Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Category

History women movement

Kongres Perempuan Indonesia 1928-1941

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

Latar Belakang

Perempuan Indonesia, adalah komunitas yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, akan tetapi memiliki kesamaan dalam bentuk penindasan dan pengabaian yang dialami. Pengabaian hak dan penindasan yang disebabkan sebagai manusia ia berjenis kelamin perempuan. Hal yang terjadi di berbagai belahan dunia  di mana pun, saat manusia eksis dengan ciri biologis perempuan dan laki-laki, male female. Maka lahirlah perbedaan yang berujung diskriminasi, yang dipraktekan terus menerus sampai ada perubahan yang menghentikan praktek tersebut.

Bagaimanapun kondisi perempuan Indonesia tak dapat dilepaskan dari pola dan budaya kehidupan masyarakat pada umumnya. Selama masa kolonial hingga kemerdekaan, perempuan selalu berada dalam posisi subordinat di keluarga dan masyarakat. Beberapa pengecualian tentu saja ada, di beberapa wilayah Indonesia, meskipun dalam perkecualian tersebut, basis diskriminasi dan penidasan tetap saja ada dan dapat dilacak. Tulisan ini tak hendak mengupas panjang kondisi diskriminasi dan penindasan, akan tetapi ydalam hal ketersuarakannya kepentingan perempuan di lingkup publik dan domestik mulai dihembuskan dilantangkan dari jaman ke jaman di Indonesia dalam suatu pergerakan untuk menghentikan penindasan,  sehingga kepentingan dan hak, serta kebutuhan perempuan pun terwakili dan terwujud, yang pada akhirnya membuka jalan perempuan tahu apa yang diinginkannya (kesadaran/consciousness), apa yang ingin dikatakannya untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Bila ditelusuri fakta sejarahnya, bukan historiografi Indonesia atau penulisan sejarah Indonesia, kaum perempuan adalah kelompok yang mengambil bagian dalam perjuangan, apakah di jaman pergerakan (- 1945) maupun di jaman kemerdekaan (1945-). Akan tetapi dalam berbagai literatur tentang sejarah dan peringatan monumental, hari-hari peringatan bersejarah, perempuan Indonesia tidak termasuk yang banyak dicatat. Ada tiga hal yang menyebabkan hal itu, pertama: perempuan di dalam lingkup sejarah nasional tidak berada dalam posisi pembuat keputusan ataupun memegang posisi menentukan. Kedua, di dalam perjuangan nasional, perkumpulan perempuan tampak mengalah “untuk tidak menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki”. Ketiga, perempuan kemudian mengambil bentuk perkumpulan sendiri yang terpisah dari laki-laki sebagai tempat di mana perempuan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum dengan bebas, bahkan dengan menonjol sekalipun.

Melalui perkumpulan perempuan inilah, para perempuan Indonesia kemudian menemukan keterwakilannya dan kebebasannya untuk menyuarakan kepentingannya yang belum terwakili. Perkumpulan perempuan ini nampak seperti perjuangan yang memisahkan diri dari perjuangan masyarakat pada umumnya, yaitu perjuangan menentang kolonialisme dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang dilakukan para perempuan ini adalah perjuangan untuk mengubah keadaan masyarakat dengan perjuangan yang lebih spesifik dalam jangkauan yang luas;  seluruh perempuan Indonesia, bangsa Indonesia. Dalam menjangkau perjuangannya ke kehidupan perempuan yang lebih luas, perempuan yang masuk perkumpulan (terutama mereka yang berasal dari kelas menengah ke atas dan bangsawan), sedikit banyak terinspirasi oleh literatur tentang perempuan. Antara lain dari buku Auguste Bebel atau Door Tuist Toot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang kumpulan sura Kartini), serta dari perubahan yang terjadi di negara Barat dan dunia pada umumnya.

Kehidupan perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan) bermula dari kegiatan para perempuan di dalam perkumpulan umumnya (perkumpulan yang beranggotakan campuran, perempuan dan laki-laki). Kaum perempuan di Nusantara, terutama yang mengecap pendidikan sekolah dasar atau menengah biasanya memulai aktivitas perkumpulan melalui kegiatan kepanduan (pramuka) atau dalam perkumpulan yang dibentuk berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra atau Jong Ambon. Melalui perkumpulan pemuda inilah perempuan Indonesia turut beraktivitas. Misalnya mereka turut bersama di dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, berbagai perkumpulan umum (pemuda) membentuk seksi perempuan seperti Wanito Tomo dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Putra Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Sedangkan perkumpulan perempuan yang muncul pada awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, pada tahun 1916.

Beberapa perempuan yang kemudian menjadi pelopor dan panitia pelaksana Kongres Perempuan Indonesia pertama ikut serta dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Jakarta itu. Mereka antara lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Siti Sundari dan lain-lain. Seluruh gerakan Indonesia pun mengikuti jejak ini dengan menggalang persatuan, dan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928. Saat inilah, lahir beberapa ide untuk mengumpulkan berbagai perkumpulan perempuan dan menggalang persatuan sesama perempuan yang tergabung melalui berbagai perkumpulan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia yang berlangsung tahun 1928 berkelanjutan hingga tahun 1941. Sejak tahun1941, tidak lagi diadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kondisi ini terutama sekali disebabkan oleh situasi politik Indonesia yang berada dalam genggaman Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan perempuan lain selain fujinkai. Setelah Indonesia merdeka tidak lagi ada Kongres Perempuan, yang ada adalah Kongres Wanita. Tanpa bermaksud memperdebatkan arti kata perempuan dan wanita, Kongres Perempuan yang dilangsungkan pada tahun 1928 dan tahun selanjutnya merupakan era kebangkitan perempuan Indonesia. Karena pada saat inilah pertama kali muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki. Pada masa itu pulalah perempuan Indonesia dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya.

Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928

Kongres Perempuan merupakan kegiatan yang bersifat kooperatif. Artinya kegiatan yang di masa pergerakan nasional dikategorikan sebagai perjuangan yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial. Artinya memiliki status legal, legalitas Kongres diakui pemerintah kolonial, dan Kongres mengajukan tuntutan pada pemerintah kolonial dalam bentuk rekomendasi. Bagi gerakan perempuan saat itu, cara yang ditempuh ini memudahkan penyebarluasan gagasan kepada perempuan dan masyarakat umum, terutama pihak kolonial. Sehingga kaum perempuan kelas menengah atau bangsawan tidak memiliki ketakutan untuk bergabung atau ikut serta karena dianggap tidak radikal. Sedangkan pemerintah kolonial sendiri masih memiliki nostalgia keberhasilan politik etis (kemajuan pendidikan bangsa bumi putra) pada perempuan. Hal ini juga mencerminkan anggapan publik, khususnya pemerintah, tentang stereotipe kegiatan perempuan dan perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan dianggap non-politis. Sebagai strategi, perempuan yang menyelenggarakan Kongres memutuskan untuk tidak membicarakan “politik” dalam arti umum. Kongres lebih menekankan pembahasan masalah perempuan yang menurut anggapan umum, termasuk pemerintahan kolonial, adalah non-politis.

Perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, kelas, dan ras datang dari seluruh Indonesia menghadiri Kongres yang diselenggarakan di Mataram (Yogyakarta, sekarang). Para perempuan ini umumnya berusia muda. Persiapan Kongres dilakukan di Jakarta, dengan susunan panitia Kongres Perempuan Indonesia sebagai berikut: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres, dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua. Pada saat itu dimulailah pengorganisasian untuk terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia.

Tidak terbayangkan kini, saat  Indonesia masih belum memiliki fasilitas transportasi, para perempuan dari berbagai daerah hadir ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres. Banyak di antara para peserta Kongres dari luar Jawa harus menempuh perjalanan dengan kapal laut berhari-hari untuk dapat tiba di Yogyakara. Para perempuan ini juga banyak yang harus bergulat dengan persoalan pribadi karena harus meninggalkan keluarga (kekasih), rumah maupun saudara selama berhari-hari, yang tentunya pada masa ini sangat tidak lazim.

Kongres ini dihadiri oleh perwakilan 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres memutuskan:

– untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan;

– pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan); dan segeranya

– diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia;

– memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;

– mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;

– mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

– PPPI bertujuan memberikan informasi dan menjadi mediator berbagai perkumpulan perempuan di dalamnya.

Selain Kongres Perempuan di atas, muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929. Pendirian perkumpulan itu disebabkan oleh merajelanya perdagangan anak perempuan. Pada tahun tersebut berita tentang beberapa anak perempuan dari Desa Pringsurat di Magelang yang diculik saat berwisata ke Semarang menjadi sorotan media massa. Mereka diculik dan dibawa ke Singapura setelah sebelumnya dibius dan tak sadarkan diri. Peristiwa itu menjadi suatu pembicaraan ramai. Pemerintah kolonial meskipun menyatakan dukungan tetapi tidak aktif membantu P4A. Meskipun begitu, pada tahun 1930, P4A berhasil menyelamatkan dua orang anak perempuan dari Jawa Tengah dan dikembalikan ke keluarganya. Mereka diselamatkan saat akan dilakukan transaksi atas diri mereka di rumah bordil di Singapura.

Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, Jakarta 28-31 Desember 1929

Kongres PPPI diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggotanya. Kongres diketuai oleh Ny. Mustadjab. Pada Kongres ini isu yang diangkat sebagai pembahasan di antaranya adalah masalah kedudukan dan peran sosial dan ekonomi perempuan, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, dan kehidupan dalam keluarga. Permasalahan perkawinan khususnya poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak juga menjadi topik yang dibahas tersendiri. Mengenai Kongres Perempuan I, diinformasikan pada peserta bahwa tiga mosi di atas yang disampaikan kepada pemerintah disambut dengan baik.

Kongres memutuskan:

-mengganti nama PPPI menjadi Perikatatan Perkumpuan Istri Indonesia (PPII). Agar tidak nampak bahwa perkumpulan ini sebagai satu perkumpulan atau unity, melainkan hanya bersifat federasi atau gabungan;

– anggaran dasar yang baru menyebutkan tujuan penggabungan itu adalah menjalin hubungan di antara perkumpulan perempuan untuk

– meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan soal politik dan agama;

– mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menghapuskan pergundikan.

Kongres ini sempat diwarnai ketegangan dan kepanitiaan mengalami kekacauan karena Kongres hampir dilarang. Hal itu terkait dengan situasi yang terjadi saat itu, yaitu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta. Kantor dan tempat gedung pertemuan sempat digeledah polisi. Setelah mendapat surat perijinan yang lengkap dari pejabat yang berwenang, polisi kemudian membolehkan Kongres dibuka. Kongres dilangsungkan di Gedung Thamrin di Gang Kenari.

Semangat peserta Kongres sangat menggebu dan antusiasmenya tinggi. Massa rakyat pun mendukung Kongres ini, “yel-yel merdeka!” dipekikkan oleh massa rakyat. Gedung tempat pelaksanaan Kongres menjadi menggelegar. Polisi yang mengawasi mengancam akan membubarkan pertemuan. Maka salah seorang dari pemimpin sidang menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Soejatin (Poetri Indonesia), ketua pelaksana Kongres Perempuan Pertama 1928. Soejatin kemudian berusaha mengendalikan suasana untuk menjadi lebih tertib. Sambutan demi sambutan diakhiri dengan pekikan “Merdeka, Sekarang!” Maka ruangan kembali riuh. Hal ini kembali membuat polisi gelisah dan kesal. Mereka berdiri serentak dan akan berupaya membubarkan rapat. Akan tetapi ketika polisi akan melakukan itu, Soejatin telah mengetuk palu dan menyatakan rapat umum selesai dan ditutup. Selanjutnya dilakukan rapat tertutup antara peserta Kongres.

