Nuswantara (jauh eksis sebelum Indonesia merdeka Agustus 1945), adalah negeri yang memiliki kesetaraan sesama manusia. Pada masa tersebut yaitu berabad sebelum tahun 1500an, bangsa Nuswantara tinggal menentap tersebar di antara pulau-pulau, sungai-sungai, gunung dan lautan memiliki sistem kerajaan, keratuan, dan memiliki sistem sosial berdasarkan kasta. Walaupun hidup berdasarkan kasta, namun siapapun dapat berpindah kasta, dari kasta sudra naik menjadi satria, dari satria menjadi sudra. Semua karena laku manusianya (prilaku, adat tatakerama, daya juang, daya kerja, dan takwa -hubungan dengan leluurnya). Pada masa ini baik perempuan dan laki-laki dapat menduduki posisi politik sebagai pemimpin, baik di pemerintahan kecil maupun pemerintah besar serta menjadi pimpinan militer/pasukan perang.

Bukanlah hal yang aneh perempuan membawa senjata keris, atau pisau kemana-kemana, yang pasti desain keris sebagai senjata dan pisau untuk memotong bahan pangan berbeda desain peruntukkannya. Kemampuan perang dan pemahaman dalam mengelola pemerintahan yang dilakukan oleh  pemimpin perempuan Nuswantara tercatat dikitab-kitab kuno baik yang ada di Nuswantaa maupun kitab kuno di China dan Yunani. Tak banyak orang menggalinya, karena sampai detik ini bangsa Indonesia lebih cenderung memilih ajaran luar (terkait subordinasi perempuan) yang bukan menjadi jatidirinya sendiri sebagai bangsa.

Di dalam kebudayaan adiluhung bangsa Nuswantara, tidak hanya akan menemukan keteraturan pola pemerintah sebagaimana tercantum dalam Kerta Negara (Wilwatikta Majapahit), Simbur/ (Sumatera Selatan/SriWijaya) , dan Il La Galigo (Sulawesi/Bugis). Undang-undang negara-negara tersebut memiliki aturan yang sangat detil, bahkan dalam UU kerajaan Sri Wijaya banyak sekali yang mengatur tentang bagaimana laki-laki harus berlaku sopan dan santun terhadap perempuan, bila melanggar harus membayar denda.

Di antara kisah-kisah yang berkembang dalam sejarah Indonesia, khususnya tentang sejarah kepahlawanan, mereka yang menjadi pahlawan nasional sebelum Indonesia merdeka adalah termasuk para perempuan yang memiliki keahlian yang beragam. Sebut saja ahli strategi perang adalah Cut Nyak Dien (Aceh), keteguhan diri dan jiwa  (endurance) dalam melawan dan mengabdi bagi masyarakat Dewi Sartika dan Kartini, Sedangkan perempuan-perempuan dimasalalu  sebelum ketiga beliau, yang bekerja untuk rakyat dan mengabdi pada publik, yang jika dalam konteks kekinian disebut feminis banyak, sayangnya sumber sejarah resmi tidak saja menuliskan namun menjauhkan perempuan untuk mengenali para leluhurnya yang sakti dan luar biasa.

Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa dimasalalu, perempuan dan laki-laki memiliki persamaan perlakuan dan treatment yang sesuai dengan kastanya, namun mereka dengan laku-nya dapat mengubah posisi dan statusnya. Begitu pun terhadap perempuan. Bila pada masa sekarang ada pesantren atau pun seminari yang mengajar kalangan putri-putra untuk belajar satu religi tertentu maka pada masa itu ada padepokan untuk khalayak umum, ada ksatrian dan kaputren untuk kalangan keluarga raja/ratu. Mari telusuri sebagai pelajaran berharga dan kebanggaan sebagai bangsa.

Seluruh bangsa di dunia mengakui bahwa Kerajaan (Mawastpati) SriWijaya dipimpin oleh Ratu Perempuan, Maharatu SHIMAhawan. Maharatu Shimahawan wilayah kekuasaannya hingga ke Jepang, sehingga di jepang banyak nama berakhiran shima.

Selain Maharatu Shimahawan ada banyak lagi putri-putri Nuswantara yang menjadi Ratu atau Maharatu. Bila Ratu hanya mengelola satu keratuan/kadipaten, maka Maharatu menguasai dan mengelola banyak kerajaan/keratuan. Keraton Laut Selatan di Nuswantara (kini) Mahapatihnya Dewi Kadita yang terkenal dengan nama Nyai Roro Kidul dan berpakaian hijau pupus/muda beliau putri dari Medang Ghana di pelabuhan Ratu, beberapa Tumenggung: Endang Juwiri berpakaian serba kuning, Surenggana berpakaian merah, Nyai Sepet madu berpakaian ungu,Nyai Gadung Mlati berpakaian ijo gadung/tua, Nyai Blorong berpakaian juga ijo gadung dll. Beliau yang kini menjadi adipati/tumenggung tersebut masalalu di dunia juga mempunyai peran politik hampir sama, khususnya disatu wilayah tertentu (Wilayah Induk atau wilayah kadipaten/provinsi).

Feminis bukan dari luar negeri, bukan hal baru. Jauh sebelum ajaran dari sebrang datang baik dari barat maupun dari tanah arab, wilayah pemerintahan telah  menjalankan sistem kehidupan berkeadilan yang setara, semua sama dimata hukum. Bahkan dalam konteks perpajakan pun dikenakan pajak progressif. Bahkan ketika ada warga yang membayar pajak berlebihan bisa dihukum dianggap menghina Negara.

Tentang bagaimana feminisme sudah dilaksanakan dalam kearifan lokal dapat dilihat di https://wartafeminis.com/2013/04/05/revitalisasi-nilai-kearifan-lokal-mengatasi-pemiskinan-peremuan/

@umilasminah