Search

wartafeminis.com

Indonesia Feminist Theory and Practices

Tag

parpol

Perempuan Caleg dan Elit Partai Politik

Ibu Linda Gumelar memberikan sambutan
Ibu Linda Gumelar memberikan sambutan
acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ratu Dian Hatifah, Wakil Ketua MPR GKR Hemas, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah
acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia Ratu Dian Hatifah, Wakil Ketua MPR GKR Hemas, dan Komisioner Komnas Perempuan Masruchah
foto1Jakarta, Kementerian Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengadakan forum silaturahmi perempuan elit partai politik terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2014. Hadir dalam seminar ini Meneg PP-PA Ibu Linda Gumelar, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Drs.A.Tanribali Lamo SH, Komisioner KPU RI Ida Budhiati, Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak dan Dra Sri Eko Wardani, MSi (Direktur Puskapol UI).

Pada pemaparannya Meneg PP-PA antara lain kegiatan ini dilakukan sebagai jejaring kerjasama pentingnya menyamakan persepsi bagi peningkatan keterwakilan perempuan di politik dan pengambilan keputusan politik. Sedangkan Ida Budhiati selaku Komisioner KPU memaparkan berbagai peluang dan tantangan selaku penyelenggara pemilu yang menafsirkan UU Pemilu dalam rangka menjamin terpenuhinya syarat aksi afirmatif yaitu pengaturan susunan daftar caleg, jumlah caleg dan pengurus partai politik ¬†untuk turut serta dalam pemilu. Pada penentuan mereka yang terpilih, diharapkan akan dipermudah dengan memilih caleg saja dengan menyatukan kertas suara dengan daftar caleg, dan pada saat terjadi jumlah suara caleg yg sama maka akan dipiliih yang sebarannya paling merata, dan yang paling merata bila perempuan dan laki-laki akan ‘diupayakan’ yang dipilih perempuan. Konsekuensinya KPU siap diajukan tuntutan di MA tentang tafsirnya KPU atau UU Pemilu.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesbangpol Tantribali Lamo memaparkan antaralain, bahwa perempuan dengan karakter bicara kuat dan asertif di DPR dan terlibat di dalam penyusunan UU terkait politik dan pemilu akan turut dapat mewarnai dan mempengaruhi pengambilan keputusan, mereka menjadi ‘macan’ yang mampu melahirkan UU Pemilu yang pro aksi afirmatif. ¬†Namun seringkali hasil normatif UU tidak dapat diimplementasikan di lapangan khususnya ketika parpol harus mengambil keputusan menyertakan perempuan sebagai caleg. Sehingga disatu sisi menjadi beban parpol, namun juga jadi peluang bagi perempuan sekaligus juga bumerang….

Sementara Sri Eko Wardani memaparkan hasil penelitian Puskapol UI yang antaralain menemukan: Bahwa hambatan perempuan berkiprah DI politik sering kali berasal dari Parpol, sisterhood di antara perempuan politik juga kurang (tidak dapat memaksimalisasi Kaukus Perempuan Parlemen bagi Kepentingan Perempuan politik),serta elit di Fraksi yang menentukan jalan kebijakan perempuan, sehingga bila terdapat perempuan yang kritis dapat diisolasi di dalam partainya sendiri.

Sejatinya Partai Politik- the Real Political Party

Sejatinya Partai Politik- the Real Political Party
by Umi Lasmina on Friday, August 5, 2011 at 10:08am

Partai Politik adalah organisasi yang menyatukan mimpi orang perorang, menjadi mimpi bersama, hingga akhirnya menjadi harapan kolektif, dan wadah mewujudkan harapan bersama. Di saat bangsa Indonesia dijajah Belanda, para pemuda terpelajar yang memiliki mimpi sama kemerdekaan bergabung dan membentuk partai politik.

Ya partai politik, walau kini dihina dinakan, fakta sejarahnya sesungguh-sungguhnya berfungsi mewujudkan mimpi bersama ke arah yang lebih baik, ke arah kejahteraan.

Partai politik tertua Partai Nasional Indonesia yang didirikan sejak tahun 1927 adalah fakta nyata real, the real party politics, partai yang menyatukan mimpi rakyat terjajah untuk melepaskan belenggu penjajahan.

Adalah pemuda-pemudi terpelajar yang menangkap keinginan, harapan rakyat. Bagaimanapun kaum terpelajar tentu punya kepekaan menyerap kejadian, dan pengalaman dengan nalarnya secara lebih kritis. Bukankah mereka belajar berpikir rasio modern dari Barat. Dan pembentukan partai politik atau organisasi adalah salah satu syarat utama demokrasi. Sebagaimana yang dipelajari mereka tentang terbentuknya negara Amerika Serikat.

Partai Nasional Indonesia dilacak oleh pemerintah kolonial Belanda tentang niatnya, ditangkaplah Soekarno, salah satu pemimpinnya. Ditangkap dan terancam hukuman Soekarno malah menuliskan pledoi Bersejarahnya “INDONESIA MENGGUGAT” yang memuat kesadaran manusia tentang hilangnya hak-haknya kemanusiaan sebagai bangsa terjajah, oleh sistem imperilisme dan kolonialisme.

Partai Nasional Indonesia memilih tanggal berdirinya pun tanggal 4 juli, hari kemerdekaan Amerika. Namun para pendiri Negara Indonesia sadar betul perbedaan latar belakang berdirinya AS dengan Indonesia.

Amerika Serikat didirikan oleh para pengusaha dan pengacara, berbeda dengan Indonesia, para pemuda terpelajar yang didukung rakyatnya.

Itulah sebabnya walaupun mengambil sisi demokrasi Barat diawal pembentukkan Indonesia, model pemerintahan awal adalah untuk kembali menanamkan prinsip pembentukan organisasi partai untuk menampung mimpi berbagai-bagai rakyat yang baru merdeka. Ya, Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta 16 Oktober 1945

Kemurnian partai politik saat itu terbukti dan teruji. Bukan untuk cari posisi, apalagi didirikan untuk mengusung seseorang jadi presiden. Apalagi yang didukung atau dititipi oleh bangsa/negara lain.Bagi negeri yang memiliki landasan sejarah panjang pembentukan negara-negara besar, yang berdiri jauh sebelum Amerika berdiri, tentunya ada suatu yang aneh tentang kondisi ini. Ada suatu yang hilang missing link, bagaimana kebesaran dulu hilangl, apakah roda berputar dan selalu dibawah…

Blog at WordPress.com.

Up ↑