Siti Soendari ‘Perempuan Progresif yang memilih Rumah Tangga’

Cover Buku Siti SoendariDaily Blog 6 Mei 2009

Hari senin kemarin saya mendapatkan hadiah istimewa. Menemukan buku tentang pejuang gerakan perempuan yang saya ingin ketahui, Siti Soendari.
Siti Soendari adalah perempuan yang menjadi one of my wonder—saya sering bertanya-tanya siapa Siti Soendari, kok dia progresif amat, padahal waktu saya baca tulisannya, yang ditulis Siti Soendari tahun 1932—saya terkagum-kagum. Wah ini Soendari oke banget, dia sudah bicara tentang kemandirian dan hak perempuan bekerja secara baik.

Ternyata Siti Soendari dalam pergerakan perempuan ada beberapa nama, salah satunya adalah siti Soendari aktivis buruh yang lainnya Siti Soendari yang aktivis perempuan dan penulis. Sedangkan Siti Soendari yang merupakan adik Dr.Soetomo berbeda dengan Siti Soendari yang menulis di majalah perempuan tahun 1932, tentang hak bekerja perempuan.
Jadi penelitian tentang perempuan bernama Siti Soendari sebagaimana yang telah dilakukan oleh Roma dan Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardika.

Namun begitu buku Siti Soendari yang saya baca tidak mengurangi rasa hormat dan kagum atas perjuangannya sebagai perempuan pada masanya. Untuk itulah buku Siti Seondari ini tetap dapat memberi wahana bagaimana perempuan Indonesia di masa kolonial, memberikan warna tersendiri dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat umumnya.
Siti Soendari juga salah satu dari dua perempuan pertama Indonesia yang sekolah di Belanda pada masa Kolonial. Siti Soendari yang aktif dalam pergerakan perempuan, ikut dalam kongres Pertama Perempuan 1928, banyak aktif dalam kegiatan gerakan pemuda di Belanda, Pemuda Indonesia.
Hidupnya adalah hidup perempuan Jawa nigrat, yang meskipun sudah bersekolah di Belanda ia adalah Perempuan yang berpegang teguh dengan pilihan sebagai perempuan Jawa dan menjadi Jawa.
Siti Soendari memilih mengurus rumah tangga setelah menikah. Tetapi tetap memegang prinsip perjuangan perempuan menolak poligami. Yaitu ketika suaminya berhubungan dengan perempuan lain Siti Soendari memilih bercerai.
Hingga usia tuanya Siti Soendari adalah perempuan terpelajar nigrat Jawa yang memegang teguh ajaran Jawa dan ajaran Kartini dan juga kakaknya Soetomo untuk bersikap egaliter dan bertatakrama Jawa.
Buku biografi Siti Soendari adik bungsu dr.Soetomo ini ditulis oleh anak dan mantunya yang tinggal di Belanda, banyak foto2 sewaktu Siti Soendari di Belanda di dalam buku ini. Buku ini masih bersifa personal, yaitu pengalaman anaknya dan sedikit tentang sifat dan sikap IbuNYA. Belum banyak mengungkap pandangan dan sikap Siti Soendari yang pernah menjadi pegawai pada masa Pemerintan Soekarno dan juga sahabat dari Maria Ulfah Santoso (mentri Sosial pada masa Soekarno).
Penulisan biografi atau bunga rampai pemikiran Siti Soendari pasti akan dapat lebih memperkaya wacana pemikiran pejuang perempuan Indonesia di masa lalu.

Tetapkan Diri Memutuskan Jalan Yang Kau Pilih

Kemarin saya ikutan demonstrasi dengan para buruh. Saya turut sebagai simpatisan buruh, sehingga saya dan teman saya harus keluar barisan manakala ada perintah dari wakil komandan lapangan, agar yang tidak ikut dalam barisan unit aksi dan wartawan keluar. Ini bisa dimaklumi agar apabila terjadi sesuatu, tentunya kesatuan aksi-organisasi mana tidak diketahui.

DEMO Hari Buruh 2009

Demo hari Buruh May Day 2009, hari ini diperingati oleh organisasi buruh di Jakarta. Demonstrasinya dilakukan di berbagai tempat. Tuntutan Buruh antara lain:

Daily Blog 30 April 2009

Baru saja saya sempat ikut hadir di Dialog dengan Anggota DPRRI antara Warga RW 07 Jl.Cemara Kel.Kayuputih Pulomas yang difasilitasi Solidaritas Masyarakat Korban Kisruh DPT.

