Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

May 2014

Peresmian Posko Tim Koordinasi Nasional Relawan Jokowi-JK dan Deklarasi Koalisi Relawan Jokowi-JK untuk Pemilu Presiden Yang Bersih dan Bermartabat

Siaran Pers
Peresmian Posko Tim Koordinasi Nasional Relawan Jokowi-JK
dan Deklarasi Koalisi Relawan Jokowi-JK untuk Pemilu Presiden Yang Bersih dan Bermartabat

Salah satu problem yang sering dikeluhkan para pengamat demokrasi Indonesia sejak era Reformasi adalah kenyataan tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para politisi dalam kontestasi politik. Politik berbiaya tinggi ini erat sekali hubungannya dengan pembelian suara (vote’s buying) dan luasnya praktek politik uang (money politics).  Kenyataan ini dibarengi pula dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap para politisi dan minimnya loyalitas terhadap partai (party’s ID). Semua ini akan berakibat pada rendahnya integritas dan performa para politisi yang terpilih karena mereka tidak merasa berhutang budi kepada publik dan konstituen  mereka. Karena itu, tingkat kesukarelaan publik (voluntarisme) untuk  memperjuangkan aspirasi mereka dan mendukung kandidat-kandidat yang bersih dan amanah sangat sangat diperlukan dan penting bagi kehidupan politik yang bersih dan bermartabat. Pertama, agar
politik berbiaya tinggi bisa diminimalisir. Kedua, agar ada keterkaitan antara konstituen dengan kadidat yang mereka usung. Ketiga, agar terwujud pemimpin-pemimpin yang aspiratif dan dapat dipercaya.

Harapan tersebut tampaknya bukanlah mimpi. Untuk pemilu presiden 9 Juli nanti, kita dengan lamat-lamat dapat menatap cahaya baru dan harapan baru dengan munculnya sosok pasangan capres dan cawapres Jokowi-Jusuf Kalla. Rilis Lembaga Survei Nasional pertengahan Mei lalu, menegaskan bahwa terdapat 68,5% publik yang bersedia secara sukarela untuk melakukan kerja-kerja politik guna memenangkan pasangan Jokowi-JK. Angka ini jauh di atas pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta yang hanya mampu menarik voluntarisme politik sebesar 15,3%. Ini artinya, hanya 15,3% publik yang bersedia berkorban untuk pasangan Prabowo-Hatta. Mayoritas adalah pekerja profesional yang berbuat untuk imbalan
dan atau mengutamakan kepentingan masing-masing.

Sebaliknya, tingginya minat publik terhadap voluntarisme politik di kubu Jokowi-JK benar-benar memberikan secercah harapan akan tumbuh dan berkembangnya bentuk partisipasi politik warga yang berkesadaran untuk mewujudkan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara. Dengan bentuk-bentuk voluntarisme seperti politik ini, para pemimpin politik akan merasa berhutang budi kepada publik dan publik pun dapat mendesak dan menagih janji-janji manis yang dituturkan dan dinyatakan oleh para pemimpin mereka. Kita juga berharap, dengan meluasnya
bentuk-bentuk voluntarisme politik ini, perpolitikan Indonesia kelak akan kian bersih dan bertanggungjawab.

Dengan dasar pikiran demikian, hari ini, Senin, 26 Mei 2014, dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap komponen masyarakat yang memandang
politik sebagai cita-cita yang luhur untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, dengan bangga mendeklarasikan diri sebagai koalisi relawan Jokowi-JK sebagai unggulan kami dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 nanti. Kami berikrar akan bekerja sekuat tenaga dan pikiran kami demi memenangkan Jokowi-JK. Kami berharap, kerja-kerja politik sukarela kami akan dapat mengantarkan Jokowi-JK ke tampuk kekuasaan demi memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan segenap tumpah darah Indonesia. Kami bangga, dengan partisipasi
politik secara sukarela ini, semoga kita mendapatkan pemimpin yang bersahaja, pekerja keras, dan berbakti bagi segenap kepentingan bangsa dan negara.

Jakarta, 26 Mei 2014.

