A. DATA-DATA SOSIAL

BPS 2000 populasi perempuan berusia 21 tahun ke atas, 101.625.816 jiwa 51% dari total penduduk

Pemilu 2004 terdaftar 147 juta pemilih, Perempuan 51% dari pemilih tersebut atau 74.970.000 adalah Pemilih perempuan

Tahun 2005, 60% perempuan berusaha di sektor ukm, atau 40juta.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia: Agka Kematian Ibu 1998-2003 307 per 100.000 kelahiran hidup, 70% disebabkan persalinan

Berdasar data penduduk Indonesia 2005 perkiraan

Perkiraan Pemilih perempua dari usia 15-75 tahun 77,511,054

B. FAKTA-FAKTA SOSIAL

PEREMPUAN DAN POLITIK

Ø Persepsi dan Opini Perempuan Kelas Menengah tentang Kepemimpinan Perempuan[1]

Hasil Angket Opini Perempuan Kelas Menengah (dari 20 sampel)[2]

Jika Perempuan Yang Memimpin

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Tahu

Abstain

Pengambilan Keputusan berdasarkan perundingan dengan kelompok

18

1

1

Kemungkinan Korupsi lebih kecil

10

7

3

Akan lebih membela dan memberi kesempatan yang sama bagi perempuan

14

5

1

Sikap terhadap bawahan memimbing bukan memerintah

14

3

3

Opini tentang halangan yang dihadapi Pemimpin Perempuan

  1. Halangan Biologis: Hamil, menstruasi, fisik lebih lemah dari pada laki-laki
  2. Halangan Psikologis: Perempuan Lebih Emosional, dilema rumah tangga dan kerja
  3. Halangan Kultural: mengurus anak, urusan keluarga, pandangan masyarakat yang merendahkan kualitas perempuan, kesempatan, nepotisme

Alasan Memilih Pemimpin Perempuan

  1. Ingin merasakan atau mencoba dipimpin oleh seorang perempuan
  2. Pendekatan perempuan lebih berani mengungkapkan pendapat
  3. Perempuan bisa berlaku seperti ibu
  4. Pendekatan perempuan lebih bijaksana

Alasan Memilih Laki-laki

  1. Laki-laki lebih tegas disaat genting
  2. Laki-laki lebih konsekwen
  3. Laki-laki lebih rasional

Ø Temuan IDEA Mengingat relasi-relasi gender sering berubah selama masa transisi demokrasi, maka diperlukan anggaran dan konstitusi yang ramah gender.[3]

Ø Kendala sosio-ekonomi mempengaruhi Partisipasi perempuan dalam parlemen:

Kemiskinan dan pengangguran;

Lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai;

Buta huruf dan terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi

Beban ganda mengenai tugas-tugas rumah tangga dan kewajiban profesional[4]

Ø DEMOKRASI DI INDONESIA SURVEI PEMILIH INDONESIA 2003 , The ASIA FOUNDATION>>>PERSEPSI PEMILIH

Sebagian besar pemilih (laki2&perempuan) mengangap perempuan sebagai kelompok kepentingan dalam politik yang cukup penting, 46% bersedia memilih perempuan dalam pemilu legislatif

60% setuju Pemilih perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan bersama yang harus diekspresikan dalam politik dan pemilu

Lebih dari seperempat pemilih 27% merasa bahwa isu-isu gender sangat penting dalam politik

68% kaum muda terpelajar, usia dibawah 35 tahun mendukung perempuan sebagai kelompok kepentingan

61% laki-laki menganggap perempuan sebagai kelompok kepentingan politik yang sama

Pemilih muda mendukung kandidat yang mengusung isu perempuan 59$, 53%

Ada beberapa pemikiran calon Anggota Dewan. Apabila ada pemikiran mereka manakah yang membuat anda (laki-laki dan perempuan) lebih suka memilih mereka

Pemikiran Caleg

Akan memberikan suara untuk mereka

Lebih penting untuk anda

Pendidikan lanjutan untuk perempuan

59%

22%

Keluarga berencana

59%

14%

Pinjaman uang untuk membantu perempuan memulai usaha

45%

16%

Mendengarkan apa yang diinginkan perempuan

44%

11%

Menentang penyiksaan terhadap istri dan anak

36%

12%

Llebih banyak pekerjaan untuk perempuan

36%

9%

Hukum yang melarang perempuan dinomor duakan

36%

7%

Tidak satupun

8%

6%

C. DATA-DATA NASIONAL (POLITIK NEGARA)

Hasil Suara Pemilu dan Jumlah Kursi DPRRI Pemilu 2004 [5]

PARTAI

Komposisi JUMLAH PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

1950-1955 (DPR Sementara)

9

3,8

236

96,2

1955-1960

17

6,3

272

93,7

Konstituante 1956-1959

25

5,1

488

94,9

1971-1977 (DPRRI)

36

7,8

460

92,2

1977-1982

29

6,3

460

93,7

1982-1987

39

8,5

460

91,5

1987-1992

65

13

500

87,5

1992-1997

62

12,5

500

87,5

1997-1999

54

10,8

500

89,2

1999-2004

46

9

454

91

2004-2009 (DPRRI)

61

11,1

489

98,9

2004-2009 (DPD)

27

21%

128

79%

Table 1.