Warga RW 07 yang antara lain juga hadir Ketua RW07 dan Ketua RT07.

PRESIDEN PKS INGIN MELARANG JAIPONG

KABAR JIRAN,
Tanggapi soal tari Jaipong, Presiden PKS dikecam

KARAWANG, MONDE: Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengenai tarian Jaipong yang mengandung unsur tarian erotis dan lahir di tempat maksiat, mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyarankan jangan ada larangan untuk tari Jaipong, melainkan mengubah pakaian yang menjadi kostum menari Jaipong.

“Dianjurkan tarian itu tetap ditayangkan tapi pakaiannya dijaga, tampilan di depan publik. Apalagi sekarang ada undang-undang pornografi, juga sudah diberlakukan. Mungkin antisipasi saja,” katanya.

Menurut dia, perlu dilihat juga mengenai sejarah tari Jaipong. “Itu tarian erotis dan di tempat-tempat yang terkenal sebagai tempat kurang baik. Walaupun sekarang tari Jaipong saya lihat sudah mulai ditampilkan di tempat-tempat umum dengan cara-cara yang tidak seperti dulu,” ujarnya. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lodaya Karawang Nace Permana mengatakan pihaknya mengecam pernyataan yang mengatakan tarian Jaipong sebagai tarian erotis.

“Lahirnya seni daerah di setiap wilayah dijadikan media sebagai alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa dalam melawan kaum penjajah di masa lalu,” katanya di Karawang, akhir pekan lalu.

Bahkan, Nace menilai pernyataan Presiden PKS tersebut terlalu gegabah karena maksiat tidak serta merta disebabkan oleh faktor Jaipong, melainkan masih banyak hal lain yang dianggap lebih parah.

“Yang menjadi pertanyaan kami, sejauh mana peranan PKS sebagai partai dakwah dalam memberantas tempat-tempat maksiat yang nyata-nyata berada di depan kita,” tandasnya.

Sementara Dewan Kesenian Subang (DKS) menuding Tifatul tak paham seni Jaipong dan kultur sunda bahkan dianggap ngawur. “Namanya saja sudah Sembiring, dia tidak mengerti soal tarian sunda. Ngawur saja dia bilang Jaipong lahir di tempat maksiat,” kata Ketua DKS Wawan Renggo.

Menurut Wawan, pernyataan Tifatul itu tidak berdasar dan telah melukai pelaku seni di Jawa Barat, khususnya seniman Jaipong. Abah memaparkan, kelahiran seni tradisional itu tidak semudah dengan seni modern. Kelahiran seni tradisional perlu dilakukan ritual khusus.
http://www.monitord epok.com/ news/kabar- jiran/30279. html

Politics for Women

Politik bagi perempuan membutuhkan suatu keberanian dan keteguhan pikiran, dan kekuatan hati.
Politik di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh wacana patriarki, metode macho dan sistem yang belum lentur.
Oleh karenanya, kadangkala sebagaimana para feminis aktifis politik di negara skandinavia, untuk masuk ke politik akhirnya mereka mengikuti dulu irama politik para laki-laki.
Bahkan ada pergi ke spa bareng dengan rekan politik laki-laki.
Buat para perempuan yang masih di luar, dan masih hanya bertindak sebagai pengamat, pengkritik, tentu saja mudah menyalahkan, menjudge dan mengomentari hal-hal seputar politik.
Seharusnya sebagai perempuan dia harus begini dan begitu, tapi lapangan dan realitas politik yang dijalani oleh perempuan yang terjun jauh berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga saran yang dianjurkan bukan hanya tidak bisa dilaksanakan tapi akan membuatnya terpental dari pentas politik ‘maskulin’.
Hillary Clinton, Thatcher, Benazir Bhuto, atau Begum Khalida Zia dan Megawati Soekarnoputri adalah para perempuan yang mampu melalui berbagai rintangan politik…

mereka belum mampu mengubah kultur politik…

Non Substansi Menguasai Wacana

Ketika Yang Non Subtantif Tak sekedar Menguasai Wacana Politik

Sejak Pemilu di Republik Indonesia memasuki era demokrasi liberal tahun 1999, wacana politik dikuasai hal-hal yang non substantif, bahkan memiliki tendensi diskriminatif. Parahnya media massa adalah agen utama penyebar wacana non substantif ini.

