Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Category

POLITIK INDONESIA

Pidato Politik MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, HUT PDI PERJUANGAN ke 44, 10 Januari 2017

“Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, sehingga PDI Perjuangan mampu melewati berbagai ujian sejarah selama 44 tahun. Pasang naik dan pasang surut sebagai sebuah partai politik, telah kami lalui. Saya sebagai Ketua Umum pada hari ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memilih berada dalam gerbong perjuangan bersama. Terima kasih kepada mereka yang tetap setia, meski kadang Partai ini mendapat terpaan gelombang yang begitu dahsyat. Mereka selalu ada, tidak hanya ketika Partai ini sedang berkibar, namun justru memperlihatkan kesetiaannya ketika Partai berada dalam posisi yang sulit. Ijinkan saya memberikan penghormatan, dan penghargaan sebesar-besarnya, kepada antara lain Bapak Jacob Nuwa Wea, Bapak Alexander Litaay, dan Bapak Mangara Siahaan, dan masih banyak yang lain, yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Mereka telah mendahului kita menghadap Sang Khalik sebagai pejuang Partai. Mereka tidak hanya ada dalam sejarah hidup saya, namun juga adalah tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan Partai ini sebagai partai ideologis. Kesetiaan yang mereka tunjukan sepanjang hidup kepartaian, bagi saya adalah bentuk kesetiaan ideologis, yang sudah seharusnya dihayati, dan dijalankan oleh setiap kader Partai.

Hadiri yang saya muliakan,

Dari awal mula saya membangun Partai ini, tanpa ragu saya telah menyatakan dan memperjuangkan, bahwa PDI Perjuangan adalah partai ideologis, dengan ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Syukur alhamdulillah, pada tanggal 1 Juni tahun 2015 yang lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Artinya, secara resmi negara telah mengakui, bahwa Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Saudara-saudara,

Peristiwa di penghujung tahun 2015, telah menggugah sebuah pertanyaan filosofis dalam diri saya: cukupkah bagi bangsa ini sekedar memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Dari kacamata saya, pengakuan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, memuat suatu konsekuensi ideologis yang harus dipikul oleh kita semua. Dengan pengakuan tersebut, maka segala keputusan dan kebijakan politik yang kita produksi pun, sudah seharusnya bersumber pada jiwa dan semangat nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Apa yang terjadi di penghujung tahun 2015, harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai “pendeteksi sekaligus tameng proteksi” terhadap tendensi hidupnya “ideologi tertutup”, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi tertutup tersebut bersifat dogmatis. Ia tidak berasal dari cita-cita yang sudah hidup dari masyarakat. Ideologi tertutup tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan diterima oleh seluruh masyarakat. Mereka memaksakan kehendaknya sendiri; tidak ada dialog, apalagi demokrasi. Apa yang mereka lakukan, hanyalah kepatuhan yang lahir dari watak kekuasaan totaliter, dan dijalankan dengan cara-cara totaliter pula. Bagi mereka, teror dan propaganda adalah jalan kunci tercapainya kekuasaan.

Syarat mutlak hidupnya ideologi tertutup adalah lahirnya aturan-aturan hingga dilarangnya pemikiran kritis. Mereka menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya. Oleh karenanya, pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan pun dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Selain itu, demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolelir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebhinekaaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Disisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa “self fulfilling prophecy”, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya.

Saudara-saudara,

Apa yang saya sampaikan di atas tentang ideologi tertutup, jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bukan suatu ideologi yang dipaksakan oleh Bung Karno atau pendiri bangsa lainnya. Pancasila lahir dari nilai-nilai, norma, tradisi dan cita-cita bangsa Indonesia sejak masa lalu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Bung Karno sendiri menegaskan, dirinya bukan sebagai penemu Pancasila, tetapi sebagai penggali Pancasila. Beliau menggalinya dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya bangsa dari buminya Indonesia. Pancasila dengan sendirinya adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Apakah ketika Indonesia berumur 71 tahun, kita telah melupakan sejarah bangsa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah kita!!

Pancasila berisi prinsip dasar, selanjutnya diterjemahkan dalam konstitusi UUD 1945 yang menjadi penuntun sekaligus rambu dalam membuat norma-norma sosial politik. Produk kebijakan politik pun tidak boleh bersifat apriori, bahkan harus merupakan keputusan demokratis berdasarkan musyawarah mufakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa bangsa, tidak memiliki sifat totaliter dan tidak boleh digunakan sebagai “stempel legitimasi kekuasaan”. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif dan mampu menjadi “leidstar”, bintang penuntun dan penerang, bagi bangsa Indonesia. Pancasila selalu relevan di dalam menghadapi setiap tantangan yang sesuai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan, serta dinamika aspirasi rakyat.

Namun, tentu saja implementasi Pancasila tidak boleh terlalu kompromistis saat menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian, guna meng-eksplisit-kan ide dan gagasan agar menjadi konkret, dan agar Pancasila tidak kaku dan keras, dalam merespon keaktualan problematika bangsa, maka instrumen implementasinya pun harus dijabarkan dengan lebih nyata, tanpa bertentangan dengan filsafat pokok dan kepribadiaan bangsa.

Intermezo : Pola Pembangunan Nasional Berencana sebagai implementasi Pancasila untuk mencapai Trisakti.

Saudara-saudara,

Indonesia diakui sebagai negara demokratis, namun demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai “the way of life bangsa” telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis, agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa.

