagai forum internasional maupun nasional mengenai pembangunan perkotaan. IR NOVIATI MURP, No.urut 6 PDIPERJUANGAN 4

umi lasminah dan caleg Sulawesi Utara DPRRI, Noviati
umi lasminah dan caleg Sulawesi Utara DPRRI, Noviati

noviblusukanNoviati Caleg SulUtnoviatidapil SULUT DPRRI

Caleg BerIntegritas untuk Dipilih

SAHAT FARIDA BERLIAN, DPRD Kota DEPOK, PDI Perjuangan No.urut 3, Dapil Depok, Beji, Cinere.

SAHAT FARIDA BERLIAN adalah caleg yang juga aktifis. Beliau aktif dalam kegiatan kesenian dan gerakan sosial pembelaan nasib dan perjuangan rakyat.

Sahat Farida Berlian

Caleg Potensial berIntegritas, untuk Dipilih

Fungsionaris PDI PerjuanganEmmy Lumban Raja, SE.MScEMMY LUMBAN RAJA, SE.,MSc. Caleg DPRD DKI Jakarta PDI PERJUANGAN No.urut 3, Caleg untuk dipilih 2014 Dapil IX Cengkareng, Tambora, Kalideres

EMMY LUMBAN RAJA, aktif dalam kegiatan sosial maupun partai. Beliau aktif di dalam organisasi perempuan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (Pusat), Ibu Emmy juga aktif dalam Boru Nauli sebagai Ketua. Di PDI Perjuangan kiprah bu Emmy sudah terlihat sejak 1996 ,beliau juga Guru Kader Nasional PDIPerjuangan I, tahun 2000.

EMMY LUMBAN RAJA, juga pernah mengadakan Pendidikan Kejar Paket A, bagi mereka yang sudah bekerja namun belum mendapatkan ijazah SMP, SMA. Saya mengenalnya secara pribadi. Beliau aktif dalam mendukung Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI dengan menjual Kemeja Kotak0kotak, dan kini aktif mensosialisasikan KJS, dan Kartu Pintar untuk Warga Jakarta, beliau juga aktif dalam mendorong penanaman padi MSP (Mari Sejahterakan Petani) bersama Komunitas Tumbuh Bersama (KTB)jokowi dan bu emmyBersama peserta Kejar Paket C

Irony of the Media and its Messages:

Irony of the Media and its Messages: Victims of Industrialization and Power
Umi Lasminah

There is an irony in the pillars of democracy and labor lately. Mass media incessantly preaching about the struggle of the workers and the workers, the workers turned out in the media itself, such as MetroTV.

I follow the news and the struggle of Luviana, a journalist 10 years in MetroTV, last position assistant producer. MetroTv Viewers who recognized her voice may often hear Luviana read feature story or news program on MetroTv. She also has spent her time in her workplace to induce gender issues in the media she worked for. Yet Luviana has to face to be fired just because she and her friends try to form Worker Union. Luviana who is also active in the Alliance of Independent Journalists (AJI), and with AJI supported by various organizations fighting for judicial Review in Constitutional Court on how Media Companies domination and hegemony will slow down the democratization and independency of information. The Constitution Court rejected the appealed, and decided that the media conglomeration do not endanger democracy.

Media conglomerate is the ownership of the mass media especially television business with the ability to control or monopolize the content of news and information delivered to the public. Only big companies can retain and pay for air frequencies of which State property. If the air is controlled by one or two people, let alone the political background, it is certainly very dangerous for democracy. I could not have news about a particular candidate, a pro-people, because the candidate has no association with any television media, and cannot afford to pay for airtime (buying program on television, the candidates will not broadcast on TV, when people needs information). At this point people have lived in littler information. Only the elite were lucky enough to have access to news and information about the developments of their day. What about this situation, Indonesia although have Public Television of TVRI, yet the power over the media still persisted, what is the product or content options: Who creates media? What is it that citizens are consuming? In context of news information to be perceived by citizens, the rule is public interest first.