Kita masih ingat tahun 1999, jenis kelamin menjadi hal yang penting dalam menentukan pilihan pemimpin, maka gagallah Partai Pemenang Pemilu, PDI Perjuangan menempatkan Ketua Umumnya sebagai Presiden hasil Pemilu 1999. Lalu Pemilu 2004 salah satu syarat penetapan menjadi calon presiden adalah sehat fisik dan mental, terjungkalah salah seorang calon presiden mendaftarkan diri sebagai capres Pemilu 2004.

Tahun 2009, lebih parah lagi, wacana politik non substantif ditambah dengan diramaikannya isu umur, keturunan dan tingkat pendidikan. Yang tidak saya mengerti adalah apa korelasi riil antara semua hal non substantif tersebut dengan kesejateraan rakyat. Hampir tidak ada. Realitasnya, seorang pemimpin negara bergelar Doktor dapat saja mengarahkan Indonesia kepada kehancuran kemiskinan yang semakin miskin, keberpihakan pada pemodal dan pencitraaan bangsa peminta-minta dengan memberikan uang tanpa kerja (BLT).

Demokrasi Tanpa Dikriminasi

Berhubung demokrasi Indonesia sekarang banyak mengacu pada sistem demokrasi liberal a-la Amerika Serikat, maka saya akan sedikit membandingkan Amerika Serikat. Sedikit tidak fair memang membandingkan Amerika Serikat dengan sistem demokrasi berusia ratusan tahun dengan demokrasi Indonesia yang belum lagi berumur sepuluh tahun. Akan tetapi pembandingan ini semata-mata bertujuan mendewasakan cara berpikir dan berwacana yang terus memanas menjelang Pemilu 2009.

Kepemimpinan politik yang baik memerlukan suatu kemampuan mempengaruhi, mengatur dan membawakan kebijakan yang tidak hanya dapat terimplementasikan oleh yang dipimpin tetapi menciptakan suatu kondisi yang diinginkan bersama, yang dipimpin rakyat.

Wacana non substansi ..usia, jenis kelamin, suku, agama….

Bersambung…

Campaign Lies, Media Double Standards

Campaign Lies, Media Double Standards
I no longer trust the major newspapers or television networks to provide consistently accurate and fair reporting and analysis of all the charges and countercharges.
nationaljournal.com
by Stuart Taylor

Saturday, Sept. 20, 2008

Some who have been admirers of John McCain think that the war hero has debased himself by using gross distortions to trash Barack Obama and his record. Others see the media fury over McCain’s campaign ads as more evidence of a double standard driven by liberal bias at most major news organizations.

Both are right. Although each candidate is responsible for many distortions–hardly a novelty–McCain has lately been leading the race to the bottom. (Since the print version of this column went to press, Obama may have pulled even with McCain in the race to the bottom, or even ahead of him, by launching a scurrilously dishonest new Spanish-language TV ad. It misleadingly portrays McCain “and his Republican friends” as anti-immigrant bigots who say “lies just to get our vote.” It also associates McCain with deceptively out-of-context quotes by Rush Limbaugh – no friend of McCain’s — about “stupid and unskilled Mexicans.” Jake Tapper of ABC News provides details at http://blogs.abcnews.com/politicalpunch/2008/09/from-the-fact-1.html.)

At the same time, many in the media have been one-sided, sometimes adding to Obama’s distortions rather than acting as impartial reporters of fact and referees of the mud fights.

We still have many great journalists, but I no longer trust the major newspapers or television networks to provide consistently accurate and fair reporting and analysis of all the charges and countercharges. This in an era when the noise produced by highly partisan TV hosts and blogs creates a crying need for at least one newspaper that we can count on to play it straight.

Indeed, one reason that candidates get away with dishonest campaign ads and speeches may be that it is so hard for undecided voters like me to discern which charges are true, which are exaggerated, and which are false. Most people can’t spend hours every day cross-checking diverse sources of information to verify the accuracy of slanted stories and broadcasts such as these:

* In Sarah Palin’s first big media interview, on September 11, Charlie Gibson of ABC News asked: “You said recently, in your old church, ‘Our national leaders are sending U.S. soldiers on a task that is from God.’ Are we fighting a holy war?” Palin responded: “You know, I don’t know if that was my exact quote.” Gibson pressed: “Exact words.”