Kongres turut menyatakan keprihatinannya sehubungan terjadinya penangkapan Sukarno dengan membatalkan rencana akan mengadakan pameran dan malam penutupan.

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, Surabaya 13-18 Desember 1930

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia ini juga merupakan yang pertama bagi perkumpulan ini. Kongres diketuai oleh Ny. Siti Soedari Soedirman. Kongres ini diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggota PPII. Karena sifat federasi dari PPII ini, maka Kongres memutuskan untuk menetapkan asas perkumpulan yang dapat mengakomodasi bermacam perkumpulan yang ada di dalamnya. Untuk itu ditetapkan asas yang lebih bersifat umum yang dapat diterima oleh seluruh anggota perkumpulan. Hal-hal yang menjadi isu yang dianggap peka bagi suatu perkumpulan tertentu, seperti poligami dan perceraian, tidak dimuat di dalam asas perkumpulan. Kongres memutuskan:

– menetapkan asas yang lebih bersifat umum bagi semua anggota;

– mendirikan Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Sunarjati Sukemi;

– mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia yang akan diadakan 19-23 Januari 1931 di Lahore, India, yaitu Ny. Santoso dan Nn. Sunarjati.

Terbentuknya BPPPA disebabkan keprihatinan yang mendalam atas nasib yang menimpa anak-anak peremepuan yang terkena praktek Cina Mindering, yaitu petani meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak dapat mengembalikannya, sehingga kerapkali anak gadis petani dijadikan penebus hutang-hutang itu.

Kongres juga mengangkat isu buruh perempuan, khususnya nasib buruh pabrik batik di Lasem. Diangkatnya isu buruh pabrik batik di Lasem itu diilhami dari laporan yang dilakukan oleh dr. Angelino akan adanya kejahatan di dalam pabrik itu. Kongres kemudian mengirim utusan ke Lasem, mereka adalah Soejatin dan Ny. Hardiningrat. Di Lasem keduanya mengadakan rapat umum dengan para pembatik dan melakukan penyelidikan ke pabrik. Rapat umum dengan pembatik dilakukan untuk memberikan kesadaran hak para pembatik di daerah itu. Kedua utusan itu mendapat penjagaan ketat, karena ada kabar bahwa mereka akan dibunuh. Kegiatan yang sama, yaitu rapat umum dan penyelidikan perusahaan batik pun dilakukan di Madiun dan Blora, dengan dipimpin oleh Ibu Sudiro. Selain itu, Kongres juga memprakarsai untuk diterbitkannya majalah Istri.

Mengenai keputusan Kongres untuk mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia di Lahore, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kongres itu tak dapat dilaksanakan oleh aktivis perempuan India, sehingga dilaksanakan oleh perempuan Inggris. Aktivis perempuan India yang seharusnya menjadi penyelenggara Kongres dipenjara karena menentang pemerintah Inggris. Sikap utusan Indonesia yang tidak ikut dalam Kongres itu mendapat kritikan dari sebagian mereka yang memiliki andil dalam pengumpulan dana untuk mengirimkan utusan itu.

Pada Kongres PPII ini, Soejatin menyampaikan ceramah berjudul “Pendidikan Wanita”.

Kongres Perempuan Indonesia, Jakarta 20-24 Juli 1935

Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935 diikuti oleh tidak kurang dari 15 perkumpulan, di antaranya Wanita Katolik Indonesia, Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Aijsiah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa dan lain sebagainya. Kongres diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.

Kongres menghasilkan keputusan:

– mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia;

– tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf;

– tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri;

– Kongres didasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama;

Kongres menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam;

Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan tetap yang melakukan pertemuan secara berkala. Didirikan Badan Kongres Perempuan Indonesia untuk mengkoordinasi undangan pertemuan. Dengan berdirinya badan tersebut maka PPII dibubarkan.

Kongres Perempuan Indonesia, Bandung, Juli 1938

Kongres dikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Isu yang dibahas dalam Kongres antara lain, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Saat itu pemerintah kolonial telah memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad) di berbagai daerah. Akan tetapi karena perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya mereka pun diberikan hak memilih.

Kongres memutuskan:

-tanggal 22 Desember diperingati sebagai “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935;

-membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

Kongres Perempuan Indonesia, Semarang Juli 1941

Kongres ini diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan yang mengikuti kongres perempuan sebelumnya. Kongres diketuai oleh Ny. Soenarjo Mangunpuspito.

Kongres menghasilkan keputusan:

-menyetujui aksi Gapi (Gabungan Politik Indonesia) dengan mengajukan “Indonesia Berparlemen” pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan dipilih dalam parlemen, yang ditujukan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.

-mufakat dengan adanya milisi Indonesia

-menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih;

-menyetujui diajarkannya pelajaran Bahasa Indonesia dalam sekolah menengah dan tinggi;

-dibentuk empat badan pekerja:

-badan pekerja pemberantasan buta huruf

-badan pekerja penyelidik masalah tenaga kerja perempuan

– badan pekerja masalah perkawinan hukum Islam

– badan pekerja memperbaiki ekonomi perempuan Indonesia.

Penutup

Kongres Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mencapai tujuan dan maksudnya, terutama yang menyangkut tuntutan perempuan di dalam perkawinan, dan kehidupan sosial ekonomi. Sebagai sebuah gerakan, Kongres Perempuan Indonesia telah menjadi suatu momentum bersatunya berbagai perkumpulan perempuan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh iklim gerakan nasional saat itu. Situasi dan kondisi sebagai bangsa yang terjajah membuat bangsa bumi putra, apalagi kaum perempuan, sulit bergerak dan mengambil langkah untuk mengorganisasi diri. Maka adalah suatu yang sangat luar biasa bahwa di dalam kondisi seperti itu, para perempuan Indonesia dari berbagai daerah dapat berkumpul bersama, mengemukakan pikiran dan pendapatnya mengenai berbagai permasalahan khususnya permasalahan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia 1928 merupakan suatu gerakan, kongres tersebut adalah wujud suatu kebersatuan perempuan yang dengan kebersadaran atau tidak, melakukan tindakan kolektif melalui perkumpulan-perkumpulan. Tindakan tersebut didasari pengetahuan mengenai adanya ketidakadilan dan subordinasi yang dialami perempuan karena seksualitasnya. Pengetahuan itu telah melahirkan bermacam perbedaan persepsi mengenai titik pandang pemecahan masalah dari masing-masing perkumpulan. Meskipun begitu, pada akhirnya Kongres memutuskan mendirikan suatu gabungan perkumpulan PPPI. Pendirian perkumpulan inilah yang dapat dikenali sebagai persatuan perempuan, kebangkitan perempuan. Kebersatuan itu tidak mereduksi keberadaan perkumpulan perempuan yang tergabung di dalamnya untuk tetap menjadi bagian dari gerakan. Perkumpulan tetap eksis dan masing-masing perkumpulan berusaha melaksanakan keputusan Kongres, sesuai dengan cara dan pijakannya.

Setelah 70 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928, perempuan Indonesia khususnya yang akan menggabungkan diri dalam Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, masih tetap melihat relevansi isu-isu dan permasalahan yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928 itu. Maka adalah suatu hal yang penting bagi perempuan Indonesia di mana pun berada, dalam kondisi yang bagaimana pun, dan dengan perbedaan apa pun, berkumpul dan bersatu menyuarakan kepentingan dan menyatakan keterwakilannya.

Masyarakat Indonesia (Nusantara atau Hindia Belanda) saat itu terbagi dalam berbagai suku yang umumnya berbentuk kekerabatan berkasta/berstrata, dan tak lepas dari kendali pemerintah kolonial Belanda. Perempuan dalam berbagai budaya, antara lain Jawa, memiliki keharusan tunduk pada laki-laki, suami atau bapaknya.

Perempuan yang terlibat dalam Kongres Perempuan I, 1928 adalah para perempuan zamannya. Perempuan yang memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk berjuang bagi masa depan bangsa Indonesia, khususnya perempuan.

Para perempuan yang turut hadir baik sebagai peserta maupun panitia dalam Kongres Perempuan Indonesia selayaknya mendapatkan ruang cerita sejarah bagi bangsa. Pada saat inilah para perempuan membulatkan tekad, menyerahkan diri berkeringat dan air mata untuk berjuang. Tidak sedikit dari para perempuan ini  harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Ibu Soejatin antara lain (yang saat Kongres sebagai pelaksana, dan masih nona) mengalami masalah dalam hubungan asmara karena keaktivannya menyiapkan Kongres. Beliau diputuskan pertunangannya setelah Kongres. Juga banyak cerita lainnya seputar para perempuan yang aktif berjuang ini. Suatu cerita yang personal dan politik, pribadi dan universal. Suatu kisah yang selayaknya selalu dikenang sebagai pelajaran dan dirayakan sebagai perjuangan untuk dilanjutkan.aktivis perempuan 1929

Masyarakat Indonesia (Nusantara atau Hindia Belanda) saat itu terbagi dalam berbagai suku yang umumnya berbentuk feodal, dan tak lepas dari kendali pemerintah kolonial Belanda. Perempuan dalam berbagai budaya, antara lain Jawa, memiliki keharusan tunduk pada laki-laki, suami atau bapaknya.

Perempuan yang terlibat dalam Kongres Perempuan I, 1928 adalah para perempuan zamannya. Perempuan yang memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk berjuang bagi masa depan bangsa Indonesia, khususnya perempuan.

Para perempuan yang turut hadir baik sebagai peserta maupun panitia dalam Kongres Perempuan Indonesia selayaknya mendapatkan ruang cerita sejarah bagi bangsa. Pada saat inilah para perempuan membulatkan tekad, menyerahkan diri berkeringat dan air mata untuk berjuang. Tidak sedikit dari para perempuan ini  harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Ibu Soejatin antara lain (yang saat Kongres sebagai pelaksana, dan masih nona) mengalami masalah dalam hubungan asmara karena keaktivannya menyiapkan Kongres. Beliau diputuskan pertunangannya setelah Kongres. Juga banyak cerita lainnya seputar para perempuan yang aktif berjuang ini. Suatu cerita yang personal dan politik, pribadi dan universal. Suatu kisah yang selayaknya selalu dikenang sebagai pelajaran dan dirayakan sebagai perjuangan untuk dilanjutkan.

Daftar Kepustakaan

Hardi, Lasmidjah, ed. 1981. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran), Buku I. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Hardi, Lasmidjah, ed. 1985. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalam dan Pemikiran), Buku V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Suwondo, Nani, S.H. 1968. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.

Siaran Perwari, Tahun I No.3 Desember 1950

Umi. L, bagian dari tulisan “Kongres Koalisi Perempuan, Gerakan Kebangkitan Perempuan Indonesia” materi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia 1998, Yogyakarta

(UMI LASMINAH)

Daftar Kepustakaan

Hardi, Lasmidjah, ed. 1981. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran), Buku I. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Hardi, Lasmidjah, ed. 1985. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalam dan Pemikiran), Buku V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Suwondo, Nani, S.H. 1968. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.