Atas nama Relawan Jokowi-JK seluruh Indonesia:

1. GERAKAN AYO MAJUKAN INDONESIA.
2. SUKARELAWAN INDONESIA UNTUK PERUBAHAN
3. JASMEV 2014.
4. ALMISBAT.
5. SEKNAS JOKOWI
6. SEKNAS TANI JOKOWI
7. SEKNAS PEREMPUAN PENDUKUNG JOKOWI
8. SEKNAS MUDA
9. BARA JP
10. KSP PROJO
11. RUMAH KOALISI INDONESIA HEBAT
12. KAWAN JOKOWI
13. KOMUNITAS SAHABAT JOKOWI
14. ALIANSI RAKYAT MERDEKA
15. RELAWAN BURUH SAHABAT JOKOWI
16. LASKAR RAKYAT JOKOWI
17. GEMA JOKOWI4P7
18. JO-MAN
19. POSPERA
20. BRP4JP
21. SAHABAT RAKYAT
22. AYO MAJUKAN INDONESIA
23. FORNAS
24. DPP HIPMIKINDO
25. SOLIDARITAS TUKANG GIGI INDONESIA
26. BARISAN  JOKOWI UNTUK RI
(BAJURI)
27. GEMA JKW4P-7
28. GARDA TRISAKTI
29. KOMUNITAS KASIH MATRAMAN
30. KORNAS
31. EKSPONEN 96-98 PRO MEGA PERJUANGAN
32. MESRA
33. ALUMNI ITB PENDUKUNG JOKOWI
34. ALUMNI TRISAKSI PENDUKUNG JOKOWI
35. BLUSUKAN JOKOWI
36. LASKAR JAKARTA BARU
37. KOMUNITAS ARTIS SINETRON LAGA
38. POROS JOKOWI NTT
39. PONDOK JOKOWI PRESIDENKU
40. GERAKAN MASYARAKAT BANGKEP
41. PAPUA RELATION JOKOWI-JK
42. PMKD JAWA TENGAH
43. TIM PEMENANGAN JOKOWI PROVINSI NTT
44. KAWULO ALIT BERSATU
45. KERONCONG JK4P
46. FORPERTA
47. BARISAN RELAWAN NASIONAL
48. JARINGAN UTAMA RELAWAN RELAWAN (JAGUR) BANTEN
49. TIM RELAWAN RIAU BERSATU-SERUMPUN
50. BUTON PRO JOKOWI
51. GRJWC14
52. FORUM MASYARAKAT TIMUR INDONESIA (FORMATIN)
53. LASKAR JOKOWI-JK
54. GERAKAN PERJUANGAN LAMPUNG (GAPURA)
55. TIM USUBI YOHOKUDA TAKOBAYAMAN
56. JOKOWI JK SEMUA BERES
57. BARISAN MUDA PENDUKUNG JOKOWI-JK
58. MASYARAKAT BOGOR RAYA
59. TIM KERJA RELAWAN JOKOWI RELAWAN JOKOWI JAYAPURA
60. BARISAN PENDUKUNG JOKOWI
61. KSPI
62. KOMNAS POJOK
63. GEMA JOKOWI
64. JOKOWI CENTRE
65. PUSAT INFORMASI RELAWAN
66. JOKOWI UNTUK INDONESIA BARU
67. LINGKARAN TRISAKTI
68. RELAWAN PENGGERAK JAKARTA BARU
69. SUARA INDONESIA UNTUK PERUBAHAN
70. JARINGAN KYAI TRADISIONAL
71. SAHABAT MUDA JK
72. SEKBER JOKOWI
73. RELAWAN BERDIKARI
74. FOR WE (FORUM RELAWAN JOKOWI)
75. RELAWAN JOKOWI FOR PRESIDEN LAMPUNG
76. GIPSI
77. BLARAKAN
78. RELAWAN JOKOWI GORONTALO
79.  PAYUGUBAN PENDETA GPDI
81. JARINGAN MASYARAKAT URBAN (JAMU)
82. TIM KORNAS BANDUNG
83. PERSATUAN PEDAGANG PADANG  SUNDA JAWA (PANDAWA)
84. ESK TRI MURNI
85. REJOKJA
86. IA’98
87. RELAWAN BANGSAWAN INDONESIA TIMUR
88. FORUM ANAK INDONESIA TIMUR
89. KARIB
DAN RELAWAN – RELAWAN LAIN YANG BELUM DICANTUMKAN

Tim
Koordinasi Nasional Relawan Jokowi-JK
Jl.Teuku Cik Ditiro 43 Menteng, Jakarta Pusat, telp.021 390 23 12,
314 7531  Faks. 021 390 7813.