Viewers had no way of knowing that, in fact, Gibson was distorting Palin’s meaning by leaving out critical context and thus making an unremarkable exhortation to prayer sound like a declaration of holy war. Palin had not said that the war was a task from God. She had urged her listeners to “pray” that it was a task from God. A September 3 Associated Press report by Gene Johnson distorted Palin’s meaning in exactly the same way.

* A front-page story in the September 12 Washington Post, by Anne Kornblut, was headlined: “Palin Links Iraq to Sept. 11 in Talk to Troops in Alaska.” This was misleading, as were the first two paragraphs. They implied that Palin had advanced the long-discredited “idea that the Iraqi government under Saddam Hussein helped Al Qaeda plan the attacks on the World Trade Center and the Pentagon.” In fact, Palin’s reasonably clear meaning was not that Saddam had a role in the 9/11 attacks but that (as the article backhandedly acknowledged) the troops would be fighting Al Qaeda in Iraq, which is related to the group that launched the 9/11 attacks.

* The New York Times did a huge (3,120-word) front-page story on February 21 implying that McCain had had a sexual affair with a female lobbyist while doing her political favors. But the article lacked strong evidence either that there had been a sexual affair or that McCain had crossed legal or ethical lines to do favors. Would The Times have printed the same story had the senator been Barack Obama or John Kerry? I doubt it.

* The Times also rushed to assert, in a front-page story on September 2 questioning how carefully McCain vetted Palin’s background, that she “was a member for two years in the 1990s of the Alaska Independence Party, which has at times sought a vote on whether the state should secede.” This turned out to be erroneous. (Her husband had previously been a member.)

This is not to deny that McCain deserves much of the criticism he has received for his distortions about Obama. But not all of it. Take the ad on which the most-bitter media complaints–“blizzard of lies” and the like–have focused. It asserts that Obama’s “one accomplishment” in the area of education was “legislation to teach ‘comprehensive sex education’ to kindergarteners.”

But the bill was not Obama’s (he was not a sponsor), was not an accomplishment (it never passed), and would not have been his “only” accomplishment even if it had passed. More important, it called for extending only “age appropriate” sex ed from sixth grade down to kindergarten. There is no reason to doubt Obama’s explanation that he wanted kindergartners to be taught only the dangers of inappropriate touching.

But a Times editorial overstated the case in saying that “the kindergarten ad flat-out lies” and that “at most, kindergartners were to be taught the dangers of sexual predators.” In fact, whatever Obama’s intention, the bill itself was designed “to mandate that issues like contraception and the prevention of sexually transmitted diseases be included in sex-education classes for children below sixth grade, and as early as kindergarten,” as Byron York demonstrates in a detailed National Review Online article.

McCain has also lowered himself by claiming repeatedly, and incorrectly, that Obama’s proposals would raise taxes on the middle class. (In fact, Obama would cut middle-class taxes more than McCain would.) And his campaign has descended into fatuousness by implausibly claiming that Obama was trying to demean Sarah Palin when he used the “lipstick on a pig” analogy to criticize McCain’s economic proposals.

Obama seems to prefer a more civil discourse. But he, too, has sometimes lowered himself, without provoking anything like the media outcry against McCain. Obama falsely claimed in February that McCain “is willing to send our troops into another 100 years of war in Iraq.” In fact, McCain had made it clear that just as “we’ve been in Japan for 60 years,” he could see a 100-year presence in Iraq–but only “as long as Americans are not being injured or harmed or wounded or killed.”

More recently, Obama has run misleading ads claiming that McCain has voted to cut education funding and would give “$200 billion more to special interests while taking money away from public schools”; implying that his aides are still lobbying for special interests; and more.

McCain also deserves criticism for the ugly culture-warring epitomized at the Republican convention by Rudy Giuliani’s keynote speech and sneers about Obama’s stint as a community organizer. But who started the culture-warring? Democratic talking heads and pols–although not Obama–heaped disdain on Palin’s social class, religion, and anti-abortion values from the moment that McCain plucked her from obscurity.