Siaran Perwari, Tahun I No.3 Desember 1950

Umi. L, bagian dari tulisan “Kongres Koalisi Perempuan, Gerakan Kebangkitan Perempuan Indonesia” materi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia 1998, Yogyakarta

Advertisements

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

Latar Belakang

Perempuan Indonesia, adalah komunitas yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, akan tetapi memiliki kesamaan dalam bentuk penindasan dan pengabaian yang dialami. Pengabaian hak dan penindasan yang disebabkan sebagai manusia ia berjenis kelamin perempuan. Hal yang terjadi di berbagai belahan dunia  di mana pun, saat manusia eksis dengan ciri biologis perempuan dan laki-laki, male female. Maka lahirlah perbedaan yang berujung diskriminasi, yang dipraktekan terus menerus sampai ada perubahan yang menghentikan praktek tersebut.

Bagaimanapun kondisi perempuan Indonesia tak dapat dilepaskan dari pola dan budaya kehidupan masyarakat pada umumnya.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Selama masa kolonial hingga kemerdekaan, perempuan selalu berada dalam posisi subordinat di keluarga dan masyarakat. Beberapa pengecualian tentu saja ada, di beberapa wilayah Indonesia, meskipun dalam perkecualian tersebut, basis diskriminasi dan penidasan tetap saja ada dan dapat dilacak. Tulisan ini tak hendak mengupas panjang kondisi diskriminasi dan penindasan, akan tetapi ydalam hal ketersuarakannya kepentingan perempuan di lingkup publik dan domestik mulai dihembuskan dilantangkan dari jaman ke jaman di Indonesia dalam suatu pergerakan untuk menghentikan penindasan,  sehingga kepentingan dan hak, serta kebutuhan perempuan pun terwakili dan terwujud, yang pada akhirnya membuka jalan perempuan tahu apa yang diinginkannya (kesadaran/consciousness), apa yang ingin dikatakannya untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Bila ditelusuri fakta sejarahnya, bukan historiografi Indonesia atau penulisan sejarah Indonesia, kaum perempuan adalah kelompok yang mengambil bagian dalam perjuangan, apakah di jaman pergerakan (- 1945) maupun di jaman kemerdekaan (1945-). Akan tetapi dalam berbagai literatur tentang sejarah dan peringatan monumental, hari-hari peringatan bersejarah, perempuan Indonesia tidak termasuk yang banyak dicatat. Ada tiga hal yang menyebabkan hal itu, pertama: perempuan di dalam lingkup sejarah nasional tidak berada dalam posisi pembuat keputusan ataupun memegang posisi menentukan. Kedua, di dalam perjuangan nasional, perkumpulan perempuan tampak mengalah “untuk tidak menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki”. Ketiga, perempuan kemudian mengambil bentuk perkumpulan sendiri yang terpisah dari laki-laki sebagai tempat di mana perempuan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum dengan bebas, bahkan dengan menonjol sekalipun.

Melalui perkumpulan perempuan inilah, para perempuan Indonesia kemudian menemukan keterwakilannya dan kebebasannya untuk menyuarakan kepentingannya yang belum terwakili. Perkumpulan perempuan ini nampak seperti perjuangan yang memisahkan diri dari perjuangan masyarakat pada umumnya, yaitu perjuangan menentang kolonialisme dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang dilakukan para perempuan ini adalah perjuangan untuk mengubah keadaan masyarakat dengan perjuangan yang lebih spesifik dalam jangkauan yang luas;  seluruh perempuan Indonesia, bangsa Indonesia. Dalam menjangkau perjuangannya ke kehidupan perempuan yang lebih luas, perempuan yang masuk perkumpulan (terutama mereka yang berasal dari kelas menengah ke atas dan bangsawan), sedikit banyak terinspirasi oleh literatur tentang perempuan. Antara lain dari buku Auguste Bebel atau Door Tuist Toot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang kumpulan sura Kartini), serta dari perubahan yang terjadi di negara Barat dan dunia pada umumnya.

Kehidupan perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan) bermula dari kegiatan para perempuan di dalam perkumpulan umumnya (perkumpulan yang beranggotakan campuran, perempuan dan laki-laki). Kaum perempuan di Nusantara, terutama yang mengecap pendidikan sekolah dasar atau menengah biasanya memulai aktivitas perkumpulan melalui kegiatan kepanduan (pramuka) atau dalam perkumpulan yang dibentuk berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra atau Jong Ambon. Melalui perkumpulan pemuda inilah perempuan Indonesia turut beraktivitas. Misalnya mereka turut bersama di dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disamping itu, berbagai perkumpulan umum (pemuda) membentuk seksi perempuan seperti Wanito Tomo dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Putra Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Sedangkan perkumpulan perempuan yang muncul pada awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, pada tahun 1916.

Beberapa perempuan yang kemudian menjadi pelopor dan panitia pelaksana Kongres Perempuan Indonesia pertama ikut serta dalam deklarasi di Jakarta itu. Mereka ini antara lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari dan lain-lain. Seluruh Indonesia pun mengikuti jejak ini dengan menggalang persatuan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928. Saat inilah, lahir beberapa ide untuk mengumpulkan berbagai perkumpulan perempuan dan menggalang persatuan sesama perempuan yang tergabung melalui berbagai perkumpulan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia yang berlangsung tahun 1928 berkelanjutan hingga tahun 1941. Sejak tahun1941, tidak lagi diadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kondisi ini terutama sekali disebabkan oleh situasi politik Indonesia yang berada dalam genggaman Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan perempuan lain selain fujinkai. Setelah Indonesia merdeka tidak lagi ada Kongres Perempuan, yang ada adalah Kongres Wanita. Tanpa bermaksud memperdebatkan arti kata perempuan dan wanita, Kongres Perempuan yang dilangsungkan pada tahun 1928 dan tahun selanjutnya merupakan era kebangkitan perempuan Indonesia. Karena pada saat inilah pertama kali muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki. Pada masa itu pulalah perempuan Indonesia dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya.

Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928

Kongres Perempuan merupakan kegiatan yang bersifat kooperatif. Artinya kegiatan yang di masa pergerakan nasional dikategorikan sebagai perjuangan yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial. Artinya memiliki status legal, legalitas Kongres diakui pemerintah kolonial, dan Kongres mengajukan tuntutan pada pemerintah kolonial dalam bentuk rekomendasi. Bagi gerakan perempuan saat itu, cara yang ditempuh ini memudahkan penyebarluasan gagasan kepada perempuan dan masyarakat umum, terutama pihak kolonial. Sehingga kaum perempuan kelas menengah atau bangsawan tidak memiliki ketakutan untuk bergabung atau ikut serta karena dianggap tidak radikal. Sedangkan pemerintah kolonial sendiri masih memiliki nostalgia keberhasilan politik etis (kemajuan pendidikan bangsa bumi putra) pada perempuan. Hal ini juga mencerminkan anggapan publik, khususnya pemerintah, tentang stereotipe kegiatan perempuan dan perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan dianggap non-politis. Sebagai strategi, perempuan yang menyelenggarakan Kongres memutuskan untuk tidak membicarakan “politik” dalam arti umum. Kongres lebih menekankan pembahasan masalah perempuan yang menurut anggapan umum, termasuk pemerintahan kolonial, adalah non-politis.

Perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, kelas, dan ras datang dari seluruh Indonesia menghadiri Kongres yang diselenggarakan di Mataram (Yogyakarta, sekarang). Para perempuan ini umumnya berusia muda. Persiapan Kongres dilakukan di Jakarta, dengan susunan panitia Kongres Perempuan Indonesia sebagai berikut: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres, dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua. Pada saat itu dimulailah pengorganisasian untuk terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia.

Tidak terbayangkan kini, saat  Indonesia masih belum memiliki fasilitas transportasi, para perempuan dari berbagai daerah hadir ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres. Banyak di antara para peserta Kongres dari luar Jawa harus menempuh perjalanan dengan kapal laut berhari-hari untuk dapat tiba di Yogyakara. Para perempuan ini juga banyak yang harus bergulat dengan persoalan pribadi karena harus meninggalkan keluarga (kekasih), rumah maupun saudara selama berhari-hari, yang tentunya pada masa ini sangat tidak lazim.

Kongres ini dihadiri oleh perwakilan 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres memutuskan:

untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan;

pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan); dan segeranya

diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia;

memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;

mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;

mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

PPPI bertujuan memberikan informasi dan menjadi mediator berbagai perkumpulan perempuan di dalamnya.

Selain Kongres Perempuan di atas, muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929. Pendirian perkumpulan itu disebabkan oleh merajelanya perdagangan anak perempuan. Pada tahun tersebut berita tentang beberapa anak perempuan dari Desa Pringsurat di Magelang yang diculik saat berwisata ke Semarang menjadi sorotan media massa. Mereka diculik dan dibawa ke Singapura setelah sebelumnya dibius dan tak sadarkan diri. Peristiwa itu menjadi suatu pembicaraan ramai. Pemerintah kolonial meskipun menyatakan dukungan tetapi tidak aktif membantu P4A. Meskipun begitu, pada tahun 1930, P4A berhasil menyelamatkan dua orang anak perempuan dari Jawa Tengah dan dikembalikan ke keluarganya. Mereka diselamatkan saat akan dilakukan transaksi atas diri mereka di rumah bordil di Singapura.

Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, Jakarta 28-31 Desember 1929

Kongres PPPI diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggotanya. Kongres diketuai oleh Ny. Mustadjab. Pada Kongres ini isu yang diangkat sebagai pembahasan di antaranya adalah masalah kedudukan dan peran sosial dan ekonomi perempuan, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, dan kehidupan dalam keluarga. Permasalahan perkawinan khususnya poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak juga menjadi topik yang dibahas tersendiri. Mengenai Kongres Perempuan I, diinformasikan pada peserta bahwa tiga mosi di atas yang disampaikan kepada pemerintah disambut dengan baik.

Kongres memutuskan:

mengganti nama PPPI menjadi Perikatatan Perkumpuan Istri Indonesia (PPII). Agar tidak nampak bahwa perkumpulan ini sebagai satu perkumpulan atau unity, melainkan hanya bersifat federasi atau gabungan;

anggaran dasar yang baru menyebutkan tujuan penggabungan itu adalah menjalin hubungan di antara perkumpulan perempuan untuk

meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan soal politik dan agama;

mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menghapuskan pergundikan.

Kongres ini sempat diwarnai ketegangan dan kepanitiaan mengalami kekacauan karena Kongres hampir dilarang. Hal itu terkait dengan situasi yang terjadi saat itu, yaitu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta. Kantor dan tempat gedung pertemuan sempat digeledah polisi. Setelah mendapat surat perijinan yang lengkap dari pejabat yang berwenang, polisi kemudian membolehkan Kongres dibuka. Kongres dilangsungkan di Gedung Thamrin di Gang Kenari.

Semangat peserta Kongres sangat menggebu dan antusiasmenya tinggi. Massa rakyat pun mendukung Kongres ini, “yel-yel merdeka!” dipekikkan oleh massa rakyat. Gedung tempat pelaksanaan Kongres menjadi menggelegar. Polisi yang mengawasi mengancam akan membubarkan pertemuan. Maka salah seorang dari pemimpin sidang menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Soejatin (Poetri Indonesia), ketua pelaksana Kongres Perempuan Pertama 1928. Soejatin kemudian berusaha mengendalikan suasana untuk menjadi lebih tertib. Sambutan demi sambutan diakhiri dengan pekikan “Merdeka, Sekarang!” Maka ruangan kembali riuh. Hal ini kembali membuat polisi gelisah dan kesal. Mereka berdiri serentak dan akan berupaya membubarkan rapat. Akan tetapi ketika polisi akan melakukan itu, Soejatin telah mengetuk palu dan menyatakan rapat umum selesai dan ditutup. Selanjutnya dilakukan rapat tertutup antara peserta Kongres.

