Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Maret 2017, melantik Nurhajijah SH, MH, sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini merupakan hasil  keputusan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara memilihnya dengan suara terbanyak pada Oktober 2016. Lima bulan menunggu prosesnya, akhirnya dilantik, usai terpilih DPRD, beliau menyampaikan ingin Sumatera Utara menjadi lebih baik. Seperti disampaikannya dalam  Suaramedannews.com “Kalau sampai 1 tahun 8 bulan ini tidak ada perubahan, tentu wartawan akan marah sama saya. Kok begini juga, padahal sudah ada ibu-ibu. Kan ibu-ibu paling bisa minta ke bapaknya. Nanti kita akan berupaya minta ke bapak-bapak di pemeritah pusat,”

Ibu Nurhajijah adalah salah satu perempuan kepala daerah yang hadir dalam Forum Perempuan Kepala Daerah yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada 23/8/2017 di Jakarta. Ibu Nurhajijah adalah anggota DPRD dari Partai Hanura yang telah pernah turut kontestasi pilkada untuk menjadi kandidat bupati Asahan. Pengalaman di militer dimulai sejak 1983 saat turut Sepawamil, giat dalam mempelajari hukum dengan studi Hukum S1 di Universitas Sumetra Utara, dilanjutkan S2 Hukum Universitas Pajajaran (Unpad) dan menyandang Doktoral Hukum Unpad 2012.

Belum setahun beliau menjabat, sudah banyak gebrakan yang dilakukannya, menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya. Sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara beliau mendapat tugas dibidang Perempuan, Pemuda dan Olah raga, serta Bencana. Beliaupun mendapat tanggungjawab dari Kementerian Maritim untuk membangun citra positif Danau Toba sebagai Geopark.

Sebagai satu-satunya kepala daerah perempuan di tingkat provinsi tantangan dan hambatan menjalankan kerja birokrasi dan pelayanan berbeda dari yang sebelumnya diemban saat bertugas di Militer. Ibu Nurhajiah terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bagaimana sebagai perempuan dan seorang yang pernah menjabat di birokrasi militer kini menjabat birokrasi sipil pemerintahan. Inilah secuplik kisahnya dari perbincangan kami 23/8/2017 lalu di Jakarta.

Birokrasi Militer dan Sipil Tidak Terlalu Jauh, intinya: Obey/Patuh

Perbedaan dan hambatan saat menjadi birokrat- tidak terlalu jauh, tapi yang penting bisa membawa diri yang tadi dari daerah betul-betul keras, obey. Tetap disiplin obey tetapi mengubah supaya lebih taat. Biasanya sebagai tentara, obey ke pimpinan, sekarang obey kepada Gubernur tanggung jawab dan obey, juga Obey ke bawah/birokrasi di bawah, karena di sipil dan militer itu beda sekali. Militer jelas, siapa berbuat apa kapan jelas, kalau di sipil harus menyesuaikan, kalau diperlukan kita lebih dahulu yang memberi contoh. Supaya mereka mengikuti.

Obey Patuh ke bawah juga dilakukan. Patuh pada rakyat/keinginan rakyat dan patuh/mengikuti secara sederhana ritme birokrasi/bwahan. Contohnya “saya tidak bisa begini “kalian harus tepat waktu ya .., tapi saya harus hadir duluan. Pernah suatu ketika saya hadir pukul 6.00, tidak ada orang. Nunggu lift dibuka jam 7.00. Namun besoknya lift dibuka pukul 6.30. Bahkan sekarang pukul 6.00 sudah dibuka lift nya. Artinya kita juga patuh kepada mereka bukan patuh ke atas aja.  Jadi sebagai Wagub pun menunggu lift dibuka, tetapi begitu karyawan melihat saya sudah hadir, besoknya sudah dibuka..”

Mengubah prilaku orang tidak idak langsung atau cepat-cepat tetapi  satu bulan mulai bisa mengikuti perubahan.

Hambatan dan tantangan

Jika dahulu saat di militer, review dilakukan per satu minggu dua minggu, sekarang perkembangan memantau pekerjaan dilakukan Ibu Nurhajijah, per dua hari. Harus ada laporan bisa kah, tidak bisa kah, kendalanya apa..paling lama laporan didapat 2 hari.

Tanggung jawab dari Gubernur pembagian tugas yang melekat Wanita, Olah Raga dan Pemuda dan Bencana. Itu yang dibangun beberapa bulan ini sekaligus memberi tahu kepada SKPD jaga disiplin karena kita ini milik rakyat, jabatan bukan punya kita.

Bagaimana mengubah kultur Sumatera Utara, anggota DPRD perempuan hanya 10%, ada kabupaten/kota. Pernah mengadakan kegiatan sebanyak duakali  mengumpulkan wanita tangguh yang berasal dari ketua partai atau angota dprd di provinsi, perempuan harus tangguh. Bahwa wanita itu apabila menjadi kepala daerah bisa merasakan yang orang rasakan apa yang dirasakan, tidak hanya berpikir dengan realita, tetapi memakai rasa. Sehingga dapat membayangkan membagaimanakannya

Di Sumatera Utara telah ada Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak No.3/2014, adapun berbagai daerah kabupaten atau kota di Sumatera Utara, ada yang telah memiliki perda turunan antara lain Pakpak Bharat  dengan Perda No.2/2017 Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan.