Pancasila, lima sila, jika diperas menjadi Trisila, terdiri dari: Pertama, sosio-nasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme; kebangsaan dan peri kemanusiaan. Kedua, sosio-demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang diperas menjadi satu dalam sosio-demokrasi.

Ketiga, adalah ke-Tuhan-an. Menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, tetapi justru karena Ke-Tuhan-an sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Tanpa Ke-Tuhan-an bangsa ini pasti oleng. Ke-Tuhan-an yang dimaksud adalah Ke-Tuhan-an dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban; dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain, dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Bung Karno menegaskan, “kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.”

Hadirin yang saya hormati, Trisila jika diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Inilah suatu paham yang dinamis, berhimpunnya semagat bersama untuk membanting tulang bersama, memeras keringat bersama untuk kebahagiaan bersama. Kebahagian yang dimaksud adalah kebahagian kolektif sebagai sebuah bangsa, yang memiliki tiga kerangka: pertama, Satu Negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas hingga ke Rote. Kedua, satu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, atas dasar saling hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari penindasan dalam bentuk apa pun, menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Adapun untuk mencapai kerangka tujuan di atas diperlukan dua landasan: landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan strukturil, yaitu pemerintahan yang stabil. Untuk itulah PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintah Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. Keduanya merupakan syarat mutlak atas tanggung jawab sejarah yang harus kita tuntaskan sekaligus sebagai konsekuensi ideologis yang telah saya sampaikan di awal, yang mengakui Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi bangsa.

Kader-kader Partai yang saya cintai, hadirin yang saya hormati,

Saya menjabarkan hal-hal di atas dalam forum ini, untuk menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan tetap memilih jalan ideologis. PDI Perjuangan menyatakan diri tidak hanya sebagai rumah bagi kaum Nasionalis, tetapi juga sebagai Rumah Kebangsaan bagi Indonesia Raya. Kepada kader Partai di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar tidak lagi ada keraguan, apalagi rasa takut, untuk membuka diri dan menjadikan kantor-kantor Partai sebagai rumah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Saya instruksikan, jadilah “Banteng Sejati” di dalam membela keberagaman dan kebhinekaan. Berdirilah di garda terdepan, menjadi tameng yang kokoh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin, TNI dan POLRI akan bersama kita dalam menjalankan tugas ini, dan tidak akan memberi ruang sedikit pun pada pihak-pihak yang anti Pancasila dan anti demokrasi Pancasila. Apresiasi saya kepada TNI-POLRI yang telah berani bersikap tegas dalam menyikapi pihak-pihak tersebut.

Bagi kader Partai yang berada di legislatif dan eksekutif, kalian tidak hanya dibutuhkan negeri ini untuk mempertahankan kesatuan dan kebangsaan. Perlu disadari, terutama bagi kader yang telah mendapat kepercayan rakyat di eksekutif. Saya tahu, kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu, sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan. Tetapi, sebagai pemimpin harus disadari pula bahwa jabatan yang kalian emban adalah jabatan politik. Kesalahan dalam keputusan politik tidak hanya berdampak bagi diri pribadi dan keluarga. Kesalahan tersebut berdampak pada kehidupan seluruh rakyat. Karena itu, hati-hatilah dalam membuat keputusan-keputusan politik, baik itu berupa perkataan, tindakan, produk politik baik berupa kebijakan politik legislasi, maupun kebijakan politik anggaran.

Kader-kader yang saya cintai,

Luangkan waktu untuk merenung, sudah tepatkah langkah-langkah yang kalian ambil atas jabatan yang telah diberikan oleh rakyat, ataukah justru sebaliknya. Jangan kalian justru menjadi bagian dari orang-orang yang menindas dan menyengsarakan rakyat dengan kekuasaan yang sebenarnya justru merupakan amanah dari rakyat.

Saya tegaskan kembali, sebagai Ketua Umum Partai, instruksi saya kepada kalian adalah mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya! Kebhinekaan harus disertai dengan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat!

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang tetap setia membatinkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu reaksioner, tetapi sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Kita akan bersama-sama terus berjuang, kita pasti mampu membuktikan pada dunia, bahwa Pancasila mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.

Bangsa ini sedang berada dalam “struggle to survive”, dalam perjuangan untuk bertahan, bertahan secara fisik dan mental! Bertahan agar tetap hidup, secara badaniah dan mental. Hadapilah tantangan-tantangan yang ada dengan kekuatan gotong royong sebagai kepribadian bangsa. Berderaplah terus menuju fajar kemenangan sebagai bangsa yang sejati-jatinya merdeka. Dengan ridho Tuhan, saatnya kita gegap gempitakan kembali segala romantika dan dinamika, dentam-dentamkan segala hantaman, gelegarkan segala banting tulang, angkasakan segala daya kreasi, tempa segala otot-kawat-balung-wesinya!

Sungguh: kita adalah bangsa berkepribadian Banteng!
Hayo maju terus! Jebol terus!
Tanam terus! Vivere pericoloso!
Hiduplah menyerempet bahaya di jalan Tuhan!
Ever onward, Never retreat!
Kita pasti menang!
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.
Om Santi Santi Santi Om
Namo Buddhaya
Merdeka !!!

