Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Category

Women’s Report-Reportase Perempuan

Sidang Gugatan atas Hasil Pilgub Bali, MK dan DKPP

Majelis DKPPJakarta, Kamis 13 Juni, 2013

Hari ini saya berkesempatan menyaksikan sidang MK (Mahkamah  Konstitusi) pagi hari terkait pemilihan Gubernur Bali (15Mei2013) yang proses dan hasilnya ditolak oleh Partai Pengusung Calon Gubernur Nomor.1, Puspayoga dan  Sukrawan, alasannya hasil rekapitulasi tidak sesuai dan telah terjadi kecurangan masif, serta pengabaian keras demokrasi yang damai di Bali selama Pemilihan  Gubernur dan saat penghitungan suara di tempat penghitungan suara bertingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Proses demokrasi yang tidak berjalan di wilayah Bali yang semestinya damai dan tanpa gelar pasukan (militer dan polisi).

Di MK kebetulan jadwal sidangnya adalah mendengarkan saksi dari Pihak Calon nomor 2 (termohon) yang menganggap tidak ada kesalahan dan pelanggaran dan Pemenangnya adalah Mangku Patika (Kerta) yang saat pilgub berlangsung masih menjabat Gubernur dan beliau juga bekas kapolda Bali. Kesaksian yang ditampilkan oleh pasangan calon 2, adalah ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) dari desa-desa nun jauh di  Bali, dimana ditengarai ada kecurangan.  Semua saksi yang mayoritas KPPS hampir seragam menyatakan bahwa apa yang dinyatakan saksi pemohon sebagai tidak benar. Namun jika diperhatikan ekspresi muka, kegugupan ada ketakutan dari para saksi ini…. Mereka semua didukung oleh mantan Anggota KPU periode Pemilu 2009 (yang notabene curang, dan memenangkan SBY  tapi mengabaikan jutaan hak pilih WNI)…Sidang MK akan berlansung kembali senin 17/6 pkl.08.00wib.

Lalu pada sore hari pukul 16.30 di Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berkantor satu gedung dengan Bawaslu http://www.dkpp.go.id. Sidang pengaduan terhadap  KPUD Bali oleh Pengadu (pasangan Calon Nomor 1). Disini ada kesaksian dari pengadu yaitu para saksi Pilgub dari paslon nomor 1. Intisari dari kesaksian, KPUD adalah mereka tidak melakukan kesalahan didalam membatasi orang untuk melihat Rekapitulasi karena sudah dibuat tatatertibnya.
Sementara saksi dari paslon nomor 1 hanya boleh masuk ke Ruang Rekapitulasi setelah protes dan berdebat panjang. Itulah sebabnya saksi paslon 1 tidak menandatangani Berita  Acara, karena tim data untuk mengecek ulang rekapitulasi dengan menggunakan  Data C-1 dari TPS tidak dibolehkan. Alasan KPUD  tidak ada pernyataan keberatan dari PPK atau apapun. Sementara Panwas yang juga ikut bicara di ruang sidang Tidak menunjukkan keberpihakannya pada Keberlansungan demokrasi, ada Panwas Karang Asem yang membuat rekomendasi terkait “tidak boleh membuka kotak suara” tanpa disaksikan oleh saksi paslon namun surat rekomendasinya dibuat pada tanggal 3 Juni..yang terjadi setelah tim DPD PDI Perjuangan Bali melaporkan ke Bawaslu-DKPP. PDI Perjuangan memiliki bukti otentik data per tps, dan C-1  data tersebut lah yang menjadi asal mula, bagaimana terjadi selisih suara diberbagai tempat…KPUD tak mengubris perbedaan yang ada…BALI KPUD

Sidang DKPP sempat di break pkl.18.30 untuk mereka yang beribadah. Pada sidang lanjutan Majelis yang ikut bersidang hanya tinggal 5 orang (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqi, SH., MH ketua, anggota: Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Ida Budhiati, SH., MH,Saut Hamonangan Sirait, M.Th,Ir. Nelson Simanjuntak), karena  Dra. Valina Singka Subekti, Msi tidak melanjutkan proses hingga selesai sidang pkl.21.40an wib). Sidang ditutup dan tinggal pembacaan putusan, yang mana para anggota dan ketua majelis akan mempelajari bukti2 (video, berkas dan kesaksian).

