Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

December 2013

PUAN MAHARANI, Caleg DPRRI JawaTengah5

PUAN MAHARANI, lulusan Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Komunikasi. Kini menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga. Sebelumnya menjadi Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak-anak. Beliau mempunyai dua orang anak, putra dan putri. Sering belusukan saat kampanye dan selalu memperhatikan nasib rakyat kecil yang diperjuangkan melalui kebijakan Fraksi: antara lain Kasus Bank Century, Menolak kenaikan harga BBM dan dukungan bagi penegakan HAM seperti mendorong  segera di sahkannya UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012Pengesahan Konvensi Internasional mengenai PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA, UU Cagar Budaya, UU Pencucian Uang dan-lain.  Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, maka didalam struktur jabatannya, ketua Komisi, anggota Komisi berkordinasi dengan Puan Maharani untuk memutuskan kebijakan yang pro rakyat yang dilakukan di DPR.PMFOTODAPIL2PUAN MAHARANIDSCI0811

DIAH PITALOKA, Caleg DPRRI Jabar III No.Urut 3 PDI Perjuangan

DIAH PITALOKA Caleg DPRRI JABAR3DIAH PITALOKA, S.Sos sekarang sudah Master dari Universitas Parahyangan, lulusan S1 dari Universitas Pajajaran DIAH PITALOKA adalah aktivis perempuan yang aktif di PEKKA Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, sekarang menjabat Ketua REPDEM (Relawan untuk Demokrasi sayap PDI Perjuangan) Jawa Barati, sering mengikuti workshop atau seminar di luar negeri melalui beasiswa seperti dari FNSke Jerman, ataupun NDI.

Silahkan pilihlah DIAH PITALOKA, PDI Perjuangan Dapil III DPRRI, Nomor urut 3Diah Pitaloka Caleg DPRRI Jabar III. Twitter @

Sekar Arum CalegBogorUtara

sekarAr

Sekar Arum Widara S.IP adalah calon legislatif DPRD II Kota Bogor, mewakili Bogor Utara, a.l Desa Cibuluh · Ciluar · Cimahpar · Ciparigi · Kedunghalang · Tanahbaru
dan Kelurahan Bantarjati · Tegalgundil  yang juga rajin menuliskan opininya di surat kabar lokal
Radar Bogor dan Jurnal Bogor . Sekar Arum Widara caleg PDI Perjuangan No.urut 8, lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ayo cocacoba coblos caleg nomor bawah.

Caleg PDI Perjuangan Kota Bogor No.urut 8 follow twitter:  #SekarUntukBogor @relawanonline

Sekar No.urut 8 kota Bogor, Bogor Utara

Hari Ibu 22 Desember: Penghargaan Bakti Perempuan pada Negeri

0161939JawaHari Ibu yang diperingati Sebagai Hari Nasional bukan hari libur berdasarkan Keppres No.316 tahun 1959 sebagai penghargaan pada perempuan sebagai ibu dan sebagai tanda penghargaan Negara atas sumbangsih dan partisipasi perempuan didalam perjuangan menuju kemerdekaan bangsa.

Hari Ibu mulai ditetapkan oleh para perempuan yang berkongres  pada Kongres  tahun 1938 dengan Menetapkan Hari Ibu Bangsa dan dengan semboyan Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Darma dan dipilih bunga melati.

Semangatperjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya, yangmenggambarkan:
1.Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak;
2. Kekuatan,kesucian antara ibu dan pengorbanan anak;
3. Kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam pembangunan bangsa dan negara
Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaankedudukan ,
hak,kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-Iaki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan,kemajuan dan kedamaian bangsa
Indonesia.

Mengenai penetapan Hari Ibu Bangsa tersebut, sesuai dengan putusan Kongres tahun 1935 yaitu “Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”, sebagaimana dikutip dari https://wartafeminis.com/2008/03/04/kongres-perempuan-indonesia-sebuah-gerakan-perempuan-1928-1941-2/

Penekanan pada bagian yang menjadi ciri feminin dan sifat perempuan seperti kasih sayang, keibuan, pengorbanan adalah sebagai pilihan strategis saat itu, mengingat segala kegiatan kumpulan orang dapat dikategorikan gerakan politik, maka para perempuan di tahun-tahun penjajahan pun membungkus gerakan politiknya dalam konteks ‘ibu’ yang tidak mengancam, tidak politis. Hal ini juga dilakukan pada saat 1998 gerakan menurunkan Orde Baru kalangan perempuan dalam Suara Ibu Peduli.

