Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

August 2014

Keputusan MK, Sengketa PILPRES 2014 selain Menolak Seluruh Permohonan Pemohon, Banyak Perempuan di Sidang MK

Jakarta, Kamis 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1.PHPU-PRES-XII/2014 Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus perkara Kenegaraan yang besar yang telah menyita banyak perhatian masyarakat. Yaitu perkara Sengketa Presiden yang diajukan oleh Pihak PrabowoHatta yang menginginkan Pemilu Ulang dan Pembatalan Putusan KPU tentang presiden terpilih Jokowidodo dan Jusuf Kalla.

Melalui Keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi memandang adil KPU telah melaksanakan proses pemilu serta Putusannya terkait Pemilu Presiden. sah Keputusan KPU Nomor 535/KPTS/KPU Tahun 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pilpres dan Wapres Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 2. Tidak menerima hasil suara Pilpres yang diajukan Pemohon, artinya Suara yang ditetapkan KPU adalah Sah dan Benar.

Semua proses penetapan Putusan yang dibacakan MK telah melalui jalan panjang yang melelahkan semua yang terlibat langsung didalam Mahkamah Konstitusi, semua karyawan dan staf siaga. Menjaga bukti yang diajukan di persidangan, menjaga bukti dokumen. Pihak termohon KPU pun melakukan hal sama, dalam menyampaikan sanggahannya bukti disiapkan dari seluruh daerah terutama yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Hampir seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstusi dapat diikuti oleh masyarakat melalui televisi. Kesaksian para saksi yang menguatkan argumen, yang melemahkan argumen dan bukti semua ditampilkan gamblang. Ada yang cukup signifikan didalam proses persidangan MK, para perempuan yang menjadi saksi dipihak KPU banyak dari mereka diantaranya perempuan. Transparanasi persidangan MK kali ini adalah ditampilkannya kesaksian para ahli, dan saksi termohon, pemohon dan terkait,atau principal tanpa edited di televisi. Jika kita membaca Risalah sidang di website MK http://www.mahkamahkonstiusi.go.id kita akan menemukan tidak keseluruhan isi apa yang diucapkan disidang tertulis dalam risalah, termasuk pernyataan Prinsipal Prabowo Subianto yang membandingkan pemilu presiden Indonesia otoriter dengan Korea Utara.

Sidang Perdana MK, (PHPU) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum /Pilpres 2014

(Jakarta, 6 Agustus), Sidang perdana Mahkamah Konstitusi menyusul gugatan tim Prabowo-Hatta, 6 Agustus 2014 menjadi momentum perwujudan realitas atas segala berita yang sudah beredar. Misalnya soal jumlah massa yang akan hadir dalam sidang perdana MK (http://m.detik.com/news/shareemail/2014/08/05/141735/2653717/1562/30-ribu-pendukung-prabowo-hatta–kepung–mk-besok ) . Sebagai saksi mata yang hadir langsung di MK, di luar maupun di dalam ruang sidang, tak banyak pendukung Prabowo Hatta yang hadir. Tak sampai 1000 orang massanya. Namun hiruk pikuk para pengunjung yang ingin masuk ruang sidang cukup membuat kewalahan petugas MK. Di pembukaan sidangpun Ketua MK, Hakim Hamdan Zoelfa menyatakan keterbatasn ruang sidang sehingga hanya puluhan orang saja yang bisa hadir di ruang siang.

Sidang PHPU di MK dilaksanakan atas penolakan PrabowoHatta pada Keputusan KPU No. 536/KPTS/KPU/2014 yang menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla tertanggal 22 Juli 2014 menyisakan perhelatan politik 5 tahunan seakan belum usai. Keputusan capres terpilih tersebut didasari dari jumlah suara pilpres dari kedua pasangan capres-cawapres yaitu: PRABOWO-HATTA: 62.5Hasilpilpres276.444 suara atau 46,85%  JOKOWI-JK: 70.997.833 atau 53,15%. DSCF0982 DSCF0988 DSCF0999 DSCF1012DSCF1010

