Gedung Dewan Pers
Gedung Dewan Pers

Jakarta, Rabu-11-12-2013

Bertempat di Gedung Dewan Pers, Jakarta, diadakan diskusi menyoal Kepemilikan Media oleh Politisi dan kondisi menjelang tahun panas Politik (Pemilu 2014) : Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik”

Acara yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen ini didukung oleh UNESCO dan UNIC menghadirkan pembicara:
1. Komisi Penyiaran 2.Mahudz Siddiq Komisi I DPRRI, 3. Shanti Ruwyastuti, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, 4.Dewan Pers, 5.Bagir Manan, 6.Amir Efendi Siregar KIDP.

Pada Pembahasan ini salah satu kunci pembahasan adalah apakah politisi boleh tidak memiliki stasiun media elektronik (TV-Radio), lalu bagaimana independensinya?

Secara garis besar, politisi bolehmemiliki stasiun televisi/radio, namun tidak boleh memprograndakan dirinya atau partai politiknya melalui TV/Radio tersebut, karena sarana tv dan radiio menggunakan FREKUENSI PUBLIK (Udara) yang adalah milik Negara sesuai UUD 1945 Pasal 33. Sehingga harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan orang banyak bukan kepentingan orang kelompok/penguasa/politik. Berbeda dengan surat kbara, majalah yang boleh dan sah karena menggunakan kapital dari pemilik/politisi tapi tidak menggunakan HAK MILIK NEGARA/Rakyat.

Televisi Mempunyai bahaya bagi Demokrasi khususnya menjelang PEMILU, karena:
1. Informasi politik dan suasana terkini negara mayoritas diperoleh rakyat dari Televisi
2. Realitas kepemilikan televisi oleh partai/pengusaha yang dapat memblocking program untuk membuat acara untuk kepentingannya
3. Berita dan peristiwa yang melibatkan pemilik TV/ketua Parpol akan mendapat porsi siar tinggi (durasi) siaran berita, siaran langsung—dan ini tidak dapat disensor

Kepemilikan Stasiun televisi yang dapat mengancam demokrasi dan mengarahkan publik ke salah satu partai antaralain:

1. Stasiun tv dari MNC Grup: RCTI, TPI yang dimiliki oleh Harry Tanoesudibyo yang adalah calon wapres dari Partai HANURA

2. Stasiun tvONE, ANTV dimiliki oleh Aburizal Bakrie, capres dari Partai Golkar

3. Metrotv oleh Surya paloh dari partai Nasdem

adapun televisi lainnya Indosiar, Trans cenderung mengarah pada Partai Demokrat

Maka kiranya rakyat bersiap-siap kehilangan informasi tentang capres dari bukan pemilik televisi di tv-tv yang punya capresnya.

diambil dari diskusi dan buku Penumpang Gelap Demokrasi kajian liberalisasi media di Indonesia, R.KRistiawan

Terkait bagaimana Parpol menguasai wacana, bahkan membangun wacana dapat dilihat dari film dokumenter DIBALIK FREKUENSI: http://www.youtube.com/watch?v=uEMfebwbXJ4

Advertisements