Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Month

February 2016

Ketahanan Pangan sejalan dengan Kearifan Lokal

Slide2lumbunghiraSlide1Membaca buku karya Hira Jhamtani, Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan (InsistPress 2008) selanjutnya disingkat LP, saya berkesimpulan bahwa ketahanan pangan dapat dicapai dengan teknologi dan tradisi pengelolaan tanah, air, hutan yang berpijak dari kearifan lokal.

Sebelum mencapai kesimpulan tersebut saya disungguhkan data-data tentang kerentan pangan, gizi buruk balita, dan kesulitan mendapatkan makanan, bahkan kesulitan makanan bagi sebagian orang yang tinggal di pulau Jawa, Sumatera. Sulawesi, Kalimantan, NTT, Papua. Namun dalam perimbangan data kesulitan dan keburukan, dipaparkan juga cerita dan kisah disertai fakta tentang kemampuan komunitas lokal, masyarakat suku tertentu yang mampu  melampuai masa sulit Kemarau, atau ketiadaan pangan beras. Ya Beras. Banyak orang di Indonesia tidak hanya bermakanan pokok beras, ketika saya Sekolah Dasar bahkan di buku-buku resmi pelajaran sekolah dicantumkan pengetahuan : makanan pokok orang Madura: Jagung, Orang Irian: Sagu, dsb…Sehingga sesungguhnya tidak aneh. Adalah hal aneh ketika pemerintahan Orde Baru yang mengajarkan disekolah fakta adanya keberagaman, tetapi kemudian menelurkan program kesamaan, yaitu menanam beras saja.

Dibuka Peta Kerawanan Pangan yaitu provinsi yang aman dan rentan, dilanjutkan dengan gambar grafik Balita Kurang Gizi  Indonesia 1999-2004  yang naik turun, dilanjutkan dengan temuan-temuan kasus Gizi Buruk di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTT dan Papua. Juga dipaparkan data BPS 2006, tentang provinsi Sumatera Barat dengan jumlah puluhan ribu anak kena giji buruk, dan makan beras pecah dari Vietnam padahal di daerah ini memiliki kab Solok penghasil beras yang dijual hingga ke Medan dan Malaysia. Mereka menanam kopi tapi tak bisa makan nasi. Lalu menderita ketika harga kopi jatuh. Itulah penanaman tanah atau kebun dengan model tananam monokultur (satu jenis tanaman) telah menyusahkan warga sendiri.

Pangan adalah kebutuhan hidup fisik yang disediakan alam. Sejak jaman dahulu bangsa di Nuswantara telah hidup bersama alam dengan alam saling memberi saling menghidupi dan menjaga habitat Semesta. Banyak komunitas lokal mempraktekkan ini, warga mampu menyesuaikan diri dengan iklim dan cuaca dengan mengembangan sistem pangan dan pertanian sendiri, memperoleh makanan dari budidaya dilahan mereka atau dari hutan dan lahan tak bertuan. Mereka menanam dan memelihara beragam tanaman pangan sebagai makanan pokok seperti jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Banyak hasil tanaman ini dapat diawetkan dan disimpan sampai dua tahun sebagai persediaan pangan (LP, hal24-27).  Keberagaman, tatakelola alam dan pola hidup bermasyarakat sebagaimana yang dipaparkan dalam buku ini akan lebih menarik lagi jika kita menelusuri langsung di desanya, dan lokasi yang mereservasi diri, melawan kebijakan pertanian yang  tak peduli pada alam. Bahwa apa yang terjadi terhadap warga yang kelaparan atau kurang gizi di NTT, Papua dan lainya adalah disebabkan salah urus pemerintah pusat. Salah kaprah penerapan kebijakan, dan ketiadadayaan rakyat melawan kekuasaan pemerintah. Dalih kemajuan dan pembangunan yang ditolokukurkan dengan melimpahnya produksi beras, telah menyengsarakan rakyat Indonesia seluruhnya, bukan hanya mereka yang hidupnya dekat dengan sektor pertanian.