Jakarta, 10 Januari 2017 Continue reading “Pidato Politik MEGAWATI SOEKARNOPUTRI, HUT PDI PERJUANGAN ke 44, 10 Januari 2017”

Klinik Rakyat PDI Perjuangan: Menolong Rakyat Yang Sakit tanpa Berisik

Klinik Rakyat berlokasi tepat di seberang kantor DPP PDI Perjuangan jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan telah melayani masyarakat sejak tahun 2000. Pada awalnya klinik ini bernama Unit Kesehatan dan memberi layanan akupuntur serta pelayanan kesehatan umum. Pada masa awal ini dikordinir oleh Susilo dan akupuntur oleh pak Ian yang berswadaya serta didukung penh oleh Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Bapak HM Taufik Kiemas.

Padatahun 2006 unit kesehatan dikelola dan didanai oleh DPP PDI Perjuangan atas inisiatif Ketua DPP PDI Perjuangan APDIPerjuangan, bahkan sebelum Dasa Prasetya point 5 Membebaskan biaya berobat bagi rakyat dicetuskan, PDI Perjuangan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Bakti PDI Perjuangan diwujudkan melalui Klinik Rakyat dengan memberi pelayanan kesehatan gratis sepenuhnya. Rakyat yang datang untuk berobat tidak dipungut biaya apapun. Kartu pendaftaran gratis, Pemeriksaan Dokter/Suster gratis dan Obat Gratis.Perkecualian bayar hanya untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat yang menggunakan alat dan strip yang harus dibeli. Itupun harga nya dibawah Puskesmas.dang Ruchiatna. Selanjutnya DPP PDI Perjuangan secara berkesinambungan mengelola dan mendukung penuh klinik fasilitas kesehatan dan penyediaan obat, yaitu olehDr.RibkaTjiptaning selaku Ketua DPP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, dengan kordinator penghubung DPP PDI Perjuangan dan Klinik Rakyat oleh Marhamah. Kini pengolaan Klinik dipegang oleh Ibu Sri Rahayu Ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan danAnak. Sehari-hari Klinik dijalankan oleh petugas administrasi 2 orang (Pak Bob dan , Dokter 2 orang (Dr Ida dan Dr.Derry) dan 1 orang Suster Eka, serta 2 orang staf lainnya.

Meskipun berganti-ganti pimpinan DPP PDI Perjuangan,Klinik Rakyat tetap selalu beroperasi untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Rakyat sudah datang mendaftar sejak pagi pukul.08.00 wib, istirahat dan dibuka kembali pukul 13.30 wib. Adalah Pak Efendi Tampubolon yang lebih dikenal dengan Pak Bob yang sejak tahun 2000 sudah menjadi petugas administrasi yang tekun mengurus administrasi pendaftaran pasien baru atau lama. Pak Bob mengabdi melayani rakyat yang tidak hanya berasal dari lokasi sekitar namun juga pasien dari Bogor, dan Depok. Hampir setiap hari rata-rata 100 orang berobat. Ketika ditanya pasien berapa lama dan mengapa berobat di Klinik Rakyat, pasien menyatakan obatnya cocok, dan tidak mengantri dalam pelayanannya. Obat-obatan yang diberikan Klinik Rakyat obat generic kualitas bagus. Pernah bahkan menurut pak Bob, dokter di Puskesmas sekitar bilang,”karena Klinik Rakyat, yang berobat di Puskesmas jadi sepi”.

Disamping melakukan pelayanan pengobatan, Klinik juga mengadvokasi pengurusan akte lahir dari anak yang terhambat karena ada permasalahan ayahnya tidak ada, penangangan korban luka tabrak serta pernah melakukan operasi kista, kadangkala juga difungsikan oleh Partai dalam kegiatan Bakti sosial maupun turun dalam membantu korban bencana. Semua dilakukan di Klinik yang sangat sederhana ini. Hingga kini Klinik telah membantu tidak kurang dari 20000 pasien. Bila ada penyakit yang harus ditangani lebih lanjut Klinik memberikan rujukan untuk ke Rumah Sakit.

Kadangkala Suster Eka mengantikan dokter dalam memberi pelayanan melakukan pemeriksaan dan diagnose, dan memberi resep atas persetujuan Dokter. Sebagai petugas medis Suster Eka selain memeriksa dan menulis resep juga memberikan pengetahuan tentang gizi dan makanan yang baik dan tidak baik bagi pasien. Pasien yang hadir rata-rata untuk jenis penyakit yang umum diderita rakyat flu, batuk, panas, diare dan korengan. Banyak juga yang berobat hanya untuk sekedar memeriksakan tensi atau berat badan. Klinik Rakyat terbuka dan disediakan untuk rakyat, dan masih membutuhkan banyak fasilitas lain seperti pemeriksaan gigi dan obat yang selalu tersedia . Tak banyak yang tahu tentang kerja kerakyatan PDI Perjuangan ini, namun itulah partai sejati, bekerja bukan untuk pencitraan, mengobati tanpa berisik.