Kongres turut menyatakan keprihatinannya sehubungan terjadinya penangkapan Sukarno dengan membatalkan rencana akan mengadakan pameran dan malam penutupan.

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, Surabaya 13-18 Desember 1930

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia ini juga merupakan yang pertama bagi perkumpulan ini. Kongres diketuai oleh Ny. Siti Soedari Soedirman. Kongres ini diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggota PPII. Karena sifat federasi dari PPII ini, maka Kongres memutuskan untuk menetapkan asas perkumpulan yang dapat mengakomodasi bermacam perkumpulan yang ada di dalamnya. Untuk itu ditetapkan asas yang lebih bersifat umum yang dapat diterima oleh seluruh anggota perkumpulan. Hal-hal yang menjadi isu yang dianggap peka bagi suatu perkumpulan tertentu, seperti poligami dan perceraian, tidak dimuat di dalam asas perkumpulan. Kongres memutuskan:

menetapkan asas yang lebih bersifat umum bagi semua anggota;

mendirikan Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Sunarjati Sukemi;

mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia yang akan diadakan 19-23 Januari 1931 di Lahore, India, yaitu Ny. Santoso dan Nn. Sunarjati.

Terbentuknya BPPPA disebabkan keprihatinan yang mendalam atas nasib yang menimpa anak-anak peremepuan yang terkena praktek Cina Mindering, yaitu petani meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak dapat mengembalikannya, sehingga kerapkali anak gadis petani dijadikan penebus hutang-hutang itu.

Kongres juga mengangkat isu buruh perempuan, khususnya nasib buruh pabrik batik di Lasem. Diangkatnya isu buruh pabrik batik di Lasem itu diilhami dari laporan yang dilakukan oleh dr. Angelino akan adanya kejahatan di dalam pabrik itu. Kongres kemudian mengirim utusan ke Lasem, mereka adalah Soejatin dan Ny. Hardiningrat. Di Lasem keduanya mengadakan rapat umum dengan para pembatik dan melakukan penyelidikan ke pabrik. Rapat umum dengan pembatik dilakukan untuk memberikan kesadaran hak para pembatik di daerah itu. Kedua utusan itu mendapat penjagaan ketat, karena ada kabar bahwa mereka akan dibunuh. Kegiatan yang sama, yaitu rapat umum dan penyelidikan perusahaan batik pun dilakukan di Madiun dan Blora, dengan dipimpin oleh Ibu Sudiro. Selain itu, Kongres juga memprakarsai untuk diterbitkannya majalah Istri.

Mengenai keputusan Kongres untuk mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia di Lahore, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kongres itu tak dapat dilaksanakan oleh aktivis perempuan India, sehingga dilaksanakan oleh perempuan Inggris. Aktivis perempuan India yang seharusnya menjadi penyelenggara Kongres dipenjara karena menentang pemerintah Inggris. Sikap utusan Indonesia yang tidak ikut dalam Kongres itu mendapat kritikan dari sebagian mereka yang memiliki andil dalam pengumpulan dana untuk mengirimkan utusan itu.

Pada Kongres PPII ini, Soejatin menyampaikan ceramah berjudul “Pendidikan Wanita”.

Kongres Perempuan Indonesia, Jakarta 20-24 Juli 1935

Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935 diikuti oleh tidak kurang dari 15 perkumpulan, di antaranya Wanita Katolik Indonesia, Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Aijsiah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa dan lain sebagainya. Kongres diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.

Kongres menghasilkan keputusan:

mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia;

tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf;

tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri;

Kongres didasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama;

Kongres menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam;

Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan tetap yang melakukan pertemuan secara berkala. Didirikan Badan Kongres Perempuan Indonesia untuk mengkoordinasi undangan pertemuan. Dengan berdirinya badan tersebut maka PPII dibubarkan.

Kongres Perempuan Indonesia, Bandung, Juli 1938

Kongres dikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Isu yang dibahas dalam Kongres antara lain, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Saat itu pemerintah kolonial telah memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad) di berbagai daerah. Akan tetapi karena perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya mereka pun diberikan hak memilih.

Kongres memutuskan:

-tanggal 22 Desember diperingati sebagai “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935;

-membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

Kongres Perempuan Indonesia, Semarang Juli 1941

Kongres ini diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan yang mengikuti kongres perempuan sebelumnya. Kongres diketuai oleh Ny. Soenarjo Mangunpuspito.

Kongres menghasilkan keputusan:

-menyetujui aksi Gapi (Gabungan Politik Indonesia) dengan mengajukan “Indonesia Berparlemen” pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan dipilih dalam parlemen, yang ditujukan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.

-mufakat dengan adanya milisi Indonesia

-menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih;

-menyetujui diajarkannya pelajaran Bahasa Indonesia dalam sekolah menengah dan tinggi;

-dibentuk empat badan pekerja:

-badan pekerja pemberantasan buta huruf

-badan pekerja penyelidik masalah tenaga kerja perempuan

– badan pekerja masalah perkawinan hukum Islam

– badan pekerja memperbaiki ekonomi perempuan Indonesia.

Penutup

Kongres Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mencapai tujuan dan maksudnya, terutama yang menyangkut tuntutan perempuan di dalam perkawinan, dan kehidupan sosial ekonomi. Sebagai sebuah gerakan, Kongres Perempuan Indonesia telah menjadi suatu momentum bersatunya berbagai perkumpulan perempuan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh iklim gerakan nasional saat itu. Situasi dan kondisi sebagai bangsa yang terjajah membuat bangsa bumi putra, apalagi kaum perempuan, sulit bergerak dan mengambil langkah untuk mengorganisasi diri. Maka adalah suatu yang sangat luar biasa bahwa di dalam kondisi seperti itu, para perempuan Indonesia dari berbagai daerah dapat berkumpul bersama, mengemukakan pikiran dan pendapatnya mengenai berbagai permasalahan khususnya permasalahan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia 1928 merupakan suatu gerakan, kongres tersebut adalah wujud suatu kebersatuan perempuan yang dengan kebersadaran atau tidak, melakukan tindakan kolektif melalui perkumpulan-perkumpulan. Tindakan tersebut didasari pengetahuan mengenai adanya ketidakadilan dan subordinasi yang dialami perempuan karena seksualitasnya. Pengetahuan itu telah melahirkan bermacam perbedaan persepsi mengenai titik pandang pemecahan masalah dari masing-masing perkumpulan. Meskipun begitu, pada akhirnya Kongres memutuskan mendirikan suatu gabungan perkumpulan PPPI. Pendirian perkumpulan inilah yang dapat dikenali sebagai persatuan perempuan, kebangkitan perempuan. Kebersatuan itu tidak mereduksi keberadaan perkumpulan perempuan yang tergabung di dalamnya untuk tetap menjadi bagian dari gerakan. Perkumpulan tetap eksis dan masing-masing perkumpulan berusaha melaksanakan keputusan Kongres, sesuai dengan cara dan pijakannya.

Setelah 70 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928, perempuan Indonesia khususnya yang akan menggabungkan diri dalam Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, masih tetap melihat relevansi isu-isu dan permasalahan yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928 itu. Maka adalah suatu hal yang penting bagi perempuan Indonesia di mana pun berada, dalam kondisi yang bagaimana pun, dan dengan perbedaan apa pun, berkumpul dan bersatu menyuarakan kepentingan dan menyatakan keterwakilannya.

Daftar Kepustakaan

Hardi, Lasmidjah, ed. 1981. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran), Buku I. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Hardi, Lasmidjah, ed. 1985. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalam dan Pemikiran), Buku V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Suwondo, Nani, S.H. 1968. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.

Siaran Perwari, Tahun I No.3 Desember 1950

Umi. L, bagian dari tulisan “Kongres Koalisi Perempuan, Gerakan Kebangkitan Perempuan Indonesia” materi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia 1998, Yogyakarta

Masyarakat Indonesia (Nusantara atau Hindia Belanda) saat itu terbagi dalam berbagai suku yang umumnya berbentuk feodal, dan tak lepas dari kendali pemerintah kolonial Belanda. Perempuan dalam berbagai budaya, antara lain Jawa, memiliki keharusan tunduk pada laki-laki, suami atau bapaknya.

Perempuan yang terlibat dalam Kongres Perempuan I, 1928 adalah para perempuan zamannya. Perempuan yang memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk berjuang bagi masa depan bangsa Indonesia, khususnya perempuan.

Para perempuan yang turut hadir baik sebagai peserta maupun panitia dalam Kongres Perempuan Indonesia selayaknya mendapatkan ruang cerita sejarah bagi bangsa. Pada saat inilah para perempuan membulatkan tekad, menyerahkan diri berkeringat dan air mata untuk berjuang. Tidak sedikit dari para perempuan ini  harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Ibu Soejatin antara lain (yang saat Kongres sebagai pelaksana, dan masih nona) mengalami masalah dalam hubungan asmara karena keaktivannya menyiapkan Kongres. Beliau diputuskan pertunangannya setelah Kongres. Juga banyak cerita lainnya seputar para perempuan yang aktif berjuang ini. Suatu cerita yang personal dan politik, pribadi dan universal. Suatu kisah yang selayaknya selalu dikenang sebagai pelajaran dan dirayakan sebagai perjuangan untuk dilanjutkan.

(UMI LASMINAH)

Perempuan Bersahaja 1928

Dua bulan setelah bersama kawan pemuda.Tabur benih persatuan. 22 Desember 1928 datang jua masa itu. Putri se Nusantara pemudi penuh mimpi.Berkumpul di kota Mataram, Yogyakarta sebutan sekarang. Yogya yang masih luka oleh alam. Masih sakit hati oleh kuasa wacana.

Di Joyodipuran, Mataram, Yogyakarta sekarang. Panitia pelaksana Kongres Perempuan 1928. Berkebaya, berselendang, atau berkerudung, memakai rok, belum diketahui apakah ada yang bercelana panjang.

Di sana bekerja nona Soeyatin: pelaksana, Ny.Soekonto: Ketua, Nyi Hajar Dewantara: Wakil Ketua, para nona dan para nyonya progresif lainnya
Sederhana, lugas dan berdaya, bersama.Kejar cita-cita perempuan Sejahtera bangsa Merdeka.

Belum ada hotel yang bisa ditelfon untuk dipesan. Tak ada dana untuk hotel. Delegasi kongres tinggal bersama kerabat atau kerabat panitia. Sederhana seadanya.
Berkendara sepeda panitia sibuk. Siapkah perlengkapan.
Cukupkan kursi dan meja. Barang pribadi dipinjamkan.
Beli barang bekas dilelang pun tak apa. Itulah perjuangan

Pemandangan Umum, sekarang Pendapat Organisasi delegasi:
Perempuan harus maju; Perempuan tidak boleh diperdagangkan; Perempuan bebas bekerja; Perempuan berhak terdidik; Perempuan berhak terampil; Perempuan berhak tolak poligami; Berhak tolak perkawinan dibawah umur”; perempuan tolak pelacuran.

Para perempuan menyimak Delegasi berpidato dipodium. Tepuk tangan riuh perempuan-perempuan yang duduk di kursi kayu.Diantara meja bertaplak hijau.