Jelas sekali bahwa meski masa kolonial, ketika bangsa Indonesia secara keseluruhan berada dalam penjajahan dan tidak memiliki keleluasaan atas kehidupan politik (bebas mengemukakan pendapat/demonstrasi, berorganisasi) , perempuan Indonesia mampu mensiasati diri dan menempatkan dirinya sebagai bagian keseluruhan bangsa dan tidak tinggal diam. Gerakan perempuan pada masa kolonial ini akan selalu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk selalu mencari cara bagi memajukan diri bersama sama bergotongroyong dan bahu membahu.

Kongres Perempuan Indonesia 22 Desember 1928, menjadi tonggak bersatunya berbagai organisasi perempuan yang tumbuh sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka menjadi KOWANI, Kongres Wanita Indonesia yang menjadi payung kordinasi berbagai organisasi perempuan di Indonesia dan tetap menggunakan lambang hasil penetapan Hari Ibu 1938.

APAKAH POLRI PERLU BERJILBAB?

Sangat disayangkan  sekali ketika dengan bangga mau mengadopsi pakaian yang berasal dari negeri sebrang di kepolisian. Indonesia itu punya beragam pakaian yang bisa dijadikan seragam polri atau polwan, mau pakaian bela diri, pakaian adat atau pakaian sehari-hari.

Padahal sebagai institusi Negara yang bersifa nasional mempunyai tugas dan wewenang substantif yang tidak boleh menampakkan diri sebagai TIDAK netral karena:

– Polri menaungi seluruh golongan masyarakat seluruh Indonesia, bahkan di luar negri

– Melampaui identitas keagamaan karena penugasan Negara tidak bersekat dia pengabdi negara dan bangsa

– Menjadi pengayon dan pemberi kenyamanan pada semua orang

Ketidak sigapan atas desakan intoleransi, terus berlanjut ketika akhirnya polri mau mengijinkan para polwan berjilbab. Betapa bodohnya. Indonesia itu bukan negara islam, islam aja baru berdiri tahun berapa. Mohamad aja lahir tahun 561, Nuswantara jauh-jauh sebelum agama-agama monotheis masuk dan menggantikan ajaran Asli Nuswantara, Nuswantara sudah jaya dan menguasai DuNIA, bahkan semesta raya. Lihat saja nama-nama asli ada di https://wartafeminis.com/2010/12/18/menguak-kejayaan-nusantara-sebagai-awal-mula-peradaban-dunia/

Kondisi kerpurukan Indonesia kini tidak pernah menjadi alat refleksi mengapa Indonesia yang kaya raya, alam, sungai gunung, dan kandungannya miskin??? Karena kita memuja daerah seberang yang hingga kini tak berhenti berperang. Jauh sebelum Eropa dan Amerika masuk dalam kejayaannya Nusantara dengan Atlanisnya http://www.youtube.com/watch?v=HMDQZ3GqdJE

yang terkenal hingga Plato menuliskannya, dan orang-orang dari Eropa mencari negeri itu…semua kesasar dan rata-rata mentok di India. Lagi pula pada saat penjelajahan Eropa dimulai, saat itu jugalah Nusantara mulai Surut Kekuasaaannya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya mulai ditutup, menutup diri. Penutupan yang tidak akan selamanya.

Jilbabisasi berusaha menghapus jejak Leluhur yang memuliakan perempuan, di Nuswantara sejak DAHULU perempuan dimuliakan, maka di Nuswantara sekarang jejaknya masih ada dari nama Ibukota, ibu Pertiwi, bahkan dijaman modern pun kita punya Hari Kartni, Hari Ibu, lalu juga turut memperingati hari Penghapusan Kekekerasan terhadap Perempuan 25 November, Hari Perempuan Internasional 8 Maret.