 

Efendi Tampubolon (Pak Bob) Petugas Administrasi
Efendi Tampubolon (Pak Bob) Petugas Administrasi

poliklk3

Menunggu diperiksa, ditengah terik pkl. 13.30-
Menunggu diperiksa, ditengah terik pkl. 13.30-

dasaprasetyapartai

PRESS RELEASE: MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG LEBIH DEMOKRATIS

PRESS RELEASE
MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG LEBIH DEMOKRATIS
Bahwa pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, dan adil.
Bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 merupakan transisi kepemimpinan nasional yang harus dilaksanakan secara lebih demokratis, aman, dan damai.
Bahwa demi tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PDI Perjuangan, dan Partai NASDEM, dengan ini menyampaiikan pernyataan bersama sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap sunguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memilih.
2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada Lembaga Sandi Negara agar lebih fokus pada tugas utamanya di dalam membela kepentingan negara Indonesia, dan menarik diri dari segala upaya untuk terliibat di dalam proses demokrasi melalui kerjasama dengan KPU.
3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar secepatnya memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap adanya dalil hukum MK yang mengijinkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan prinsip satu orang, satu suara, harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar hal tersebut, maka negara harus memfasilitasi hak warga negara yang memiliki kesulitan untuk memilih, seperti orang cacat, atau pemilih yang tinggal di daerah terpencil. Mahkamah Konstitusi juga didesak untuk membatalkan sistem noken di Papua yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.
4. Meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu dengan lebih demokratis, berdasarkan azas luber dan jurdil, serta mengedepankan independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu.
PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bertekad menjadi kekuatan permersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan tahun 2014 secara lebih demokratis, aman dan damai.
Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kesungguhan guna mewujudkan pemilu sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Jakarta, 21 November 2013

TANGGAPAN DPP PDI PERJUANGAN: TERHADAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU

PRESS RELEASE
TANGGAPAN DPP PDI PERJUANGAN DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KPU, BAWASLU DAN PARTAI PESERTA PEMILU 2014 TERHADAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU

Berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, yang juga melibatkan Partai Politik sebagai peserta pemilu, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sbb:
1. DPP PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah berinisiatif mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini. Rapat ini sangat penting dan diharapkan menjadi momentum untuk memberikan kepastian terhadap terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa DPT merupakan daftar pemilih yang mencerminkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. DPT ini merupakan fondamen awal yang menentukan demokratis tidaknya sebuah pemilu. Karena itulah Pemerintah bersama KPU harus bertanggung jawab terhadap adanya daftar pemilih yang kredibel, akurat dan jauh dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009 yang lalu.

2. DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa Pemilu tahun 2014 sangat krusial. Sekiranya berbagai persoalan terkait dengan DPT ini tidak diselesaikan dan tidak memberikan kepastian di dalam melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memilih, maka dikhawatirkan pemilu 2014 ke depan mengandung kerawanan dan resiko politik. PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu 2014 sebagai momentum untuk transisi kepemimpinan secara lebih demokratis, aman dan damai.

3. DPP PDI Perjuangan mengusulkan kepada Komisi II DPR RI untuk mengadakan “uji publik” dengan menggunakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) atau daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPT. Uji Publik tersebut dengan melibatkan ahli IT, ahli statistik, dan ahli kependudukan dari para pakar yang dinilai kredibel dan memiliki kemampuan untuk menguji keakuratan daftar pemilih tersebut.

4. DPP PDI Perjuangan sangat menyesalkan atas tidak dilaksanakannya kesepakatan Rapat Pleno Terbuka KPU pada tanggal 23 Oktober 2013 yang lalu. Dalam Rapat Pleno tersebut, salah satu kesimpulan atau kesepakatan rapat adalah KPU akan memberikan DPSHP dalam bentuk data elektronik, sehingga memungkinkan Partai Politik peserta pemilu untuk membantu KPU di dalam melakukan pengecekan terhadap keakuratan Daftar Pemilih tersebut. Pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, DPP Partai mengirimkan surat kepada KPU terkait dengan data elektronik DPSHP tersebut. Namun PDI Perjuangan tidak pernah menerima data tersebut hingga saat ini. Kami telah menugaskan perwakilan Partai kami untuk datang ke KPU dan kemudian KPU justru meminta kami untuk mencari data-data di daerah. Hal ini merupakan bukti bahwa KPU tidak melaksanakan kesepakatan rapat pada tanggal 23 Oktober 2013.

5. PDI Perjuangan berpendapat bahwa DPT yang akurat dan kredibel, yang disusun sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan oleh UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, benar-benar menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga Negara untuk memilih. PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada pemilu 2014 yang akan datang.

Jakarta, 31 Oktober 2013
Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan

Tjahjo Kumolo,

PEMILU 2014: PERTARUHAN KEDAULATAN RAKYAT

Senin, 5 Juli 2013, Komisi II DPRRI mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Bawaslu dan Deptemen Dalam Negeri bidang Kependudukan.

Pembahasan antara lain tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS), Keuangan dan Dana APBN serta Fungsi Bawaslu.

Pada kesempatan RDP ini terungkap adanya perbedaan signifikan tentang daftar yang penduduk yang berhak menggunakan hak pilih.  DPS masih menjadi pokok persoalan Penting, diantara 2 Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah tidak ada KECOCOKAN PERSIS MENGENAI DATA PEMILIH. Misalnya DP4; kpu– 190juta sekian, Bawaslu 187sekian, lalu Pemerintah sekian…

Sementara keuangan KPU mendapat jumlah uang Trilyunan sedangkan Bawaslu yang Pengawas pelaksaaan Pemilu tidak sampai 1 Trilyun…KPU juga menuntut dibangunnya Graha Pemilu alasannya gedung KPU sekarang over capacity. Disamping itu uang kehormatan (gaji) anggota KPU belum diterima unkom2-2tuk periode 2013 padahal uang itu Amanat Kepres.Image

Disamping rapat tersebut, ada juga anggota Komisi 2 Miryam S Haryani yang melaporkan perilaku PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang  bersifat tidak netral yaitu, memakai baju PPL tetapi mengenakan pengenal salah satu calon pilkada Maluku Utara. Beliau kemudian menyerahkan barang bukti IDCard PPL yang berpihak pada kandidat kom2-1kepada ketua Bawaslu.

