Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jakarta (berdiri)
Ratna Batara Munti, Direktur LBH APIK Jakarta (berdiri)
KiKa: Iit, Polisi, Moderator dan BPHN
KiKa: Iit, Polisi, Moderator dan BPHN

Jakarta,28 April 2016. LBH APIK Jakarta acara Diskusi& Konferensi Pers Catatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Mendorong Tanggung Jawab Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan atas Bantuan Hukum dan Akses akses atas Keadilan, Yang menghadirkan Pengacara Publik LBH APIK, Bareskrim Polres Jakarta Timur AKP Endang Sri dan BPHN.

LBH APIK yang diwakili oleh pengacara publiknya Iit Rahmatin memaparkan a.l jumlah kasus yang masuk dan ditangani selama tahun 2015, yaitu 573 kasus untuk daerah seputar DKI. Dari kasus yg diadukan ke LBH APIK tsb 396 kasus KDRT. Kasus terbanyak dari KDRT berupa Pelanggaran Hak Dasar (38) dan Kekerasan Dalam Pacaran (34). Penelantaran Rumah Tangga adalah keluarga mantan/istri dan anak tidak diberi nafkah,pemaksaan hubungan seks saat haid,hubungan seks dengan cara yv tidak dikehendaki atau menggunakan alat. Adapun Kekerasan dalam Pacaran hampir sama dengan kekerasan dalam rumah tangga: fisik,psikis dan seksual. Yang membedakan dari KDRT adalah aspek ekonomi dimana KDP seringkali terjadi:pemalsuan identitas (mengaku bujang pada mitra padahal punya istri), mitra mengalami kekerasan seksual, dihina dan dicaci maki bila korban tak menuruti kemauan pelaku, memeras mitra, mengacam, mitra dirayu dan dipaksa aborsi, dituduh perempuan nakal, pelaku menghilang tanpa kabar, ingkar janji nikah dsb. Itulah bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Pacaran yang dilaporkan kepada LBH APIK.

Secara garis besar kasus yang masuk dan ditangani LBH APIK tertinggi terjadi di Jakarta Timur, dengan jumlah KDRT sebagai yang tertinggi. Adapun sarana dan model pengaduan dilakukan antara lain mitra/korban datang langsung ke LBH APIK, dan melalui telepon serta kasus yang ditangani oleh Paralegal. Pelaku terbanyak adalah karyawan dan wiraswasta, ada juga PNS dan Polisi.

Pemaparan selanjutnya adalah oleh Kanit PPA Polres Jakarta Timur yang memberi gambaran bagaimana perjuangannya menegakkan hak perempuan korban Kekekerasan. Menurut ibu polisi Endang, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini seperti gunung es, ketika disiapkan dan disahkan sangat dinantikan, namun ketika implementasi sangat sulit, terutama masih belum ada sistem peradilan khususnya, sehingga masih mengacu pada KUHAP. Ini berbeda dengan kasus kekerasan terhadap anak yang sudah ada UU sistem peradilan anak. Untuk hal tersebut, Petugas Kepolisian harus mampu membuat terobosan yang berpihak pada korban, seperti mengambil bola, beranjak dan bekerja memfungsikan fungsi penyidik sebaik mungkin dengan mengedepankan bukti-bukti yang bisa dicari, tanpa harus menyiksa korban lebih jauh. Seperti ketika ada perempuan korban kekerasan yang tidak mungkin jalan kaki atau pergi ke Kantor Polisi maka, pengaduan dapat dicatatkan sebagai berita Acara dengan polisinya yang hadir ke RUMAH SAKIT dan mewawancara korban. Hal ini ternyata masih kerap kali menjadi tantangan sendiri, karena di kalangan kepolisian masih menganggap hal tersebut sebagai suatu yang ‘diluar’ kewenangan, sehingga digugat pra pradilan. Kuasa Hukum tersangka terutama yang berupaya menghalangi proses penyidikan, meskipun talah ada 1 alat bukti dan 1 saksi. Sehingga ketika Polisi sudah mempunyai bukti jelas, kadangkala masih ada celah pelaku dibebaskan. Hal ini tentunya menunjukkan belum ditegakkanya UU dan belum diketahuinya UU PKDRT. Polisi sering juga mendapat bantuan penguatan bukti dari psikolog, karena kadangkala meskipun sudah ada sistem peradilan anak, ternyata masih seringkali kesaksian anak diragukan, sehingga dicari bukti penunjang lainnya. Seperti ketika ada kasus pemcabulan oleh guru ngaji seorang kakek, ketika korban anak yang mendapat perlakuan kekerasan tidak dapat diperoleh kesaksian maka, dicari diseputar lokasi dan akhirnya mendapatkan temuan bahwa korban tidak hanya satu orang anak, bahkan ditemukan metode pencabulannya yang tidak bisa disanggah lagi. Secara keseluruhan Ibu Polisi menyatakan bahwa Pemahaman tentanng UU dan penegakan hukum hak korban KDRT masih jauh dari harapan, sehingga perlu keterlibatan semua pihak untuk mengatasi dan mendukung korban mendapatkan keadilan. Hal ini terutama dengan tingkat teknologi yang tinggi, justru ketika locus dan domain kekerasan terjadi di wilayah yang tidak terlacak ICT (information communication teknologi) kadangkala sulit untuk mendapatkan informasi atau posisi pelaku. (Non technology escape crime) Penampilan pelaku yang ‘tua’, berpakaian tradisional, tidak memakai gadget mempersulit menangkap pelaku.

Pemapar terakhir Christomo dari BadaNPembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia , Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu menjelaskan bahwa sejak UU Bantuan Hukum disahkan, desetranlisasi penangangan kasus-kasus  dapat dipenuhi untuk kadilan masyarakat atas bantuan OBH (Organisasi Bantuan Hukum). Namun di beberapa wilayah dan provinsi jumlah pengacara turut menentukan terpenuhinya hak hukum WN. Penyediaan layanan hukum oleh OBH telah membantu Negara dalam memberi kepastian hukum pada masyrakat. Namun disebabkan belum ada payung hukum dalam juknis laksana pendanaan Negara dalam penanganan kasus (terkait standar) hingga kini pembiayaan yang ditanggung Negara untuk bantuan hukum belum dapat terdistribusi secara merata. Ada contoh bagus di NTT dimana jumlah pengacara yang banyak dapat disebarkan ke daerah yang membutuhkan dengan sistem remburse, namun ada kendalanya ketika mitra ingin mengajukan banding sang pengacara menolak Hingga kini juklak standar paralegal masih jadi bahasan dan diharapkan tidak menggunakan standar tinggi YLBHI agar oganisasi bantuan hukum dapat lebih efektif di seluruh provinsi. @umilasminah

Advertisements