Pihak capres-wapres Nomor Urut 1, khususnya capres Prabowo Subianto sejak diumumkannya oleh KPU 22 Juli 2014 menolak hasil pilpres tersebut. Alasannya curang, dan menurut Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta seharusanya suaranya adalah dimenangkan oleh PrabowoHatta dengan selisih suara 1 Juta sebagaimana yang dibacakan kuasa hukum PrabowoHatta dalam sidang Pendahuluan di MK yaitu Pasangan Nomor Urut 1, H. Prabowo Subianto dan Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa 67.139.153 suara.2.Pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla dengan jumlah pemilih 66.435.124 orang. Berarti Tim Prabowo Hatta harus membuktikan adanya penambahan suara oleh KPU kepada Jokowi sebesar 4.562.759 dan pengurangan suara ke Prabowo sejumlah 4.562.709. Namun didalam pengajuan permohonan pemohon tertulis: Dalam permohonan ini kami juga kemukakan bahwa ada 17.002.928 suara yang bermasalah, berasal dari 42.311 TPS dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran pada sejumlah TPS tersebar di seluruh provinsi. Bukankah hal itu artinya tidak singkron.

Prabowo Subianto sebagai prinsipal sendiri berkesempatan berpidato yang antaralain: Kami percaya bahwa Mahkamah akan menunjukkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kedaulatan yang hendak kita tegakkan adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan uang, atau kedaulatan pemilik modal besar yang menjadi kendali di balik layar, ataupun kedaulatan bangsa asing yang ingin mengendalikan nasib bangsa Indonesia.

Sedangkan para Hakim Konstitusi menyampaikan nasehatnya yang semuanya mengkoreksi isi laporan tim Prabowo Hatta, antara lain Hakim Fadlil Sumadi halaman satu misalnya, “Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, pasangan calon Presiden.” Ternyata yang bertanda tangan itu Kuasanya, kan mestinya tidak usah pakai yang bertanda tangan…” Pemohon sejak dari halaman 7, sepertinya bermaksud ada sub-sub judul dalam pokok permohonan. Sebaiknya itu ditata berdasarkan angka-angka tadi, apakah mau menggunakanangka arab atau mau menggunakan angka romawi atau huruf. Ini penting dari perspektif hukum acara karena Termohon nanti kalau menjawab mudah sasarannya dan Anda mengkontrol jawaban Termohon terhadap permohonan Anda itu hal apa yang harus dibuktikan akan lebih mudah, demikian juga Pihak Terkait” ..berikutnya yang diperintahkan oleh Mahkamah, apakah … ini perlu diperhatikan persis, apakah Mahkamah perlu memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang? Itu argumentasinya tentu berbeda”.

Juga Hakim Mohamad Alim” di bawah itu bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24 jam setelah … bukan setelah, Pak, sejak justru. Yang setelah itu adalah pemilihan umum kepala daerah karena itu fatal, Pak. Kenapa dia fatal? Kalau setelah itu, hari berikutnya.Sedangkan sejakitu sejak saat itu, yang itu. Itulah sebabnya di Mahkamah Konstitusi dipasangkan jam besar supaya jangan lewat. Bukan soal lewat dan … tapi fatalnya itu kalau salah itu.

Terkait nasehat dari MK mengenai berbagai hal yang disampaikan oleh para Hakim tentang isi dari pemohon Prabowo-Hatta yang harus diperbaiki dan ditunggu hingga Kamis, 7 Agustus 2014 pukul 12.00. Sidang Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan lagi pada Jumat 8 Agustus 2014, pkl. 09.00 wib.

Peristiwa PHPU MK menyisakan sampah dan kotoran, juga pengalihan arus lalulintas di depan MK. Lainnya adalah, di Bawaslu-DKPP, sekitar pukul 17.00 beberapa orangpendukung beraksi dengan megaphone dengan spanduk bertuliskan MK Jangan Masuk Angin … 🙂

 

KPU Mendapat Penghargaan dari KEMITRAAN

Pers Rilis

PENGHARGAAN KEMITRAAN ATAS PRAKARSA DAN INOVASI KPU RI DALAM TRANSPARANSI DATA PEMILU

I. Penghargaan Kemitraan atas Prakarsa dan Inovasi KPU RI

Partnership for Governance Reform (Kemitraan) sebagai lembaga nirlaba yang concern pada perjuangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) memberikan penghargaan kepada KPU RI Periode 2012-2017 atas prakarsa dan inovasinya dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu yakni mempublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu.go.id, utamanya publikasi scan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C1) dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak.