Pemilu 2014 kembali akan terjadi suara Rakyat Dipertaruhkan, dan taruhannya Nasib Rakyat. Ketika suara tersebut diberikan rakyat pada Mereka yang Durjana, maka Nasib Rakyat akan hancur, kedaulatan rakyat taruhannya. Durjana terpilih, rakyat kehilangan kedaultan. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang bersahaja, mereka pasti akan pergi ke TPS bila memberi harapan, sebagaimana terjadi pada 1955 dan 1999, saat mana suara rakyat diberikan dengan iklas dan sadar.

Kini setelah hampir 15 tahun sejak 1999, rakyat jemu dengan pemanfaatan suaranya, karena nasib mereka tak berubah. Terlebih media massa yang terus menerus memberitakan hal-hal negatif dari peserta pemilu (Partai Politik) tak heran gerakan golput terus mengemuka.

Berhubung PEMILU sebagai pilihan politik warisan Pendiri Negara, mau tak mau harus dilaksanakan, hanya, jika seluruh pelaku Pemilu (pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, rakyat pemilih, media massa) memiliki integritas diri sebagaimana fungsi dirinya masing-masing….maka tak akan ada suara rakyat yang dipertaruhkan, kedaulatannya dipertaruhkan.. Yang semoga terjadi adalah Suara Rakyat Tersalurkan dengan Benar.

Memilih dalam PEMILU, Memilih berarti Peduli

Mengikuti dan melakukan pilihan, dalam Pemilihan Umum adalah Kesadaran Hak atas Kebaikan Bersama. Ya, kembali ke dasar kata ‘politik’ dari “polis” kota/tempat tinggal bersama. Menentukan pilihan politik dengan menggunakan Vote/hak memilih adalah kesadaran diri sendiri (tanpa paksaan) untuk turut menjadi penentu jalannya kota/tempat tinggal bersama. Itulah tindakan peduli. Memilih berarti peduli. Tidak Memilih berarti tidak peduli.

Dimasa yang akan datang, ketika alam semesta Indonesia telah cukup bersih dari pengaruh buruk sang Kala, mungkin kesadaran rakyat tentang kehidupan bersama yang lebih baik, “bukan tentang dirinya sendiri” akan hadir dan menghantarkan Pemilu sebagai arena terpilihnya pemimpin yang benar untuk memomong rakyat.

PEMILU 2014 tidak lama lagi, 8 bulan ke depan. Pemilih wakilnya di legislatif (DPR) dan pemilih kepala negara.

Kiranya rakyat Indonesia akan memiliki kesadaran bahwa sikap peduli akan membawa pada kebaikan, bahwa peduli datang ke TPS, memilih yang berwarna dan bukan menjadi golput akan mengurangi golongan hitam (butho). Jika dimasalalu telah melahirkan pemimpin/anggota DPR yang korup karena rakyat banyak yang memilih bukan karena peduli tetapi karena dibeli, diiming-imingi, dan penyelenggara pemilu-nya juga butho (ada yang dipenjara) dan ada yang tidak punya moral etika.

@umilasminah

baca juga puisi saya Kepada Golput saat menyongsong Pemilu 2004 (yg dimenangkan golongan hitam) http://puisiumipoet.wordpress.com/2012/07/30/kepada-golput/

Dukung Aksi Afirmatif Perempuan PEMILU 2014

dprri200921Mengapa kita harus mendukung dan menjadikan aksi afirmatif (pemenuhan kuota perempuan 30%)terpilih dalam PEMILU legislatif 2014, karena itu adalah sedikit cara kembali pada jalan kekuasaan yang sesungguhnya di Nuswantara. Dahulu, jauh sebelum Barat (Portugis-Belanda-Inggris-Perancis) datang ke Nuswantara Perempuan dimuliakan tidak hanya melalui kesetaraan mlaku (berprilaku menjalankan ajaran laku tertentu agar mendapatkan ilmu, kesaktian), hak akan tahta wahyu keprabon, tetapi juga hak dan kewajiban membela negara.

Namun ajaran luar yang masuk menenggelamkan ajaran yang memuliakan meninggikan derajat perempuan. Padahal jejaknya ada pada penamaan IBU-kota, IBU Pertiwi, bahkan dalam CATUR kita mengetahui bahwa yang berkuasa memenangkan percaturan adalah Ratu yang dapat melangkah kemana saja, sedangkan raja hanya satu langkah.

Pada masalalu, perempuan dan laki-laki sama harus siap melawan/menumpas kejahatan (butho/iblis) yang menjelma pada manusia jahat.Maka pada masa lalu kita mengenal perempuan digjaya yang melawan penjajah, melawan penjahat yang mengacaukan negeri seperti Mayarukmi (adipati perang Mataram-Amangkurat Agung) maupun, Dewi Lanjar (Kepala Telik Sandi jaman Majapahit, sebutan Badan Intelejen Nasional sekarang), juga Maharatu yang menguasai 2/3 dunia Maharatu Shimahawan (Medang Kamulyan/Lemuria) yang jejak peninggalannya dapat ditemukan di Rusia (nama desa Selo Bimo di Rusia),  dan Jepang (nama kota berakhiran shima), serta Maharatu kerajaan Alengka Maharatu Tunjungsari dan Maharatu Dyah Ciptasari atau yang cukup dikenal masyarakat Indonesia Maharatu Tribuwana Tunggadewi kerajaan Majapahit, Maharatu Sitawaka dari Kerajaan Matswapati (karena beliau ketitisan Dewi Sri, maka dikenal namanya sebagai Sri-Wijaya, bukan sriwijaya versi sejarah nasional).

