Media Massa Adalah Mahluk Beragam Muka

oleh Umi Lasminah

Media massa terutama elektronik Televisi dan Radio telah menjadi Kekuatan Keempat Demokrasi, disamping trias politika: yudikatif, eksekutif, legislatif, media. Fungsi kekuatan keempat Media ini justru paling berbahaya, karena bukan dalam koridor ‘resmi dipilih’ oleh rakyat atau ditunjuk melalui struktur kekuasaan rakyat. Media adalah kekuatan demokrasi yang dapat dibangun dengan kapital lepas, sedangkan yang lainnya apakah legislatif, yudikatif ataupun eksekutif meskikpun dapat dipengaruhi atau dibangun dengan kekuatan kapital, tapi tidak dapat lepas dari rakyat atau pengawasan rakyat yang dibuat oleh Regulasi atau Undang-undang.
Kalaupun ada Undang-undang yang mengatur Media Massa, tetap saja ada bagian-bagian yang krusial yang sama sekali tidak bisa diatur yaitu, news story, atau apapun yang hendak dikabarkan adalah otoritas media tersebut–itu yang didengungkan sebagai kebebasan pers. Awalnya kebebasan pers itu memang maksudnya baik, ditujukannya adalah untuk kepentingan rakyat untuk dapat terberitakan tentang kegiatan umum dan kegiatan pemerintah, serta dapat secara terbuka mengkritik pemerintah. Akan tetapi pada kenyataan lanjutannya, media juga jadi tempat ruang hiburan, ruang bagi hal-hal yang tidak secara langsung memajukan demokrasi dan kerakyatan. Pada titik itulah, media elektronik melalui udara yang luar biasa luas jangkauannya, membawa pesan-pesan politik dan mendarat di televise dan menyebar dalam gambar bergerak serta kata-kata yang bermakna pesan tertentu bagi kepentingan politik tertentu.

Hari Gini, Imparsial?
Hari-hari bangsa Indonesia bebas berpolitik sudah datang kembali, sejak Soeharto jatuh tahun 1998. Akan tetapi bangsa mayoritas Indonesia yang sudah dilumpuhkan instink politiknya oleh Soeharto selama lebih dari 32 tahun, tetap lumpuh. Politik tidak pernah menjadi panglima. Politik dan ideologi tidak pernah memberi nafas dan gerak bagi segala bidang kehidupan, sikap dari masayarakat, politik yang berjalan di masayarakat lebih merupakan aliran mengikuti panglima politik pemerintah, yaitu Ekonomi. Sehingga para ibu, perempuan atau pelajar atau siapapun rakyat Indonesia cenderung berpolitik dalam artian mengambil keputusan yang telah didesain dan dipengaruhi secara hegemoni pola politik pemerintah, yaitu ‘masyarakt mengikuti’ pemerintah menentukan. Tak ada perlawanan yang dilandasi kesadaran politik perlawanan. Bila pun ada, scope-nya sangat kecil, itu pun lebih merupakan lanjutan riak-riak kebebasan politik yang pernah dimunculkan pada masa orde baru, yaitu melalui Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk kelompok diskusi dan bukan organisasi massa berideologi aliran politik atau cita-cita politik sebagai mana pada masa kebebasan politik Orde Lama.
Politik kemudian dalam penguasaan dominan Pemerintah. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat pada umumnya, walaupun memiliki ruang berpolitik praktis dalam realitasnya tidak memiliki ruang seluas dan semassif pemerintah, pada konteks ini pemerintah menjalankan hegemonynya. Politik adalah domain pemerintah, dan tiga pilar-nya plus, Media Massa. Media massa sendiri adalah pilar kekuassan yang kuat akan tetapi yang paling bebas menjalankan kekuasaannya atau mengexercise/menjalankan pesan politik pemerintah atau mereka yang punya uang khususnya mereka yang punya stasiun televisi. Di sinilah pengkebirian politik rakyat dapat terjadi manakala rakyat yang bisa menjadi penyangga bahkan pelaksana demokrasi yang sesungguhnya terbius oleh berita-berita terus menerus di televisi yang sangat bias. Bias kepentingan pemilik, seperti TVOne, ANTV, RCTI, MetroTV dll. Pembiusan yang sudah sangat halus sehingga tak terasa. Tahu-tahu rakyat sudah tercuci otaknya dengan berita tentang seorang pejalankaki dari Sidoarjo ke istana untuk memoperjuangkan korban lumpur Lapindo yang minta maaf kepada Aburizal Bakrie dan disiarkan langsung di TvOne (lihat film dokumenter Dibalik Frekuensi http://www.youtube.com/watch?v=dqCvPj01vi0 ) . Atau berita keburukan DPR, keburukan partai dsb. Tentang bagaimana televisi sebagai Media Massa yang paling berbahaya, karena tidak hanya menggunakan Udara yang adalah Millik Negara untuk menyiarkan informasi sesat atau sepihak, tv dan radio adalah Media massa yang mukanya paling mengerikan dan beragam: menjual ajaran agama dalam bungkus sinetron, menjual darah dalam berita kriminal, menjual kebobrokan moral politik dalam news, dan memprovokasi narasumber bukan dengan data tapi dengan Sok Tahu dari acara talk show politik atau current issues (yang sebenarnya sekedar talkshow sekedar entertain)

Media massa Harus diatur, diatur menurut Pancasila, dan menurut Kehendak Baik Rakyat, bukan menurut kehendak Pemilik Modal dan Pemilik Stasiun, adalah Mafhfud MD yang punya andil BESAR bagi kehancuran daya Kuat Negara ketika Judicial Review Kepemilikan Media ditolak MK…dasar Mahfud….