Email:
knr.jokowijk@gmail.com

Advertisements

Mari Menangkan Suara Hati: Pilih Presiden dengan Hati

Suara hati adalah bagian dari diri manusia yang terdekat dengan suksma atau roh. Begitu dekatnya suara hati tak pernah bisa dikuasai oleh apapun selain suksma/roh. Sehingga seorang yang nyawanya pergi pun masih bisa meninggalkan suara hatinya melalui suksma yang jejaknya dapat ditelusuri dari berbagai karya, pikiran ataupun pandangan atau dalam konteks riil dari bimbingan langsung Sang Suksma kepada manusia lain di bumi.

Suara hati tak pernah dusta. Walaupun mulut bisa berkata dusta, pikiran bisa merekayasa dan membuat kebohongan, namun suara hati tetap pada tempatnya, pada pendirian hakikinya, manusia Indonesia adalah baik, keturunan para pencipta bumi.

Sehingga pada bulan Juli, tanggal 9 tahun 2014 pilihlah presiden, kepala negara dengan suara hati, suara yang paling jernih paling tepat, karena suara hati adalah pantulan dari kebenaran Sang Pencipta, yang tidak bisa diganggu gugat. Semua dari kita memiliki suara hati, dengarkan dengan baik, dengarkan arahannya. Jangan dengarkan pikiran, pandangan dan pengaruh di luar suara hati, kecuali informasi tentang pandangan tersebut memperkuat apa yang ada di suara hati. Mengapa. Karena conscience atau suara hati suara hati tidak berkaitan apakah itu bertentangan dengan  moral publik atau hukum komunal, pointnya adalah keyakinan bebas dari setiap manusia. Keyakinan bebas ini memiliki moral universal, suara hati lah yang memberi persetujuan sehingga semua manusia menerima moral universal, bahwa mencuri itu salah, membunuh tanpa sebab itu salah. Suara hati seseorang tidak berdiri sendiri, tatapi juga dipengaruhi sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya. Namun suara hati adalah hal paling mendasar yang dimiliki semua manusia secara hakikinya milik manusia hidup yang berkesadaran.

Suara hati menekankan bahwa inilah hal yang paling mendasar dari kehidupan seseorang. Semua manusia apapun latar belakangnya, status sosialnya, budayanya mempunyai suara hati. Tak ada yang bisa dibeli. Permasalahannya suara hati tak tampak, tak bisa dilacak. Hanya mereka yang mempraktekkan kebaikan, keberanian, dan menentukan pilihan secara baik itulah yang dapat dianggap mengikuti suara hati.

Pemilihan presiden, pemimpin adalah salah satu yang juga menuntut manusia menentukan pilihan dengan suara hatinya. Seluruh dunia selama ini dikuasai oleh bukan suara hati, sehingga yang berkuasa adalah pikiran kekuasaan, pikiran manipulasi dan pikiran memperkaya diri memuaskan diri sendiri. Itulah yang membuat suara hati tenggelam. Suara hati akan selalu kalah ketika semua yang menjalankan roda kehidupan dipenuhi oleh pikiran dan pengaruh materi, luaran dan rekayasa rasional.

Suara Hati sudah ada bersamaan lahirnya manusia, namun selama ini manusia sering mengabaikannya, semua karena suara hati sebagai suatu yang tak tampak, hampir terlihat seolah tak berpengaruh padahal disitulan letak fondasi kemanusiaa sebagai manusia dengan martabat mulia yang berbeda dengan hewan dan iblis/butho.

Namun suara hati seringkali kalah dari pikiran rasional, dan pengaruh luar khususnya yang sifatnya materil. Materil dalam hal ini sesuatu yang sifatnya duniawi, tidak sempurna, tidak abadi, dan seringkali sangat menipu. Materil umumnya dikuasai oleh sesuatu yang paling lemah dari manusia yaitu tubuh. Sesuatu yang paling tinggi dari manusia adalah Suksma, Nyawa terendah adalah tubuh. Tubuh dipenuhi oleh mayoritas sesuatu yang sifatnya negatif, yang seringkali menguasai kehidupan dan membuat penguasaan materil, ya dunia dikuasai oleh materi. Namun di Indonesia sendiri untungnya belum separah negeri barat u.s.a atau eropa dimana mereka hampir tak mengenal tradisi yang bersifat spiritual, yang lebih mengutamakan suara hati.

 

 

Deklarasi SEKNAS PEREMPUAN PENDUKUNG JOKOWI

Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi

 

 PRESS RELEASE

 Terwujudnya Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat termasuk perempuan sebagai wujud kemandirian bangsa

Perempuan Indonesia merupakan golongan pemilih dengan jumlah terbesar, mencapai lebih dari setengah jumlah populasi pemilih. Artinya, pemilih perempuan memiliki porsi politik terbesar dalam menentukan siapa yang akan duduk sebagai pemimpin bangsa ini.

