Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

September 2015

Perempuan Juga Turut dalam Angkatan Bersenjata

Perempuan Indonesia, sebagaimana Leluhur perempuan jauh sebelum Indonesia merdeka telah mengenal ilmu kanuragan, ilmu bela diri dan mempertahankan diri, silat dan pencak silat. Di semua wilayah Nuswantara perempuan memiliki ilmu kanuragan tak terkecuali. Ilmu kanuragan jika disebut sekarang dengan olah raga, olah fisik, namun pada masalalu juga terkait dengan ilmu bela diri dalam mempertahankan tanah air, mempertahankan martabat dan kemuliaan keluarga dan bangsa. WANITAPEJUANG

 

Kiprah PSSW Memberberdayakan Perempuan Mensejahterakan Warga

Kiprah PSSW Memberberdayakan Perempuan Mensejahterakan Warga

Tangerang, 8-9-2015, PPSW Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Jakarta, organisasi perempuan dengan fokus orginzing community (organisasi komunitas) yang memberdayakan perempuan termasuk ekonomi. Pada Selasa lalu PPSW yang diwakili oleh Ibu Wirda Arwin S(Ibu Wirda) dan Ibu Titi Suryatmi  (Ibu Sur),  melakukan kunjungan rutin ke lapangan dampingannya, yaitu komunitas perempuan yang tergabung dalam (KPWS) Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya yang telah berjalan 4 bulan.

DSCF3376
Ibu Narwi bersama warga cina banteng tukang cuci baju di kali Cisadane
salah satu anggota Koperasi
Ibu Sur, kanan dan anggota koperasi

Koperasi Wanita Lentera Banteng Jaya didirikan atas fasilitasi dari PPSW yang bekerjasama dengan program PEDULI Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kemitraan UNDP. Koperasi Lentera Banteng Jaya ini dibentuk sebagai bagian pemberdayaan ekonomi masyarakat. PPSW Jakarta sendiri telah lebih dari duapuluh tahun berkiprah mendorong pemberdayaan perempuan, dan telah mendampingi 6398 perempuan yang tergabung di 333 kelompok, di 28 Kelurahan. Dampingan kelompok perempuan dikerjakan oleh PPSWjuga di Jawa Barat, Kalimantan dan Sumatera.

Kunjungan PPSW ke (KPWS) Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya bertepatan dengan hari pembayaran iuran rutin yaitu iuran koperasi yang dibayarkan setiap Selasa, di rumah Pengurus (Ibu Susi) yang juga adalahkoperasi1 Sekretriat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
Koperasi WLBJ telah menjadi perekat silaturahmi warga yang tinggal di Kel. Mekarsari, khususnya RW03 dan 04. Selain warga Cina Banteng keturuna Tionghoa, warga asli pribumi juga menjadi anggota Koperasi. Dalam hal ini PPSW mendorong program inklusi yaitu berbaurnya beragam latar belakang masyarakat dalam satu kelompok kegiatan.

Program prmberdayaan ekonomi dengan pembentukan koperasi memiliki kekuatan menyatukan warga, membangun kepercayaan diri khususnya para ibu Rumah Tangga yang sebelumnya tidak memiliki keberanian bicara dimuka publik, kini tidak hanya bicara dimuka publik, juga tumbuh kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan menumbuhkan semangat gotong royong. Koperasi Wanita Lentera Benteng Jaya dapat menjadi contoh bagaimana masyarakat ekonomi berpenghasilan kecil masih memiliki harapan dalam meningkatkan pendapatannya, dapat menabung. Anggota Koperasi terdiri dari perempuan berbagai usia, berbagai profesi mulai dari ibu rumah tangga, pegawai, pedagang ayam goreng siap masak, pedagang rumahan/warung, pedagang sayur keliling. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban sama membayar iuran pokok Rp.20.000,-(duapuluh ribu rupiah) sekali bayar dan dapat dicicil, kemudian tiap minggu membayar iuran wajib rutin Rp.3000,-(tigaribu rupiah), dan simpanan sukarela bebas jumlahnya. Dari semua dana yang terkumpul para anggota dapat meminjam maksimal Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) tergantung saldo. Anggota koperasi yang dapat aktif meminjam maupun hak bersuara hanya anggota perempuan. Anggota koperasi laki-laki hanya boleh menyimpan.

aktatjoannie
contoh Akte lahir
Pengurus Koperasi
pengurus Koperasi, Vera, Susi dan Heni
aling
Ibu Aling

Kegiatan PPSW di kampung cina banteng ini selain koperasi juga membantu pengurusan surat hak identitas yang selama ini sulit didapatkab. PPSW melahirkan kader pengurus K
operasi yang antara lain mengurus surat ini, yaitu ibu Aling (On Oi Phin) yang juga wakil Ketua Koperasi. Pengurus Koperasi Wanita adalah kader PPSW yang telah mengikuti pelatihan pembukuan dan pengelolaan keuangan sederhana, mereka adalah:  Ketua: Henny; Wakil Ketua:On Oi Phin;      Sekretaris I: Maya Mariah;   Sekretaris II: Vera;    Bendahara I; Susi dan    Bendahara II: Seri Asih.