Mengapa perempuan perlu bersikap memperhatikan apa yang terjadi, karena mendukung kebenaran yang lebih baik harus ditegakkan, ada dua perempuan yang berpengaruh dalam penyelenggaran Pilkada Pilgub ini, dari KPUD Provinsi dan KPUD Karangasem, serta saksi dari Pasangan Calon nomor 1. Perempuan-perempuan ini telah berada dan memilih hidup dalam politik (keputusan pribadi bagi kebaikan bersama/polis -kota/tempat tinggal). Sehingga mari kita tunggu hasilnya…

Advertisements

PETANI PEREMPUAN ADALAH PENYEDIA PANGAN SEDUNIA

PETANI PEREMPUAN ADALAH PENYEDIA PANGAN SEDUNIA

Para petani dari 76 negara berkumpul di Indonesia dalam  Konferensi Internasional La via Compensina, mereka diwakili 250poster petani, di Padepokan Pencak  Silat Taman Mini Indonesia dari 6-13 juni 2013. Mereka tergabung dalam La  via Compensina–suatu Gerakan Petani Internasional petani kecil dan menengah, petani penggarap, petani perempuan, masyarakat adat, buruh migran dan pekerja pertanian di seluruh dunia, untuk memperjuangkan keberlanjutan pertanian dalam skala kecil sebagai cara untuk mempromosikan keadilan sosial dan martabat. Melawan pertanian yang dikuasai oleh korporasi dan perusahan transnasional yang merusak dan alam dan manusia. (viacampensina.org).

Konferensi ini menjadi penting, namun tidak banyak yang memberitakannya di media mainstream. Padahal dari konferensi ini, realitas dunia dan pangan menunjukkan suatu fakta yang masih harus terus dikritisi dan diperbaiki, khususnya terkait petani perempuan.

Image

La via Compensina Region Asia Tenggara mencatat 70% pekerja pertanian adalah Pperempuan.
FAO mencatat kontribusi produksi pangan didunia 80% oleh perempuan.
Di Indonesia 65% perempuan dari petani
Di Tanzania, 50% pekerja pertanian adalah perempuan, dan sebagian besar perempuan di Tanzania memiliki tanah, namun ketika suami poligami dan mereka menolaknya, tanah tersebut malah hilang haknya.(kompas cetak, 6/6/2013)

Dalam Rilisnya La Compensina antara lain mengungkapkan bahwa , La Via Campesina telah  mendorong partisipasi perempuan dalam semua tingkat tindakan, pemangku kekuasaan, dan lainnya sebagai cara untuk mengakui pentingnya perempuan dalam proses pembangunan politik gerakan, dan sebagai cara untuk memberantas semua jenis diskriminasi jender, Peran wanita di Via Campesina adalah bagian dari apa yang membuat gerakan ini tetap eksis baik dalam sejarah gerakan tani dan di antara gerakan sosial dan organisasi internasional. Di Indonesia kebijakan impor benih dan pangan menghancurkan hak pengelolaan dan kearifan lokal petani perempuan. Perempuan semakin sulit mengembangkan pengetahuan pertanian berwawasan alamnya, perempuan semakin sulit menghasilkan pangan untuk keluarganya. Sebagaimana La Via Compensina yang mendorong kemajuan perempuan SPI dan La Via Campesina menekankan bahwa kekuatan perjuangan tani harus dilakukan oleh semua pihak, laki-laki maupun perempuan. Hal ini antaralain tercermin dari tampilnya petani perempuan dalam memimpin organisasi, berani memperjuangkan haknya sebagai petani, dan tampil aktif untuk menolak berbagai bentuk penghancuran terhadap kehidupannya sebagai petani.

Dalam konteks Pancasila, La via Campensina sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang mendorong Kedaulatan Pangan Negara (dan bukan ketahanan pangan–yaitu konsep Pemerintah SBY), karena bedanya ketahanan pangan dan Kedaulatan Pangan adalah: Kedaulatan Pangan adalah kemandirian pangan (mendayagunakan produksi pertanian/perkebunan/kehutanan bagi pemenuhan kebutuhan lokal), sedangkan ketahanan pangan berarti Ketahanan pangan berarti kesediaan pangan (mau impor, atau ngutang yang penting makanan tersedia)..

Sebagaimana Batari Pertiwi, Dewi lapisan pertama bumi atau  Dewi Sri (Dewi Padi, dimasyarakat Jawa dipanggil Mbok  Sri) yang membawa benih dari kahyangan realitas dunia tetaplah sama hingga kini perempuan lah penentu keberlanjutan hidup manusia, memberi makan manusia melalui tangan dan keringat petani perempuan, menyemai, menanam, memelihara tanaman pangan…Hanya saat panen biasanya petani laki-laki terlibat. Bila perempuan masih tersisihkan, itu adalah pengingkaran dari ajaran yang sesungguhnya, memuliakan perempuan sebagaiman Leluhur  Nuswantara dahulu kala…

informasi tentang Spetani2erikat Petani  Indonsia yang menjadi anggota La via Compensina dapat dilihat di http://www.spi.or.id

Sumber foto dari http://www.spi.or.id

Akademi Angkatan Laut Akan Terima Kadet Perempuan

SURYA Online, SURABAYA – Akademi Angkatan Laut (AAL) siap menerima kadet perempuan atau taruni dalam penerimaan tahun ajaran 2013 ini.Tak hanya siap administrasi, fasilitas pun juga telah tersedia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio mengungkapkan hal itu usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) Gubenur AAL di lapangan Laut Arafuru, Jumat (8/2/2013).