Calon pemimpin harus menyadari bahwa perempuan Indonesia tidak lagi hanya berperan di ranah reproduksi, domestik, pencari nafkah tambahan melainkan juga pada ranah produksi, pencari nafkah utama dan berada di ruang publik.

Artinya, ide kemandirian bangsa sebagai visi dan misi kepemimpinan Jokowi ke depan akan menjadi penuh jika dan hanya jika ada pelibatan perempuan dan pemberdayaan perempuan seharusnya menjadi bagian yang integral dalam agenda pembangunan ke depan.

Harus disadari bahwa Proses Pemilu maupun Pemilukada selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak dan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan politik terkait kehidupan perempuan. Peran perempuan di dalam Pemilu maupun Pemilukada hanya sebagai pelengkap pemenuhan kuota 30% seperti diamanatkan UU pemilu no 12/2003.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Seknas Perempuan Pendukung Jokowi dideklarasikan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014. Seknas Perempuan Pendukung Jokowi (Seknas Jokowi) bertujuan untuk menyatakan dukungannya terhadap pemenangan Jokowi menjadi Presiden RI dalam Pilpres 2014, serta memberikan masukan, sekiranya  Bapak Jokowi terpilih sebagai Presiden RI, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, termasuk hak-hak fundamental seksual dan reproduksi serta kebijakan-kebijakan yang mendorong diakhirinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

 

Misi SekNas Perempuan

  1. Mendukung pemenangan Jokowi menjadi Presiden RI dalam pilpres 2014
  2. Mengusung hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender menjadi agenda program politik dalam pilpres 2014 dan menjadi program nasional jangka panjang dan menengah ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden
  3. Mengawal proses menuju masyarakat sipil Indonesia yang berkeadilan gender/berpihak kepada perempuan, dalam konteks pemilihan presiden 2014

 MDGs dan Beijing Platform For Action merupakan pedoman yang penting dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, selain itu UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita, dan Inpress no 9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintah dan lembaga lainnya terhadap hukum dan kebijakan yang responsif gender, perlindungan dan pelayanan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Namun demikian masih banyak isu-isu strategis sehubungan dengan hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belum menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia selama ini.

Di bidang kesehatan, Indonesia telah berusaha menurunkan angka kematian bayi dari 68 menjadi 32 tiap 1000 bayi lahir hidup dan di tahun 2013, dan masih berupaya untuk menurunkan insiden dan angka kematian terhadap tuberculosis. Namun demikian target peningkatan kesehatan perempuan secara umum perlu dibuat, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi termasuk gizi buruk balita perlu ditingkatkan, melalui program-program strategis diantaranya a) Program kartu sehat menjadi program nasional, salah satunya melalui Kartu Indonesia Sehat, yang berlaku juga untuk Kesehatan reproduksi perempuan, b) Menekankan dan melanjutkan pelaksanaan program “Suami Siaga” secara nasional untuk menjamin rasa aman dan terlindungi dari perempuan yang melahirkan dan BALITA yang dilahirkan, c) Kebijakan yang komprehensif untuk menekan angka kematian ibu dan anak, sesuai dengan garis-garis kebijakan MDG’s.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia baru berhasil menaikkan tingkat pendidikan dasar yang semula 9 tahun menjadi 12 tahun untuk meningkatkan tingkat partisipasi di pendidikan lanjutan. Namun demikian akses pada Ilmu Pengetahuan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengatasi kemiskinan dan pemiskinan dalam segala bidang kehidupan, serta menurunkan tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu bidang pendidikan dan pemberantasan buta huruf bagi perempuan patut mendapat perhatian khusus, melalui salah satunya sekolah murah sampai tingkat perguruan tinggi secara nasional, tanpa diskriminasi terhadap anak perempuan.

