Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Category

PEMILU 2014 Perempuan Sadar Politik

Perempuan Indonesia sejak jaman purbaraya telah mengabdikan diri bagi publik masyarakat, sebagai pemimpin negara dan bangsa. Maka Pemilu 2014 adalah ujian bagi bukti tersebut

TANGGAPAN DPP PDI PERJUANGAN: TERHADAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU

PRESS RELEASE
TANGGAPAN DPP PDI PERJUANGAN DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KPU, BAWASLU DAN PARTAI PESERTA PEMILU 2014 TERHADAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) OLEH KPU

Berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementrian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, yang juga melibatkan Partai Politik sebagai peserta pemilu, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sbb:
1. DPP PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah berinisiatif mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini. Rapat ini sangat penting dan diharapkan menjadi momentum untuk memberikan kepastian terhadap terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa DPT merupakan daftar pemilih yang mencerminkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. DPT ini merupakan fondamen awal yang menentukan demokratis tidaknya sebuah pemilu. Karena itulah Pemerintah bersama KPU harus bertanggung jawab terhadap adanya daftar pemilih yang kredibel, akurat dan jauh dari berbagai bentuk manipulasi sebagaimana terjadi pada tahun 2009 yang lalu.

2. DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa Pemilu tahun 2014 sangat krusial. Sekiranya berbagai persoalan terkait dengan DPT ini tidak diselesaikan dan tidak memberikan kepastian di dalam melindungi hak konstitusional warga Negara untuk memilih, maka dikhawatirkan pemilu 2014 ke depan mengandung kerawanan dan resiko politik. PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pemilu 2014 sebagai momentum untuk transisi kepemimpinan secara lebih demokratis, aman dan damai.

3. DPP PDI Perjuangan mengusulkan kepada Komisi II DPR RI untuk mengadakan “uji publik” dengan menggunakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) atau daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPT. Uji Publik tersebut dengan melibatkan ahli IT, ahli statistik, dan ahli kependudukan dari para pakar yang dinilai kredibel dan memiliki kemampuan untuk menguji keakuratan daftar pemilih tersebut.

4. DPP PDI Perjuangan sangat menyesalkan atas tidak dilaksanakannya kesepakatan Rapat Pleno Terbuka KPU pada tanggal 23 Oktober 2013 yang lalu. Dalam Rapat Pleno tersebut, salah satu kesimpulan atau kesepakatan rapat adalah KPU akan memberikan DPSHP dalam bentuk data elektronik, sehingga memungkinkan Partai Politik peserta pemilu untuk membantu KPU di dalam melakukan pengecekan terhadap keakuratan Daftar Pemilih tersebut. Pada Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013, DPP Partai mengirimkan surat kepada KPU terkait dengan data elektronik DPSHP tersebut. Namun PDI Perjuangan tidak pernah menerima data tersebut hingga saat ini. Kami telah menugaskan perwakilan Partai kami untuk datang ke KPU dan kemudian KPU justru meminta kami untuk mencari data-data di daerah. Hal ini merupakan bukti bahwa KPU tidak melaksanakan kesepakatan rapat pada tanggal 23 Oktober 2013.

5. PDI Perjuangan berpendapat bahwa DPT yang akurat dan kredibel, yang disusun sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan oleh UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilu, benar-benar menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga Negara untuk memilih. PDI Perjuangan tidak segan-segan untuk meminta penetapan DPT diundur. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kerawanan pada pemilu 2014 yang akan datang.

Jakarta, 31 Oktober 2013
Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan

Tjahjo Kumolo,

PEMILU 2014: PERTARUHAN KEDAULATAN RAKYAT

Senin, 5 Juli 2013, Komisi II DPRRI mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Bawaslu dan Deptemen Dalam Negeri bidang Kependudukan.

Pembahasan antara lain tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS), Keuangan dan Dana APBN serta Fungsi Bawaslu.

Pada kesempatan RDP ini terungkap adanya perbedaan signifikan tentang daftar yang penduduk yang berhak menggunakan hak pilih.  DPS masih menjadi pokok persoalan Penting, diantara 2 Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah tidak ada KECOCOKAN PERSIS MENGENAI DATA PEMILIH. Misalnya DP4; kpu– 190juta sekian, Bawaslu 187sekian, lalu Pemerintah sekian…

Sementara keuangan KPU mendapat jumlah uang Trilyunan sedangkan Bawaslu yang Pengawas pelaksaaan Pemilu tidak sampai 1 Trilyun…KPU juga menuntut dibangunnya Graha Pemilu alasannya gedung KPU sekarang over capacity. Disamping itu uang kehormatan (gaji) anggota KPU belum diterima unkom2-2tuk periode 2013 padahal uang itu Amanat Kepres.Image

Disamping rapat tersebut, ada juga anggota Komisi 2 Miryam S Haryani yang melaporkan perilaku PPL (Panitia Pengawas Lapangan) yang  bersifat tidak netral yaitu, memakai baju PPL tetapi mengenakan pengenal salah satu calon pilkada Maluku Utara. Beliau kemudian menyerahkan barang bukti IDCard PPL yang berpihak pada kandidat kom2-1kepada ketua Bawaslu.

Pemilu 2014 kembali akan terjadi suara Rakyat Dipertaruhkan, dan taruhannya Nasib Rakyat. Ketika suara tersebut diberikan rakyat pada Mereka yang Durjana, maka Nasib Rakyat akan hancur, kedaulatan rakyat taruhannya. Durjana terpilih, rakyat kehilangan kedaultan. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang bersahaja, mereka pasti akan pergi ke TPS bila memberi harapan, sebagaimana terjadi pada 1955 dan 1999, saat mana suara rakyat diberikan dengan iklas dan sadar.

Kini setelah hampir 15 tahun sejak 1999, rakyat jemu dengan pemanfaatan suaranya, karena nasib mereka tak berubah. Terlebih media massa yang terus menerus memberitakan hal-hal negatif dari peserta pemilu (Partai Politik) tak heran gerakan golput terus mengemuka.

Berhubung PEMILU sebagai pilihan politik warisan Pendiri Negara, mau tak mau harus dilaksanakan, hanya, jika seluruh pelaku Pemilu (pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, rakyat pemilih, media massa) memiliki integritas diri sebagaimana fungsi dirinya masing-masing….maka tak akan ada suara rakyat yang dipertaruhkan, kedaulatannya dipertaruhkan.. Yang semoga terjadi adalah Suara Rakyat Tersalurkan dengan Benar.

Blog at WordPress.com.

Up ↑