“Sesuai dari keputusan Panglima TNI, kami siap menerima taruni. Nantinya namanya tidak berganti menjadi kadit tapi tetap kadet,” jelas Marsetio.

Penerimaan taruni itu bersamaan dengan TNI AD dan TNI AU, dimulai tahun 2013.

Untuk AL, Marsetio menyebutkan pihaknya mendapat jatah antara 6 hingga 8 orang taruni. “Tergantung nanti pembagiannya,” lanjut Marsetio.

Tentang jenjang karir kadet perempuan, Marsetio mengaku mereka juga berhak mendapatkan karir hingga bintang. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan pasti.

Hingga saat ini, sudah ada dua pati Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), yang masih berada di bagian administrasi.

“Untuk pelaut, teknik, dan lain-lainnya dilihat dulu saja, kan baru akan menerima di tahun ini,” lanjut Marsetio.

Soal kesiapan di AAL, pihaknya tidak ada persiapan fasilitas khusus. Nantinya mereka tetap mendapatkan fasilitas dan penyedian yang sama dengan kadet laki-laki. Termasuk kurikulum dan materi pendidikan baik kemiliteran maupun kelautan. –

Hukum Syariah di Aceh, kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah

Jakarta, 4 Juni, 2013, Hotel Acacia Matraman

Komnas Perempuan bekerjasama dengan Jaringan 231 mengadakan peluncuran pelaporan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh tahun 2011-2012. Laporan yang tidak terlalu mengejutkan, namun memprihatinkan. Walaupun hanya data dan angka yang dipaparkan, kita dapat turut merasakan keprihatinan yang sama,  bahwa tak beda dengan perempuan lain di Indonesia,  perempuan di Aceh pun kerap mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seskual.

Walaupun Aceh telah memiliki UU Pemerintahan Aceh  pasal 231 yang isinya: Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta melakukan pemberdayaan yang bermartabat“serta mengikuti hukum Nasional UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga …

Jaringan 231 yang terdiri dari 16 organisasi perempuan dan HAM Aceh justru dalam penelusuran fakta dan pendokumentasian data kasus kekerasan terhadap perempuan  terjadi peningkatan,justru setelah 5 tahun UU Pemerintahan  Aceh berjalan.

Antara lain data peningkatan kekerasan 2011 kasus KDRT ada 189 maka meningkat menjadi 224 kasus tahun 2012. Yang lebih mengerikan lagi adalah kasus kekerasan di ranah publik mayoritas korban adalah anak berusia 2-8 tahun dan pelakunya adalah mereka yang dikenal korban. Lokasi publiknya antaralain lokasi kejadiannya 60,4% terjadi di fasilitas umum baik diruang terbuka, angkutan umum, ruang kerja/tempat usaha 9,5% dan lembaga pendidikan 7,5. Di tempat privat antara lain Rumah Kos, Rumah tetangga, Rumah kosong, 9,5% , dan 5,6% terjadi di wilayah desa

Perempuan dan  Politik di Aceh

Pemerintah Aceh, yang diwakili oleh Gubernur Aceh, dalam sambutannya saat launching Jaringan 231 pada Maret 2013 antara lain menyatakan: ” Ke depan kita berharap tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh akan menurun. Kita juga berharap perempuan  Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk tampil di ruang publik“. Pernyataan pemerintah di depan 16 lembaga yang memantau dan mengawasi implementasi pasal 231, berhak menagih janji tersebut. Selama ini gerakan perempuan Aceh telah membantu pemerintah, khususnya partai politik dengan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas politik perempuan, dan bahkan Balai  Syura Perempuan juga telah memulai kegiatan terkait peran politik perempuan sejaktahun 2010. Balai Syura menggagas didirikannya Rumah Perempuan Ppolitik Aceh (RPAA) sebagai wadah peningkatan kapasitas perempuan Aceh. Para perempuan yang telah digembleng di  RPAA banyak yang sudah digandeng oleh partai politik. Melalui berbagai upaya aktivis gerakan sosial dan gerakan perempuan diharapkan tidak ada lagi kabupaten yang tidak memiliki anggota DPRD perempuan (hasil Pemilu 2009, masih ada 2 kabupaten di Aceh yang 0 wakil perempuan).  Ddisamping itu target keterpilihan perempuan ditingkatkan, bila tahun 2009 hanya 7%,  harapannya pada Pemilu 2014 menjadi 10%.

Sumber Nursiti dan Samsidar (anggota Jaringan 231)
@UmiL

Blog at WordPress.com.

Up ↑