Pembangunan menerapkan ‘pemaksaan’ janji perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan mengubah pola tradisi yang berjalan dan sejalan alam. Tidak adanya pertahanan yang kuat atas tradisi, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak akhirnya mengantarkan rakyat menerima perubahan, apalagi cara dan metodenya dimodali pemerintah (penyediaan bibit dan pupuk serta sosialisasi cara bertanamnya). Maka terjadilah   Revolusi Hijau target peningkatan produksi pertanian, dengan mengganti tradisi bertani dengan teknologi modern, benih ‘unggul’ dan menggunakan pestisida, lalu Revolusi Coklat tentang model pertanian monokultur  “coklat” “kopi” dan jenis komoditi industri yang menjanjikan tetapi tidak mensejahterakan, dan Revolusi Biru mengikuti ‘keberhasilan’ meningkatnya produksi beras, berupaya memaksimalkan produksi dari kelautan dan perikanan. Ketiganya sama saja, peningkatan produktifitas, tak ada penekanan pada keberlanjutan dan kemsalahatan budaya dan lingkungan hidup. Di buku ini disebutkan desa Silopo di Sulawesi Barat menjadi desa yang mengalami tiga revolusi dan tidak mendapatkan kebaikan terkait ketahanan pangan.

“Petani pedesaan justru menjadi kelompok paling miskin & paling rawan ketahanan panan.. hal ini karena program pembangunan pertanian dan industri–yang seharusnya ‘menunjang’ pertanian–gagal meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan. (LP, hal.98). Maka kebijakan apapun terkait bidang pertanian, bukan terfokus pada tanah, pada benih, pada alat, tetapi pada manusianya, yaitu petaninya. Apa yang dimiliki oleh petani-petani seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sistem apa yang dijalankan, bagaimana mereka hidup dan menjaga alam mereka. Itulah yang harus diRevitalisasi bukan direvolusi. Meksipun buku ini tidak menampik bahwa pada masa Orba sistem pertanian terpadu yang dipraktikan dan menjadi contoh bagi dunia pertanian terpadu, bimbingan massal dan diversivikasi pangan, namun diantara semua kebijakan tersebut diakui keberhasilannya adalah swasembada beras, bukan swasembada pangan. Disamping itu diversifikasi tanaman pangan masih setengah hati. Adapun kelembagaan BULOG buku ini mengungkap perubahan yang terjadi disebabkan Indonesia masuk mekanisme pasar. Sedianya kini BULOG harusnya juga membela petani, namun dengan status sebagai BUMN menyulitkannya.

Secara garis besar ada kearifan lokal mampu memberi harapan hidup dan kesejahteraan bagi warga, dan buku Lumbung Pangan menawarkan Perubahan Paradigma yang memungkinkan itu semua terjadi:
a. Peralihan dari sistem industrialisasi monokultur menuju sistem lokal yang beragam
b. Perubahan dari sistem pertanian berbasis produksi menjadi pertanian berbabis petani dan sumber daya lokal
c. Peralihan dari sistem pertanian kimia menuju praktik yang ramah lingkungan
d. Perubahan sistem perencanaan serba terpusat menjadi berbasis masyarakat lokal
e. Perubahan sistem pembangunan yang tidak terpadu menjadi Pembangunan Terpadu (LP 130-131)

Selain Paradigma kiranya praktek dilapangan juga disertai pendirian koperasi pertanian, perluasan semua kemungkinan penerapan pertanian organik dan ramah lingkungan, penyediaan dana dan arahan yang efektif untuk penelian benih dan tanaman pangan yang sesuai ekosistem lokal, dan lain sebagainya (LP. 133). Secara garis besar buku ini memang ditulis sebagai policy paper (Putting Food first), meskipun buku ini dibuka pertama-tama memasukkan isu ibu hami dan gizi buruk,  tidak banyak yang dipaparkan tentang mengungkap peran  perempuan dalam pengelolaan pangan, tidak diketahui apa jenis kelamin para warga suku-suku yang memasak dan mengolah singkong karet (Kei) ataupun tela ireng (Giyombong) hingga jadi makanan pokok yang siap dihidangkan dan dimakan petani hingga kuat bekerja disawah sampai siang hari 🙂 . @umilasminah

Merangkul Perempuan Korban Kekerasan

Ciputat-20120908-05141 P1080484Perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual bermacam-macam. Mereka diperlakukan keras oleh suami, oleh pacarnya, oleh kerabatnya atau kenalan atau siapa saja yang menorehkan luka mendalam dijiwa perempuan korban.

Kadangkala sering juga terjadi kekerasan yang bersifat psikologis. Dimana para perempuan ini direndahkan oleh suaminya, dilarang-larang, dan kehilangan hak aktualisasi yang akan memuliakan kemanusiaannya. Terutama ini terjadi di ruang privat di dalam rumahnya, sungguh sulit bagi perempuan meninggalkan kondisi sangat tidak nyaman tersebut.