Selaku Wagub, Ibu Nurhajijah mengakui bahwa di tingkat provinsi Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih perlu ditingkatkan pelayanannya dan dioptimalisasikan keaktifannya. Mengingat di Sumatera Utara telah terdapat 12 P2TP2A kabupaten/kota yang aktif. Ibu Nurhajijah telah berkordinasi dengan ibu Menteri Pembedayaan Perempuandan Perlindungan Anak, dan akan melakukan kegiatan bersama di Danau Toba. Disamping melaksanakan tugas dari Gubernur dan Menko Maritim untuk membangun imej dan citra Danau Toba sebagai Geopark yang  bersih dan berwawasan ekologi.

Tanggung jawab melibatkan perempuan, pedagang di danau toba itu perempuan. Visi untuk pedagang sosialisasi kecil-kecilan, karena kultur di sana, pejabat tidak bisa langsung datang memberitahu program ini, atau itu, bisa bisa mereka bicara seperti ini, pernah dilemparin mangga,  “ah kau ajak omong kau, kau wagub..”

Jadi Ibu Nurhajijah melalukan pendekatan sebagai Wagub dengan terjun langsung ke maysarakat. Beliau menginap dua hari disana, live in, pergi ke pajak-pajak, (pasar) disitulah biasa terjalin komunikasi dan sosialisasi. Wilayah yang sudah dimulai antara lain Samosir, Parapat, Tobasa.

Selama enam bulan ini prestasi yang telah dilakukan, antara lain dibidang  olah raga kebudayaan untuk diaktifkan. Berkordinasi dengan kementrian Pemuda, meminta bantuan walaupun cuma sepeda. Sehingga ada kegiatan gowes danau toba dan balige dapat dilaksanakan, Gowes Pesona Nusantara bulan Mei 2017 lalu terlaksana.

Jika sudah sudah ada infrastruktur ke perempuan, masih sedang belum berdampak besar. Desember akhir Boeing 737 mungkin akan dampak lebih luas. Meminta bupati, tidak bisa lagi kita mengajak, tapi berbuat, sediakanlah sepeda. berapa lah harga sepeda itu untuk hadiah-hadiah, kipas angin. Sehingga bisa mengumpulkan orang, juga  jaga kesahatan meninggalkan kebiasaan  buang sampah. Upayakan untuk bekerjasama dengan menghimbau pada para birokrasi dengan pendekatan hukum.

Mengenai kejadian baru-baru ini sampah di buang ke Danau Toba, sedang diupayakan dibersihkan. Karena di sekitar wilayah tersebut  Supaya sampah di Danau toba dibersihkan (simalungun) disitu ada ternak babi ada ikan yang berlebihan. Bantuan CSR masih diperlukan, karena dana pmerintah tidak cukup, namun masih kecil CSRnya dibanding metropolitan yang lain. Mudah-mudahan ada perubahann, hal ini sesuai dengan rencana Menko kemaritiman, membangun danau toba sebagai adiknya bali, jangan sampai terlalu jauh senjangnya.

Tips dan Saran bagi Perempuan Politik Pilkada 2018

Sebagai wakil kepala daerah perempuan, Ibu Nurhajijah berupaya agar target keterlibatan politik perempuan meningkat, termasuk  mendukung perempuan, kepala daerah hanya 2 di Sumatera Utara wakil gubernur dan wakil bupati. Sedangkan keanggotaan DPRD Perempuan masih 10 % bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara, pemda Sumut mendorong perempuan untuk aktif di politik, kalau perlu  siap mengajak atau beragumentasi pada suami, dengan keyakinan memenangkan kontestasi.

Tips untuk para perempuan yang ingin jadi Kepala Daerah atau Caleg:
> Pertama, menyelami politik dan keinginan rakyat, apa yang dimaui, tidak ada lagi melalui-melaui (calo politik), waktu 3 bulan tidak cukup waktu untuk menyiapkan kampanye dan lain sebagainya, sehingga saat pilkada Bupati Asahan (belum menang). > Siap menjadi wanita Indonesia yang tangguh, dengan modal pertama: Rela membuka diri ke masyarakat, dan memerlukan dana, untuk sosialias, kita harus makan juga> Ketiga Pimpinan Partai percayalah perempuan, jangan menganggap perempuan lemah, karena wanita lebih berpikir dengan rasa dan realita, PINTAR MERASA JANGAN HANYA MERASA PINTAR, jika itu sudah dipegang maka itu.

Adapun pada perempuan kepala daerah yang sedang sedang menjabat : laksanakan tugas sesuai aturan, kalaupun harus ada operasi mendadak semuanya laporkan ke Pusat, walaupun sedikit melenceng Aturan apabila itu Urgen lapor sesegera mungkin, kita turun langsung lapor.

mantap.

 

 

Advertisements