Untuk sementara kita seolah-olah ‘meminjam’ajaran luar tentang kuota perempuan 30%, padahal negeri seperti Amerika/Skandinavia adalah juga mendapat pelajaran dari Nuswantara, langsung atau tak langsung. Dan Indonesia sejak merdeka 1945 perempuan sudah mempunyai hak pilih dan dipilih (dalam pemerintahan sebagai menteri) dan dalam legislatif Pemilu 1955, ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris, Amerika Serikat,para perempuannya berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak pilih yang baru diterima haknya 1920 ratusan tahun setelah  Amerika  Serikat merdeka, juga halnya dengan Inggris negri yang sudah berdiri sejak abad ke 5 Masehi, baru memberikan hal pilih bagi perempuan 1832.

Repulik Indonesia, sebagai Negara modern didirikan antara lain oleh Soekarno dengan gagasan Pancasila-1 Juni 1945, kemudian menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, Ideologi Negara. Pancasila digali dari nilai-nilai yang telah ada di Nusantara jauh sebelum penjajah datang, jauh sebelum ajaran agama luar mencengkram. Pancasila adalah ideologi yang menurut Soekarno melampaui Declaration of Independent ataupun Manifesto Komunis. Sehingga sejak pendirian Negara Indonesia nilai kesetaraan di antara warga Negara perempuan dan lak-laki adalah keharusan. Tak heran Soekarno mengangkat Maria Ulfah Subadio sebagai Menteri Perempuan pertama 1946.

Aksi Afirmatif PEMILU 2014

Belajar dari sejarah, seharusnya bangsa Indonesia tak lagi mempermasalahkan kemampuan perempuan memimpin. Politik adalah cara memperjuangkan kebaikan bersama public/masyarakat. Siapapun dapat menjadikan politk sebagai wahana juangnya, juga perempuan.

Adahal hal yang aneh bila di masalalu perempuan dan laki-laki lebih setara, sama digjaya dan mampu mengemong serta mengatur Negara. Sementara kesertaan dan partisipasi perempuan di politik kini diragukan. Bahkan lebih aneh lagi bila kesempatan yang dibuka untuk perempuan 30% masih diributkan, dan dianggap tak perlu. Anggapan banyak perempuan kelas menengah yang tidak peka, bahwa mereka sebagai perempuan diperlakukan sama  “dikeluarganya”, sehingga menutup mata adanya hambatan yang benar-benar kuat bagi kalangan perempuan lainnya, khususnya kelas menengah ke bawah, dan lebih khususnya lagi dibidang-bidang yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Bahwa ketika perempuan kemudian terjun dan berkecimpung didalam bidang keprofesian yang masih didominasi oleh laki-laki dan “merasa” tidak mendapatkan diskriminasi di dalamnya pada umumnya “living in denial” bahkan dalam beberapa kasus di Swedia, politisi perempuan mengikuti metode dan cara yang dilakukan laki-laki dalam berpolitik: misalnya lobby-lobby di sauna dll.

Aksi afirmatif perempuan di politik dimulai wacananya sejak 1999, namun baru Pemilu 2004 perempuan diakui hak kesertaan secara legal dalam UU Pemilu 12/2003 dengan memasukkan perempuan dalam daftar sebagai calon legislatif. Sementara Pemilu 2009 dengan UU 10/2008 tak jauh berbeda tetap memberi ruang pada calon perempuan masuk dalam daftar dan setiap 3 caleg terdapat caleg perempuan.

Pemilu 2014 lebih kuat dalam artian, keterwakilan perempuan sudah dimulai melalui UU No.2 Partai Politik, dalam arti partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu diharuskan menempatkan 30% dalam kepengurusan partai politik. Ini sebenarnya jalan masuk bagi caleg yang akan terdaftar di Pemilu. Sedangkan dalam UU Pemilu No.8/2012 lebih menguatkan lagi agar perempuan terdaftar di setiap dapil, dan lebih jauh lagi KPU memiliki keputusan bila ada caleg mengundurkan diri laki-laki tidak bisa digantikan, sementara kalau caleg perempuan mengundurkan diri diganti oleh perempuan.

Upaya-upaya hukum mengubah kondisi sosial politik yang lebih baik hanyalah dapat diwujudkan dengan dukungan budaya dan prilaku masyarakatnya, khususnya para pemimpin. Bagaimanapun hukum terkait aksi afirmatif yang sifatnya mengikat organisasi peserta pemilu tetapi tidak terlalu dapat mengubah dan mengganggu ‘pola pikir’ budaya patriarkis dalam memandang perempuan sebagai objek seks.  Gerakan budaya yang mengedepankan suatu yang konkrit fakta yang nyata bisa mengungkapkan perubahan signifikan masyarkat DPRD-2009 ke arah lebih baik bila perempuan menduduki posisi pengambil keputusan politik.