Indonesa women in Eksekutif, Legislatif dan Judikatif

No

Provinsi

Anggota DPD Terpilih

Urutan Perolehan Suara

1.

Aceh

Dra.Hj.Mediati Hafni Hanum

4

2.

Riau

Dinawati S.Ag

Intsiawati Ayus SH

Dra.Hj.Maimanah Umar

2

3

4

3.

Kep.Riau

Aida Zulaika Nasution Ismet SE

1

4.

Jambi

Dra.Hj.Nyimas Ena MM

2

5.

Sumatera Selatan

Hj.Asmawati SE MM

1

6.

Bangka Belitung

Hj.Djamila Somad B.Sc

4

7.

Bengkulu

Dra.Eni Chaerani M.Si

4

8.

Lampung

Hj.Hariyanti Safrin SH

2

9.

DKI Jakarta

Hj.Bra.Moeryati Soedibyo

1

10.

Banten

Dra.Hj.Ratu Cicih Kurniasih

2

11.

Jawa Tengah

Dra.Hj.Nafisah Sahal

1

12.

DI Yogyakarta

GKR Hemas

1

13.

Bali

Dra.Ida Ayu Agung Mas

4

14.

Kalimantan Barat

Maria Goreti, S.Sos.M.Si

Sri Kadarwati

2

3

15.

Kalimantan Tengah

Permanasari

4

16.

Kalimantan Timur

Ir.Hj.Eka Komariah Koencoro

Ir.Hj.Nur Andriyani

3

4

17.

Sulawesi Utara

Aryanti Barumuli Putri

Dra.Sientje Sondakh Mandey

2

4

18.

Sulawesi Tengah

Nurmawati Bantil SE

1

19.

Maluku

Ny.Mirati Dewaningsih SE

1

20.

Maluku Utara

Ny.Nita Budhi Susanthi

2

21.

Papua

Ferdinanda Ibu Yatipay

3

22.

Irian Jaya Barat

Salome Christin

1

D. Landasan HUKUM Pemberdayaan Perempuan Indonesia

  1. UUD 1945 Pasal 28
  2. UU No. 68 tahun 1956 ratifikasi Convention on the Political Rights of Women atau Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan
  3. UU No.7 tahun 1984 tentang (Ratifikasi CEDAW Convention ) CEDAW: Convention on Elimination All Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Ssegala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
  4. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  5. UU No.39 tahun 2004 Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri
  6. UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  7. Kepres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam segala kebijakan pemerintah
  8. Kepres No. Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  9. UU Pemilu No.32/2003 pasal 65 (1) saran mencalonkan perempuan 30% caleg partai
  10. UU No.32 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
  11. UU No. Perlindungan Saksi
  12. UU No.12 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

E. Landasan Konsensus Internasional

1.United Nation Convention on Politic Rights of Women, 1952

2.United Nation Women Convention 1975 Nairobi

3.CEDAW Convention

4.Resolusi PBB No. 1355 tentang Kekerasan Perempuan dalam Perang

5.Beijing Platform for Action, 12 Area Concerns

F.FAKTA-FAKTA UMUM

Labelisasi Buruh Perempuan[6]

Labelisasi positif

Konsekwensi

Labelisasi negatif

Konsekwensi

Kombinasi Pembagian Kerja Laki-laki dan Perempuan serta alokasi Waktu Harian Produsen Gula[7]

Waktu

Pengindel (perempuan)

Gambaran di atas pekerjaan produktif tertentu yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, (dapat disubsitusikan atau diupahkan) akan tetapi karena telah turun temurun dilakukan dan skala usaha kecil yang tidak berubah. Sedangkan perempuan sering melakukan upaya usaha strategi bertahan dengan melakukan berbagai pekerjaan : mengurus ternak (kadang bukan milik sendiri), berdagang (buka warung). Kombinasi usaha ini adalah demi menopang hidup keluarga.



[1] penelitian terhadap 20 responden perempuan random kelas menengah hasil wawancara mendalam di Jakarta, oleh Umi Lasmina, Jurnal Perempuan Edisi 07, Mei-Juli 1998

[2] ibid

[3] Penilaian Demokrasi di Indonesia, IDEA-Indonesia, Seri 8 Tahun 2000, hal 169

[4] IDEA, Perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah bukan sekedar hiasan, Bab 2. Nadezha Shvedova

[5] Datasheet Kaukus Perempuan Politik Indonesia 2005.

[6] Jurnal Perempuan No.35, “Buruh Perempuan antara Kapitalisasi Modal dan Budaya Patriarki”,Eko Bambang Subiyantoro

[7] Jurnal Perempuan No.35,”Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha Mikro di Jawa Tengah, M.Firdaus Ratih Dewayani