Hal ini merupakan terobosan baru yang sangat baik yang belum pernah dilakukan oleh KPU pada periode sebelumnya. Bagi Kemitraan, prakarsa dan inovasi ini menunjukkan bahwa KPU telah mempraktekkan prinsip open governance yang merupakan syarat utama untuk mencapai good governance karena ini sangat patut diapresiasi oleh semua pihak dan dipraktekkan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Dari sisi regulasi kepemiluan, transparansi data yang diprakarsai oleh KPU ini kami maknai sebagai bentuk nyata dari komitmen KPU dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas kepentingan umum dan asas akuntabilitas yang merupakan asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanahkan oleh pasal 2 UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas a. Mandiri, b. jujur, c. adil, d. kepastian hukum, e. tertib, f. kepentingan umum, g. keterbukaan, h. proporsionalitas, i. profesionalitas, j. akuntabilitas, k. efisiensi, dan l. efektivitas”

Data Pemilu yang telah disajikan secara online di website KPU RI pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, diantaranya:

  1. Scan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Form Model C-1),
  2. Informasi tentang Sertifikat Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan yakni Formulir Model DA1 (Kecamatan), DB1(KPU Kabupaten/Kota), DC1 (KPU Propinsi) dan DD1 (KPU Pusat)
  3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I dan Tahap II serta Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (tersaji di website KPU Pusat dan Daerah)
  4. Berkas Administrasi Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
  5. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Adapun data online pada Pemilu Legislatif, diantaranya :

  1. Scan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Form Model C1)
  2. Informasi tentang Sertifikat Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan yakni Form DA1 (Kecamatan), DB1(KPU Kabupaten/Kota), DC1 (KPU Propinsi) dan DD1 (KPU Pusat)
  3. Curicculum Vitae (CV) Calon Anggota Legislatif
  4. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Dana Kampanye, Laporan Penerimaan dan Pengunaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu (tersaji di website KPU Pusat dan Daerah)
  5. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

II. Transparansi Data Pemilu Mendorong Integritas Proses dan Hasil Pemilu

Tranparansi data pemilu memiliki makna strategis yang dapat mendorong perbaikan kualitas pemilu yang berujung pada integritas proses dan hasil pemilu, sbb :

  1. Setidaknya ada 2 makna strategis dari publikasi C-1 secara online yakni membuka ruang yang luas bagi publik dan peserta pemilu untuk:
  1. mengetahui secara cepat hasil penghitungan suara di TPS sehingga dapat mencegah kemungkinan manipulasi pada rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK
  1. melakukan kontrol dan koreksi/masukan secara cepat kepada KPU terhadap data C1 yang tidak akurat atau bermasalah

Hal ini merupakan Good Practice dalam pemilu yakni inovasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, yang bukan karena perintah undang-undang, yang terbukti memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin integritas Pemilu. Good Practice yang dimaksud adalah setiap pihak diizinkan dan didorong merekam dan mempublikasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara setiap TPS, dan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara dari Desa/Kelurahan ke tingkat nasional. Terbukti Saksi Pasangan Capres, partai politik, 12 lembaga survey (untuk Quick Count dan Exit Poll), Bawaslu, Polri, TNI AD, Pemda, pemantau Pemilu, perseorangan, kelompok sosial, dan organisasi sosial merekam dan mempublikasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara (C1), dan hasil rekapitulasil hasil penghitungan suara

  1. Publikasi CV calon legislatif dan berkas administrasi pendaftaran Pasangan Capres dan Cawaspres menbuka ruang luas bagi publik untuk mengetahui rekam jejak calon dan mengawasi keterpenuhan/ketidaterpenuhan persyaratan  calon
  2. Publikasi online data RKDK dan laporan dana kampanye  membuka ruang luas bagi publik untuk mengetahui sumber dana dan besaran jumlah penerimaan dan penggunaan dana kampanye serta tak kalah pentingnya adalah membuka ruang semua pihak untuk memantau kemungkinan adanya pelanggaran dalam penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
  3. Publikasi DPT secara online membuka akses yang lebih mudah bagi WNI yang punya hak pilih untuk mengetahui apakah dirinya telah tercantum dalam DPT, mempermudah ruang untuk mengadvokasi hak pilihnya jika namanya belum tercantum dalam DPT dan memudahkan untuk memantau keakuratan/ketidakakuratan data pemilih. Intinya memberi akses lebih mudah bagi publik untuk terlibat memperbaiki kualitas DPT.

