PRESS RELEASE
MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG LEBIH DEMOKRATIS
Bahwa pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, dan adil.
Bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 merupakan transisi kepemimpinan nasional yang harus dilaksanakan secara lebih demokratis, aman, dan damai.
Bahwa demi tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia, dan untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, PDI Perjuangan, dan Partai NASDEM, dengan ini menyampaiikan pernyataan bersama sebagai berikut:
1. Mendesak Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap sunguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk memilih.
2. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada Lembaga Sandi Negara agar lebih fokus pada tugas utamanya di dalam membela kepentingan negara Indonesia, dan menarik diri dari segala upaya untuk terliibat di dalam proses demokrasi melalui kerjasama dengan KPU.
3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar secepatnya memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir demokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap adanya dalil hukum MK yang mengijinkan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan prinsip satu orang, satu suara, harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Atas dasar hal tersebut, maka negara harus memfasilitasi hak warga negara yang memiliki kesulitan untuk memilih, seperti orang cacat, atau pemilih yang tinggal di daerah terpencil. Mahkamah Konstitusi juga didesak untuk membatalkan sistem noken di Papua yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.
4. Meminta kepada seluruh penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP agar mampu melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu dengan lebih demokratis, berdasarkan azas luber dan jurdil, serta mengedepankan independensi dan netralitas sebagai penyelenggara pemilu.
PDI Perjuangan dan Partai Nasdem bertekad menjadi kekuatan permersatu bangsa, untuk mengawal transisi kepemimpinan tahun 2014 secara lebih demokratis, aman dan damai.
Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kesungguhan guna mewujudkan pemilu sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Jakarta, 21 November 2013
Perempuan Caleg dan Elit Partai Politik
Jakarta, Kementerian Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengadakan forum silaturahmi perempuan elit partai politik terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2014. Hadir dalam seminar ini Meneg PP-PA Ibu Linda Gumelar, Dirjen Kesbangpol Kemendagri Drs.A.Tanribali Lamo SH, Komisioner KPU RI Ida Budhiati, Anggota Bawaslu RI Nelson Simanjuntak dan Dra Sri Eko Wardani, MSi (Direktur Puskapol UI).
Pada pemaparannya Meneg PP-PA antara lain kegiatan ini dilakukan sebagai jejaring kerjasama pentingnya menyamakan persepsi bagi peningkatan keterwakilan perempuan di politik dan pengambilan keputusan politik. Sedangkan Ida Budhiati selaku Komisioner KPU memaparkan berbagai peluang dan tantangan selaku penyelenggara pemilu yang menafsirkan UU Pemilu dalam rangka menjamin terpenuhinya syarat aksi afirmatif yaitu pengaturan susunan daftar caleg, jumlah caleg dan pengurus partai politik untuk turut serta dalam pemilu. Pada penentuan mereka yang terpilih, diharapkan akan dipermudah dengan memilih caleg saja dengan menyatukan kertas suara dengan daftar caleg, dan pada saat terjadi jumlah suara caleg yg sama maka akan dipiliih yang sebarannya paling merata, dan yang paling merata bila perempuan dan laki-laki akan ‘diupayakan’ yang dipilih perempuan. Konsekuensinya KPU siap diajukan tuntutan di MA tentang tafsirnya KPU atau UU Pemilu.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Kesbangpol Tantribali Lamo memaparkan antaralain, bahwa perempuan dengan karakter bicara kuat dan asertif di DPR dan terlibat di dalam penyusunan UU terkait politik dan pemilu akan turut dapat mewarnai dan mempengaruhi pengambilan keputusan, mereka menjadi ‘macan’ yang mampu melahirkan UU Pemilu yang pro aksi afirmatif. Namun seringkali hasil normatif UU tidak dapat diimplementasikan di lapangan khususnya ketika parpol harus mengambil keputusan menyertakan perempuan sebagai caleg. Sehingga disatu sisi menjadi beban parpol, namun juga jadi peluang bagi perempuan sekaligus juga bumerang….
Sementara Sri Eko Wardani memaparkan hasil penelitian Puskapol UI yang antaralain menemukan: Bahwa hambatan perempuan berkiprah DI politik sering kali berasal dari Parpol, sisterhood di antara perempuan politik juga kurang (tidak dapat memaksimalisasi Kaukus Perempuan Parlemen bagi Kepentingan Perempuan politik),serta elit di Fraksi yang menentukan jalan kebijakan perempuan, sehingga bila terdapat perempuan yang kritis dapat diisolasi di dalam partainya sendiri.
wartafeminis.com 