Resolusi dan rekomendasi pada pemerintah kolonial. Diajukan. Tak apa. Palu diketuk. Notulen ditulis dengan pena. Kongres diakhiri Witing Kelopo Ki Hajar Dewantoro menutup sambutan, katanya “wanita sanggup mengatur masyarakat”

Pulanglah delegasi. Setelah keringat, dan rasa tumpah tindih bersama lelah, Romansa kandas ditengah jalan bukan halangan, Kongres perempuan 1928, sukses. Tonggak Sejarah Pergerakan Perempuan.

Ina Tuni kembali pulang dengan kapal laut berhari-hari ke Ambon, Putri Indonesia, Wanita Katolik kembali ke Djakarta berkereta, Kubayangkan cerita di perjalanan:
Apakah tentang Belanda dan marsose yang menjaga di depan ruang rapat; Apakah tentang ketidak sepakatan isu;Apakah tentang kekasih, anak atau suami;
Atau tentang politik para lelaki di Jong Java, Boedi Oetomo…

Para pionir perempuan bersahaja ini tetap melanjutkan perjalanan pulang. Untuk nanti melangkah lagi, bersama organisasi perempuan di daerah. Terus dan terus.
Para perempuan di Yogyakarta 1928 mungkin tak tercatat sebagai pahlawan Nasional.

Tak dikenal namanya dalam buku-buku sejarah SD, SMP, SMA. Hampir tak terbaca jejak dan pernyataanya.

Tak apa, mereka tak minta apa-apa. Permintaan dan harapan hanya untuk bangsa.Bersama bukti nyata. Seperti foto hitam putih.

Perempuan pendiri bangsa. Perempuan bersahaja 1928

@Umi Lasminah 21Desember 2010

Insipirasi dari Soejatin Kartowiyono (Ketua Pelaksana Kongres 1928), beliau sangat layak jadi Pahlawan Nasional

Kartini Life of Remarkable Woman

Kartini, her life might be short, but her spirit lives the longest time than any Indonesian Woman ever lived. She died very young, at the age 24, shortly after gave birth her only son.

She was the leader of her female sibling in her ‘royal’ family, in a district in of Java aristocracy. Seven years after Kartini passed away her thoughts; feelings and her dreams for were shared to the world. She was no longer a leader of her female siblings; she is a leader for women all over the Archipelago, especially educated women in early independent era of Indonesia.

Kartini was a very passionate woman, a very creative and attractive in her way to embraced honesty and sincerity. Her passion is not only with things that she loved, also with anything that relate to life and people. She was very passionate when she has a time to talk about sculptor of whom she sometimes ordered for her friends abroad. She was very passionate when talk about how she wanted for Indonesian women to be independent. She talked about how people in the village are the people who lived very simple life but they can create piece of arts. It was Kartini who took seriously about art of common people, encourage them to increase their ability and gave the order to made goods from her friends abroad. It was Kartini, the first woman, the pioneer who dare to think and act as she did, when no one dare to think as hers, even more to speak up her mind like Kartini did, it make her a great woman ever.

Kartini has always been concern other than herself, if she concerned about herself she was in awe that maybe what her act will bother or disturb other people. Although she then did many of those things she feared, it was what she was done mostly for others, even it only in her speech, or her dreams, or her hopes. She mostly mention if or when women done these, have chanced to do these or those thing it will be good for community for people and for the Nation.

That is why she often criticized any action that might degrade and create disadvantage for women or people. Most of Kartini statements were empirical and most of her judgments of critics base on facts, morality and politics in principle.

Kartini has tremendous opportunity yet had to face the great obstacles herself. It might be that her privilege in one side is her curse on the other. As part of Javanese aristocrat Kartini had a chance to know Western education (Latin alphabets, and could read, and learnt Dutch Language), yet Javanese culture still consider women have not rights to educated, especially western education. Bu Kartini was an exeption in many fate of her lives. Her ancestor has started exercised the rights given by The Colonial government. To have education, a western education. Her father started to send his daughters to school to get education. Kartini’s father, Adipati Sostroningrat, was one of the pioneers for his advance for Indonesian women. It all cost many: sacrifice, conflict and rumours among aristocrats during his times (1880s).

And gain, Kartini, whe she reached 12 years old, had to stop what she like the most, her study. She had to stop schooling. And she had to live inside her family house and had to learn to behave of becoming an adult aristocrat. She lived in vain. For all her childhood has open up herself of other world, other thought, other situation outside her world, and yet she has to stop and buried herself inside a house. Fortunately her loving father gave her a substitute for her sorrow, by giving her and bought books, magazine and hired a tutor. Also Kartini had a chance to meet her father colleagues and friends. Out of that Kartini has chosen several to be her long lasting best friends (Mrs.Rosa Abendanon and Mrs.Ovink Stoer).

Almost all any issue in life were written by Kartini. Kartini speak her mind after she discussed with friends, reading and through her experienced. She talked about arts and cultures; education; religion; class; violence; injustice; social; politics and economic. No wonder her letters are inspires many to wrote out of her thought. And Iam proud as her follower, I can claim that her struggle is the most comprehensive and complete resistence to patriarchal. She spoke her methods and act upon it. She fight with words and do the words. I may say she was unlike a suffragettes in UK, and first wave feminist in US who fight for women’s vote, of whom mostly concetrate in education and politics. Kartini do many things, thought many things, and mostly what she said more than hundred years still relevance in today’s world. And as Nusantarawati, Iam glad that Kartini saw there were nobility in Nusantara’s culture yet, she too did not doubt to criticize what not noble.

Fight for Others

At the time of Kartini lives, how many women with the same status and privilege who fight for others. Very few. Why. It will ruin their privilege, and might harm the family.  But she continued to fights and spoken her mind. Sometimes her father will warn her to behave. But it was Kartini who for people in nowdays who did not understand her circumstances might find her surrender to her situation. Many sees her surrendered to polygamy, and to pingitan system: a system in which girl has to stay at home most of the time and doesnt permit to associate with outside the home environment.   But those acts not surrendered. She continue fight in her own way. Kartini read and write at her room, during her pingitan. Her father bought her books, magazine of different languange, most in Dutch. She absord knowledge by herself. She mirror many stories to Javanese people existences. She mirror her reading of Hilda van Suylenburg by Mevrouw Goekoop, a novel about a women emancipation.

@Umi Lasminah

Menyerap Pemikiran, Semangat, dan Harapan Kartini

Menyerap Pemikiran, Semangat, dan Harapan Kartini
@Umi Lasmina

Ibu kita Kartini putri sejati
Putri Indonesia harum namanya
Ibu kita Kartini pendekar bangsa
Pendekar kaumnya untuk merdeka
Wahai Ibu kita Kartini putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia
— Kartini, (W.R. Soepratman)

Kartini, Raden Ajeng/Ayu (bukan nama depan) adalah perempuan yang selayaknya menjadi kebanggaan bangsa. Tetapi cukupkah sekedar membanggakannya, memberinya gelar pahlawan, atau memperingati hari lahirnya? Bagaimana dengan gagasan-gagasannya, siapa yang berani mengimplementasikannya? Siapa yang setia dan konsisten berjuang bagi orang lain, bahkan hingga berkorban? Pengorbanan yang bahkan prinsipil.

Kartini berkorban dengan darah dan air mata. Tak banyak yang tahu atau peduli manakala hatinya kesakitan, menangis tersedu, saat ia tak boleh sekolah, semata-mata karena seorang perempuan. Ia dipingint, seperti banyak perempuan lain saat itu. Itulah pengorbanan. Padahal mimpi dan cita-citanya bersekolah adalah untuk kemajuan bangsa dan kemajuan perempan, “Dan tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk masyarakat Bumiputra seluruhnya pengajaran kepada anak-anak merupakan berkah?” (surat 31-1-1901)

Adalah benar adanya pernyataan Kartini itu. Kartiini hadir dengan gagasan dan praktek pembebasan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk masyarakat terjajah, kemiskinan dan adat istiadat yang merugikan. Kartini mengaktualisasikannya dengan antara lain membantu pengrajin perak dan kayu. Kartini menjadi mediator yang menerima pesanan dari Belanda kepada pengrajin. Kartini pun berupaya agar pengrajin lebih dapat meningkatkan mutu desainnya dengan mengadakan semacam training dan meminta tolong kepada yang lebih ahli.

Masih banyak lagi pelajaran yang bisa diserap dari gagasan dan tindakan Kartini, bila kita mau. Kartini menjalani hidup dengan kekuatan menggapai apa yang dipercayainya, menjadi manusia mandiri. Katini melaluinya dengan pengorbanan, pengharapan, serta kegembiraan. Pengorbanannya saat ia memilih menerima pernikahan dan menjalani poligami untuk bisa mendirikan sekolah “Jika tujuan saja yang dikejar dengan jalan ini lebih cepat dan lebih pasti dapat saya capai, apa salahnya untuk menempuh jalan itu”, pengharapanya saat memulai sekolah akan lebih banyak orang yang berakal dan berwatak, dan kegembiraannya saat mendengar Abdulah Rivai mendapatkan beasiswa belajar di Batavia.

Tulisan bisa panjang jika saya berupaya menuliskan gagasan dan pemikiran Kartini, meskipun saya sebenarnya senang sekali jika ada kesempatan itu. Saya akan bisa bercerita banyak tentang gagasan Kartini. Mungkin tak akan habis, dan tentunya selalu relevan, kaya, multidimensi, dan penuh makna. Seperti gagasannya tentang tubuh perempuan, “diajarkan satu mata pelajaran lagi, yaitu pengetahuan tentang tubuh kita, bentuk dalam dan bentuk luarnya serta tugas yang harus dilakukan tiap bagian jasad manusia untuk mempertahankan hidup dan kesehatan” (surat 10-6-1902) dan paling relevan tentang Barat dan Timur.”

Adalah hal yang patut disayangkan bila pemikiran dan gagasan Kartini tersendat tak sampai ke pikiran dan hati jutaan perempuan di mana pun berada. Bahkan hampir tak pernah masuk dalam buku teks sekolah, apalagi dipelajari. Sehingga tak banyak perempuan memahami pemikiran dan gagasannya, terlebih konteks jaman di mana Kartini hidup. Bahkan tudingan negatif mengenai pemikiran dan perjuangan Kartini pun lahir, turut mengaburkan maknanya.

Kartini memang mengakui bahwa ia belajar dari Eropa dan menyerap nilai positif dari sana, “Bukan hanya suara-suara dari luar; dari Eropa yang sampai kepada saya yang menyebabkan saya ingin mengubah keadaan sekarang ini. Sejak saya masih kanak-kanak… pada waktu kata emansipasi belum mempunyai arti apa-apa bagi saya dan tulisan itu masih di luar jangkauan saya, dalam hati saya sudah timbul keinginan untuk mereka, bebas, dan berdiri sendiri.”

Betapapun hujaman dan pengabaian Kartini, kita tak akan pernah menganggap pilihan yang ditetapkan Kartini, Roekmini, dan Kardinah adalah pilihan mudah, kenyataannya tak ada perempuan lain dengan kesempatan dan privelege sama (ningrat) berani mengambil langkah mereka: memaknai hidup, betapapun kerasnya, untuk selalu berjuang.

