Jakarta,4 September 2015,Menteng. Acara diskusi Tematik KUHAP tema Kekerasan terhadap perempuan dengan media massa.Diskusi KUHAP yang dilaksanakan reguler berdasarkan tema dan digagas oleh Komite Pembaruan Hukum Acara Pidana menghadirkan narasumber Evie Permatasari (survivor penyerangan seksual oleh Pengungsi asal Irak), Ratna Batara Munti (LBH APIK) dan Siti Aminah dari Komite Pembaharuan KUHAP.
Evie Permatasari adalah korban penyerangan seksual oleh pengungsi asal Irak yang telah memproses kasusnya di Kepolisian namun mengalami kekecewaan karena penyelesaian kasusnyatidak jelas. Padahal korban yang melaporkan ke polisi sudah lebih dari 1. Bahkan hari kemarin Kamis 3/9/2015 ia melihat Pelaku berkeliaran di stasiun kalibata. Artinya pelaku kekerasan dibebaskan dan tidak ditahan pihak imigrasi. Padahal sehari sebelumnya Evie dan pengacaranya Veronika mendatangi Kantor Kepolisian ( Renata 3 Polda)memastikan apakah kasusnya diproses di imigrasi dan pelaku ditahan.Saat itu Evie 100% yakin dan menyatakan pada polisi bahwa jika ditahan diimigrasi pasti dilepaskan, dan Pihak kepolisian menyatakan akan DPO jika dilepas. Ternyata apa yang disampaikan Evie terbukti, Sehari dari Polda dia melihat pelaku antri masuk stasiun kalibata.
Pelaku yan berstatus pengungsi ini bisa berkeliaran. Artinya dia bisa menyerang perempuan lain. Pada forum ini Evie, pengacara dan Ratna Batara Munti selaku direktur LBH APIK menyayangkam kejadian ini, dan ini sekali lagi membuktikan bahwa Pelayanan institusi negara terhadap korban kekerasan seksual, penyerangan seksual terhadap perempuan masih jauh dari tupoksi regulasi dan lembaga yang tersedia.
Ratna menyampaikan bahwa jika dalam kasus perkosaan, dan dilaporkan ke polisi selalu masih ada stigma korban yaitu “mau sama mau”, sedangkan jika terjadi pada anak akan cepat diprosesnya.
Sebagai aktivis dan pendamping kotban, pengalaman Evie melaporkan ke yang berwajib, ternyata ia harus mengalami hal yang sama seperti korban kekerasan terhadap perempuan, kasusnya tidak segera diproses, bahkan ketika menanyakan proses penyidikan tidak segera mendapat jawabab. Padahal si pelaku saat tertangkap tangan menangis-nangis meminta ampun.
Secara garis besar meskipun telah ada institusi yang disediakan Negara untuk melayani perempuan korban kekerasan seksual, ternyata masih terjadi banyak kendala dalam implementasinya:
1) pasal yang digunakan masih pasal KUHAP yang memandang kesusilaan adalah kesusilaan publik/masyarakat dan bukan kehormatan korban
2)Bahkan pada kasus korban anak-anak, pihak polisi pun belum dibekali tatacara menghadapi korban, dan sangat kaku BAP pidana, seperti BAP korban anak isi pertanyaan sama dengan orang dewasa.
3) Korban kekerasan seksual yang melapor akan mengalami lagi viktimisasi berkali-kali (saat dalam proses, maupub media)
4) Terkait Pelaku yang pengunsi ataupun Warga Negara Asing, selayaknya Negara mendahulukan dan melindungi korban kekerasan, bukannya malah memindahkan penangannya ke imigrasi (karena pidana imigrasi tidak mengatur Kekerasa tetapi hal seperti penyulundupan, pemalsuan surat/paspor etc). Ini artinya ada kesengajaan dari Pihak Kepolisian untuk tidak memproses dan menyelesaikan kasus ini.

Menurut Siti Aminah UU KUHAP yang kink sedang dalam pembahasan di pemerimtah pun menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih belum termasuk kategori spesifik gender base, dan masih netral gender, shingga dalam penegakannya akan bergantung pada aparat. Sudah pasti akan sulit bagi korban mengingat budaya patriaki.

Terhadap situasi inu Evie juga mengharapkan Komnas Perempuan yang pada forum ini diwakili oleh Magdalena Sitorus dan Indri untuj dapat melakukan fungsi advokasinya menekan baik terhadap institusi yg berwenang maupun melalui media massa.

Sepanjang diskusi disebutkan berbagai peraturan dan regulasi nasional maupun daerah untuk membantu prlaksanaan perlindungan korban, tapi pada kenyataan implementasinya tak ada. Hal ini bisa jadi karena tidak pernah ada audit terbuka terhadap kinerja layanan Pemberi Layanan (polisi,jaksa,ruang khusus etc) untuk kasus kekerasan terhadap perempuan…Berapa dana Negara untuk Perlindungan Perempuan Korban yang melapor (dana proses), tolok ukur kepuasan layanan dsb..bukankah Nawacita Nomor 1 adalah Negara Hadir Memberi Perlindungan terhadap Warganya…nah apakah perempuan korban termasuk warganya?

@umilasminah

Advertisements