Cimanggis, Depok Jawa Barat. Pada 7-9November lalu, di Depok dilangsungkan Jambore Perempuan, yang dihadiri 230 pemimpin perempuan dari berbagai daerah Indonesia: Jawa Timur (Malang), Yogyakarta, Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.
Mereka, para perempuan yang hadir adalah para pemimpin bagi dirinya sendiri, artinya perempuan yang telah mampu dan berdaya membela dirinya sendiri dengan sadar, dan mampu melakukan advokasi kolektif berjuang bersama. Para perempuan ini di masyarakat termasuk dalam kategori kelompok ‘marginal’ dalam artian belum mendapat perhatian dan yang selayaknya dari Negara, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Mereka terdiri dari buruh rumahan, pekerja rumah tangga, petani dan buruh gendong dan aktivis pembela HAM
Jambore Perempuan, dihadiri perempuan dan beberapa laki-laki, juga anak-anak yang turut serta bersama orang tuanya, mereka berasal Aceh, Sumatera Utara (Deli Serdang), Sumatera Selatan (Palembang, Ogan Ilir), Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat (Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Pangandaran, Bandung, Cianjur, Cirebon), Jawa Tengah (Semarang, Magelang, Demak, Salatiga, Grobogan), Jawa Timur (Lamongan, Sumenep, Probolinggo, Malang, Kab. Malang, Madura),  DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Gunung Kidul), Sulawesi Selatan (Makassar).
Didukung oleh Institute for Women Empowerment (IWE), Rahima, Fahmina Institute, Solidaritas Perempuan, JALA PRT, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), MWPRI, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Kalyanamitra, CWGI, SPRT Tunas Mulia, SPRT KOY, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, Solidaritas Perempuan Palembang, Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP)-Makassar, AMAN Indonesia, Perempuan Mahardhika.

Perwakilan perempuan ini kemudian juga datang kepada pemerintah untuk menyalurkan aspirasi dan mendorong pemerintah melakukan tindakan yang diperlukan dengan mengunjungi Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembesi dan Kementrian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Diantara tuntutan yang diajukan kepada Mentri Pemberdayan Perempuan adalah Pengesahan RUU PRT dan kepada Mendagri perwakilan perempuan a.l menyoroti tindakan dan kebijakan inkonstitusional terhadap kaum marginal yang disebabkan karena status dan identitasnya seksual, agama yang terjadi di berbagai daerah Indonesia (perda yg diskriminasi, intoleransi agama yang membuat penderitaan bagi ahmadiyah dan syiah, gki yasmin): kebijakan yang tidak sesuai Konstitusi seperti SKB 3 mentri dll.

Disela-sela Jambore, wartafeminis.com mewancarai buruh gendong asal Yogyakarta (buruh yang mengangkut belanjaan pembelanja di pasar Bringharjo, pasar Giwangan dan pasar Kranggan
Para ibu yang hadir ini pekerja yang telah mendapat didikan dari bersekolah di Yasanti (www.yasanti.or.id), sekolah khusus buruh gendong.
Nampak sekali bahwa ibu-ibu buruh gendong ini pemimpin yang berdaya, berani mengemukakan pendapat dan yakin pada dirinya. Ternyata itu adalah buah kerjakeras bersama buruh gendong yang tekun belajar dengan pengajar di Yasanti.
Yasanti sendiri adalah organisasi perempuan Yogyakarta yang telah lama bergerak memajukan perempuan, sejak tahun 1982. Komitmen untuk memajukan perempuan a.l dilakukan dengan Sekolah Perempuan khusus buruh gendong. Antara lain yang diajarkan tentang gender (5x pertemuan),1xpertemuan pukul.09.00-12.00. Peserta yang ingin belajar wajib menandatangi kontrak untuk ikut keseluruhan pertemuan yaitu ikut pelajaran dengan kurikulum Gender, Advokasi Hak Perempuan dan HAM dan Paralegal. Buruh gendong yang ikut sekolah juga mendapatkan pekerjaan rumah mengidentifikasi masalah seputar dirinya dan mengemukakan solusi. Tak heran ibu buruh gendong lulusan sekolah Yasanti ini berdaya dan telah mampu mengadvokasi diri, dan berani. Diantara para buruh gendong yang butahuruf pun diberikan pelajaran baca tulis minimal bisa nulis nama diri.
Demikian laporan singkat Jambore Perempuan dari Cimanggis, ditulis di Jakarta.
@umilasminah