Serial Diskusi I Strategi Rakyat Mengawal Demokrasi Pancasila

Diskusi diselenggarakan Gerakan Indonesia Berdikari, dan Panitia Syukuran Rakyat di Jl.Mangunsarkoro Jakarta Pusat.

(Jakt, 16/10/2014) Diskusi serial  ini untuk penguatan partisipasi publik mengawal jalannya pemerintahan, dengan narasumber Ray Rangkuti, Wandi Tarantuong, Dr.Phillip Vermote, Refly Harun dan Yudi Latief, dengan moderator Yudi Chrisnandi dan ketua panitia Eva Kusuma Sundari.

Diskusi dimulai oleh Wandi dari Almisbath yang menyatakan bahwa sekarang lah moment civil society untuk lebih banyak berkontribusi pada pemerintahan demi kemajuan negara. Tak jauh beda dengan Wandi, Philip maupun Rai Rangkuti hanya bercerita tentang civil society gerakan sipil yang berhasil bergerak dan aktif dalam berpartisipasi mendukung Jokowi. Sehingga Ray lagi lagi mencoba memisahkan Civil Society dengan partai, dan menganggap civil society yang memenangkan presiden yang diusungnya. Ray menanggap perlunya partisipasi masyarakat juga dibuka dan diberi ruang dalam pemerintahan yang baru nanti, hal ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih telah berani berdialog dan transparan.

Refly Harun menganggap bahawa pembicara sebelumnya menghindari bicara langsung tentang strategi Mengawal Demokrasi Pancasila, dan hanya berkutat pada kondisi yang terjadi dari partisipasi masyarakat dalam bernegara. Agar tidak ada disconnective dan dianggap tidak trendy maka penting untuk mengedepankan kembali demokrasi partisipasi Soekarno: Rumah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bepikir partisipasi Ketika MPR bejalan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, namun pernah dibajak kekuasaaan pemerintahan Soeharto. Ketika reformasi konstitusi sehingga fokus sebagai checs balances saja. Jika mensejajarkan dan tidak chek balance akan berbahya. Konteks Taufik Kiemas mengusulkan GBHN agar pemerintah tidak seperti Autopilot (jaman SBY). Refly menyebutkan versi Pancasila yang disebutkan bahasa Inggris oleh Soekarno di USA, yaitu Believe in God, Unity of Indonesia, Humanity, Democracy, and Social Justice.

Sedangkan Yudi Latief yang hadir paling terakhir menyatakan agar Pancasila bisa juga dilihat dengan referensi selain rejim berjalan, kita bisa bermaginasi. Bisa apa aja. Namun Prinsip Demokrasi Indonesia Sila Ke 4 memiliki prinsipil yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Namun demokrasi Fokus sila ke 4. Prinsip Pertama cinta kerakyatan ruang rakyat. Maka rakyat ikut tentukan pemerintahan. Bagaimana caranya dengan Mediasi melalui Prinsip Kedua Musyawaratan. Demokrasi Langsung yang bukan Majoritarian Democracy, namun Demokrasi Konsensus. Prinsip Ketiga Inclusivisme kesertaan semuga golongan,semua kalangan dan latar belakang. Suara mayoritas hanya prasyarat minimum, bukan legitimasi. Prinsip keempat Hikmat kebijaksanaan Deliberative, untuk kepentingan bersama. Nilai kepemimpinan adalah dengan melibatkan seluruh argumen, dan dihasilkan mufakat musyawarah.

Itulah sebabnya sila ke empat diapit oleh Sila KeTiga Persatuan Indonesia, dan di akhiri dengan sila ke 5 Persatuan Indonesia. Bahwa Sila ke empat dapat terjadi dengan prasyarat Integrasi Nasional (Persatuan Indonesia) dan hasil dari kesusesan sila keempat menghasilkan atau demokrasi orientasinya adalah Keadilan Sosial Sila ke 5 Keaadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demokrasi harus inclusive merepresentasikan keragamanan. Maka DPR-MPR pun harus menjadi wadah perwakilan yang beragam, ddan Kekuasaan menurut pendahulu bangsa sesunggunya tidak harus terbagi, trias politica tapi dapat difusi. Itulah sebabnya ada perwakilan, namun pada jaman Orde Baru utusan golongan diangkat oleh presiden Kekuasaan fusi di MPR dibajak presiden. Sebaiknya utusan golongan adalah utusan yang berasal dari komunitas-komunitas, dimana komunitas tersebut memilih pemiminnya melalui konsensus dan mengirim sebagai wakil di parlemen/majelis.Hal tersebut menjadikan terjaminnya communitarian rights.

Demokrasi yang baik Harus Memperkuat Persatuan Indonesia dan diorientasikan untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Oktober 16, 2014