Kartini tak pernah berharap apa-apa, bahkan mungkin tak menyadari bahwa yang ditulisnya kemudian menjadi sangat berarti, tetapi benarkah begitu, seerapa jauh kita mampu menyerap semangat dan pemikiran Kartini seperti katanya, “…kami hendak memberikan diri kami seluruhnya, kami tidak minta apa pun bagi diri kami, kami hanya ingin agar dikerjakan sesuatu terhadap yang menyedihkan dan kejam, agar dibuat permulaan dari akhirnya”. (surat 21-12-1901)

Sumber: Menyerap Pemikiran, Semangat, dan Harapan Kartini oleh Umi Lasmina, Dikutip dari Festival April 2003-Institut Ungu
_________________________

Have the Feminists Surrendered? Pornography the Demolition of the First and the Last Citadel (Woman Body)

Have the Feminists Surrendered?  Pornography the Demolition of the First and the Last Citadel (Woman Body)

 

When the feminism came and enlightened most women in western country in the Sixties, there was a major breakthrough for women’s right, women embraced and claimed their sexuality. Sexual freedom and sexuality awareness was celebrated. Women began to play male role in sexual mores. It seems to be one of the highest accomplishments of women’s struggle for almost a hundred and fifty years since Seneca Falls 1847. But there were major slipped in women’s struggle, at the same time when women claimed as the owner of their own bodies, they were not free and  trapped within an advance ideology of capitalist, everything was a commodity and everything can be produce and reproduced out of capitalist economy. It was no other than male capitalist who can own all human, woman or man, body and spirit. Women not only can be useful as labor in industrial process for production of goods, woman have the body that can satisfy male needs for sexual fulfillment. Before the sixties, male needs meet female availability to sexual service mostly through marriage and brothel, the sixties had broaden the space of choice for male to have sexual service without any obligation either paid (brothel) or feed (wife). It seem male needs meet women needs for sexual fulfilling for the first time.

Somehow in between of male and women interaction, the inventory of sexual industry in the 1970s (Playboy and Deep Throat) were unstoppable. Mostly male who benefited from the industry have done nothing to prevented it, and women were helpless. The sex industry of pornography then became wider and spread throughout the world. Not only that the sexual industry was started in USA as the most industrious country in the world, USA too  a frontrunner of women’s movement throughout the world and US Constitution have always been in favour or encourage individual satisfaction, entrepreneurship and freedom of expression. While in reality those three rights are still privilege of male citizens.     

                Feminism: the primary root is woman body

                When feminism became one of the tools for women’s movement within social change and activism in 1960s (theory and practices), yet the strongest ideology and practices; capitalism have won their way of human mind without meaningful resistant. The capitalism merged into women liberalization. The capitalist tricked women by giving promises of power of liberation then use it as the road to conquest whole society of women. They won. It was in 1970s, male sold women body through beauty pageant, and buys and sell through media. Since women lose in the battle among social change, the defeat continues. Pornography became usual. It is no longer the issue. Though most feminist acknowledge pornography as violence against women, very few women activists or movement pay attention of the danger of pornography. The trap of capitalism with their mega technology is something that women cannot handle.

                The invention of surrogate mother has cheated woman reproductive function. Technology started to control the womb and reproduction function is use for commercial purpose, to produce baby. Technology have intervened women daily life in almost everything from woman’s reproduction to woman’s health to the concept of beauty, and transmitted graphic picture, photo, or live of woman’s body. It was the capital and male owner company to have sold pornography. Male company sold the sex to male buyers.

                The harsh wave of pornography through media, any kind media is overwhelmingly high that even all women in the world can’t stop it. Pornography is a multi-billion dollar industry. The annual revenue of that industry is $13.3 billion in the U.S. and $97 billion worldwide. What was once called “softcore” pornography is now part of the mainstream media. It is almost impossible for women to fight against it. And somehow feminist activists in western or non western country are not eager to fights against it. The pornography as form of violence against women were seem to deny. (abstract of my paper  umilasminah@yahoo.com)

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

Latar Belakang

Perempuan Indonesia, adalah komunitas yang memiliki keragaman dalam menyikapi berbagai bentuk persoalan kemasyarakatan, akan tetapi memiliki kesamaan dalam bentuk penindasan dan pengabaian yang dialami. Pengabaian hak dan penindasan yang disebabkan sebagai manusia ia berjenis kelamin perempuan. Hal yang terjadi di berbagai belahan dunia  di mana pun, saat manusia eksis dengan ciri biologis perempuan dan laki-laki, male female. Maka lahirlah perbedaan yang berujung diskriminasi, yang dipraktekan terus menerus sampai ada perubahan yang menghentikan praktek tersebut.

Bagaimanapun kondisi perempuan Indonesia tak dapat dilepaskan dari pola dan budaya kehidupan masyarakat pada umumnya.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Selama masa kolonial hingga kemerdekaan, perempuan selalu berada dalam posisi subordinat di keluarga dan masyarakat. Beberapa pengecualian tentu saja ada, di beberapa wilayah Indonesia, meskipun dalam perkecualian tersebut, basis diskriminasi dan penidasan tetap saja ada dan dapat dilacak. Tulisan ini tak hendak mengupas panjang kondisi diskriminasi dan penindasan, akan tetapi ydalam hal ketersuarakannya kepentingan perempuan di lingkup publik dan domestik mulai dihembuskan dilantangkan dari jaman ke jaman di Indonesia dalam suatu pergerakan untuk menghentikan penindasan,  sehingga kepentingan dan hak, serta kebutuhan perempuan pun terwakili dan terwujud, yang pada akhirnya membuka jalan perempuan tahu apa yang diinginkannya (kesadaran/consciousness), apa yang ingin dikatakannya untuk dirinya ataupun untuk orang lain.

Bila ditelusuri fakta sejarahnya, bukan historiografi Indonesia atau penulisan sejarah Indonesia, kaum perempuan adalah kelompok yang mengambil bagian dalam perjuangan, apakah di jaman pergerakan (- 1945) maupun di jaman kemerdekaan (1945-). Akan tetapi dalam berbagai literatur tentang sejarah dan peringatan monumental, hari-hari peringatan bersejarah, perempuan Indonesia tidak termasuk yang banyak dicatat. Ada tiga hal yang menyebabkan hal itu, pertama: perempuan di dalam lingkup sejarah nasional tidak berada dalam posisi pembuat keputusan ataupun memegang posisi menentukan. Kedua, di dalam perjuangan nasional, perkumpulan perempuan tampak mengalah “untuk tidak menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki”. Ketiga, perempuan kemudian mengambil bentuk perkumpulan sendiri yang terpisah dari laki-laki sebagai tempat di mana perempuan dapat memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat secara umum dengan bebas, bahkan dengan menonjol sekalipun.

Melalui perkumpulan perempuan inilah, para perempuan Indonesia kemudian menemukan keterwakilannya dan kebebasannya untuk menyuarakan kepentingannya yang belum terwakili. Perkumpulan perempuan ini nampak seperti perjuangan yang memisahkan diri dari perjuangan masyarakat pada umumnya, yaitu perjuangan menentang kolonialisme dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya yang dilakukan para perempuan ini adalah perjuangan untuk mengubah keadaan masyarakat dengan perjuangan yang lebih spesifik dalam jangkauan yang luas;  seluruh perempuan Indonesia, bangsa Indonesia. Dalam menjangkau perjuangannya ke kehidupan perempuan yang lebih luas, perempuan yang masuk perkumpulan (terutama mereka yang berasal dari kelas menengah ke atas dan bangsawan), sedikit banyak terinspirasi oleh literatur tentang perempuan. Antara lain dari buku Auguste Bebel atau Door Tuist Toot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang kumpulan sura Kartini), serta dari perubahan yang terjadi di negara Barat dan dunia pada umumnya.

Kehidupan perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan) bermula dari kegiatan para perempuan di dalam perkumpulan umumnya (perkumpulan yang beranggotakan campuran, perempuan dan laki-laki). Kaum perempuan di Nusantara, terutama yang mengecap pendidikan sekolah dasar atau menengah biasanya memulai aktivitas perkumpulan melalui kegiatan kepanduan (pramuka) atau dalam perkumpulan yang dibentuk berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra atau Jong Ambon. Melalui perkumpulan pemuda inilah perempuan Indonesia turut beraktivitas. Misalnya mereka turut bersama di dalam pendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, berbagai perkumpulan umum (pemuda) membentuk seksi perempuan seperti Wanito Tomo dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Putra Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Sedangkan perkumpulan perempuan yang muncul pada awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, pada tahun 1916.

Beberapa perempuan yang kemudian menjadi pelopor dan panitia pelaksana Kongres Perempuan Indonesia pertama ikut serta dalam deklarasi di Jakarta itu. Mereka ini antara lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari dan lain-lain. Seluruh Indonesia pun mengikuti jejak ini dengan menggalang persatuan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928. Saat inilah, lahir beberapa ide untuk mengumpulkan berbagai perkumpulan perempuan dan menggalang persatuan sesama perempuan yang tergabung melalui berbagai perkumpulan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia yang berlangsung tahun 1928 berkelanjutan hingga tahun 1941. Sejak tahun1941, tidak lagi diadakan Kongres Perempuan Indonesia. Kondisi ini terutama sekali disebabkan oleh situasi politik Indonesia yang berada dalam genggaman Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya mematikan bentuk-bentuk perkumpulan yang mandiri, tetapi melarang adanya perkumpulan perempuan lain selain fujinkai. Setelah Indonesia merdeka tidak lagi ada Kongres Perempuan, yang ada adalah Kongres Wanita. Tanpa bermaksud memperdebatkan arti kata perempuan dan wanita, Kongres Perempuan yang dilangsungkan pada tahun 1928 dan tahun selanjutnya merupakan era kebangkitan perempuan Indonesia. Karena pada saat inilah pertama kali muncul kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki. Pada masa itu pulalah perempuan Indonesia dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya.

Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928

Kongres Perempuan merupakan kegiatan yang bersifat kooperatif. Artinya kegiatan yang di masa pergerakan nasional dikategorikan sebagai perjuangan yang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial. Artinya memiliki status legal, legalitas Kongres diakui pemerintah kolonial, dan Kongres mengajukan tuntutan pada pemerintah kolonial dalam bentuk rekomendasi. Bagi gerakan perempuan saat itu, cara yang ditempuh ini memudahkan penyebarluasan gagasan kepada perempuan dan masyarakat umum, terutama pihak kolonial. Sehingga kaum perempuan kelas menengah atau bangsawan tidak memiliki ketakutan untuk bergabung atau ikut serta karena dianggap tidak radikal. Sedangkan pemerintah kolonial sendiri masih memiliki nostalgia keberhasilan politik etis (kemajuan pendidikan bangsa bumi putra) pada perempuan. Hal ini juga mencerminkan anggapan publik, khususnya pemerintah, tentang stereotipe kegiatan perempuan dan perkumpulan perempuan. Perkumpulan perempuan dianggap non-politis. Sebagai strategi, perempuan yang menyelenggarakan Kongres memutuskan untuk tidak membicarakan “politik” dalam arti umum. Kongres lebih menekankan pembahasan masalah perempuan yang menurut anggapan umum, termasuk pemerintahan kolonial, adalah non-politis.

Perempuan Indonesia dari berbagai latar belakang suku, agama, kelas, dan ras datang dari seluruh Indonesia menghadiri Kongres yang diselenggarakan di Mataram (Yogyakarta, sekarang). Para perempuan ini umumnya berusia muda. Persiapan Kongres dilakukan di Jakarta, dengan susunan panitia Kongres Perempuan Indonesia sebagai berikut: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres, dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua. Pada saat itu dimulailah pengorganisasian untuk terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia.

Tidak terbayangkan kini, saat  Indonesia masih belum memiliki fasilitas transportasi, para perempuan dari berbagai daerah hadir ke Yogyakarta untuk menghadiri Kongres. Banyak di antara para peserta Kongres dari luar Jawa harus menempuh perjalanan dengan kapal laut berhari-hari untuk dapat tiba di Yogyakara. Para perempuan ini juga banyak yang harus bergulat dengan persoalan pribadi karena harus meninggalkan keluarga (kekasih), rumah maupun saudara selama berhari-hari, yang tentunya pada masa ini sangat tidak lazim.