RUU KUHAP belum melindungi perempuan dari Penyerangan Seksual

Jakarta,4 September 2015,Menteng. Acara diskusi Tematik KUHAP tema Kekerasan terhadap perempuan dengan media massa.Diskusi KUHAP yang dilaksanakan reguler berdasarkan tema dan digagas oleh Komite Pembaruan Hukum Acara Pidana menghadirkan narasumber Evie Permatasari (survivor penyerangan seksual oleh Pengungsi asal Irak), Ratna Batara Munti (LBH APIK) dan Siti Aminah dari Komite Pembaharuan KUHAP.
Evie Permatasari adalah korban penyerangan seksual oleh pengungsi asal Irak yang telah memproses kasusnya di Kepolisian namun mengalami kekecewaan karena penyelesaian kasusnyatidak jelas. Padahal korban yang melaporkan ke polisi sudah lebih dari 1. Bahkan hari kemarin Kamis 3/9/2015 ia melihat Pelaku berkeliaran di stasiun kalibata. Artinya pelaku kekerasan dibebaskan dan tidak ditahan pihak imigrasi. Padahal sehari sebelumnya Evie dan pengacaranya Veronika mendatangi Kantor Kepolisian ( Renata 3 Polda)memastikan apakah kasusnya diproses di imigrasi dan pelaku ditahan.Saat itu Evie 100% yakin dan menyatakan pada polisi bahwa jika ditahan diimigrasi pasti dilepaskan, dan Pihak kepolisian menyatakan akan DPO jika dilepas. Ternyata apa yang disampaikan Evie terbukti, Sehari dari Polda dia melihat pelaku antri masuk stasiun kalibata.
Pelaku yan berstatus pengungsi ini bisa berkeliaran. Artinya dia bisa menyerang perempuan lain. Pada forum ini Evie, pengacara dan Ratna Batara Munti selaku direktur LBH APIK menyayangkam kejadian ini, dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Pelayanan institusi negara terhadap korban kekerasan seksual, penyerangan seksual terhadap perempuan masih jauh dari tupoksi regulasi dan lembaga yang tersedia.
Ratna menyampaikan bahwa jika dalam kasus perkosaan, dan dilaporkan ke polisi selalu masih ada stigma korban yaitu “mau sama mau”, sedangkan jika terjadi pada anak akan cepat diprosesnya.
Sebagai aktivis dan pendamping kotban, pengalaman Evie melaporkan ke yang berwajib, ternyata ia harus mengalami hal yang sama seperti korban kekerasan terhadap perempuan, kasusnya tidak segera diproses, bahkan ketika menanyakan proses penyidikan tidak segera mendapat jawabab. Padahal si pelaku saat tertangkap tangan menangis-nangis meminta ampun.
Secara garis besar meskipun telah ada institusi yang disediakan Negara untuk melayani perempuan korban kekerasan seksual, ternyata masih terjadi banyak kendala dalam implementasinya:
1) pasal yang digunakan masih pasal KUHAP yang memandang kesusilaan adalah kesusilaan publik/masyarakat dan bukan kehormatan korban
2)Bahkan pada kasus korban anak-anak, pihak polisi pun belum dibekali tatacara menghadapi korban, dan sangat kaku BAP pidana, seperti BAP korban anak isi pertanyaan sama dengan orang dewasa.
3) Korban kekerasan seksual yang melapor akan mengalami lagi viktimisasi berkali-kali (saat dalam proses, maupub media)
4) Terkait Pelaku yang pengunsi ataupun Warga Negara Asing, selayaknya Negara mendahulukan dan melindungi korban kekerasan, bukannya malah memindahkan penangannya ke imigrasi (karena pidana imigrasi tidak mengatur Kekerasa tetapi hal seperti penyulundupan, pemalsuan surat/paspor etc). Ini artinya ada kesengajaan dari Pihak Kepolisian untuk tidak memproses dan menyelesaikan kasus ini.

Menurut Siti Aminah UU KUHAP yang kink sedang dalam pembahasan di pemerimtah pun menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih belum termasuk kategori spesifik gender base, dan masih netral gender, shingga dalam penegakannya akan bergantung pada aparat. Sudah pasti akan sulit bagi korban mengingat budaya patriaki.

Terhadap situasi inu Evie juga mengharapkan Komnas Perempuan yang pada forum ini diwakili oleh Magdalena Sitorus dan Indri untuj dapat melakukan fungsi advokasinya menekan baik terhadap institusi yg berwenang maupun melalui media massa.

Sepanjang diskusi disebutkan berbagai peraturan dan regulasi nasional maupun daerah untuk membantu prlaksanaan perlindungan korban, tapi pada kenyataan implementasinya tak ada. Hal ini bisa jadi karena tidak pernah ada audit terbuka terhadap kinerja layanan Pemberi Layanan (polisi,jaksa,ruang khusus etc) untuk kasus kekerasan terhadap perempuan…Berapa dana Negara untuk Perlindungan Perempuan Korban yang melapor (dana proses), tolok ukur kepuasan layanan dsb..bukankah Nawacita Nomor 1 adalah Negara Hadir Memberi Perlindungan terhadap Warganya…nah apakah perempuan korban termasuk warganya?

@umilasminah

Blog at WordPress.com.

Up ↑