Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

January 2014

Pertanggungjawaban Warga Negara dan Pemilu

Warga berarti anggota atau peserta, maka Warga Negara berarti anggota dari suatu Negara. Indonesia sebagai negara modern yang dibentuk 1945 menjadi warisan bagi para anggotanya kini. Warisan dari sejak pembentukannya 1945 hingga sekarang banyaklah sekali. Warisan berubah fisik (alam, tanah, gunung, laut, jejak peradaban), non fisik (budaya kuliner, tradisi, ilmu pengetahuan, rekaya/teknologi, adat istiadat, tatakelola dsb). Kedua warisan tersebut menjadi bagian yang melekat untuk dilestarikan sebagai bagian Kebudayaan Nasional. Salah satu warisan yang dibuat sejak 1945 adalah warisan dalam bentuk sistem politik.

Sistem Politik adalah tatakelola masyarakat, bangsa dan Negara. Sistem politik Indonesia yang dipilih oleh pendiri Negara adalah mengikuti Barat, dalam arti tidak mengenal lagiĀ  memakai lagi tatakelola Kerajaan dan Keratuan, maka salah satu cara yang digunakan adalah demokrasi dan terejawantahkan antara lain melalui Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum menjadi penting dan signifikan didalam memelihara dan membangkitkan kesadaran rakyat sebagai Bangsa, sebagai Negara. Keikutsertaan Warga Negara atau TIDAK GOLPUT dalam Pemilu secara sadar ikut memilih/mencoblos menunjukkan bahwa rakyat tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan mewujudkan rasa tersebut didalam Aksi ikut Memilih/mencoblos….Jikalau pun para calonnya seakan tidak layak, itu tak selalu seratus persen sebagai kekurangan dan alasan untuk tidak memilih. Hal ini karena, bukti bahwa negeri ini masih dapat membuat tidur nyenyak hampir 99% rakyatnya, termasuk saya (malam hari tidak terbangun karena bom, karena orang jahat yang mengintai sehingga harus membuat kunci ganda berlapis dan alarm di rumah. Itulah realitas kita Indonesia masih tidak seburuk negara di bekas uni soviet, di negara timur tengah atau afrika. Kita hanya perlu lebih baik lagi mengelola apa yang ada sudah baik/potensi. Hal ini bisa dilakukan bersama, seluruhnya, dengan cara gotong royong, saling percaya, toleransi, saling menghargai dan jujur.

Seorang warga negara terikat pada hukum negara dari Konstitusinya, ia memiliki hak dan kewajiban. Ada kewajiban yang paksaan, ada kewajiban yang suka-rela. Kewajiban yang suka dan rela adalah memilih dalam pemilu. Bagi saya Memilih adalah Suka dalam arti mengenal mengetahui calon, mengetahui partai dan Rela karena saya tidak dipaksa, tidak diancam untuk memilih.

Sukarela adalah suka dan rela, lebih dari sekedar iklas. Ia menyatukan perasaan dan kesadaran dalam tindakan, yaitu mencoblos, memberikan waktu 3-5 menit di dalam TPS, atau lebih karena mengantri waktu bukan untuk diri sendiri, melainkan untu orang banyak yaitu Negara dan Bangsa..

SELAMAT KEPADA ANDA YANG SADAR MENJADI MANUSIA DAN BUKAN BUTHO dengan MEMILIH DALAM PEMILIU 2014, 30 Maret untuk Luar Negeri dan 9 April untuk Seluruh Indonesia. MANUSIA HIDUP DALAM PERATURAN DAN KETERATURAN PAKEM, bukan nafsu dan kepuasan diri sendiri.

Advertisements

Representasi Politik Perempuan dan RUU KKG

RRRUUU

Jakarta 16 Januari, 2014,

Women Research Institute (WRI) mengadakan Seminar Partisipasi Politik Perempuan dan RUU KKG dengan menghadirkan anggota DPRRI yang menjadi anggota pansus dan presentasi hasil penelitian tentang kesetaraan gender dan representasi perempuan di politik dan kepentingan perempuan. Anggota DPRRI yang hadir adalah Aryati Soemaryoso (Gerindra) dan Mien Muntarsih (Hanura) kedua perempuan anggota DPRRI ini adalah perempuan yang telah lama aktif di partai politik(mereka sebelumnya adalah aktivis politik dari partai Golkar), juga pembicara dari WRI Edriana Nurdin yang memamparkan hasil Penelitian terkait RUU Kesetaran dan Keadilan Gender, dan Ratna Batara Munti (JKP3 Jaringan Pro Legnas Pro Perempuan) .

Melalui serial program Representasi Politik Perempuan Women Research Institute (WRI) melaksanakan penelitian dan survei yang didukung oleh USAID. Hasil penelitian dan survei memberi gambaran persepsi publik tentang, pemantauan kinerja pengambilan keputusan perempuan di DPRRI dan kepemimpinan perempuan di politik. Secara khusus juga di bahas RUU terkait dengan kebijakan pro kesetaraan dan keadilan perempuan dan laki-laki,, RUU KKG. Pada konteks ini di DPRRI masih dalam pemmbahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). RUU ini bagi kalangan perempuan diharapkan dapat menjadi Payung bagi dihapuskannya Perda-perda diskriminasi terhadap perempuan di berbagai wilayah Indonesia.