Tabel di samping adalah data DPRD 2009 dengan keterwakilan perempuannya perhatikan daerah yang tidak mempunyai wakil perempuan, Aceh, padahal dimasalalu memiliki pemimpin Ratu perempuan dan terakhir Laksmana bisa dilihat ( https://wartafeminis.com/2013/04/05/revitalisasi-nilai-kearifan-lokal-mengatasi-pemiskinan-peremuan/ )

Dari grafik keterwakilan perempuan di DPRRI hasil pemilu tahun 2009 belum mencapai 30%..artinya perempuan masih belum mencapai jumlah minimum yang dapat menjadi wahana perempuan mewakilkan dirinya bagi perempuan lain dan memperjuangkan kepentingan perempuan, yang berarti pula kepentingan bangsa secara umum.

@Umilaminah

Kebebasan yang Memerdekakan

Tiga Serangkai Pejuang Perempuan di Jamannya hingga kini perjuangan diteruskanKebebasan adalah hak terberi manusia. Namun kebebasan yang paling berharga adalah kebebasan yang Memerdekakan.

Walaupun Kemerdekaan telah memberi kebebasan bagi suatu bangsa yang terjajah, sesungguhnya kebebasan tak dimiliki oleh seluruh bangsa tersebut. Diantara mereka dari bangsa tersebut yang paling memperoleh kebebasannya adalah kaum kelas menengah-dan atas terpelajar.

Pada masalalu, saat Indonesia belum merdeka, pemuda-pemudi memanfaatkan kebebasan yang dimiliki untuk bergabung dalam organisasi pergerakan pemuda/i (khususnya sebelum 1928). Kita tentu tahu bahwa pada masa itu sudah banyak pemuda/i Indonesia kalangan kelas menengah dan atas, terpelajar, namun tak seluruhnya ikut dalam pergerakan organisasi pemuda/i.

Para pemuda/i yang ikut dalam organisasi pergerakan adalah mereka yang Menggunakan Kebebasannya untuk Memerdekakan, memerdekakan orang lain.

Pilihan para pemuda untuk dalam organisasi bukan pilihan yang mudah, nikmat apalagi aman. Hanya mereka mau menggunakan kesadaran berpikir dan beraksi sebagai pengejawantahan kebebasan yang dimilikinya untuk suatu yang di luar dirinya.

Bukan pilihan yang mudah. Banyak dari beliau yang mendapat tentangan dari keluarga, menghabiskan waktu berpikir, berdiskusi secara sembunyi-sembunyi. Terancam dibunuh, dipenjara, beberapa melaluinya hingga dipenjara. Pilihan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran. Kesadaran yang dipakai karena memiliki kebebasan (walau terbatas). Berapa banyak orang yang punya kebebasan tetapi tidak memakainya untuk memilih membangkitkan kesadaran diri sendiri maupun orang lain…

Selain para pemuda anggota pergerakan organisasi awal abad ke 20, Kartini adalah perempuan yang menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk memerdekakan orang lain. Kaum ningrat perempuan yang sama dengan Kartini banyak, yang memiliki privilege hampir sama bahkan lebih dari Kartini. Tetapi Kartini adalah perempuan yang menggunakan “kebebasan”-nya yang sedikit, ‘kebebasan yang sangat terbatas’ untuk memerdekakan. Pertama Kartiini membebaskan pikirannya, mengambil alih hatinya untuk kemerdekaan yang lebih luas, bukan hanya kemerdekaanya. Kartini memang ingin merdeka, bisa sekolah di Betawi atau Belanda, tapi kemerdekaan yang diidamkannnya hendak dipersembahkan kepada orang lain, kepada para anak-anak perempuan yang tidak bisa baca tulis, ingin memajukan bangsanya. Kartini adalah perempuan yang Meng-Exercise HER FREEDOM. Mengejawantahkan kebebasannya. Padalal kalau dipadankan dengan kondisi sekarang mungkin, menyaksikan seorang ‘kaya,ningrat,terpelajar’ mungkin banyak orang yang bilang “ih ngapain sih ngurusin orang, itu kan urusan pemerintah…cape-capein aja….ngurusin orang lain”

Sedangka selama ini, khususnya di Indonesia yang sudah dimerdekakan melalui upaya pemuda masalalu, orang-orang yang telah dianugrahi kebebasan sepetinya masih menggunakan kebebasannya hanya untuk dirinya sendiri. Khususnya kalangan menengah atas. Betapa tidak, kebebasan baru dimanfaatkan untuk memilih makan direstoran mana hari ini, pergi kemana weekend nanti, makan apa yang enak untuk nanti. Sementara sehari-harinya mereka juga dihadapkan pada suatu ketimpangan suatu penderitaan manusia sebangsa..

Padahal kebebasan “tidak didapat sejak lahir”, karena saat lahir kebebasan kita masih dipegang oleh orangtua-keluarga..Kebebasan hanya mulai muncul manakala otak dan pikiran mulai bekerja, mungkin saat anak-anak dimulai ketika mereka mulai memiliih makanan yang disukai, atau meminta ini-itu. Kebebasan yang paling dasar yang setiap hari dipraktekkan manusia adalah kebebasan ‘biologis’ memilih waktu tidur, memilih makan apa, memilih nonton film apa…etc. Semuanya masih ditujukan untuk kebebasan menyenangkan atau memenuhi kebutuhan dasar pribadi.