Di bidang politik, Pemerintah Indonesia juga mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, dimana keterwakilan telah meningkat dari 12,5 % di tahun 1990 menjadi 18% di tahun 2013. Namun demikian pertama, kami memandang bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di dalam agenda pemerintahan Jokowi adalah hal yang sangat penting. Kedua, perspektif gender merupakan isu lintas bidang, artinya bahwa untuk mencapai pengarusutamaan gender secara sistematis maka kesetaraan gender perlu disinergikan di semua bidang.Ketiga, Pemerintahan kedepan perlu menjalankan Inpress no 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, melakukan pendekatan affirmative action pada setiap kegiatan/sector pembangunan karena adanya pembedaan peran gender dan ketimpangan relasi kuasa, dan mensahkan draft UU keadilan dan kesetaraan gender

 

Di bidang Perlindungan hukum dan perlindungan hak azasi perempuan dan anak, perlu diakui bahwaIndonesia telah berusaha memperkuat komitmennya dalam menghilangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), membuat kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (2009 – 2014) dan mendirikan pelayanan untuk perempuan korban kekerasan, dimana hingga 2013, terdapat 242 unit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan terdapat 456 Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPPA) di Kepolisian. Namun pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui baru-baru ini, dalam kurun waktu seminggu setelah peringatan hari Kartini 21 April 2014, masyarakat disuguhi berita mengenai berbagai tindak perkosaan dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Mempertimbangkan masifnya luasan maupun dampak dari kejahatan seksual belakangan ini, Itu sebabnya, upaya praksis dan strategis untuk menghentikan perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, perlu segera mendapat perhatian dan penangana secara khusus. Melalui upaya terintegrasi yang dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian, pendampingan korban, pengadilan pada pelaku kejahatan seksual dan konseling bagi korban kejahatan seksual hingga pulih. Di sini maka usulan kami adalah: (1) kejahatan seksual dipertegas merupakan delik kriminal dan bukan sekedar dianggap sebagai “penyakit sosial”; (2) penanganan secara terintegrasi harus menjadi kebijakan nasional. Di sini harus ada Badan Koordinasi Kejahatan Seksual diketuai oleh Presiden.

Di bidang perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, perlindungan dari tindak kekerasan baik psikologi maupun fisik/seksual, perlindungan terhadap hak-hak harus diberikan secara setara baik bagi pempuan yg bekerja sebagai buruh migran/TKI, buruh pabrik, buruh perkebunan, buruh tani, PRT, perempuan marginal, perempuan kelas mengengah, dll. Perempuan juga harus dipenuhi haknya baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dll tanpa diskriminasi.

Pada isu Menjaga Kebhinekaan Indonesia, Pemerintah kedepan perlumenghapuskan dan/atau menertibkan perda-perda diskriminatif untuk mencegah konflik-konflik horizontal antara masyarakat yang berbasis SARA, untuk mendapat penanganan dan pencegahan, demi menjaga Kebhinekaan Indonesia, sesuai dengan azas kebangsaan Indonesia, sebagai bangsa yang sangat beraneka ragam dari aspek kelas, ekonomi dan identitas (agama, etnis, ras), termasuk juga mencegah terjadinya konflik vertical sebagai dampak dari konflik horizontal

Di bidang Penanggulangan bencana dan konflik, Pemerintah yang akan datang di bawah arahan Presiden Terpilih harus menjalankan Rencana Nasional untuk Penanggulangan Bencana (Renas PB) berperspektif gender dan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik (RAN P3A-KS)

Di bidang Pemberdayaan ekonomi, khususnya pemberdayaan bagi perempuan, posisi perempuan masih termarginalkan, tidak hanya pada konteks politik pemilu, tetapi juga pada aspek dan ranah kehidupan lainnya, diantaranya dalam mengakses sumber kehidupannya. Untuk itu pemerintahan kedepan harus menjamin a) hak perempuan terhadap akses, partisipasi, control dan manfaat ke SDA, b) menjamin kemudahan perempuan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya finansial, c) penuntasana revisi UU PPTKILN dan pengesahan RUU PRT, dan d) terwujudnya ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah sebagai langkah untuk melindungi PRT

Di bidang perlindungan sosial berkelanjutan, negara mempunyai kebijakan untuk menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi rakyat pekerja yang mengalami ketimpangan sosial dan ketidak-adilan social. Kebijakan perlindungan sosial mencakup keberlanjutan mata pencaharian (pekerjaan dan nafkah) rakyat pekerja, meningkatkan kualitas kesehatan dan pengetahuan keluarga rakyat pekerja, meningkatkan bela-rasa sosial (solidaritas sosial) dan kebudayaan, serta meningkatkan kesadaran politik. Melalui perlindungan sosial transformatif kita menghendaki reproduksi sosial buruh dan petani itu meningkat kualitasnya

 

 

Jakarta, 30 April 2014

Tim Kerja Seknas Perempuan Pendukung Jokowi

 

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