Media History and Its Message
Media in Indonesia have different path than the western media. The very beginning of struggle for independence media has already been mayor tools for the freedom movement.

The term media in this paper were all information, entertainment were package through print, or electronic. The subject writing is more focus to electronic media television sphere. Media in Indonesia have different path than the western media. The very beginning of struggle for independence media has already been mayor tools for the freedom movement. At that time the media is part of publication and information tools for struggle against colonialism. Indonesia first print media has not been part of industry that was during the colonial era, when the region name still Dutch Indies. The name of Indonesia has already been use by many patriots even when Indonesia not yet achieved its freedom. One of the pioneer of nationalist movement formed organization Perhimpunan Indonesia

It was tool for struggle for independence. At those time, most of editors are also marketing, also a reporter. The paper sold basically for communication tools between members of the movement, sometimes it paper were circulated underground. First print Indonesia newspaper was Medan Priyayi, established by R.M Tirtohadisoerjo, it follow by other newspaper for the movement Oetoesoan Hindia by Oemar Said Tjokroaminoto (Sarekat Islam), Hindia Bergerak by Ki Hajar Dewantara (nationalist, Taman Siswa founder). Most of the newspaper were not continue due to banned by colonialist or out of capital. The relationship within the media and message at this time is definitely coexisting relation. Without the message created, formulated by the editors there will be no information. The message is most part the spirit and encourages the movement for freedom of nation. Early days of Indonesia independent first daily newspaper was Berita Indonesia published 6 September 1945, and newspaper Merdeka with BM Diah as chief of editor . This period showed how media could create real space of transforming the idea to the people. But due to limited resources of fund and the people who can access media (people still illiterate and low economic) are the main reason for its limitation. The condition where mass for print media became embedded with the political entities needs media.

Electronic media Radio has started long ago before Indonesia independent, national Indonesia television started on air in 1962. It was TVRI, State Public Broadcast first aired in 24 August 1962 at the same time of 4th ASIAN Games . The Indonesia first television station was established with President Decree Keppres No. 215/1963 TVRI Foundation with Presiden as the chair. All through the years to 1989, TVRI was the only television broadcast from Indonesia. Mainly the programs are about government information.

Since reformation era, where the television not only TVRI (Televisi Republik Indonesia), after 1989, it follows, SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia, 1990 for Surabaya only, later in 1993 Jakarta base, and in 1999 national broadcast), TPI (Televisi Pendidikan Indonesia, 1991),

According to Broadcasting Law No.32./2003 Television broadcasting is a medium of mass communication hearing and viewing, that delivered ideas and information in general by form of sound and image, whether open or closed, formed in a regular and continuous program.
While according to Broadcasting Law No.4,1997 Broadcasting is broadcasting pemancarluasan activities by means of broadcasting and / or transmission facilities in the west, at sea or in space using electromagnetic waves, cable, fiber optics, and / or other media to be accepted by society with receiver with receiver machine of television broadcast , or electronic divices with or without supporting tools.

Almost for 26years Indonesia air program has not yet invade by foreign program. It was since RCTI aired the MTV video in 1989.

Industrialization of Media and Workers

War on Information become significant tool of politics after Cold War ended. Cultural influences of the US corporations through media significantly rising and have airplay or channel all over the world. The MTV come to air its Indonesia channel in 1995. It ended airing in GlobalTv by 2012. International circumstance on mediasphere also shaped Indonesia media. The world becomes convergence since 1989 in time the Berlin Wall. News media buzz everyone heads, and inspired as the winning time of liberal democracy surround the world. After the world ended Cold War its began the globalized media of which lean to liberal, it means in country as Indonesia, which media has not yet ever been as industry, now turning a new path. Media have invaded people life from different source, it enter to people mind within area of public space to private space. It all happened in the hands of digitally media. The United States pioneered the public relations industry. Its commitment was “to control the public mind’ as its leaders put it.