I was deeply dismayed by the 72-year-old McCain’s reckless choice of the inexperienced and untested Palin to be a heartbeat away from the presidency. But I am also deeply skeptical when I see front-page headlines like “As Mayor of Wasilla, Palin Cut Own Duties, Left Trail of Bad Blood” (Washington Post, September 14), or “Once Elected, Palin Hired Friends and Lashed Foes” (New York Times, same day). Such loaded language is a badge not of a newsroom committed to impartial investigation but of an ideological echo chamber.

Many media commentators also exude a conviction that Republicans have long played dirtier and more dishonest political hardball than do Democrats. Maybe, but I’m not so sure. We are often reminded of Republican sins ranging from the (accurate) Willie Horton ads of 1988 to the (over-the-top) “Swiftboating” of 2004. We hear a lot less about Democratic sins such as President Clinton’s distortions of Bob Dole’s position on Medicare in 1996 and the NAACP’s stunningly scurrilous ad campaign in 2000 associating George W. Bush’s opposition to a hate crimes bill with the racist murderers who dragged James Byrd behind a truck.

Ironically, there is some evidence that media venting about McCain’s ads may be helping McCain. The venting, especially on TV gabfests, draws much more attention than the ads themselves, while distracting attention from the issues on which Obama wants to focus. Indeed, reportedly the McCain campaign often buys little or no TV time to air the ads, preferring to get them on the air free, denunciations and all.

Consider also a fascinating Washington Post piece by Shankar Vedantam on September 15. He cites studies showing not only that “misinformation can exercise a ghostly influence on people’s minds [even] after it has been debunked”–especially among those predisposed to believe it–but also that refutations sometimes backfire by increasing the number of people who believe the original misinformation.

The studies found this refutation “backfire effect” among conservatives but not liberals. Part of the explanation may be that conservatives have more- rigid views than liberals, as political scientists quoted by Vedantam suggest. And part of it may be that conservatives have more reason to distrust the usual refuters.

Correction: My September 13 column erred in saying that in 2003, as an Illinois legislator, Barack Obama “unsuccessfully” opposed a bill nearly identical to the federal “Born Alive Infant Protection Act.” In fact, he helped kill the b

orang-orang Kaya

SINDROM ORANG-ORANG KAYA

Orang-orang kaya merasa berhak
Membeli apa saja
Kemewahan
Kenikmatan

Merasa sudah kerjakeras
berhasil, berpunya

Orang-orang kaya merasa berhak
Untuk tidak peduli
Pada aktivitas-aktivitas sosial politik
Aktivis-aktivis jalanan ‘kata mereka, percuma bikin macet saja”

Orang-orang kaya
tak peduli
Pada Hak Asasi Manusia warga lain
Burjuis abad kini

Orang-orang kaya merasa berhak
bebas kritik

orang-orang kaya merasa benar

lalu bilang orang lain sirik
orang lain susah dan melarat
orang lain cemburu dan iri

orang-orang kaya
berguru di pada negara-negara makmur
bukan  Indonesia

Kata orang kaya, memang Indonesia begini karena orang-orangnya bodoh
Tidak seperti Amerika, Inggris, Australia

orang-orang kaya
tak pernah peduli, Mary Robinson, Ketua Komisi HAM PBB berkata “ada ketidaksetaraan di dunia, di antara negara-negara”
Bahkan tak pernah mau tahu, bahwa Paus Benediktuspun menganggap Globalisasi mengguntungkan negara Kaya, negara Maju.

Orang-orang kaya Indonesia
Meski tidak semua
Mayoritas tak peduli
Pada ratusan juta bangsa Indonesia
Yang sama-sama makan dan minum dari tanah dan air Indonesia

Orang-orang kaya Indonesia
Yang pernah ke  Negara Maju
Kembali ke Indonesia
Tak bisa lagi melihat Indonesia Indah dan Kaya

Orang-orang kaya Indonesia
Kapan ada sadar dan sedikit bergerak????
Seperti tahun 1998
Apakah harus terkena imbas ekonomi dulu????

batalkan SKB

15. Siaran Pers Seruan Pembatalan SKB Ahmadiyah dari Aliansi Perempuan P
Posted by: “Olin Monteiro” olin.monteiro@gmail.com   cfwr_kupang
Mon Jun 9, 2008 10:18 pm (PDT)
*Siaran Pers 10 Juni 2008*