Kongres ini dihadiri oleh perwakilan 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.

Pembahasan berbagai isu utama permasalahan perempuan dibicarakan dalam rapat terbuka. Topik yang diangkat saat ini di antaranya adalah kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan untuk anak perempuan. Berbagai topik tersebut kemudian memunculkan debat dan perbedaan pendapat dari perkumpulan perempuan yang belatar belakang agama. Akan tetapi, berbagai perbedaaan itu tidak kemudian mencegat suatu kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perlunya perempuan lebih maju. Beranjak dari permasalahan yang diungkap, Kongres memutuskan:

untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan;

pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan); dan segeranya

diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia;

memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;

mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;

mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

PPPI bertujuan memberikan informasi dan menjadi mediator berbagai perkumpulan perempuan di dalamnya.

Selain Kongres Perempuan di atas, muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929. Pendirian perkumpulan itu disebabkan oleh merajelanya perdagangan anak perempuan. Pada tahun tersebut berita tentang beberapa anak perempuan dari Desa Pringsurat di Magelang yang diculik saat berwisata ke Semarang menjadi sorotan media massa. Mereka diculik dan dibawa ke Singapura setelah sebelumnya dibius dan tak sadarkan diri. Peristiwa itu menjadi suatu pembicaraan ramai. Pemerintah kolonial meskipun menyatakan dukungan tetapi tidak aktif membantu P4A. Meskipun begitu, pada tahun 1930, P4A berhasil menyelamatkan dua orang anak perempuan dari Jawa Tengah dan dikembalikan ke keluarganya. Mereka diselamatkan saat akan dilakukan transaksi atas diri mereka di rumah bordil di Singapura.

Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, Jakarta 28-31 Desember 1929

Kongres PPPI diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggotanya. Kongres diketuai oleh Ny. Mustadjab. Pada Kongres ini isu yang diangkat sebagai pembahasan di antaranya adalah masalah kedudukan dan peran sosial dan ekonomi perempuan, peran dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, dan kehidupan dalam keluarga. Permasalahan perkawinan khususnya poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak juga menjadi topik yang dibahas tersendiri. Mengenai Kongres Perempuan I, diinformasikan pada peserta bahwa tiga mosi di atas yang disampaikan kepada pemerintah disambut dengan baik.

Kongres memutuskan:

mengganti nama PPPI menjadi Perikatatan Perkumpuan Istri Indonesia (PPII). Agar tidak nampak bahwa perkumpulan ini sebagai satu perkumpulan atau unity, melainkan hanya bersifat federasi atau gabungan;

anggaran dasar yang baru menyebutkan tujuan penggabungan itu adalah menjalin hubungan di antara perkumpulan perempuan untuk

meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan soal politik dan agama;

mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menghapuskan pergundikan.

Kongres ini sempat diwarnai ketegangan dan kepanitiaan mengalami kekacauan karena Kongres hampir dilarang. Hal itu terkait dengan situasi yang terjadi saat itu, yaitu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta. Kantor dan tempat gedung pertemuan sempat digeledah polisi. Setelah mendapat surat perijinan yang lengkap dari pejabat yang berwenang, polisi kemudian membolehkan Kongres dibuka. Kongres dilangsungkan di Gedung Thamrin di Gang Kenari.

Semangat peserta Kongres sangat menggebu dan antusiasmenya tinggi. Massa rakyat pun mendukung Kongres ini, “yel-yel merdeka!” dipekikkan oleh massa rakyat. Gedung tempat pelaksanaan Kongres menjadi menggelegar. Polisi yang mengawasi mengancam akan membubarkan pertemuan. Maka salah seorang dari pemimpin sidang menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Soejatin (Poetri Indonesia), ketua pelaksana Kongres Perempuan Pertama 1928. Soejatin kemudian berusaha mengendalikan suasana untuk menjadi lebih tertib. Sambutan demi sambutan diakhiri dengan pekikan “Merdeka, Sekarang!” Maka ruangan kembali riuh. Hal ini kembali membuat polisi gelisah dan kesal. Mereka berdiri serentak dan akan berupaya membubarkan rapat. Akan tetapi ketika polisi akan melakukan itu, Soejatin telah mengetuk palu dan menyatakan rapat umum selesai dan ditutup. Selanjutnya dilakukan rapat tertutup antara peserta Kongres.

Kongres turut menyatakan keprihatinannya sehubungan terjadinya penangkapan Sukarno dengan membatalkan rencana akan mengadakan pameran dan malam penutupan.

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, Surabaya 13-18 Desember 1930

Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia ini juga merupakan yang pertama bagi perkumpulan ini. Kongres diketuai oleh Ny. Siti Soedari Soedirman. Kongres ini diikuti oleh perkumpulan perempuan yang menjadi anggota PPII. Karena sifat federasi dari PPII ini, maka Kongres memutuskan untuk menetapkan asas perkumpulan yang dapat mengakomodasi bermacam perkumpulan yang ada di dalamnya. Untuk itu ditetapkan asas yang lebih bersifat umum yang dapat diterima oleh seluruh anggota perkumpulan. Hal-hal yang menjadi isu yang dianggap peka bagi suatu perkumpulan tertentu, seperti poligami dan perceraian, tidak dimuat di dalam asas perkumpulan. Kongres memutuskan:

menetapkan asas yang lebih bersifat umum bagi semua anggota;

mendirikan Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Sunarjati Sukemi;

mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia yang akan diadakan 19-23 Januari 1931 di Lahore, India, yaitu Ny. Santoso dan Nn. Sunarjati.

Terbentuknya BPPPA disebabkan keprihatinan yang mendalam atas nasib yang menimpa anak-anak peremepuan yang terkena praktek Cina Mindering, yaitu petani meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak dapat mengembalikannya, sehingga kerapkali anak gadis petani dijadikan penebus hutang-hutang itu.

Kongres juga mengangkat isu buruh perempuan, khususnya nasib buruh pabrik batik di Lasem. Diangkatnya isu buruh pabrik batik di Lasem itu diilhami dari laporan yang dilakukan oleh dr. Angelino akan adanya kejahatan di dalam pabrik itu. Kongres kemudian mengirim utusan ke Lasem, mereka adalah Soejatin dan Ny. Hardiningrat. Di Lasem keduanya mengadakan rapat umum dengan para pembatik dan melakukan penyelidikan ke pabrik. Rapat umum dengan pembatik dilakukan untuk memberikan kesadaran hak para pembatik di daerah itu. Kedua utusan itu mendapat penjagaan ketat, karena ada kabar bahwa mereka akan dibunuh. Kegiatan yang sama, yaitu rapat umum dan penyelidikan perusahaan batik pun dilakukan di Madiun dan Blora, dengan dipimpin oleh Ibu Sudiro. Selain itu, Kongres juga memprakarsai untuk diterbitkannya majalah Istri.

Mengenai keputusan Kongres untuk mengirim utusan ke Kongres Perempuan Asia di Lahore, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kongres itu tak dapat dilaksanakan oleh aktivis perempuan India, sehingga dilaksanakan oleh perempuan Inggris. Aktivis perempuan India yang seharusnya menjadi penyelenggara Kongres dipenjara karena menentang pemerintah Inggris. Sikap utusan Indonesia yang tidak ikut dalam Kongres itu mendapat kritikan dari sebagian mereka yang memiliki andil dalam pengumpulan dana untuk mengirimkan utusan itu.

Pada Kongres PPII ini, Soejatin menyampaikan ceramah berjudul “Pendidikan Wanita”.

Kongres Perempuan Indonesia, Jakarta 20-24 Juli 1935

Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935 diikuti oleh tidak kurang dari 15 perkumpulan, di antaranya Wanita Katolik Indonesia, Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Aijsiah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa dan lain sebagainya. Kongres diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.

Kongres menghasilkan keputusan:

mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia;

tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf;

tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri;

Kongres didasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama;

Kongres menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam;

Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan tetap yang melakukan pertemuan secara berkala. Didirikan Badan Kongres Perempuan Indonesia untuk mengkoordinasi undangan pertemuan. Dengan berdirinya badan tersebut maka PPII dibubarkan.

Kongres Perempuan Indonesia, Bandung, Juli 1938

Kongres dikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Isu yang dibahas dalam Kongres antara lain, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Saat itu pemerintah kolonial telah memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad) di berbagai daerah. Akan tetapi karena perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya mereka pun diberikan hak memilih.

Kongres memutuskan:

tanggal 22 Desember diperingati sebagai “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935;

membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

Kongres Perempuan Indonesia, Semarang Juli 1941

Kongres ini diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan yang mengikuti kongres perempuan sebelumnya. Kongres diketuai oleh Ny. Soenarjo Mangunpuspito.

Kongres menghasilkan keputusan:

menyetujui aksi Gapi (Gabungan Politik Indonesia) dengan mengajukan “Indonesia Berparlemen” pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan dipilih dalam parlemen, yang ditujukan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.

mufakat dengan adanya milisi Indonesia

menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih;

menyetujui diajarkannya pelajaran Bahasa Indonesia dalam sekolah menengah dan tinggi;

dibentuk empat badan pekerja:

badan pekerja pemberantasan buta huruf

badan pekerja penyelidik masalah tenaga kerja perempuan

badan pekerja masalah perkawinan hukum Islam

badan pekerja memperbaiki ekonomi perempuan Indonesia.

Penutup

Kongres Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mencapai tujuan dan maksudnya, terutama yang menyangkut tuntutan perempuan di dalam perkawinan, dan kehidupan sosial ekonomi. Sebagai sebuah gerakan, Kongres Perempuan Indonesia telah menjadi suatu momentum bersatunya berbagai perkumpulan perempuan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh iklim gerakan nasional saat itu. Situasi dan kondisi sebagai bangsa yang terjajah membuat bangsa bumi putra, apalagi kaum perempuan, sulit bergerak dan mengambil langkah untuk mengorganisasi diri. Maka adalah suatu yang sangat luar biasa bahwa di dalam kondisi seperti itu, para perempuan Indonesia dari berbagai daerah dapat berkumpul bersama, mengemukakan pikiran dan pendapatnya mengenai berbagai permasalahan khususnya permasalahan perempuan.

Kongres Perempuan Indonesia 1928 merupakan suatu gerakan, kongres tersebut adalah wujud suatu kebersatuan perempuan yang dengan kebersadaran atau tidak, melakukan tindakan kolektif melalui perkumpulan-perkumpulan. Tindakan tersebut didasari pengetahuan mengenai adanya ketidakadilan dan subordinasi yang dialami perempuan karena seksualitasnya. Pengetahuan itu telah melahirkan bermacam perbedaan persepsi mengenai titik pandang pemecahan masalah dari masing-masing perkumpulan. Meskipun begitu, pada akhirnya Kongres memutuskan mendirikan suatu gabungan perkumpulan PPPI. Pendirian perkumpulan inilah yang dapat dikenali sebagai persatuan perempuan, kebangkitan perempuan. Kebersatuan itu tidak mereduksi keberadaan perkumpulan perempuan yang tergabung di dalamnya untuk tetap menjadi bagian dari gerakan. Perkumpulan tetap eksis dan masing-masing perkumpulan berusaha melaksanakan keputusan Kongres, sesuai dengan cara dan pijakannya.