Indonesia/Nuswantara punya selendang, kerudung, bukan jilbab. Selendang dan kerudung bisa dipakai untuk keperluan lain, gendong anak, upacara, bahkan ikatan kalau bawa anak naik motor. http://sosbud.kompasiana.com/2013/01/09/stop-arabisasi-nusantara-indonesia-selendang-522883.html

Jilbabisasi polwan dengan alasan mau beribadah menurut ajaran agamannya, yaaa udah ibadah aja…gak usah campur-campurkan tugas negara Yang Netral TIDAK BERPIHAK…kalau pakai jilbab lalu nanti yang Kristen pakai Salib, yang Budha pakai tasbih budha…tolol

INDONESIA UDAH PUNYA KEKAYAAN BUDAYA LUAR BIASA, PAKAIAN, TATACARA, ADAT ISTIADAT INI MALAH MAU MENGAMBIL AJARAN YG DONGO SERAGAM, GANAS HOBBINYA PERANG MULU….GUBRAAAKKK

Televisi Sulit Independen Saat Jelang Pemilu

Gedung Dewan Pers
Gedung Dewan Pers

Jakarta, Rabu-11-12-2013

Bertempat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, diadakan diskusi menyoal Kepemilikan Media oleh Politisi dan kondisi menjelang tahun panas Politik (Pemilu 2014) : Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik”

Acara yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ini didukung oleh UNESCO dan UNIC menghadirkan pembicara:
1. Komisi Penyiaran 2.Mahudz Siddiq Komisi I DPRRI, 3. Shanti Ruwyastuti, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, 4.Dewan Pers, 5.Bagir Manan, 6.Amir Efendi Siregar KIDP.

Pada Pembahasan ini salah satu kunci pembahasan adalah apakah politisi boleh tidak memiliki stasiun media elektronik (TV-Radio), lalu bagaimana independensinya?

Secara garis besar, politisi bolehmemiliki stasiun televisi/radio, namun tidak boleh memprograndakan dirinya atau partai politiknya melalui TV/Radio tersebut, karena sarana tv dan radiio menggunakan FREKUENSI PUBLIK (Udara) yang adalah milik Negara sesuai UUD 1945 Pasal 33. Sehingga harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak bukan kepentingan orang kelompok/penguasa/politik. Berbeda dengan surat kbara, majalah yang boleh dan sah karena menggunakan kapital dari pemilik/politisi tapi tidak menggunakan HAK MILIK NEGARA/Rakyat.

Televisi Mempunyai bahaya bagi Demokrasi khususnya menjelang PEMILU, karena:
1. Informasi politik dan suasana terkini negara mayoritas diperoleh rakyat dari Televisi
2. Realitas kepemilikan televisi oleh partai/pengusaha yang dapat memblocking program untuk membuat acara untuk kepentingannya
3. Berita dan peristiwa yang melibatkan pemilik TV/ketua Parpol akan mendapat porsi siar tinggi (durasi) siaran berita, siaran langsung—dan ini tidak dapat disensor

Kepemilikan Stasiun televisi yang dapat mengancam demokrasi dan mengarahkan publik ke salah satu partai antaralain:

1. Stasiun tv dari MNC Grup: RCTI, TPI yang dimiliki oleh Harry Tanoesudibyo yang adalah calon wapres dari Partai HANURA

2. Stasiun tvONE, ANTV dimiliki oleh Aburizal Bakrie, capres dari Partai Golkar

3. Metrotv oleh Surya paloh dari partai Nasdem

adapun televisi lainnya Indosiar, Trans cenderung mengarah pada Partai Demokrat

Maka kiranya rakyat bersiap-siap kehilangan informasi tentang capres dari bukan pemilik televisi di tv-tv yang punya capresnya.

diambil dari diskusi dan buku Penumpang Gelap Demokrasi kajian liberalisasi media di Indonesia, R.KRistiawan

Terkait bagaimana Parpol menguasai wacana, bahkan membangun wacana dapat dilihat dari film dokumenter DIBALIK FREKUENSI: http://www.youtube.com/watch?v=uEMfebwbXJ4

Blog at WordPress.com.

Up ↑