Namun belum banyak orang, khususnya di Indonesia yang tergerak untuk menggunakan atau memanfaatkan privilege memilih untuk pilihan yang ditujukan bagi orang lain. Ketika setiap hari kita menyaksikan ….orang-orang yang butuh dimerdekakana (dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakpedulian…)

@Umi Lasminah

Bahasa Menentukan Kejayaan Bangsa

BAHASA DAN SASTRA SUATU BANGSA MENENTUKAN KEJAYAAN NEGERI

Umi Lasminah

Salah satu Negara yang memiliki kekuasaan terbesar dalam hal bahasa adalah Negara Inggris Raya. Negeri ini tidak hanya pernah memiliki imperium dunia dengan kekuasaan politiknya, kekuasaan tersebut tetap dipertahankan melalui kekuasaan budaya, yaitu bahasa, dan tentu saja segala bentuk kekuasaan yang terejawantah dalam Ilmu Pengetahuan di seluruh dunia. Penguasaan tersebut tidak dapat terlahir begitu saja, Inggris adalah Negara yang paling menghargai para sastrawannya, para pujangga dan mereka yang memiliki kemampuan literatur (menulis novel, sajak-puisi, esai). Ilmu pengetahuan merupakan diwahanakan melalui berbagai karya sastra yang lahir dari tiap jamannya.

Bangsa lain yang menghargai bahasanya adalah bangsa yang berpotensi besar dan jaya. Contohnya adalah Cina, India dan Jepang.  Di Jepang bahkan ada pelajaran sejarah bahasa Jepang. Tentu saja ini terkait dengan bermetamorfosanya bahasa Jepang dari bahasa dan huruf induknya yaitu Cina. Akan tetapi berbeda dengan Inggris yang bahasanya berdaya ekspansi kuat (karena kekuatan kolonialisme yang membawanya) dan lebih mudah dipahami serta menggunakan huruf latin, bukan huruf tersendiri.

Beberapa hari lalu saya menonton film The Edge of Love tentang kisah pujangga Inggris masa Perang Dunia Kedua, Dylan Thomas. Film ini seperti biasa diproduksi oleh BBC, Lembaga Penyiaran Publik Inggris yang tidak hanya membuat film yang diadaptasi dari karya-karya sastra novel maupun puisi, juga membuat biografi pujangga maupun penulis Inggris. Bahkan BBC juga memproduksi novel yang dibacakan. Bisa dibilang BBC menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menggali potensi yang ada, didukung oleh kultur pemerintahan/kerajaan yang menghargai karya sastra. Sehingga dalam konteks Lembaga Penyiaran Publik yang tidak memiliki iklan komersial dalam tayangan siaran beritanya, produksi film-film BBC baik feature dan documenter yang lumayan banyak dapat member pemasukan tersendiri.

Nilainya—–ngan memenjadi bagian dari produksi,

Kembali ke film The Edge of Love yang menampilkan gambaran hidup Dylan Thomas, kita dapat mengambil nilai bahwa dalam hal memenangkan perang seorang pujangga dapat berperan mengagitasi dan propaganda dan disiarkan melalui radio. Indonesia mungkin punya Chairul Anwar yang puisinya juga member kekuatan dan mewarnai makna revolusi Kemerdekaan, tapi apakah cuma sampai di situ saja, bagaimana realitas kesaharian anak-anak sekolah Indonesia apakah mereka mengetahui bila tidak hapal, atau tidak karya pujangga ternama Indonesia apakah puisinya atau novelnya. Bila negaraInggris memang secara ‘resmi’ memberikan ruang dan dukungan atas para pujangga sastrawan berbahasa English, Amerika Serikat sebagai negara yang secara sejarahnya terkait dengan Kerajaan Inggris Raya ternyata juga memperlakukan hampir sama dengan Inggris, bahkan bisa dibilang lebih. Bila Inggris dengan BBC-nya maka Amerika Serikat dengan PBS dan perusahaan feature film-nya. Perusahaan film Amerika Serikat ini yang tak hanya secara politik membantu secara tidak sadar propaganda kultur dan ideologi liberal Amerika Serikat kepada bangsa dan rakyat Amerika, tetapi juga pada masyarakat Dunia. Kita lihat saja, bagaimana Amerika Serikat sastarawan dan pujangga-nya juga mempunyai ruang yang luas dihati para intelektual Amerika Serikat, para pembuat film serta memperkenalkan sejarah dan sastra Amerika Serikat kepada anak-anak sekolah. Film film seperti Dead Poets Society, Gond With the Wind, Scarlett Letter , Little Women Hemingway, atau film. Indonesia sempat juga membuat film-film feature dari karya-karya sastra klasik seperti Salah Asuhan,

Tentunya hal tersebut kembali kepada pola pikir dan budaya serta sosialisasi di Indonesia mengenai berbagai profesi dan pekerjaan. Pola pikir bangsa Indonesia umumnya masih sulit untuk menjangkau makna bahwa profesi sebagai sastrawan, arkeolog atau sejarawah memiliki manfaat. Terutama dalam konteks globalisasi sekarang ini, yang paling dipentingkan atau diangap bagus sebagai profesi adalah yang terkait dengan ekonomi. Mungkin pula dengan UU Badan Hukum Pendidikan fakultas-fakultas dengan ilmu pengetahuan yang tidak bersifat pragmatis ekonomis seperti Ilmu Budaya, Ilmu Bahasa ataupun Ilmu Humaniora  ditutup, jika hal ini benar-benar terjadi bisa dipastikan Indonesia sebagaimana yang disumpahkan para Pemuda Indonesia Oktober 1928 akan lambat laun sirna, mengapa.

Ilmu Budaya mungkin bisa termasuk di dalamnya Antropologi yang khusus membahas budaya Indonesia akan kehilangan jejak-jejak budaya masyarakat Indonesia, terutama budaya masyarakat Indonesia pada masa Abad sebelum masuknya Islam. Mengapa?

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