Perempuan korban kekerasan yang saya temui antara lain adalah mereka yang menjadi korban karena perlakuan suaminya. Suami main perempuan lain, dan suami melakukan kekerasan fisik. Ada juga korban terberat yang diperkosa oleh orang dalam keluarganya dan kerabatnya.

Pertama kali bersinggungan dengan perempuan survivor (penyintas) ini dahulu sekali, dan waktu itu saya sesungguhnya lebih suka tidak berkomunikasi langsung dengan korban. Karena berat bagi saya. Tetapi waktu dan situasi selalu membuat saya bertemu, berkomunikasi dan akhirnya berangkulan dengan korban.

Agak sulit ketika pertamakali berhadapan dengan survivor yang menangis dan menceritakan apa yang dialaminya. Saya tak tahu bagaimana harus berbuat. Waktu itu saya hanya memikirkan hukuman atas pelaku, hukuman atas pelaku. Saya galau dan bingung atas korban survivor yang dihadapan saya. Bagaimanapun mereka para survivor yang saya temui adalah orang terpandang di masyarakat sukses secara ekonomi dan status. Sedangkan saya belum pernah mengikuti pelatihan counseling. Karena sesungguhnya saya tidak sepakat dengan cara-cara yang saya lihat,cara yang dipakai oleh konselor dalam menerima konseling korban. Berjarak dan kaku.

Sementara terhadap saya, saya seringkali menemui korban dalam konteks pertemanan. Mereka yang menjadi korban tiba-tiba saja, out of the blue menceritakan tentang kehidupannya pada saya. Ada juga diantara mereka yang menutupi, tapi lebih banyak yang terbuka dan sangat terbuka.

Saya hanyalah pendengar, saya biasa menyebut diri saya ‘tong sampah’, siapapun anda mau bangsat atau orang suci, ketika menyampaikan ceritanya pasti saya dengarkan. Tidak ada judge, tidak ada penilaian. Saya hanya mendengarkan, dan bila mampu mengusulkan jalan keluar.

Saya sendiri tidak mengerti tentang apa yang saya perankan dalam membantu para survivor. Setahu saya, saya ikhlas dan penuh cinta dan kasih sayang. Saya dulu pernah joke, kalau otak saya dioperasi isinya icon-icon love-love. Sehingga ketika saya mendapati posisi berhadapan dengan korban, saya sesungguhnya tak pernah tahu bahwa dia korban. Mereka datang dan kemudian saya menerima, tanpa pretensi apa-apa.

Sekarang setelah hampir dua dasawarsa, Negara mulai memberi ruang bagi perempuan mendapat perlindungan dan pemuliaan. Sudah ada UU No.23 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Menteri dan juga Peraturan Daerah yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya tugas dan kewajiban negara melindungi WN khususnya perempuan.

Di daerah-daerah sekarang ada PTT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang mempunyai tugas memberi perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Di berbagai daerah institusi PTT bernama P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Institusi ini yang mendapat tugas dan berkewajiban melindungi dan memberi layanan pada korban. Ada provinsi yang melaksanakan program ini dengan Pergub seperti Jawa Barat p2tp2ajabar.org/ sedangkan Jakarta dengan Perda p2tp2a-dki.org. Namun begitu dukungan teman, sahabat dan kerabat sangat berarti untuk merangkul korban perempuan, menegarkan hati mereka, dan menjauhkan mereka dari rasa bersalah dan rasa tidak nyaman. Yang terbaik selalu mendampingi dan ada buat mereka termasuk juga mengajak perempuan korban ke institusi yang menguatkan, seperti rumah aman, atau p2tp2a.

Melalui P2TP2A baik diprovinsi atau di kabupaten perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapat bantuan layanan perlindungan, konseling, maupun layanan dampingan hukum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perempuan dan Anak tentang Panduan dan Pedoman Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu. Mari kita awasi aparat negara yang duduk di Pemda untuk melaksanakan tugasnya melindungi perempuan dan anak korban kekerasan (khususnya kekerasan seksual)…

Permeneg PP&PA No.2 Thn 2011 – Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan(1)Permeneg PP&PA No.5 Thn 2010 – Panduan Pembentukan & Pengembangan PPTPerda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perlindungan Anak

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