.III. Kemitraan Usulkan Penghargaan Rekor MURI untuk KPU RI

Atas prakarsa dan inovasi KPU dalam mengimpelementasikan pinsip transparansi dalam Pemilu dengan menyajikan data pemilu secara online, Kemitraan telah mengajukan usulan kepada Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tanggal 4 Agustus (melalui prosedur pengajuan pada di website yang disiapkan oleh MURI) agar KPU RI mendapatkan Penghargaan Rekor MURI untuk kategori Pertama dan Terbanyak. Sbb :

  1. Kategori PERTAMA karena KPU Periode 2012-2017 yang pertama melakukan publikasi data-data pemilu secara online sepanjang sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia (yakni scan Formulir C1, Informasi tentang Sertifikat Rekapitulasi di semua tingkatan, CV Calon Legislatif, Daftar Pemilih Tetap (DPT)  Berkas Persayaratan Administrasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Rekening dan laporan dana kampanye partai dan pasangan capres-cawapres)
  2. kategori TERBANYAK karena KPU Periode 2012-2017 berhasil mempublikasi secara online lebih dari sejuta lembar data Pemilu 2014 yang belum pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Penghargaan ini kami ajukan tidak semata dalam konteks pengakuan MURI atas transparansi KPU tersebut tapi lebih dari itu yakni sebagai upaya Kemitraan untuk mendorong agar prinsip transparansi  menjadi spirit bersama semua pihak utamanya penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar pemilu kedepan menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Mengenai penilaian apakah KPU RI berhak menerima rekor MURI untuk kategori ini, penilaian sepenuhnya menjadi hak penuh dari pihak MURI.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Transparansi melalui publikasi data pemilu secara online merupakan warisan terbaik dari KPU Periode 2012-2017, transparansi yang dapat mendorong kualitas dan integritas pemilu ini sangat patut dilembagakan yakni dengan dijadikannya sebagai prosedur standar pelayanan KPU di semua tingkatan pada pemilu-pemilu yang akan datang dan untuk semua jenis pemilu. Untuk mendorong hal tersebut, Kemitraan menyampaikan rekomendasi, sbb :

KPU RI agar mengimplementasikan praktek transparan yang serupa pada  pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah mendatang, dengan usulan perbaikan sebagai berikut :

    1. Agar KPU memberlakukan aturan yang lebih ketat dan mengikat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya modus oknum KPPS yang sengaja menunda pengiriman form C-1 (buying time)  untuk melakukan manipulasi.
    2. Agar KPU memperketat batas waktu pengiriman berdasarkan kategori geografis dan kendala transportasi. Untuk hal ini penting untuk KPU membuat kategori wilayah desa dan atau TPS sehingga KPU mampu memetakan Desa/TPS mana yang memungkinkan untuk diwajibkan mengirim scan C-1 dalam waktu 1-2 hari saja dari hari H, dan daerah mana yang membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari (seminggu)  untuk melakukan scan. Kategorisasi ini penting untuk mencegah modus melakukan manipulasi, karena adanya kesempatan/tersedianya cukup waktu untuk melakukan manipulasi.
  1. Mendorong Bawaslu RI dan jajarannya untuk melakukan praktek transparan yang serupa dengan mempublikasikan secara online hasil pemantauannya termasuk publikasi data pelanggaran yang sedang diprores, yang telah diputuskan oleh Bawaslu dan yang telah diteruskan oleh Bawaslu ke Kepolisian (untuk Pelanggaran Pidana Pemilu) dan KPU (untuk Pelanggaran Administrasi Pemilu)
  2. Mendorong Pemerintah dan DPR selaku pembuat Undang-undang untuk memasukan aturan kewajiban bagi KPU untuk mempublikasi data pemilu secara online untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam memantau dan terlibat memperbaiki kualitas dan integritas pemilu sebagaimana yang telah dipraktekkan pada pemilu 2014 ini. ***

Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi Tim Pemilu Kemitraan:

4 Agustus 2014

Wicaksono Sarosa, Ph.D

Direktur Eksekutif Kemitraan Wahidah Suaib

Spesialis Pemilu di Kemitraan

HP: 081281111871

Agung Wasono

Program Manager Demokrasi di Kemitraan

HP: 08562896394

Nindita Paramastuti

Program Officer Demokrasi di Kemitraan

HP: 08129602146

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