Setelah 70 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember 1928, perempuan Indonesia khususnya yang akan menggabungkan diri dalam Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, masih tetap melihat relevansi isu-isu dan permasalahan yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928 itu. Maka adalah suatu hal yang penting bagi perempuan Indonesia di mana pun berada, dalam kondisi yang bagaimana pun, dan dengan perbedaan apa pun, berkumpul dan bersatu menyuarakan kepentingan dan menyatakan keterwakilannya.

Daftar Kepustakaan

Hardi, Lasmidjah, ed. 1981. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran), Buku I. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Hardi, Lasmidjah, ed. 1985. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalam dan Pemikiran), Buku V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Suwondo, Nani, S.H. 1968. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.

Siaran Perwari, Tahun I No.3 Desember 1950

Umi. L, bagian dari tulisan “Kongres Koalisi Perempuan, Gerakan Kebangkitan Perempuan Indonesia” materi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia 1998, Yogyakarta

Masyarakat Indonesia (Nusantara atau Hindia Belanda) saat itu terbagi dalam berbagai suku yang umumnya berbentuk feodal, dan tak lepas dari kendali pemerintah kolonial Belanda. Perempuan dalam berbagai budaya, antara lain Jawa, memiliki keharusan tunduk pada laki-laki, suami atau bapaknya.

Perempuan yang terlibat dalam Kongres Perempuan I, 1928 adalah para perempuan zamannya. Perempuan yang memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk berjuang bagi masa depan bangsa Indonesia, khususnya perempuan.

Para perempuan yang turut hadir baik sebagai peserta maupun panitia dalam Kongres Perempuan Indonesia selayaknya mendapatkan ruang cerita sejarah bagi bangsa. Pada saat inilah para perempuan membulatkan tekad, menyerahkan diri berkeringat dan air mata untuk berjuang. Tidak sedikit dari para perempuan ini  harus mengorbankan kepentingan pribadinya. Ibu Soejatin antara lain (yang saat Kongres sebagai pelaksana, dan masih nona) mengalami masalah dalam hubungan asmara karena keaktivannya menyiapkan Kongres. Beliau diputuskan pertunangannya setelah Kongres. Juga banyak cerita lainnya seputar para perempuan yang aktif berjuang ini. Suatu cerita yang personal dan politik, pribadi dan universal. Suatu kisah yang selayaknya selalu dikenang sebagai pelajaran dan dirayakan sebagai perjuangan untuk dilanjutkan.

(UMI LASMINAH)

Kongres Perempuan Indonesia, Sebuah Gerakan Perempuan 1928-1941

22 DESEMBER 1928,PEREMPUAN BERSATU MELAWAN KEKERASAN PEREMPUAN

22desember20062.jpgantipoligami2.jpgGerakan Tolak Poligami 2006, copywright foto Wilmar WitoelarDemonstration against polygamy 1953

Belajar dari Sejarah Pendahulu Gerakan Perempuan

Memperingati HARI IBU ( Hari Gerakan Perempuan) 22 Desember 2006

22 DESEMBER 1928 PEREMPUAN BERSATU MELAWAN KEKERASAN PEREMPUAN

PERINGATAN HARI IBU DIPUTUSKAN PADA KONGRES PEREMPUAN 1938, DALAM ARTI IBU BANGSA, AGAR IBU MENDIDIK PUTRA-PUTRI UNTUK MEMILIKI NILAI-NILAI NASIONALISME DAN KEBANGSAAN

Sejarah Gerakan perempuan Indonesia tak lepas dari gerakan social pada umumnya. Perempuan aktif dalam kegiatan organisasi pemuda organisasi berlatar belakang kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra atau Jong Ambon. Perempuan Indonesia juga aktivis pergerakan nasional, meski nama dan kerjanya tidak dicatat sejarah. Faktanya perempuan ikut mendeklarasian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat itu pada organisasi umum juga divisi perempuan seperti Wanito Tomo dari Boedi Oetomo, Poetri Indonesia dari Poetra Indonesia dan Wanita Taman Siswa dari Taman Siswa. Organisasi perempuan yang berdiri di awal gerakan di antaranya adalah Putri Mardika, 1916.

Perempuan pelopor yang menjadi panitia pelaksana Kongres Perempuan Indonesia I 928 dan ikut dalam deklarasi Sumpah Pemuda 1928 antara lain Soejatin, Nyi Hajar Dewantoro, Sitti Sundari dan lain-lain. Merekalah inisiator dan penggerak Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928.

Kongres Perempuan Indonesia pertama 1928 adalah Momentum Kesadaran Kolektif Perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bersama-sama. Kesadaran mengenai berbagai permasalahan yang hingga kini, tahun 2006 masih relevan: poligami, perdagangan orang, kekerasan, dan buruh perempuan

SEKILAS GERAKAN PEREMPUAN 1928-1935 ISU-ISU DAN UPAYA GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA

Kongres Perempuan Pertama 22-25 Desember 1928

Kongres Perempuan Indonesia 1928 bersifat kooperatif. Artinya perjuangan dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah kolonial. Secara resmi Kongres mengakui pemerintah kolonial, dan mengajukan usulan pada pemerintah. Ini strategi untuk memudahkan penyebarluasan gagasan kepada perempuan dan masyarakat umum, terutama pihak kolonial. Sehingga perempuan kelas menengah atau bangsawan tidak takut bergabung atau ikut serta dengan anggapan tidak radikal. Pemerintah kolonial sendiri masih memiliki nostalgia keberhasilan politik etis (kemajuan pendidikan bangsa bumi putra) pada perempuan. Juga adanya anggapan pemerintah dan masyarakat, mengenai stereotipe kegiatan perempuan dan organisasi perempuan yang bersifat social dan hobby. Organisasi perempuan dianggap tidak-politis. Strategi ini diperkuat dengan keputusan Kongres untuk tidak membicarakan “politik” dalam arti umum. Kongres menekankan pembahasan masalah perempuan sesuai anggapan umum dan pemerintah kolonial, sebagai tidak-politis.

Perempuan dengan berbagai latar belakang suku, agama, kelas, dan ras Berkumpul dan bersatu dalam Kongres yang dilaksanakan di Mataram (Yogyakarta, sekarang pen.). Umumnya yang hadir dalah perempuan muda. Persiapan Kongres dilakukan di Jakarta, dengan susunan panitia: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres, dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua.

Kongres dihadiri perwakilan 30 organisasi perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika dan Wanita Taman Siswa.

Berbagai isu utama masalah perempuan dibahas pada rapat terbuka. Topiknya antarea lain: kedudukan perempuan dalam perkawinan; perempuan ditunjuk, dikawin dan diceraikan di luar kemauannya; poligami; dan pendidikan bagi anak perempuan. Pembahasan melahirkan debat dan perbedaan pendapat dari berbagai organisasi perempuan. Walaupun begitu tak menghalangi kenyataan yang diyakini bersama, yaitu perempuan perlu lebih maju. Berdasarkan hasil pembahasan antara lain Kongres memutuskan:

1. mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan;

2. pemerintah wajib memberikna surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan); dan segeranya

3. memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;

4. mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;

Selain putusan di atas, berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) untuk didirikan 1929. Pendirian perkumpulan itu disebabkan oleh merajelanya perdagangan anak perempuan.

Kongres-kogres Perempuan Indonesia selanjutnya

Tak jauh berbeda pembahasan berbagai permasalahan perempuan 1928 Kongres Perempuan Selanjutnya tahun 1929, 1930, 1935. Kongres untuk kordinasi selanjutnya bernama Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia.

Kongres Perempuan, Jakarta 28-31 Desember 1929

Permasalahan perkawinan khususnya poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak juga menjadi topik yang dibahas tersendiri. Kongres memutuskan antara lain: meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan soal politik dan agama; mengajukan mosi kepada pemerintah untuk menghapuskan pergundikan.

Kongres sempat diwarnai ketegangan dan kepanitiaan hampir kacau karena Kongres hampir dilarang pemerintah. Hal itu terkait dengan situasi saat itu, yaitu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta. Kantor dan tempat gedung pertemuan sempat digeledah polisi. Akhirnya Kongres tetap dijinkan dan berlangsung, di Gedung Thamrin di Gang Kenari Jakarta.

Kongres terbuka didukung juga massa rakyat yang memekikan, “yel-yel merdeka!”. Gedung tempat pelaksanaan Kongres menjadi menggelegar. Polisi mengawasi mengancam akan membubarkan. Salah seorang pemimpin sidang menyerahkan kendali situasi kepada Soejatin (Poetri Indonesia), ketua pelaksana Kongres Perempuan Pertama 1928. Sambutan demi sambutan diakhiri dengan pekikan “Merdeka, Sekarang!” Maka ruangan kembali riuh. Ketika polisi akan membubarkan, Soejatin mengetuk palu rapat selesai dan ditutup, rapat selanjutnya dilakukan tertutup.

Kongres menyatakan keprihatinannya dengan penangkapan Sukarno dengan membatalkan rencana akan mengadakan pameran dan malam penutupan.


Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, Surabaya 13-18 Desember 1930,

Ketua Kongres Ny. Siti Soedari Soedirman. Keputusan Kongres yang sangat relevan dengan kekinian antara lain mendirikan Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang diketuai oleh Ny. Sunarjati Sukemi. Terbentuknya BPPPA disebabkan keprihatinan yang mendalam atas nasib yang menimpa anak-anak peremepuan yang terkena praktek JERATAN UTANG Cina Mindering, yaitu petani meminjam uang dengan bunga sangat tinggi dan tidak dapat mengembalikannya, sehingga sering anak gadis petani dijadikan penebus hutang-hutang itu. Kongres juga mengangkat isu buruh perempuan, khususnya nasib buruh pabrik batik di Lasem, dan memberikan penyuluhan peningkatan kesadaran bagi pembatik.

Kongres Perempuan Indonesia, Jakarta 20-24 Juli 1935


Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935 diikuti tidak kurang dari 15 organisasi, di antaranya Wanita Katolik Indonesia, Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Aijsiah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa dsb. Ketua Kongres Ny. Sri Mangunsarkoro. Keputusan Kongres antara lain: Kongres memutuskan: mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia; meningkatkan pemberantasan buta huruf; mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri; mendasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama; Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.

Kongres Perempuan Indonesia, Bandung, Juli 1938

Kongres dikuti: Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Ketua Kongres Ny. Emma Puradiredja. Isu dibahas antara lain, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Pemerintah kolonial memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk Badan Perwakilan. Perempuan yang menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad): Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari. Karena perempuan belum mempunyai hak pilih, maka Kongres menuntut perempuan punya hak memilih.

Kongres memutuskan: tanggal 22 Desember diperingati sebagai “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935; membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

PERJALANAN GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA SUDAH PANJANG. KEKERASAN PEREMPUAN (Perdagangan perempuan,kawin paksa), MASALAH PERKAWINAN DAN POLIGAMI TELAH MENJADI TOPIK YANG TAK HABIS-HABISNYA DIBAHAS SEJAK 1928.


TAHUN 2006, POLIGAMI SEMAKIN MARAK,

APAKAH PEREMPUAN HANYA TINGGAL DIAM?

Daftar Kepustakaan

Hardi, Lasmidjah, ed. 1981. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran), Buku I. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Hardi, Lasmidjah, ed. 1985. Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi (Kumpulan Pengalam dan Pemikiran), Buku V. Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang.

Suwondo, Nani, S.H. 1968. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas.

Siaran Perwari, Tahun I No.3 Desember 1950

(@Umi Lasmina, 22 Desember 2006)

Blog at WordPress.com.

Up ↑