*Seruan Pembatalan SKB:*

*SKB Adalah Kekerasan Negara terhadap Warga Negara*

*(Terhadap Orang tua, Perempuan dan Anak)*

Melalui surat penyataan ini, kami mengecam keras terbitnya SKB (Surat
Keputusan Bersama) terkait dengan keberadaan Ahmadiyah yang
dikeluarkan pemerintah.
SKB ini memberikan ruang terjadinya tindakan kekerasan terhadap warga negara
Indonesia, khususnya kelompok Ahmadiyah yang merajalela. Kekerasan yang
terjadi tak pandang bulu, termasuk kekerasan terhadap ibu-ibu dan
anak-anak. Seperti sebagai berikut:

“Penyerangan secara kejam ke sejumlah perkampungan Ahmadiyah antara lain
berbagai ancaman, menghancurkan atau membakar rumah, mesjid dan madrasah
telah menyebabkan penderitaan yang amat dalam dan meninggalkan dampak buruk
kepada kehidupan kaum ibu dan lebih parah lagi untuk masa depan anak-anak.”

Perbuatan tidak manusiawi ini telah terjadi di beberapa perkampungan
Ahmadiyah seperti: di Manislor (Kuningan), Sadasari (Majalengka) , Praya dan
Ketapang (Lombok), Neglasari (Cianjur), Pangauban (Garut), Parung (Bogor),
Sukapura (Tasikmalaya) , Prakansalak (Sukabumi) dll.

“Insiden terakhir ini pada 1 Juni 2008, dalam pawai damai AKKBB (Aliansi
Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang berujung pada
penyerangan FPI terhadap anggota pawai termasuk di dalamnya adalah perempuan
dan ibu-ibu dari kelompok Ahmadiyah”

*Akibat dan derita yang harus ditanggung* kelompok Ahmadiyah, terutama oleh
kaum ibu dan anak-anak antara lain:

1. Trauma yang mendalam apabila mereka melihat atau bertemu dengan orang
berjubah dan berpeci putih, karena pelaku perusakan dan kekerasan tersebut
sebagian besar mengenakan jubah dan berpeci putih.

2. Perasaan tidak aman dan ketakutan yang amat besar pada diri anak-anak,
baik di rumah maupun di sekolah. Khususnya di Lombok, ada perlakuan yang
tidak pada tempatnya kepada anak-anak Ahmadiyah yaitu buku rapor mereka
dilabelkan/ditulisk an “Ahmadiyah”.

3. Trauma bila mereka melihat acara TV yang menayangkan acara demo atau
keributan, karena mengingatkan kembali pada penyerangan ke perkampungan
Ahmadiyah sebelumnya.

4. Perasaan yang amat sedih karena tidak dapat lagi sholat berjamaah,
belajar mengaji bersama sebab mesjid dan madrasah mereka tidak dapat
dipakai, karena disegel atau dirusak.

5. Penderitaan batin dan fisik yang amat berat terutama bagi mereka yang
terpaksa berkali-kali mengungsi karena rumahnya berulang kali dirusak. Tidak
sedikit dari mereka dipaksa untuk tinggal di tempat pengungsian selama 2
tahun terakhir, karena aparat yang terkait belum mengizinkan dan tidak
menjamin keselamatan mereka apabila kembali ke tempat asalnya.

6. Ibu-ibu yang biasanya bekerja tidak bisa lagi berjualan karena usahanya
diancam dan diboikot.

7. Ibu-ibu karyawati jenjang karirnya terhambat karena ia anggota jemaah
Ahmadiyah

Dengan diterbitkannya SKB tersebut maka negara telah ‘melegalkan’
terjadinya kekerasan di lapangan terhadap Ahmadiyah termasuk Ibu dan anak-.
SKB tersebut akan menjadi alat kekerasan negara terhadap warga negaranya s
dan melanggar konstitusi.

Mari kita lihat dan bandingkan siapakah sesungguhnya yang paling melanggar
konstitusi dan melanggar nilai agama? Agama Islam dalam tafsir kami memegang
pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadist yang melarang orang untuk
menyakiti orang tua, kaum Ibu dan anak-anak serta merusak rumah ibadah,
sekalipun dalam peperangan. Apalagi dalam suasana tidak dalam peperangan.

