PEREMPUAN DI ANTARA PERGULATAN

POLITIK MASKULINITAS EKONOMI

Kasus pengucuran uang Negara sejumlah 6,7 triliyun kepada Bank Century merupakan kasus politik ekonomi tingkat tinggi. Politik ekonomi tingkat tinggi adalah politik ekonomi patriarki. Patriarki dalam hal ini tidak hanya sistem politik ekonomi yang mengedepankan makro ekonomi, mengedepankan ekonomi sector teknologi tinggi yang tidak menyerap tenaga kerja, dan memperhitungkan perkembangan ekonomi dunia dengan angka-angka yang abstrak dan seringkali tidak melekat pada fakta riilnya. Secara sederhana system ekonomi patriarki bukanlah system ekonomi yang memiliki nilai subsistence perspective.

Subsistence perspective di sini mengacu pada system ekonomi perempuan yang dicetuskan Maria Mies dalam bukunya yang saling bergantung di dalam komunitas dan alam. Secara lebih konkrit adalah system ekonomi yang mengedepankan kebutuhan hidup manusia dengan potensi yang dimiliki alam, dan dijalankan oleh komunitas untuk komunitas. Subsistence perspective tidak mengenal nilai lebih, tidak mengenal pengrusakan dan eksploitasi alam, karena subsistence perspective menggunakan system alam dan manusia saling bergantung.

Bila dalam ekonomi patriarki yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, angka-angka dan tingkat suku bunga maupun fiscal, maka yang dikedepankan dalam system ekonomi subsistence perspective adalah Hidup, life. Subsistence perspective sering dianggap sebagai ecofeminism.

Di dalam susbsisntence perspective, komunitas menjadi satu bagian bersama hidup dan kehidupan dengan alam. Ada pola kerjasama-gotong royong, saling berbagi dan saling bekerjasama. Yang paling fundamental perbedaan subsistence perspective dengan ekonomi patriarki adalah, tidak ada control moneter, tidak ada control uang maupun upah, karena yang terutama adalah hidup dan kehidupan yang mencukupi.

Tentu saja subsistence perspective akan sulit jika diterapkan dalam konteks masyarakat dunia yang besar, luas dan memiliki banyak kebutuhan serta sudah menjadi laten dengan fundamentalisme pasar—(buat dijual bukan sesuai kebutuhan), industrialisasi segala bentuk komoditi bahkan komoditi yang non materi pun telah masuk ke dalam industri.

Kembali ke kasus Bank Century, Sri Mulyani walaupun dia seorang perempuan, dalam konteks jenis kelamin, dalam menjalankan fungsi peran statusnya sebagai Menteri harus melaksanakan cara-cara kerja yang masih menjadi pakem dalam patriarki kapitalisme, yaitu ekonomi adalah uang. Ekonomi adalah kestabilan makro. Tak ada dalam konteks dan konsep berpikirnya bahwa ekonomi adalah kehidupan. Ekonomi adalah makan, dan hidup. Maka dengan segala kekompleksitasan ekonomi patriarki, Sri Mulyani melaksanakan suatu kebijakan yang sangat jauh dari pemahaman perempuan pada umumnya, khususnya perempuan kelas menengah ke bawah yang hidup dari day to day mencari sesuap nasi sendiri (women’s household head). Tak terbayangkan bagi perempuan bahwa kebijakan pengelontoran uang (yang bagi perempuan kelas bawah saja tidak pernah bisa membayangkan jumlah nol-nya) akan ada kaitannya dengan kehidupan ekonomi mereka. Dalam artian DAMPAK SISTEMIK. Yang dalam pandangan saya, sistemik itu haruslah berarti dampak sistemik tidak hanya pada berpengaruh pada bank-bank lain. Toh jika bank-bank lain kolaps, apakah ibu-ibu rumah tangga se Indonesia ikut kolaps. Jangan mereka berhubungan dengan bank, mereka tidak punya tabungan di bank.

Adapun terkait pembiayaan yang mungkin dapat menjadi tersendat karena bank yang kolaps, apakah pembiayaan tersebut memang untuk lajunya ekonomi mikro, atau sector riil atau hanya demi angka-angka pembayaran kredit dari bank pada bank. Bank-bank tersebut biasanya berjaringan dengan moda yang sama, yaitu pembiayaan atau penjualan uang. Permasalahannya, bank yang dianggap mampu membawa kerontokan daya tahan ekonomi tidak pernah terbukti mempunyai kemampuan menghidupkan ekonomi banyak orang, atau ekonomi riil. Sehingga bank tersebut karena tidak mempunyai kemampuan menghidupkan ekonomi rakyat maka ketidak keberadaannya pun tidak akan mematikan. Sehingga persoalan bank tersebut bukanlah persoaalan rakyat, melainkan persoalan pemilik bank, pengusaha bank. Sedangkan pemerintah sebagai pihak yang dimandatkan rakyat selayaknya mendahulukan rakyat dan bukan bank. Bank-bank mungkin dapat terkait langsung dengan rakyat, dengan perempuan manakala bank tersebut memang memiliki kemampuan menghidupkan, seperti bank pengkreditan rakyat, bank-rakyat di berbagai desa di Indonesia. Rakyat menabung dan menyimpan uangnya di sana. Itu baru berdampak sistemik. Sehingga sistemiknya haruslah sistemik pada rakyat, pada masyarakat luas, bukan pada pelaku bank dan spekulan.

Kembali kapada Sri Mulyani yang menjadi menteri Keuangan dan juga pernah menjabat menteri kordinator bidang ekonomi Presiden SBY. Sri Mulyani adalah adalah perempuan yang secara luar biasa mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi patriarki atau kapitalis. Ia mampu menyelami, mendalami dan menguasai system ekonomi patriarki. Ia mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan pakem dari ekonomi kapitalis dan patriarki. Ketika ia menjalankan wewenangnya sebagai menteri keuangan telah terbukti mampu melakukan banyak perubahan dan reformasi, yang seharusnya dijalankan oleh siapapun menteri keuangannya, akan tetapi baru Sri Mulyani yang mempu melakukanya. Ini harus diacungi jempol. Akan tetapi sebagai perempuan, dan dalam perspektif feminis, apakah kebijakan yang dilakukan dilingkungan kementerian atau di departemen dan instansi pemerintah telah menggunakan juga atau menerapkan juga pendekatan ekonomi yang gender friendly. Apakah sudah ada gebrakan di jaman pemerintahannya, kalau perempuan dapat membuka perusahaan, atau meminjam tanpa jaminan suami atau atas namanya sendiri? Bagaimana dengan perempuan lajang?

Sri Mulyani bukanlah perempuan, dalam jangkauan dan rangkaian perjuangan perempuan. Ia adalah individu yang survive
@Umi Lasminah to be continue