Print Media to Television Vice Versa exist in Indonesia after reformation. Since 1999 print media mushrooming, yet only few succeeded to continue. Among them survive most are failed to continue. With liberal media, this periode between 1999-2002 there were also have media semi porno that exploited women bodies.
There two news television station first they were print media corporation; now have television statition Kompas and Tempo.
All the character are the same, produce reproducing the news. Industrial character to produced and reproduced can be found in television. If you see the news Karakter industri: manufaktur: produksi sama: reproduced

In modern world when industrialization became the system life, almost everything is manufacture. Even the body is used in pornography, cosmetics or certain sports. Industry that support by capitalism created greediness in human being, we hardly found something genuine and original.

Manufacturing content, manufacturing consent, content citizens being manufactured through the media content amounts to propaganda. With their power over the tools in media maker and news making, the Corporation have huge influence over time and how long duration of the dispersing the news.

Any industry needs capital, needs investment and it always have the owner the investor. One condition that never be prepared by the pro democratic activists and its leader is how the media become powerful almost like a dictator in a way the news is forced by media owners.

In time where there are more workers who graduated university and yet has not find a job, the journalists are the workers, the cheap labor. The situation is like any industry, of which in journalist labor produced news, and selling news. Yet it has never gave any surplus value when the people buy newspaper or media and it bring profit for the media company, at least not in Indonesia. In that matter, the media corporation in search of profit in replacement of surplus value by finds other source, advertising price, other corporation media and gain political power. Most surplus value comes from other media, not news, it is entertainment.

Manufacturing content, manufacturing consent, content citizens being manufactured through the media content amounts to propaganda. With their power over the tools in media maker and news making, the Corporation have huge influence over time and how long duration of the dispersing the news.

The mushrooming publishing print media since 1998 and later private television in 2000s has not yet bring about balance needs of information and information feed by the media to the people. Government Regulation PP 50/2005 regulated private broadcasting, creating more and more space of corporation to have air power.

The twelve owners of media corporations its impact in concentration of the news, ‘monopoly’ stream and air. And the television has great way to compile information and distribute information. In this way the corporation has the power of hegemony to people’s mind. In particular when of news media television owner has directly link with the political political party. They will brought the news according to their benefit and will not airing the news that damag the image of the party or the owner. The latest documentary film Dibalik Frekuensi (Behind the Frequency) showed it all. The condition of media monopoly has been acknowledged that might cause deficiency in democracy due to follow:
1. Manufacturing Messages
Packaging and manufacturing the messages by the corporate media, because of conglomeration, its makes the news on many media has similar tone and perspectives: such as TvOne has the same news and angel with ANTV and vivanews.com and other radio stations owns by its Bakrie’s group.

Since Indonesia has entered the liberal democracy, the media not only follow what drive by market or by capital. When and where. In time of election days, target message packaged by news company is to create opinion and perception about certain matter, i.e the MetroTv program of Marketing– donot sell by demand, but by design of producer.
Consumer passive, cannot have many choices.
2. People hard to seek out other news angel and perspective
In Indonesia national news television are only three, TVRI, Metrotv and TVOne. The last two are own by leader of political party: TvOne by Aburizal Bakrie of Golkar Party and MetroTv by Surya Paloh of Nasdem Party.
3.Perpetuatiion class segregation in workers
Western has valued human from their attribute “status”, “education”, “class economy”
— skill brain as worker the consumer.
The worker as pretend themselves as white collar, while having threat to be fired anytime.
Worker cannot avoid the structural adjustment conduct by the managerial.

Epilog

In Indonesia the media character all influenced by global as national condition. As for news media the character each times are different. The viewer and readers as well as the creators are different.
In colonial era
– the media are tools of the movement, the creator are the activist for independent of Indonesia .
– it produced and published silently and distributed limited

Book reference:

Mapping Media Policy in Indonesia, Yanuar Nugroho, Muhamad Fajri Siregar, Shita Laksmi, Report Series: Engaging Meida, empowering society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the lens of citizens’s rights: CIPG, Hivos, 2012

Chomsky Noam, Herman Manufacturing Consent
Noam Chomsky, Media Control,. The Spectacular Achievement of Propaganda, Open Media 1997

Blog at WordPress.com.

Up ↑