Sementara secara hukum dan konstitusi kelompok jemaah Ahmadiyah sama sekali
tidak melanggar konstitusi, demikian beberapa alasan kami:

Ahmadiyah:

1. Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga menjalankan
kewajibannya sebagai warga negara sama seperti masyarakat lainnya.
2. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Ahmadiyah ikut berkontribusi
bersama pendiri bangsa yaitu Soekarno, tentang ide kemerdekaan dan
konstitusi, terutama soal keberagaman dan toleransi umat beragama.
3. Ahmadiyah tidak pernah melakukan kekerasan atau perusakan terhadap
rumah-rumah ibadah, tempat-tempat hiburan yang legal, dan rumah-rumah warga.
4. Bila Ahmadiyah dikenai pasal tentang penodaan agama, dan ini menjadi
alasan dikeluarkannya SKB, maka hal ini masih bisa diperdebatkan dan
kesimpulannya masih jauh dari keputusan dikeluarkannya SKB dengan alasan
sebagai berikut;

a. Pernyataan yang ada tentang penodaan ini masih menjadi masalah
persepsi dan perasaan, sementara faktanya dimanakah letak penodaan itu?

b. Apa definisi ‘agama’ menurut agama dan hukum itu sendiri?

c. Ulama Indonesia sendiri terpecah dalam menafsirkan penodaan agama.
Lalu apakah kita memilih tafsirnya MUI, Munarman, FPI atau NU dan
Muhammadiyah? Lalu dengan tafsir seperti itu dan FPI berbekal fatwa MUI
menjadikan mereka layak dan bisa melakukan kekerasan terhadap kelompok
Ahmadiyah atau lainnya, lalu mendapatkan impunitas hukum?

d. Pembubaran Ahmadiyah berarti pelanggaran terhadap masalah kebebasan
menjalankan agama dan kepercayaan di Indonesia. Tindakan pensesatan
terhadapAhmadiyah akan berimbas pada kelompok-kelompok lainnya, seperti
kelompok kepercayaan di Dayak, Badui, Kejawen di Jawa, Merapu di Sumba dan
lain sebagainya. Adalah sebuah kenyataan bahwa Indonesia memiliki banyak
kekayaan kepercayaan beragama yang semuanya sangat dihormati di dalam
masyarakat yang plural.

Upaya-upaya menghilangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan akan
menggoyahkan
sendi yang paling mendasar untuk berdiri kokohnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Kegagalan kita untuk mencegah upaya-upaya tersebut berarti
mengubah Indonesia menjadi bangsa yang keji dan jauh dari dasar konstitusi.
Disaat negara berada dalam keadaan krisis multidimensi; naiknya harga BBM ,
krisis pangan global, kemiskinan dan bencana alam, kita malah menghina,
menghancurkan dan menganiaya bangsa kita sendiri.

Berdasarkan alasan di atas, kami yang tergabung dalam *Aliansi Perempuan
Peduli Bangsa* meminta kepada Pemerintah melalui Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk melakukan upaya :

1. *MEMBATALKAN * *Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri* yang berkaitan
dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah di Indonesia karena bertentangan dengan
UUD 1945 Amandemen II Pasal 28i, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

2. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara termasuk
kelompok Ahmadiyah yang imbasnya perlindungan terhadap orang tua, Ibu dan
Anak Ahmadiyah dan kelompok lainnya

3. Memberikan tindakan pemulihan trauma secara psikologis bagi para korban
kekerasan khususnya Ibu dan Anak Ahmadiyah

4. Menindak tegas setiap pelaku kekerasan yang mengancam kebebasan
warganegara untuk mendapatkan dan menjalankan hak-hak sipil politiknya,
termasuk beragama dan berkeyakinan. Tindakan tegas ini juga harusnya menjadi
preseden baik bagi pemerintah untuk menerapkan keadilan hukum, meminimalisir
dominasi opini publik dari kelompok tertentu yang khusus mengarahkan
kekerasan atas nama agama dan keyakinannya yang sangat bertentangan dengan
prinsip kemanusiaan dan hukum negara ini.

5. Mempertahankan cita-cita Indonesia yang majemuk, damai dan toleran. Cita-cita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dan dikuatkan lewat hukum dan konstitusi oleh pendiri bangsa ini, Sukarno dan Hatta. Cita-cita ini juga menjadi awal perjuangan dari seluruh rekan kita yang tergabung dalam aksi
damai di Monas pada 1 Juni kemarin.

*Aliansi Perempuan Peduli Bangsa*

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