Di dalam seminar ini dari anggota DPRRI yang hadir disampaikan bahwa pembahasan oleh DPRRI telah sampai ditingkat Panja, dan ada informasi akan memasukan agama di dalam batang tubuh. Anggota DPRRI yang hadir memaparkan bahwa perempuan masih dibutuhkan lebih banyak lagi di DPRRI, karena seperti dari partai Hanura, dan Gerindra dengan jumlah perempuan sedikit maka lebih berat pula kerjanya, termasuk untuk pembagian dalam panja dan pansus-pansus yg memmbahas RUU.

Hasil Penelitian WRI menunjukkan dukungan publik agar perempuan di DPRRI dapat menyuarakan kepentingan perempuan, dan semakin banyak perempuan lebih baik untuk perjuangan perempuan. Namun terkait keadilan Gender, yang menganggap perempuan tidak punya kemampuan sama dengan laki-laki dalam memimpin politik, dan tidak setuju perempuan memimpin politik adalah karena perempuan Tidak Cocok jadi pemimpin 47%. Dilarang Agama 34% dan Pendidikan laki-laki lebih tinggi 9%.

LBH APIK dalam kesempatan yang sama melakukan konferensi Pers yang intinya: Tertundanya Pembahasan RUU di Panja akan menghambat Komitmen Negara Mewujudkan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses Pembangunan, dan akan juga menjadi penghambat kesejahteraan rakyat secara umum. Padahal RUU ini merupakan implementasi CEDAW dan pelaksanaan Inpres Pengharusutamaan Gender No,.3/2000.

PEMILU: CARA SEMENTARA MENUJU KESEJAHTERAAN BERSAMA

Berhubung Negara Kesatuan Republik Indonesia saat berdiri memilih menjadi negara demokrasi modern, maka Indonesia pun mengikuti cara-cara demokrasi ala Barat, yaitu memilih pemimpin dengan Pemilihan Umum. Pemimpin ini berarti yang akan menjadi pelindung, pengayom bapak-ibu dari para warga negara Presiden /warga provinsi/kabupaten:Gubernur Bupati, dan wakil penghubung legislatif yang menyampaikan unek-unek warga untuk disampaikan kepada Pemimpin tersebut, apabila tak bisa langsung disampaikan. Itulah bentuk demokrasi perwakilan, model sistem serapan dari Barat yang sekarang dilaksanakan di Indonesia.

Sebagai cara Pemilu merupakan pilihan bersama yang dipilih oleh pendiri negeri pada awal Indonesia merdeka. Pendirian partai sebagai cara mengorganisasi diri dan kepentingan dimaklumatkan beberapa tahun sesudah Indonesia merdeka. Partai politik sendiri sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Metode pemilihan pemimpin di dalam organisasi sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka, sebelum Sumpah Pemuda. Artinya demokrasi model barat sudah diterapkan bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Sistem demokrasi yang dipakai dengan menggunakan sistem pemilihan pemimpin sebagai wakil yang dipercaya untuk mengarahkan, menjalankan sistem sudah terjadi sejak lama, namun sejak 1999 sistem yang dipakai benar-benar mencopy paste dari sistem Amerika Serikat. Cara sementara ini sesungguhnya tidak dipercaya tapi dijalankan saja. Karena selama berlansungnya pemerintahan Indonesia, model inilah yang dijalankan yang dikenal oleh masyarakat umum, berbeda tentu saja dengan masyarakat suku asli Dayak, Papua atau Badui..

Nah sebagai cara sementara untuk menjalankan kehidupan bersama-sama apakah kita akan tetap konsisten ikut terlibat didalamnya, ataukah hanya menerima saja…

Tahun 2014 Tahun Tujuan

Tahun 2014 dimulai pada hari Rabu/Budha, hari dimana banyak manusia di dunia merayakan dengan harap bahwa tahun 2014 akan menjadi tahun yang lebih baik. Tahun pergantian masa. Masalalu kepada masa depan. Bukan hanya masa sekarang.

Masalalu sebenarnya adalah masa sekarang, khususnya bagi mereka yang hidup dengan pengertian linear waktu yang tak pernah mundur dan maju, tetapi tetap di titik O.

Tahun 2014 adalah tahun tujuan. Tujuan berbangsa Nuswantara bernegara Indonesia. Ya Negara Indonesia adalah negara bentukan modern baru berdiri tahun 1945, akan tetapi Nuswantara jutaan tahun bahkan tak terhingga. Adapun sekarang digunakan Nusantara. Dan Soekarno meninggalkan legacy/warisan tentang Nuswantantara melalui Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) yang mengajarkan Wawasan Nusantara (ya Nusantara yang meliputi Australia, Malaysia, Vietnam, Selandiabaru, Philipina, Malaysia, Singapure). Sebutlah itu sebagai Nuswantara terakhir pada masa Majapahit.

Tujuan hidup di dunia adalah bahagia dan bisa bersatu dengan sang Pencipta (Sang Hyang Tertinggi), dan bukan untuk tetap menetap di bumi. Apalagi ketika nyawa sudah pergi dari tubuh. Tujuan tahun 2014 adalah titik awal menuju tujuan Keabadian, keabadian yang ada di sini di Arcapada, di bumi Gemah Ripah Loh Ginawi yang sekarang masih dihukum…masih terseok-seok…namun masih belum masuk pada masa Pencucian pembersihan…masih harus menghadapi pencucian dulu…

Blog at WordPress.com.

Up ↑